STUDI PENILAIAN PENERIMA MANFAAT PNPM/RESPEK Rencana Strategis Pembangunan Kampung © 2015 The World Bank – PNPM Support Facility, Jakarta, Indonesia www.pnpm-support.org Tulisan ini merupakan produk staf Bank Dunia, melalui program PNPM Support Facility beserta kontribusi pihak eksternal. Temuan, penafsiran dan kesimpulan dalam tulisan ini tidak merefleksikan pandangan Bank Dunia, Dewan Direksi Eksekutif Bank Dunia, maupun pihak pemerintah yang diwakilinya. Bank Dunia tidak menjamin akurasi data dalam tulisan ini. Batasan-batasan, keanekaragaman, denominasi dan informasi yang disebutkan pada peta wilayah di tulisan ini tidak mewakili penilaian Bank Dunia atas status hukum suatu wilayah atau dukungan atau pengakuan atas batas-batas wilayah tersebut. Hak dan Perizinan Tulisan ini dilindungi oleh Hak Cipta. Bank Dunia mendorong terjadinya penyebaran pengetahuan, dengan demikian tulisan ini dapat direproduksi, secara keseluruhan atau sebagian untuk tujuan non-komersial selama atribusi atas tulisan ini dicantumkan. Tak satu pun hal di dalam tulisan ini merupakan atau dapat dianggap membatasi atau melepaskan hak-hak istimera atau imunitas Bank Dunia, yang kesemuanya secara spesifik dilindungi. Graphic Designer: Ardhi Yudho Fotografi: AKATIGA STUDI PENILAIAN PENERIMA MANFAAT PNPM/RESPEK Rencana Strategis Pembangunan Kampung DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF 1 PENDAHULUAN13 1.1 Latar Belakang Studi 13 1.2 Pertanyaan Penelitian 13 1.3 Pembangunan Berbasis Masyarakat (Community-Driven Development – CDD) dan PNPM 13 1.3.1 Wacana mengenai Pendekatan CDD 13 1.3.2 PNPM/RESPEK sebagai Program Berbasis CDD 14 1.3.3 Pelaksana PNPM/RESPEK 15 1.3.4 Tantangan Pelaksanaan PNPM/RESPEK 16 1.4 Konteks Strata Sosial Ekonomi dan Topografi Papua dan Papua Barat 17 1.4.1 Strata Sosial Ekonomi Masyarakat 17 1.4.2 Konteks Topografi dan Aksesibilitas 18 1.5 Metodologi 18 1.5.1 Penggalian Data 18 1.5.2 Lokasi Studi 19 1.5.3 Tantangan Penelitian 21 1.6 Sistematika Penulisan 21 SUARA DAN PENGALAMAN WARGA PAPUA TERKAIT PNPM/RESPEK 23 2.1 Kabupaten Yahukimo 23 2.1.1 Pengetahuan dan Pengalaman Warga dalam PNPM/RESPEK di Yahukimo 24 2.1.2 Partisipasi Warga dalam PNPM/RESPEK di Yahukimo 27 2.1.3 Dampak PNPM/RESPEK terhadap Kehidupan Warga di Yahukimo 28 2.1.4 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pengalaman dan Partisipasi Warga di Yahukimo 30 2.1.5 Harapan Warga terhadap PNPM/RESPEK di Yahukimo 31 2.2 Kabupaten Dogiyai 32 2.2.1 Pengetahuan dan Pengalaman Warga dalam PNPM/RESPEK di Dogiyai 35 2.2.2 Partisipasi Warga dalam PNPM/RESPEK di Dogiyai 37 2.2.3 Dampak PNPM/RESPEK terhadap Kehidupan Warga di Dogiyai 38 2.2.4 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pengalaman dan Partisipasi Warga 39 2.2.5 Harapan Warga terhadap PNPM/RESPEK di Dogiyai 40 2.3 Kabupaten Merauke 41 2.3.1 Pengetahuan dan Pengalaman Warga dalam PNPM/RESPEK di Merauke 42 2.3.2 Partisipasi Warga dalam PNPM/RESPEK di Merauke 43 2.3.3 Dampak PNPM/RESPEK terhadap Kehidupan Warga di Merauke 46 2.3.4 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pengalaman dan Partisipasi Warga di Merauke 48 2.3.5 Harapan Warga terhadap PNPM/RESPEK di Merauke 49 iv - Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK DAFTAR ISI SUARA DAN PENGALAMAN WARGA PAPUA BARAT TERHADAP PNPM/RESPEK 51 3.1 Kabupaten Kaimana 52 3.1.1 Pengetahuan dan Pengalaman Warga dalam PNPM Mandiri dan RESPEK di Kaimana 54 3.1.2 Partisipasi Warga dalam PNPM Mandiri dan RESPEK di Kaimana 55 3.1.3 Dampak PNPM Mandiri dan RESPEK terhadap Kehidupan Warga di Kaimana 58 3.1.4 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pengalaman dan Partisipasi Warga di Kaimana 60 3.1.5 Harapan Warga terhadap PNPM Mandiri dan RESPEK di Kaimana 61 3.2 Kabupaten Teluk Bintuni 62 3.2.1 Pengetahuan dan Pengalaman Warga dalam PNPM Mandiri dan RESPEK 64 3.2.2 Partisipasi Warga dalam PNPM Mandiri dan RESPEK di Teluk Bintuni 66 3.2.3 Dampak PNPM Mandiri dan RESPEK terhadap Kehidupan Warga di Teluk Bintuni 68 3.2.4 Faktor-faktor yang Memengaruhi Pengalaman dan Partisipasi Warga di Teluk Bintuni 70 3.2.5 Harapan Warga terhadap PNPM Mandiri dan RESPEK di Teluk Bintuni 71 SUARA DAN PENGALAMAN MASYARAKAT DALAM PNPM/RESPEK 73 4.1 Pengetahuan Masyarakat  73 4.2 Partisipasi Masyarakat dalam PNPM/RESPEK 77 4.2.1 Partisipasi Masyarakat secara Umum  77 4.2.2 Partisipasi Perempuan 78 4.3 Dampak PNPM/RESPEK dalam Kehidupan Masyarakat 79 4.3.1 Dampak Pembangunan Prasarana Fisik  80 4.3.2 Dampak-dampak Non-prasarana  80 4.3.2.1 Kesempatan Kerja Sementar 80 4.3.2.2 Perubahan Struktur dan Hubungan Masyarakat di tingkat Kampung 81 4.3.2.3 Pemberdayaan Perempuan 81 4.3.2.4 Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Program 82 4.4 Harapan Masyarakat untuk PNPM/RESPEK 83 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 85 5.1 Pendahuluan 85 5.2 Persoalan/tantangan Pelaksanaan PNPM/RESPEK  86 5.3 Rekomendasi 88 5.3.1. Meningkatkan Kualitas Fasilitator melalui Pelatihan dan Insentif 88 5.3.2. Menjamin Partisipasi Kelompok Marjinal melalui Konsultasi Tepat Sasaran 89 5.3.3. Memanfaatkan Kelompok-kelompok di Masyarakat yang Ada untuk Mendukung Fasilitasi  89 5.3.4. Memperluas Ruang Komunikasi dengan Masyarakat Umum 89 5.3.5. Mengatasi Hambatan Bahasa secara Lebih Efektif  90 5.3.6. Menciptakan Ruang bagi Perempuan dan Kebutuhan Mereka 90 DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH 92 Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK - v RINGKASAN EKSEKUTIF vi - Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK RINGKASAN EKSEKUTIF Latar Belakang Studi penilaian penerima manfaat ini, berdasarkan penelitian tahun 2013 oleh sebuah lembaga Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat penelitian independen di Indonesia bernama (PNPM) Mandiri Perdesaan adalah program AKATIGA, adalah upaya yang unik untuk unggulan Pemerintah Indonesia dalam menangkap dan memahami perspektif penerima penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan manfaat program PNPM/RESPEK dalam lingkungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kementerian Papua dan Papua Barat yang menantang. Studi- Dalam Negeri bersama Bappenas, Kementerian studi sebelumnya atas PNPM/RESPEK telah Keuangan, Tim Pengendali PNPM Mandiri dan mengkaji pelaksanaan program terutama dalam lembaga pemerintah lainnya. Tujuan pembangunan hal pencapaian operasional program. Berbeda program ini adalah agar penduduk desa di lokasi dengan studi-studi sebelumnya, studi ini hendak PNPM Mandiri Perdesaan mendapatkan manfaat memahami perspektif penerima manfaat tentang dari peningkatan tata kelola pemerintahan dan bagaimana program-program ini dijalankan kondisi sosial ekonomi lokal. Menggunakan di kampung-kampung mereka. Hanya dengan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat memahami perspektif penerima manfaat kita (CDD), program ini memberdayakan desa-desa bisa mulai memahami tantangan yang dihadapi dan masyarakat untuk dapat mengidentifikasi program dalam konteks sosial, politik dan budaya dan melaksanakan sub-proyek infrastruktur desa setempat. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba yang hemat biaya, pro-miskin dan meningkatkan menangkap keragaman pendapat, pengalaman, produktivitas. Kegiatan-kegiatannya meliputi dan keragaman tingkat pengetahuan mengenai pembangunan infrastruktur, skema kredit mikro dan program di berbagai lapisan masyarakat, serta penghidupan, dan penyampaian kegiatan pelatihan faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan- – semuanya didukung oleh jejaring fasilitasi yang perbedaan tersebut. luas. Sejak tahun 2007, PNPM Mandiri Perdesaan telah menjangkau lebih dari 66.000 desa di lebih Temuan penelitian ini menyoroti beberapa dari 4.500 kecamatan perdesaan di Indonesia pada tantangan pelaksanaan utama CDD di wilayah tahun 2012. terpencil dan mengusulkan bagaimana hal ini dapat diatasi untuk pelaksanaan program CDD di masa Di Papua dan Papua Barat, PNPM Mandiri depan di Papua/Papua Barat, serta dalam konteks Perdesaan dilaksanakan bersama-sama dengan UU Desa yang baru (UU No. 6/2014). UU Desa akan RESPEK (Rencana Strategis Pembangunan menyaksikan peningkatan signifikan pendanaan Kampung), sebuah program CDD pada tingkat pembangunan yang dialokasikan ke kampung- provinsi. Kedua program dilaksanakan bersama- kampung, sambil mewajibkan dimasukannya sama di dua provinsi pada tahun 2008 di bawah prinsip-prinsip partisipasi, transparansi dan satu nama, PNPM RESPEK. Pada tahun 2010, akuntabilitas dalam mekanisme pelaksanaannya. Gubernur Papua Barat saat itu memutuskan untuk memisahkan pelaksanaan RESPEK dari PNPM Mandiri Perdesaan, yang setelahnya pendanaan untuk RESPEK langsung disalurkan ke kepala kampung (di Tanah Papua, desa dikenal sebagai kampung) yang juga bertanggung jawab atas pelaksanaan program tersebut. Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK - 1 Tujuan Di Papua Barat, studi ini dilakukan di dua kabupaten, di mana keduanya juga memiliki Tujuan umum kajian penerima manfaat ini beberapa pertambangan skala besar dan investasi adalah untuk mendapatkan dan memahami minyak dan gas. persepsi penerima manfaat program PNPM/ • Kabupaten Kaimana terletak di pesisir selatan RESPEK di Provinsi Papua dan Papua Barat, Papua Barat dan penduduknya tersebar dan untuk mengetahui seberapa jauh program sepanjang pesisir dan pulau-pulau, ditandai telah memenuhi harapan penerima manfaat perbukitan di beberapa daerah; dan dan meningkatkan kehidupan sehari-hari • Kabupaten Teluk Bintuni terletak di kepala mereka. Tujuan lainnya adalah untuk memahami burung dan leher pulau Papua dengan mengapa sebagian peserta dapat lebih terlibat karakteristik beragam, termasuk rawa-rawa, dalam program dibandingkan yang lainnya, dan daerah pesisir, tebing, dan hutan. mengapa partisipasi masyarakat lebih inklusif dan memberdayakan di beberapa kampung Di setiap kabupaten di kedua provinsi tersebut, tim dibandingkan di kampung lainnya. Pada akhirnya, peneliti memilih dua kecamatan/distrik (kecamatan tujuannya adalah untuk lebih baik memahami disebut sebagai “distrik” di Papua dan Papua Barat) pengaruh dinamika politik lokal terhadap sebagai lokasi studi. Distrik pertama dipilih karena keterlibatan peserta dalam program ini dan sejauh aksesibilitas yang relatif mudah, sementara yang mana hal ini memengaruhi apakah warga kampung kedua karena memiliki kesulitan untuk terhubung mendapatkan manfaat dari program (atau tidak) – dengan ibukota kabupaten. Di setiap distrik, para dalam pandangan warga kampung itu sendiri. peneliti kemudian memilih dua kampung. Pemilihan distrik dan kampung diputuskan oleh peneliti Sesuai tujuan-tujuan dimaksud, penelitian ini berkonsultasi dengan fasilitator tingkat kabupaten hendak menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: setelah mempertimbangkan kondisi sosial dan • Apa yang diketahui/dipahami oleh penerima geografis, serta keragaman politik dan budaya. manfaat tentang PNPM/RESPEK? Apakah mereka merasa bahwa program tersebut telah dilakukan sesuai harapan mereka? Pengumpulan Data • Apa saja dampak langsung dan tidak langsung PNPM/RESPEK pada kehidupan para penerima Studi ini pada dasarnya adalah sebuah studi manfaat? mini-etnografi yang dilakukan di 20 kampung di • Siapa saja yang berpartisipasi dalam PNPM/ lima kabupaten di Papua dan Papua Barat. Studi RESPEK dan yang belum? ini menggunakan pendekatan etnografi yang • Apa saja dinamika spesifik yang memengaruhi memungkinkan para peneliti untuk mendapatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan PNPM/ keragaman informasi yang cukup kaya, terutama RESPEK? dalam memahami kompleksitas sosial, politik dan • Bagaimana dinamika politik lokal memengaruhi budaya dari pelaksanaan program PNPM/RESPEK persepsi masyarakat tentang PNPM/RESPEK? di tingkat lokal. Lokasi kampung juga dipilih secara hati-hati untuk dapat menangkap keragaman suara masyarakat. Lokasi dan Metodologi Di setiap kabupaten, tim peneliti terdiri dari seorang Lokasi Studi koordinator dan tiga orang asisten yang melakukan Di Papua, studi ini dilakukan di tiga kabupaten. pengumpulan data di setiap kampung selama • Kabupaten Yahukimo terletak di dataran dua minggu. Data dikumpulkan melalui observasi, tinggi dan bercirikan pegunungan dan lembah; wawancara mendalam, dan diskusi kelompok. • Kabupaten Dogiyai adalah wilayah Setiap tim memiliki satu orang peneliti muda dari pegunungan yang terletak strategis karena Papua atau Papua Barat yang membantu melakukan menghubungkan pesisir Nabire dengan pengumpulan data lapangan dan menghasilkan pegunungan Paniai-Enarotali melalui jalan raya studi kasus dari setiap kampung. Trans-Papua yang melintasi kabupaten ini; dan • Kabupaten Merauke mewakili dataran rendah Pengumpulan data menggunakan teknik berikut: pesisir. (i) pengamatan dan transek1; (ii) wawancara dengan para pelaku dan penerima manfaat; (iii) diskusi kelompok; (iv) observasi dan analisis atas infrastruktur terbangun; (v) studi kasus; dan (vi) data sekunder. 1 Suatu teknik yang digunakan oleh para peneliti sosial, biasanya antropolog, dimana mereka berjalan melalui kampung-kampung dan memetakan tempat-tempat umum/infrastruktur utama, serta penanda geografis lainnya (sungai, bukit, dan lainnya). 2 - Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK Temuan Utama Terlepas dari kelemahan-kelemahan ini, PNPM/ RESPEK masih dipandang sebagai program yang Setelah lima tahun pelaksanaan, PNPM/RESPEK berguna oleh masyarakat yang menginginkan agar umumnya masih populer di kalangan masyarakat program tetap berlanjut di kampung-kampung setempat. Secara keseluruhan, masyarakat lokal mereka dengan perbaikan-perbaikan seperti memandang baik PNPM/RESPEK, yaitu sebagai tersebut di atas. Dibanyak daerah studi, PNPM/ program pembangunan yang benar-benar RESPEK seringkali adalah satu-satunya program menyampaikan apa yang telah dijanjikan. Mayoritas pembangunan yang hadir di kampung-kampung masyarakat dari berbagai kampung studi setuju ini, terutama di kampung yang lebih terpencil. bahwa mereka telah mendapat manfaat dari sub- Bahkan ketika program/inisiatif pembangunan proyek program, terutama dari proyek-proyek lainnya diadakan, seperti proyek tanggung infrastruktur. Namun masyarakat tidak sepenuhnya jawab sosial perusahaan/CSR di Teluk Bintuni, puas dengan cara bagaimana program dilaksanakan: PNPM/RESPEK berperan penting menghadirkan mereka menginginkan agar program menjadi lebih infrastruktur dasar/skala kecil dengan kualitas partisipatif dan inklusif dengan cara melibatkan yang layak untuk kampung-kampung di Papua masyarakat umum di setiap langkah program, dan Papua Barat2. Jika dibandingkan dengan terutama selama tahap perencanaan. Masyarakat juga pelaksanaan program RESPEK saja di Papua Barat ingin diajak dalam rapat perencanaan dan memiliki (yang dikelola langsung oleh kepala kampung), suara yang lebih besar terkait prioritas sub-proyek apa PNPM/RESPEK jelas berkinerja jauh lebih baik yang harus dipilih untuk kampung mereka. Selain itu, dalam hal pengetahuan dan partisipasi masyarakat mereka juga ingin mendapatkan informasi yang lebih serta manfaatnya bagi masyarakat. Hal ini sejalan baik tentang program, tidak hanya informasi umum dengan kasus proyek CSR yang dijalankan serupa seperti nama program dan nama-nama anggota tim menggunakan pendekatan partisipatif masyarakat, pelaksana kampung, tetapi juga informasi yang lebih yang menunjukkan bahwa melibatkan masyarakat rinci seperti jumlah dana yang diterima kampung dalam pembangunan daerah memang merupakan mereka dan investasi program. pilihan yang lebih baik untuk memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan benar-benar Sebagaimana tercermin dalam persepsi masyarakat memenuhi kebutuhan mereka. di atas, studi ini menemukan bahwa PNPM/RESPEK memang memiliki kelemahan pelaksanaan yang Temuan spesifik dari penelitian tersebut dijelaskan memengaruhi pengetahuan dan tingkat partisipasi di bawah ini. masyarakat dalam program. Misalnya, karena sebaran geografis yang luas dan keterpencilan Pengetahuan banyak distrik dan kampung di Papua dan Papua Kebanyakan orang di kampung-kampung Barat, para fasilitator program belum mampu penelitian mengetahui keberadaan program memberikan fasilitasi dan dukungan intensif kepada PNPM/RESPEK. Di Papua, kebanyakan orang masyarakat setempat, mengakibatkan kurangnya mengenal program ini sebagai “Program PNPM” pengetahuan dan terbatasnya partisipasi masyarakat atau “RESPEK”, dan memandang keduanya identik. dalam program ini. Selain itu, para fasilitator, yang Hanya para elite kampung (kepala kampung dan dievaluasi terutama atas kinerja administrasi program kepala TPKK) yang dapat membedakan dengan (misalnya ketepatan waktu pencairan dana, ketepatan jelas antara PNPM dan RESPEK: yaitu, bahwa waktu pelaporan, dan tingkat pengembalian dana PNPM merupakan program dari pemerintah pinjaman bergulir), tidak memiliki insentif untuk pusat, sementara RESPEK adalah program dari meluangkan waktu tambahan yang dibutuhkan untuk pemerintah provinsi Papua. Sementara itu, menyosialisasikan tujuan dan prosedur program masyarakat di Papua Barat melihatnya sebagai kepada masyarakat luas (di luar kalangan elit dan dua program yang terpisah setelah pemisahan pelaksana program) dan untuk menjangkau kalangan pada tahun 2010, di mana PNPM Mandiri adalah non-elit untuk mendorong mereka agar menghadiri program dari pemerintah pusat dan RESPEK adalah pertemuan program. Para fasilitator bahkan kadang- program yang didanai Pemerintah Provinsi Papua kadang memintas/memotong beberapa prosedur Barat. Oleh karena itu, seterusnya dalam laporan program untuk memastikan agar mereka tidak ini, apabila laporan menyebut “program”, hal itu melanggar tenggat waktu program untuk pencairan mengacu pada PNPM/RESPEK di Papua (sebagai dan pelaporan. Faktor-faktor lain yang memengaruhi satu program) dan PNPM Mandiri Perdesaan di pelaksanaan termasuk struktur sosial hirarkis yang Papua Barat. RESPEK di Papua Barat akan dibahas kaku dengan dominasi elit yang mengakar, kendala secara terpisah sesuai relevansi. bahasa, dan kesulitan melibatkan perempuan dalam kegiatan program. 2 AKATIGA (2010) and AKATIGA (2015) keduanya menemukan bahwa kualitas infrastruktur yang dibangun oleh dana PNPM/RESPEK relatif baik, sekitar 50%-55% yang dinilai berkualitas baik hingga sangat baik sementara 20%-50% dinilai berkualitas memadai. Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK - 3 Popularitas program di masyarakat dipengaruhi ini juga mengetahui bahwa mereka memiliki hak oleh durasi program di kampung-kampung untuk mengusulkan kegiatan dan memperoleh mereka dan sejauh mana warga terlibat dalam pendanaan yang khusus ditujukan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana. Sebagian perempuan. Sebagai contoh, di kampung- besar kampung di Papua sudah mengalami empat kampung penelitian di Papua, anggota kelompok sampai lima siklus pelaksanaan program PNPM/ perempuan mengetahui bahwa 15 persen dari total RESPEK, sementara kampung-kampung di Papua dana kampung seharusnya dialokasikan untuk dana Barat mengalami tiga sampai empat siklus program pinjaman bergulir (Simpan Pinjam Perempuan, (khususnya untuk PNPM Mandiri) sejak tahun 2009. SPP) untuk perempuan, walaupada faktanya dana Pembangunan sarana/prasarana fisik di Papua dan tersebut tidak pernah benar-benar dikucurkan Papua Barat, khususnya pada tahun 2008 dan 2009, untuk para perempuan oleh para pengelola TPKK. melibatkan masyarakat secara umum; sebagian warga kampung menjadi pekerja sementara yang Para perempuan yang tidak terlibat dalam dibayar, sementara yang lain menyediakan bahan kegiatan di kampung cenderung memiliki jauh bangunan. Akibatnya, pengetahuan masyarakat lebih sedikit pengetahuan tentang program tentang program ini relatif merata dan penduduk dibandingkan perempuan yang terlibat. Para kampung umumnya mengenali program dari perempuan ini umumnya mengetahui kegiatan fasilitas yang dibangun di kampung mereka. Situasi yang memanfaatkan dana program untuk ini berubah pasca tahun 2009 pada saat keterlibatan membangun infrastruktur di kampung mereka dan masyarakat secara langsung dalam pembangunan bahwa dana ini dikelola oleh TPKK, tetapi mereka infrastruktur menurun karena meningkatnya tidak mengetahui tahapan program dan sumber kompleksitas proyek yang dibangun memerlukan dananya. lebih banyak keahlian teknis dari luar. Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Baik di Papua maupun Papua Barat, pengetahuan Pengetahuan rinci tentang tahapan program cenderung Tingkat pengetahuan yang berbeda tentang terbatas pada kalangan elit (kepala kampung, proses dan tahapan program PNPM/RESPEK antara sekretaris kampung dan tokoh masyarakat) kalangan elit, perempuan dan masyarakat pada dan para pengelolaTPKK. Masyarakat pada umumnya disebabkan terutama oleh fasilitasi yang umumnya dan perempuan khususnya jauh lemah, baik dari fasilitator distrik maupun anggota lebih sedikit mengetahui tentang tahap-tahap TPKK. Pada gilirannya, kemampuan para fasilitator program. Para elit kampung umumnya terlibat distrik untuk melakukan fasilitasi yang efektif dalam proses pengambilan keputusan dan dalam dibatasi oleh beberapa faktor, termasuk insentif semua tahap kegiatan lainnya. Di hampir semua yang lemah dan kapasitas yang rendah. Para kampung, kalangan elit tahu kapan dan di mana fasilitator diberi tugas utama untuk memerhatikan pertemuan akan berlangsung, rencana rinci untuk prosedur administratif dan persyaratan program, pembangunan infrastruktur, daftar negatif (kegiatan dan kinerja mereka sebagian besar dinilai dari yang tidak diperbolehkan oleh PNPM), tahap- kompetensi mereka di bidang administratif tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur, dan ini. Akibatnya, mereka sering “memintas” tahapan pencairan dana. Para elit juga mengetahui musyawarah dan/atau pertemuan masyarakat untuk sarana/prasarana yang dibangun pada setiap tahap menyederhanakan proses dan memastikan bahwa pelaksanaan PNPM/RESPEK, serta waktu yang laporan-laporan diselesaikan dengan baik dan diperlukan untuk pelaksanaan konstruksi. Para elit tepat waktu. Hal ini dapat dilihat di kabupaten- lebih lanjut mengetahui bahwa di PNPM/RESPEK kabupaten yang diteliti, di mana frekuensi dan terdapat dua sumber dana yang berbeda, yakni tingkat partisipasi masyarakat dalam pertemuan Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) dari anggaran program terus menurun seiring waktu seraya para provinsi (APBD) dan dana dari APBN. fasilitator berusaha untuk menjaga program tetap berjalan dalam batas waktu yang diberikan untuk Di kalangan perempuan di Papua dan Papua setiap siklusnya. Barat, pengetahuan akan program ini sangat tergantung pada posisi mereka dalam masyarakat Selain itu, penekanan pada prosedur administratif dan tingkat keterlibatan mereka dalam kegiatan juga memengaruhi pelatihan fasilitator, yang kampung lainnya. Perempuan yang aktif di sebagian besar difokuskan pada peningkatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di kapasitas ini. Para fasilitator jarang diberikan kampung mereka, Posyandu setempat, atau gereja pelatihan keterampilan fasilitasi, seperti bagaimana atau masjid setempat, umumnya lebih mengetahui mendorong partisipasi masyarakat (khususnya tentang musyawarah usulan program, peran kelompok marjinal), memoderasi diskusi/rapat TPKK, dan jumlah dana yang dialokasikan untuk untuk menghindari dominasi kalangan elit, dan kegiatan perempuan. Sebagian dari perempuan penanganan pengaduan/masalah. 4 - Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK Faktor-faktor lain yang memengaruhi fasilitasi itu, kata ‘kerja’ itu sendiri sudah digunakan antara lain tantangan logistik dan kendala bahasa. masyarakat untuk menyebut semua program Banyak kampung di Papua dan Papua Barat sulit pembangunan infrastruktur fisik yang berasal dijangkau karena terpencil dan medan yang dari Pemerintah. Akibatnya, hal ini membuat sulit, yang menggembungkan biaya transportasi, masyarakat menyikapi program PNPM/RESPEK terutama jika harus menyewa penerbangan atau lebih sebagai proyek infrastruktur (yang biasanya kapal. Akibatnya, para fasilitator lebih memilih berarti kesempatan kerja) daripada program untuk menyederhanakan prosedur dan jenis sub- pemberdayaan masyarakat. proyek sehingga memungkinkan mereka untuk mengunjungi kampung-kampung hanya sekali Faktor lain yang memengaruhi pengetahuan dalam setahun. Selain permasalahan logistik, masyarakat tentang program ini adalah sebagian besar fasilitator distrik tidak bisa heterogenitas dan keseimbangan kekuatan antar berbicara dalam dialek lokal, sehingga mengurangi marga di kampung. Di sebagian besar kampung kemampuan mereka untuk berinteraksi secara di mana masyarakatnya heterogen dan didominasi efektif dengan warga masyarakat di luar kalangan oleh satu marga, informasi umumnya mengalir ke elit kampung. marga yang dominan dan tidak tersebar merata di masyarakat. Namun, di sedikit kampung yang Kesulitan bahasa juga memengaruhi kapasitas relatif heterogen di mana hubungan antara marga masyarakat untuk memahami program. Penjelasan seimbang, pengelola program umumnya berasal mengenai program PNPM/RESPEK disampaikan dari kelompok selain kelompok kepala kampung dalam Bahasa Indonesia, walau sebagian besar sendiri dan informasi tersebar lebih merata. warga kampung kesulitan memahaminya. Bahasa Indonesia terutama dipahami oleh kalangan elit Demikian pula, sebaran informasi lebih merata kampung dan anggota TPKK. Mereka yang terpilih di kampung-kampung dengan masyarakat yang untuk menjadi pengelola selalu dari kalangan relatif homogen di mana kekuasaan tersebar elit karena seringkali hanya mereka yang dapat di antara beberapa kelompok. Hal ini terutama memenuhi kualifikasi, seperti kemampuan menulis berlaku dalam situasi di mana semua marga dan membaca dalam Bahasa Indonesia. Terlihat tinggal di dusun berbasis honai yang terletak di jelas bahwa di beberapa kampung kemampuan tanah tradisional mereka masing-masing. Karena berbicara Bahasa Indonesia menjadi sumber setiap dusun berbasis honai memiliki wewenang kekuatan bagi para elit dan pelaku program atas wilayahnya sendiri, terdapat keseimbangan lainnya. kekuasaan dibandingkan dusun-dusun lainnya. Selain itu, informasi dapat menyebar dengan cepat Oleh karena itu, kesulitan memahami Bahasa di antara dusun berbasis honai3 karena ikatan Indonesia mengharuskan sebagian besar warga kekeluargaan yang kuat antara penghuni dusun masyarakat, bahkan mereka yang hadir dalam yang berbeda. pertemuan, untuk mengandalkan informasi dari TPKK. Akibatnya, informasi tentang program, Perbandingan antara PNPM/RESPEK di Papua kegiatan yang akan dijalankan di kampung, dan dan RESPEK di Papua Barat proses pelaksanaan kegiatan umumnya berasal Beragamnya tingkat pengetahuan tentang PNPM/ dari kepala TPKK. Namun, karena anggota TPKK RESPEK antara kampung-kampung di Papua juga memiliki pemahaman terbatas tentang dan Papua Barat juga merupakan konsekuensi program, mereka juga tidak dapat sepenuhnya pemisahan PNPM dari RESPEK di Papua Barat, menjelaskan proses, tahapan dan tujuan program serta adanya program lain di sebagian kampung. kepada masyarakat. Dengan demikian, proses Seperti dijelaskan sebelumnya, pemisahan menghasilkan proposal, penggalian gagasan dari pelaksanaan PNPM dan RESPEK di Papua Barat masyarakat, dan mendorong partisipasi masyarakat membuat masyarakat di seluruh tingkatan lebih dalam proses pengambilan keputusan, tidak mampu membedakan antara jenis investasi dan mendapatkan dukungan sepenuhnya dari TPKK. tahapan program masing-masing programnya. Warga kampung dapat menyebutkan investasi Selain itu, pemahaman tentang program semakin PNPM di kampung mereka serta berbagai kabur dengan kebingungan bahasa ketika fasilitator pertemuan yang dilakukan selama pelaksanaan distrik dan TPKK menyebut program sebagai ‘kerja’ kegiatan untuk menentukan jenis kegiatan dan selama sosialisasi program, bukannya istilah atau pembangunan fasilitas. Sebaliknya, walaupun kata lain yang sudah ada untuk menggambarkan penduduk kampung di Papua Barat mengetahui dan menangkap makna prinsip CDD seperti keberadaan RESPEK dan jumlah dananya, hanya ‘kumpul-kumpul’ (pertemuan) untuk proses diskusi sedikit warga yang dapat menunjuk investasi nyata atau ‘kerja sama’ untuk gotong royong. Sementara di kampung mereka atau menjelaskan bagaimana 3 Honai adalah gugus rumah-rumah tradisional dimana beberapa rumah tangga dari marga yang sama hidup bersama dan membentuk ikatan sosial yang kuat. Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK - 5 dana RESPEK digunakan. Kebanyakan penduduk Berbagai kesulitan yang dialami warga kampung kampung mengatakan bahwa RESPEK merupakan dalam menghadiri pertemuan musyawarah dan tanggung jawab kepala kampung. Selain itu, kegiatan sebagian merupakan konsekuensi dari beberapa warga kampung di Papua Barat memiliki kegiatan mata pencaharian masyarakat dan pengalaman dengan program tanggung jawab sebagian karena mekanisme undangan rapat. sosial perusahaan (CSR) dan ini berarti bahwa Warga yang mata pencahariannya berburu dan mereka tidak hanya memiliki tingkat pemahaman mencari ikan sering kesulitan untuk hadir secara yang lebih tinggi tentang program, tetapi juga fisik pada pertemuan. Mekanisme undangan memungkinkan mereka membuat perbandingan juga menentukan tingkat kehadiran dalam antara PNPM, RESPEK dan program-program musyawarah kampung. Sebagian besar warga lainnya yang didanai sektor swasta. Akan halnya di kampung di Papua dan Papua Barat berasumsi Papua, warga umumnya tidak mengetahui tentang bahwa menghadiri pertemuan di kampung program lain selain PNPM/RESPEK sehingga (termasuk untuk membahas kegiatan PNPM/ pengetahuan komparatif mereka pun kecil. RESPEK) memerlukan undangan. Orang-orang yang menerima undangan langsung dari para Partisipasi pelaku program umumnya menghadiri pertemuan Di sebagian besar wilayah studi, partisipasi dan mengikuti diskusi, sementara mereka yang masyarakat umum bervariasi di mana pertemuan tidak menerima undangan tidak hadir. Akan sebagian besar dihadiri oleh kalangan elit tetapi, warga kampung yang biasanya diundang sementara masyarakat sering berpartisipasi umumnya adalah mereka yang sudah aktif dalam sebagai tenaga kerja yang dibayar dalam organisasi kampung atau terlibat dalam kegiatan pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang kampung. Mekanisme undangan langsung sederhana. Pada tahap musyawarah program, ditemui di sebagian besar kampung penelitian, ada contoh di mana masyarakat bisa menghadiri namun yang menerima undangan hampir selalu pertemuan dan mengusulkan gagasan, dan dari kalangan elit. beberapa komunitas juga bisa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Namun, kehadiran Salah satu mekanisme undangan alternatif namun warga masyarakat dalam pertemuan diskusi dan efektif untuk mendorong kehadiran masyarakat kegiatan sering tidak sebanding dengan kehadiran adalah undangan terbuka. Undangan terbuka kalangan elit. Pertemuan untuk membahas dapat menyebarkan informasi lebih merata karena kegiatan PNPM/RESPEK umumnya dihadiri oleh seluruh masyarakat mendapat kesempatan yang anggota kalangan elit kampung, seperti anggota sama untuk menerima undangan dan karena itu Badan Permusyawaratan Kampung (BPD), aparat mengakses informasi tentang program. TPKK di kampung, anggota TPKK, dan para perempuan dari Kampung Bukapa dan Ekemanida di Kabupaten kalangan elit (biasanya kader PKK dan Posyandu). Dogiyai mengundang masyarakat dengan Sementara itu, warga kampung dari masyarakat berkeliling kampung menggunakan pengeras luas merasa jauh lebih sulit untuk dapat menghadiri suara untuk mengumumkan acara tersebut. rapat musyawarah dan kegiatan PNPM/RESPEK. Tempat untuk musyawarah/rapat adalah jalan Meskipun beberapa warga kampung hadir kampung atau persimpangan di mana orang- dalam pertemuan ini, pengambilan keputusan orang biasa berkumpul. Dengan mekanisme dikendalikan oleh elit kampung dan partisipasi undangan terbuka seperti itu, tingkat kehadiran masyarakat dalam proses perencanaan sebagian yang dicapai lebih tinggi daripada di kampung- besar hanya simbolis. kampung yang menggunakan undangan langsung. Dominasi kalangan elit juga dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat pada tahap usulan kegiatan. Adanya program CSR di Kabupaten Teluk Bintuni Kalangan elit, terutama kepala kampung dari dan Kabupaten Kaimana juga memengaruhi marga dominan yang memiliki kuasa di kampung partisipasi masyarakat dalam PNPM. Program- atas dasar hak tanah adat marga, cenderung program alternatif ini juga mengharuskan memutuskan kegiatan di kampung. Untuk masyarakat untuk berpartisipasi, seringkali mengolah lahan, misalnya, anggota masyarakat dengan cara menyediakan tenaga kerja dan lainnya harus meminta izin dari kalangan elit untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk proyek-proyek membersihkan lahan terlebih dahulu. Terkait infrastruktur. Mengingat terbatasnya ketersediaan PNPM/RESPEK, banyak investasi fisik program waktu dan sumber daya manusia di masing-masing dibangun di atas tanah adat tersebut dan sebagai kampung, mereka yang sudah terlibat dalam akibatnya dominasi kalangan elit menjadi semakin program-program CSR ini sering tidak bisa, atau mengakar. memilih untuk tidak, berpartisipasi dalam PNPM. 6 - Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK Pemberdayaan Perempuan Namun, terlepas dari peran gender, kesempatan Partisipasi perempuan secara umum relatif rendah bagi perempuan untuk memberikan saran dan dalam kegiatan PNPM/RESPEK dan biasanya hanya mengambil keputusan jarang diberikan oleh sekadar kehadiran pasif dalam rapat warga, atau pelaksana kegiatan di tingkat distrik dan kabupaten sebagai penyedia makanan ringan di pertemuan di provinsi manapun4. Di Papua dan Papua Barat, tersebut. Meskipun hadir, para perempuan hampir semua kampung penelitian gagal dalam cenderung diam dan setuju saja dengan proposal menyediakan kesempatan bagi perempuan untuk apa pun yang dibuat para lelaki. Dari 20 kampung mengembangkan rencana mereka sendiri, atau penelitian, hanya di tujuh kampung para untuk memberikan ruang khusus bagi perempuan. perempuan mengajukan usulan kegiatan pada musyawarah tingkat kampung, dan pada setiap Pengecualian ditemukan di kampung-kampung penentuan keputusan usulan perempuan kalah yang memiliki fasilitasi khusus untuk perempuan. suara dari usulan para lelaki. Perempuan yang Fasilitasi khusus perempuan ini diberikan oleh LSM mampu mengajukan usulan kegiatan adalah selalu untuk membangun rasa percaya diri perempuan perempuan yang sudah lama aktif di kampung, yang memungkinkan mereka berpartisipasi dalam misalnya dalam PKK atau kegiatan gereja. ruang publik. Fasilitasi ini mendorong perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam program tersebut. Serupa dengan pelaksanaan PNPM di daerah Hal ini mendukung argumen bahwa penyediaan lain di luar Papua dan Papua Barat, perempuan fasilitasi khusus untuk kelompok marjinal selama mendapat perhatian khusus melalui dana SPP proses pembangunan, termasuk perempuan, bisa dan usulan kegiatan khusus perempuan. Namun, berhasil tanpa menciptakan kelompok eksklusif rapat-rapat yang khusus ditujukan untuk menggali baru di kampung (AKATIGA, 2010). gagasan perempuan hampir tidak pernah ada. Beberapa perempuan, terutama mereka yang Contoh penguatan partisipasi perempuan dekat dengan elit dan pelaku program, diundang ditemukan di Kampung Kweel dan Urumb, dimana menghadiri rapat warga, baik secara individu partisipasi perempuan lebih tinggi dibandingkan maupun mewakili suami mereka jika suami tidak di kampung-kampung lainnya yang mengikuti dapat hadir. Namun, seperti masyarakat pada fasilitasi. Pengelola TPKK di kedua kampung umumnya, kehadiran para perempuan ini sebagian tersebut mengalokasikan 15 persen dari dana besar hanya simbolis. PNPM/RESPEK khusus untuk perempuan. Hal ini merupakan konsekuensi dari fasilitasi yang Terbatasnya partisipasi perempuan dalam diberikan kepada para perempuan oleh Oxfam kegiatan PNPM/RESPEK juga ditentukan oleh yang mendorong mereka untuk bernegosiasi hubungan antara laki-laki dan perempuan, tidak dengan fasilitator distrik dan TPKK terkait akses adanya ruang khusus untuk perempuan, bias ke dana yang dialokasikan untuk perempuan. pelaksanaan program, dan kurangnya fasilitasi Tingginya tingkat partisipasi perempuan di Kweel khusus untuk perempuan. Di mana peran gender dan Urumb terbukti pada kehadiran mereka yang lebih cair, seperti yang terlihat dari pembagian kuat pada pertemuan kampung dan keberanian kerja, para perempuan tampaknya memiliki tingkat mereka untuk secara aktif menyampaikan pendapat partisipasi yang lebih tinggi. Dengan demikian dan usulan kegiatan. tingkat partisipasi perempuan agak lebih tinggi di Papua Barat, di mana kedua gender bekerja Fasilitasi menumbuk sagu dan perempuan maupun laki- Temuan penelitian di semua lokasi mengungkapkan laki berpartisipasi dalam kegiatan berburu dan bahwa satu faktor utama yang mendasari berbagai meramu walau dalam jarak yang lebih dekat ke kelemahan dalam pelaksanaan program adalah rumah, seperti mengumpulkan kerang dan ikan persoalan fasilitasi. Berbagai tantangan dalam kecil di dekat pantai. Sebaliknya, partisipasi fasilitasi, dalam hal kapasitas, kemampuan perempuan lebih rendah di Papua, di mana peran dan logistik, sangat dipengaruhi oleh tingkat gender secara adat lebih kaku yang tercermin pengetahuan dan partisipasi warga kampung. dari pembagian kerja yang tegas. Kegiatan fisik Dalam konteks Papua dan Papua Barat, tantangan berat, seperti berburu dan membuka lahan untuk geografis, kendala bahasa dan struktur adat yang ditanami secara tegas merupakan ranah laki-laki, kuat memperburuk masalah fasilitasi lebih jauh. sementara perempuan ditugaskan untuk menjaga Keterpencilan banyak daerah di kedua provinsi rumah, menyediakan makanan, menyiangi lahan membuat sangat sulit bagi fasilitator untuk hadir di dan kebun, memanen, menjual hasil panen, dan kampung-kampung untuk periode yang signifikan merawat anak-anak. untuk memberikan fasilitasi yang memadai. 4 Kurangnya kesempatan ini, menurut fasilitator distrik dan kabupaten, adalah karena pada awal program PNPM/RESPEK perempuan dinilai kurang berhasil dalam mengelola 15 persen dari dana yang dialokasikan untuk dana pinjaman bergulir (SPP) kampung. Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK - 7 Kendala bahasa juga menghambat komunikasi dan mendorong keterlibatan masyarakat yang memadai dan memberi kekuasaan politik dalam program tersebut. Terakhir, mengingat berlebih kepada kalangan elit yang sudah tantangan geografis di Papua dan Papua Barat, mengenal dan terbiasa menggunakan Bahasa yang akan dibahas lebih lanjut diparagraf Indonesia. Selanjutnya, struktur adat kampung berikutnya, keharusan bagi fasilitator distrik untuk mendikte kontrol sumber daya yang masuk ke menghadiri rapat koordinasi bulanan di tingkat kampung-kampung. Mengingat permasalahan ini, kabupaten untuk melaporkan kemajuan proyek sejauh mana fasilitator dapat memahami, terlibat, menjauhkan mereka dari pos tugas mereka, secara dan menengahi berbagai kelompok kekuasaan signifikan mengurangi waktu yang tersedia untuk dan masyarakat pada umumnya menjadi mengunjungi kampung-kampung dan terlibat penting untuk keberhasilan program. Namun, dengan masyarakat. ini merupakan bidang di mana program tidak memberikan dukungan dan fasilitator mendapat Tantangan geografis mempersulit fasilitator sedikit pelatihan atau memiliki kapasitas yang distrik untuk mencakup semua kampung di kecil. bawah tanggung jawab mereka karena kurangnya transportasi, medan yang sulit, jarak yang jauh, Temuan penelitian di 20 kampung menunjukkan dan jumlah fasilitator yang sedikit dibandingkan empat faktor utama yang mendasari buruknya dengan jumlah kampung tanggung jawab mereka. kualitas fasilitasi dalam PNPM/RESPEK, yaitu: Beberapa kampung tidak memiliki akses langsung (i) kurangnya kapasitas/kualitas fasilitator, ke kota distrik dan untuk menjangkaunya harus terutama fasilitator distrik; (ii) sistem insentif melakukan perjalanan melalui kota kabupaten atau yang tidak mendorong fasilitasi yang kuat; (iii) melalui distrik/kabupaten lain. Dalam beberapa tantangan berat karena kesulitan geografis; kasus, karena keterpencilan distrik atau masalah dan (iv) tantangan budaya (termasuk kendala keamanan (seperti di Dogiyai dan Yahukimo), bahasa) yang cenderung memperkuat dominasi fasilitator distrik dikumpulkan di beberapa distrik kalangan elit. Kapasitas fasilitator yang kurang atau ibukota kabupaten yang lebih mudah diakses memadai tercermin dari kurangnya pengetahuan daripada tinggal dekat/di pos tugas mereka. tentang tujuan utama program diantara masyarakat, serta terbatasnya kemampuan Tantangan-tantangan yang dihadapi fasilitator fasilitator untuk terlibat dengan masyarakat dan distrik ini memiliki dampak terusan terhadap kinerja menjadi “penyeimbang”antara masyarakat dan TPKK di tingkat kampung.TPKK memainkan peran elit mereka. Fasilitator distrik, yang merupakan yang paling menonjol dalam pelaksanaan kegiatan titik fokus utama program dalam berinteraksi pembangunan fisik di kampung-kampung. Namun, dengan penduduk kampung, umumnya belum para anggota TPKK sangat bergantung pada siap untuk menjelaskan tujuan utama program bantuan yang mereka terima dari fasilitator distrik, dalam pemberdayaan masyarakat dan hanya karena hanya memiliki sedikit akses, jika pun menjelaskan prosedur dan pendanaan program. ada, ke informasi tentang program dari sumber Mereka sering gagal membantu masyarakat untuk lain. Akibat kunjungan fasilitator yang jarang dan mengedepankan kebutuhan prioritas mereka. kurangnya informasi mendalam yang diberikan Fasilitator distrik sering ditemukan berpihak pada kepada para anggota TPKK, kapasitas TPKK kalangan elit dalam memprioritaskan suatu usulan untuk memfasilitasi proses implementasi secara atau sudah menentukan kegiatan yang seharusnya efektif sangat terganggu dan kemampuannya diusulkan masyarakat. untuk memastikan bahwa tujuan program tercapai terbatas. Menambah kelemahan tersebut adalah Situasi ini sebagian besar merupakan akibat sedikitnya informasi tambahan yang tersedia bagi struktur insentif fasilitator: kinerja mereka dinilai fasilitator dan anggota TPKK. Informasi tersebut dan dievaluasi berdasarkan kemampuan mereka semestinya dapat membantu menjelaskan metode untuk memenuhi persyaratan administratif fasilitasi, bagaimana menangani masalah yang program, yaitu, memastikan bahwa tahapan sering terjadi, dan memberikan informasi tentang program, penyaluran dana dan persyaratan kondisi budaya di kampung-kampung penelitian. pelaporan disampaikan tepat waktu. Hal ini memberi tekanan yang signifikan bagi para Selain itu, karena fasilitator distrik seringkali berasal fasilitator untuk menyelesaikan semua persyaratan dari distrik/daerah yang berbeda dari pos tugas administratif pada akhir siklus proyek. Selain mereka, mereka tidak dapat berbicara dengan itu, pelatihan fasilitator terutama difokuskan dialek setempat dan harus bergantung pada pada pemahaman prosedur dan persyaratan Bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan program, bukannya pada pemberian fasilitasi penduduk kampung. Hal ini sering membatasi 8 - Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK kemampuan mereka untuk dapat terlibat suara-suara masyarakat didengar, bahkan di dengan masyarakat dan memberikan kekuasaan kampung-kampung dengan lebih dari satu marga berlebih kepada elit yang cenderung percaya diri dominan di mana terdapat lebih banyak alternatif menggunakan Bahasa Indonesia. terhadap struktur kekuatan dominan. Adanya struktur adat yang seringkali sangat kuat Mengingat kurangnya pelatihan dan jarangnya dan hirarkis di kampung-kampung di Papua dan kunjungan yang dapat dilakukan fasilitator ke Papua Barat, ditambah kendala bahasa, membuat kampung-kampung, pengembangan pemahaman fasilitasi menjadi lebih sulit. Seperti yang terlihat mendalam tersebut tentang struktur kekuasaan dari temuan penelitian ini, budaya hirarkis yang dan potensi titik masuk untuk dapat memengaruhi kuat dan komposisi sosial-budaya/politik di struktur kekuasaan yang ada menjadi sangat sulit, masing-masing kampung berpengaruh besar bahkan tidak mungkin. Peluang bagi para fasilitator pada cara bagaimana kalangan elit berinteraksi untuk memainkan peran yang lebih penting dengan kalangan lain masyarakat kampung. menyeimbangkan berbagai kelompok kekuatan Dalam beberapa kasus, komposisi tersebut dalam struktur kampung adat menjadi nihil, mengakibatikan dominasi kalangan elit dan sehingga merugikan kalangan masyarakat kampung menimbulkan kecurigaan tentang penyalahgunaan yang paling lemah dan lebih terpinggirkan. dana di antara kelompok yang terpinggirkan. Hal ini menciptakan ketegangan yang dapat merusak kerjasama dan kepercayaan di kampung atau, Rekomendasi bahkan lebih buruk lagi, menyebabkan meletusnya kekerasan antara kelompok-kelompok yang Tingkatkan kualitas fasilitator melalui pelatihan berlawanan. Bahkan di mana hal ini tidak terjadi, dan insentif struktur hirarkis masyarakat ini mengharuskan Secara umum, pelatihan yang lebih baik diperlukan fasilitator bekerja lebih keras untuk membawa untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman masuk kelompok-kelompok marginal dan non-elit fasilitator. Fasilitator harus memiliki pemahaman yang biasanya tidak menjadi bagian dari proses yang jelas tentang tujuan utama program CDD diskusi elit. dalam hal pemberdayaan, serta prinsip-prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang Meskipun tidak memadai untuk peran tersebut, ditetapkan dalam pelaksanaan UU Desa. Pelatihan para fasilitator tetap memiliki potensi untuk ini juga harus mencakup peran fasilitator dalam memainkan peran penting sebagai penyeimbang mendukung masyarakat untuk menyuarakan dan antara kelompok-kelompok yang bersaing di merumuskan kebutuhan pembangunan mereka, kampung, menyeimbangkan kekuatan politik yang dan bertindak sebagai jembatan dan penengah ada dan membantu memastikan agar kelompok- penyeimbang dalam interaksi dan komunikasi kelompok yang kurang kuat tidak dikucilkan antara kalangan elit dan non-elit. Kemampuan oleh kalangan elit dari kegiatan program. ini adalah komponen penting yang perlu Misalnya, di kampung-kampung dengan marga dikembangkan untuk mencapai pemberdayaan dominan tunggal, fasilitator tidak memiliki banyak yang efektif bagi seluruh masyarakat. Idealnya, pilihan sehingga harus mencoba untuk bekerja pelatihan harus juga dilakukan diluar kelas untuk dengan marga tersebut, yang sering menduduki dapat menguji dan mempraktikkan keterampilanini posisi kekuasaan utama di kampung, yaitu di lapangan, didukung bimbingan terus menerus kepala kampung. Seorang fasilitator yang baik untuk memastikan perbaikan dari waktu ke waktu. idealnya akan mampu “menengahi” hubungan antara kepala kampung (dan lingkarannya) dan Selain itu, pelatihan juga harus membekali masyarakat untuk membantu anggota masyarakat fasilitator dengan pemahaman tentang situasi menyuarakan kebutuhan mereka. Atau, seorang sosial-politik dan struktur sosial-budaya di fasilitator yang baik akan memanfaatkan keinginan berbagai daerah Papua dan Papua Barat sebelum kalangan elit kampung untuk menunjukkan bahwa penempatan. Pada sebagian besar kasus, fasilitator kampung mereka lebih baik daripada yang lain tidak ada diberikan informasi latar belakang sebagai pintu masuk untuk membawa proyek- tentang struktur kekuasaan adat, dan harus proyek pembangunan yang bisa menguntungkan mengembangkan pemahaman mereka sendiri akan masyarakat luas. Namun, fasilitator yang terbatas struktur ini di lapangan, apabila mereka mampu. pengetahuan dan keterampilannya tentang Ini berarti bahwa fasilitator tidak mengetahui dan cara berinteraksi dengan pemegang kekuasaan kurang memiliki pemahaman tentang struktur setempat seringkali akan tunduk pada kehendak kekuasaan tertentu di kampung mereka, termasuk kalangan elit dan gagal untuk memastikan bahwa faktor-faktor seperti struktur dan dominasi Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK - 9 berbagai suku dan marga, komposisi dan ukuran Mengingat tantangan tersebut, mungkin akan lebih kelompok marjinal, dan tingkat heterogenitas atau realistis bagi program untuk berkolaborasi dengan homogenitas satu atau beberapa marga dominan kelompok-kelompok yang telah ada yang sudah di setiap kampung. Kurangnya pemahaman ini bekerja sama dengan masyarakat di kampung- menghambat efektivitas kerja para fasilitator. kampung, seperti LSM atau kelompok agama, terutama di daerah terpencil/daerah yang sulit Selain itu, permasalahan insentif perlu dijangkau. Temuan dalam studi ini mendukung ditangani jika fasilitator diharapkan untuk fokus pilihan tersebut, seperti yang terlihat, misalnya, pada pekerjaan mereka memfasilitasi dan di Kampung Urumb di Kabupaten Merauke, di memberdayakan masyarakat. Tekanan saat ini mana kerja LSM yang disponsori dan Oxfam pada untuk memenuhi persyaratan administratif program program pemberdayaan perempuan membantu telah menciptakan insentif bagi fasilitator untuk meningkatkan kapasitas perempuan untuk lebih memilih menyelesaikan kegiatan proyek mengembangkan usulan kelompok dalam PNPM/ dan pelaporan yang tepat waktu, yang sering RESPEK dan untuk mengelola dana pinjaman berakibat mengabaikan keterlibatan masyarakat. bergulir. Temuan penelitian sebelumnya tentang Fokus administratif ini pada akhirnya melemahkan PNPM/RESPEK juga mengindikasikan bahwa kepercayaan masyarakat dan harapan atas aktivis gereja, termasuk perempuan dan kaum program. Dengan demikian, tugas dan kinerja muda, dapat diberdayakan untuk berperan sebagai fasilitator harus dikaitkan dengan keterampilan penyeimbang untuk mengimbangi dominasi fasilitasi yang disebutkan di atas, dengan tujuan elit kampung (AKATIGA, 2010). Pemerintah, akhir memberdayakan masyarakat untuk mencapai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten, kebutuhan pembangunan prioritas mereka. perlu mengembangkan suatu skema yang akan memungkinkan upaya ini, terutama dalam konteks Pastikan partisipasi kelompok marjinal melalui pelaksanaan UU Desa. konsultasi tepat sasaran Mengingat struktur sosial di Papua dan Papua Menggunakan ruang dan saluran publik untuk Barat yang cenderung melanggengkan dominasi berkomunikasi dengan masyarakat umum kalangan elit, program CDD serta pelaksanaan Memberikan informasi melalui rapat formal UU Desa akan harus memberi ruang konsultasi bukanlah cara yang efektif untuk menyampaikan yang lebih tertarget bagi kelompok marjinal untuk informasi program dan pengetahuan kepada memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan mereka masyarakat luas. Seringkali, hanya kalangan elit masuk dalam perencanaan kampung. Konsultasi atau mereka yang dekat dengan TPKK/kepala semacam itu idealnya difasilitasi oleh fasilitator kampung yang diundang ke pertemuan, sehingga independen yang dapat mendorong kelompok- mengecualikan kalangan non-elit, perempuan dan kelompok marjinal untuk berpartisipasi dan angkat terpinggirkan di masyarakat. Partisipasi masyarakat bicara dalam pertemuan, dan dapat menengahi yang terbatas dalam program ini semakin atas nama mereka jika diperlukan. Dalam konteks memantapkan ’elite capture’. Di mana tempat- Papua dan Papua Barat, peran ini mungkin perlu tempat informal, seperti pasar lokal dan honai, didukung oleh masyarakat/kelompok masyarakat digunakan untuk menyebarkan informasi dan untuk sipil yang sudah ada seperti yang dijelaskan di mengumpulkan gagasan dari masyarakat untuk bagian berikut ini. bekerja pada proyek-proyek infrastruktur, distribusi informasi jelas terlihat lebih baik. Kolaborasi dengan kelompok-kelompok di masyarakat untuk mendukung fasilitasi Di Kampung Bukapa, Kabupaten Dogiyai, orang- Masalah kritis yang memengaruhi fasilitasi di orang dari berbagai latar belakang di kampung Papua dan Papua Barat adalah kurangnya jumlah dengan sendirinya berkumpul di pasar untuk fasilitator, terutama di distrik terpencil. Menurut mendapatkan dan bertukar informasi. Oleh karena data proyek PNPM, 30 sampai 40 persen dari posisi itu fasilitator TPKK dan distrik menggunakan fasilitator distrik tidak terisi setiap tahunnya di tempat ini untuk menyebarkan informasi tentang Papua dan Papua Barat. Meskipun para pelaksana apa yang telah dibangun di kampung-kampung/ program telah mengambil beberapa prakarsa distrik lain untuk mendapatkan ide-ide awal untuk untuk mengatasi hal ini — termasuk menurunkan usulan kampung, dan untuk menegosiasikan usulan persyaratan kualifikasi dari gelar sarjana ke diploma tersebut dengan masyarakat sebelum melakukan dan perekrutan khusus fasilitator teknis melalui pertemuan proyek resmi. Hasilnya, pengetahuan program Barefoot Engineer — mengingat situasi masyarakat tentang program ini relatif lebih baik kerja yang berat di kedua provinsi ini, kekurangan daripada yang ditemukan di kampung-kampung kronis fasilitator yang direkrut secara independen penelitian lain di distrik yang sama. Di Kampung kemungkinan akan tetap berlanjut. Anjelma (Kabupaten Yahukimo), informasi tentang 10 - Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK program ini menyebar melalui honai sehingga untuk perempuan hanya bisa digunakan untuk pengetahuan program ini tersebar relatif baik di dana pinjaman bergulir bagi perempuan – hal seluruh marga, meskipun pengetahuan ini masih yang sering diveto oleh fasilitator distrik dengan terbatas pada anggota laki-laki marga tersebut. alasan risiko kegagalan/non-pembayaran yang terlalu tinggi dan bisa menyebabkan diskualifikasi Maka dari itu, sosialisasi program di masa depan kampung untuk hibah tahun berikutnya. akan berlangsung lebih baik dengan memanfaatkan ruang atau saluran informal/umum seperti itu Satu pengecualian yang luar biasa ditemukan untuk menjangkau anggota masyarakat sebanyak di Kampung Urumb di Kabupaten Merauke. mungkin. Seperti di tempat lain, di Urumb sebagian besar yang menghadiri dan mendominasi pertemuan Atasi kendala Bahasa secara lebih efektif PNPM adalah laki-laki. Namun, berkat fasilitasi Pemahaman program di masyarakat sasaran dapat kelompok perempuan di kampung oleh LSM, ditingkatkan melalui alat komunikasi visual yang khususnya Oxfam GB yang beroperasi melalui efektif dan partisipasi organisasi masyarakat sipil Proyek Pemberdayaan Perempuan Papua atau kemasyarakatan setempat untuk membantu (PAWE), beberapa kelompok perempuan mampu menerjemahkan dan menjelaskan dalam dialek meningkatkan kapasitas mereka untuk tindakan setempat dan terminologi yang lebih tepat. kolektif, menyusun proposal yang kokoh dan Komunikasi visual seperti video, gambar, dan lengkap dan menjadi berdaya untuk berpartisipasi diagram sederhana dapat membantu fasilitator dalam program PNPM/RESPEK. Akibatnya, untuk menjelaskan tujuan program, kegiatan, dan anggota kelompok-kelompok tersebut diundang prosedur dengan lebih jelas. Melibatkan organisasi ke pertemuan kampung di mana mereka mampu masyarakat sipil atau masyarakat setempat untuk menyuarakan pendapat mereka dan mengambil membantu menerjemahkan dan menjelaskan bagian dalam proses pengambilan keputusan. prosedur juga dapat sangat membantu memastikan Partisipasi mereka mengakibatkan salah satu kelancaran komunikasi. Fasilitator juga perlu kelompok perempuan tersebut dapat menerima memperhatikan konteks lokal ketika menggunakan alokasi penuh sebesar Rp 15.000.000,- untuk Bahasa Indonesia untuk menghindari penggunaan memulai usaha kecil melalui dana pinjaman kata-kata yang bisa menimbulkan kebingungan bergulir. atau kesalahpahaman tentang program, misalnya, menggunakan istilah “kumpul-kumpul” bukan kata Berangkat dari pengalaman ini, tampaknya patut “kerja” untuk menjelaskan proyek PNPM. disimpulkan bahwa jika upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan hendak berhasil, maka Menciptakan ruang bagi perempuan dan kapasitas perempuan akan perlu diperkuat untuk kebutuhan mereka mengorganisasi diri mereka sendiri dan menyusun Terlihat jelas dari temuan studi ini di hampir proposal yang kokoh dan lengkap untuk kegiatan semua kampung penelitian bahwa partisipasi berbasis ekonomi dan kesehatan/pendidikan. perempuan dalam program PNPM/RESPEK tetap Selain itu, pelaksana program perlu menyediakan lemah terlepas dari upaya yang sudah dilakukan ruang khusus bagi perempuan, seperti pertemuan untuk mendorong keterlibatan mereka. Mengingat khusus perempuan dan alokasi dana khusus untuk konteks hubungan gender di Papua/Papua Barat, kelompok-kelompok perempuan. di mana perempuan secara luas didominasi dan terpinggirkan oleh laki-laki, perlu diberikan Bila mana mungkin, fasilitator perempuan harus perhatian khusus untuk menciptakan ruang bagi digalang untuk bekerja dengan kelompok- partisipasi perempuan dalam program CDD serta kelompok perempuan, mengingat ketimpangan untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan hubungan antara laki-laki dan perempuan di khusus untuk kegiatan perempuan memang sebagian besar kampung di Papua/Papua Barat. mencapai sasarannya. Temuan menunjukkan bahwa Apabila hal ini tidak realistis (misalnya, karena walaupun sudah ada alokasi 15 persen ini di PNPM, masalah keamanan atau keterpencilan lokasi jarang sekali dana tersebut akan sepenuhnya kerja), program ini harus didorong untuk bekerja dikendalikan oleh kelompok perempuan, atau dengan LSM/organisasi gereja yang sudah ada, bahkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau dengan kader perempuan (PKK, Posyandu, khusus bagi perempuan di masyarakat, meskipun dan lainnya) untuk membantu menciptakan hal ini sebagian disebabkan oleh asumsi salah dan menjaga ruang bagi perempuan untuk bahwa 15 persen dari dana yang dialokasikan berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat. S t u d i P e n i l a i a n P e n e r i m a M a n f a a t P N P M / R E S P E K - 11 PENDAHULUAN 1 12 - St udi Penilaian Pener ima Man f aa t PNPM / R E SPEK BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Studi 1.3 Pembangunan Berbasis Masyarakat (Community-Driven Development – CDD) dan PNPM/RESPEK adalah program pembangunan PNPM berbasis pemberdayaan masyarakat yang merupakan kolaborasi antara dua program, Pendekatan pembangunan berbasis masyarakat yakni RESPEK (Rencana Strategis Pembangunan (Community Driven Development – CDD) mulai Kampung) di tingkat provinsi, dan PNPM Mandiri diadopsi Bank Dunia pada dekade 1980-an. Perdesaan di tingkat nasional. Kedua program Pendekatan ini bergeser dari pendekatan sebelumnya ini dilaksanakan di Provinsi Papua dan Papua yang lebih banyak menekankan pada proyek-proyek Barat. Sejauh ini berbagai studi yang pernah investasi skala besar untuk infrastruktur bidang dilakukan mengenai PNPM/RESPEK cenderung pertanian dan industri sejak 1970-an. Pergeseran melihat pelaksanaan program dari sudut pandang pendekatan tersebut dilandasi penilaian bahwa pencapaian program itu sendiri. Sedangkan studi proyek investasi skala besar bersifat “top-down” ini mencoba mengangkat persepsi penerima dan justru melemahkan serta tidak berpihak manfaat tentang jalannya program di kampung pada kepentingan masyarakat miskin (Mansuri & mereka. Perspektif ini amat penting untuk dapat Rao, 2013). Melalui pendekatan ini, Bank Dunia lebih baik mengenali berbagai tantangan program menekankan pentingnya masyarakat memiliki dalam konteks sosial, politik dan budaya lokal. kendali atas proses pengambilan keputusan dan Studi ini hendak menangkap variasi pendapat investasi (manajemen dana). Dalam proyek yang pendapat, pengalaman dan pengetahuan tentang menggunakan pendekatan CDD, masyarakat program di berbagai lapisan masyarakat, serta menyiapkan usulan proyek, mengikuti kompetisi faktor-faktor yang memengaruhi variasi tersebut. untuk mendapatkan dana bantuan block grant (dana hibah) untuk mendanai usulan proyek mereka, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan dan perawatan 1.2 Pertanyaan Penelitian investasi tersebut (Dongier, et al., 2003). Masyarakat juga diharapkan bekerjasama dalam kemitraan Penelitian ini hendak menjawab pertanyaan- dengan organisasi-organisasi lain yang responsif pertanyaan sebagai berikut: terhadap permintaan dan penyedia layanan jasa, • Apa yang diketahui/dipahami para penerima termasuk pemerintah setempat, sektor swasta, NGO, manfaat tentang PNPM/RESPEK? Apakah dan pemerintah pusat. Dengan model semacam mereka merasa program tersebut sudah ini, CDD merupakan cara untuk: (i) memenuhi berjalan sesuai harapan warga? kebutuhan infrastruktur, (ii) menyediakan layanan • Apa dampak langsung dan tidak langsung sosial, (iii) menyediakan semacam jaminan sosial PNPM/RESPEK terhadap kehidupan para terhadap kelompok termiskin, dan (iv) berkontribusi penerima manfaat? pada pemberdayaan dan penguatan modal sosial • Siapa saja yang berpartisipasi dalam PNPM/ masyarakat (Dongier, et al., 2003). RESPEK dan siapa yang tidak? • Apa dinamika spesifik yang memengaruhi 1.3.1 Wacana mengenai Pendekatan CDD dampak dan proses partisipasi warga dalam Sejumlah studi mengenai CDD memperlihatkan kegiatan PNPM/RESPEK? bahwa pelaksanaan CDD ditentukan oleh bentuk • Bagaimana dinamika politik lokal berpengaruh relasi antar warga di tingkat komunitas, terutama terhadap persepsi warga tentang PNPM/ hubungan antara elit dan kelompok lain, serta tingkat RESPEK? kepercayaan di antara warga (Mansuri & Rao, 2004) Studi Penilaian Pener ima Manf aat PNPM/RE SPEK - 13 (Rao & Ibanez, 2003). Pada masyarakat yang kelompok. Sesuai konsep CDD, dukungan fasilitasi terfragmentasi dengan hirarki sosial yang kaku diberikan dalam proses partisipasi dan forum dan tegas, partisipasi warga sulit terlaksana. Hal demokrasi berupa pelatihan, penunjukan dan ini menimbulkan tingginya ketidakpercayaan fasilitas penunjang fasilitator. Indikasi keberhasilan antar kelompok dan konflik antar individu dalam program dilihat, antara lain, dari jumlah usulan masyarakat, serta kakunya hirarki yang mengatur infrastruktur terbangun, tingkat partisipasi kehidupan masyarakat mereka (Rao & Ibanez, masyarakat dalam pertemuan-pertemuan PNPM, 2003) (Abraham & Platteu, 2001). Pada masyarakat analisis statistik atas manfaat ekonomi program, yang terfragmentasi dengan dominasi kelompok survei pandangan masyarakat tentang seberapa elit, program berbasis CDD sering justru semakin jauh sarana yang terbangun mencerminkan memperdalam ketidaksetaraan relasi antara elit kebutuhan mereka, serta analisis statistik mengenai dengan kelompok lain. Mekanisme penentuan jumlah masyarakat yang mendapat manfaat, investasi didominasi atau dikooptasi elit, sehingga termasuk perempuan. memperbesar jurang antara kelompok elit dengan non-elit (Conning & Kevane, 2002) (Mansuri & RESPEK merupakan ‘kebijakan pokok’ (flagship Rao, 2004). Namun ada juga indikasi bahwa pada policy) yang diambil Gubernur Papua saat itu, masyarakat yang kelompok elitnya memiliki niat Barnabas Suebu (2006-2011), dimulai pada tahun baik untuk membantu kelompok lain (termasuk 2007 melalui Peraturan Gubernur (Pergub). Suebu kelompok non-elit) di dalam masyarakat, capaian mencoba memperkuat status hukum RESPEK target program dapat terpenuhi (Dasgupta & melalui Peraturan Daerah (Perda), namun hal ini Beard, 2007) dan kepercayaan antar warga dapat tidak disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Papua terbangun (Rao & Ibanez, 2003). (DPRP) hingga masa jabatannya usai. Oleh karena itu, walau RESPEK masih berjalan, status Faktor lainnya yang menjadi syarat bagi partisipasi hukum RESPEK masih didasarkan pada Peraturan yang efektif adalah adanya akuntabilitas kepada Gubernur sehingga program ini sewaktu-waktu pemerintah maupun kepada masyarakat. dapat dihentikan saat masa jabatan gubernur Akuntabilitas kepada pemerintah dan masyarakat berakhir. harus berjalan bersamaan; selain akuntabel, sesuai aturan yang diterapkan oleh pemerintah, program RESPEK bertujuan untuk mendorong pembangunan harus juga akuntabel kepada masyarakat secara lokal di setiap kampung melalui keterlibatan luas. Yang tidak kalah penting, perlu ada fasilitator masyarakat. Walaupun bukan program pertama yang mendampingi warga agar proses kegiatan yang menggunakan dana otonomi khusus, RESPEK dapat berjalan sesuai dengan rerangka kerja yang adalah program pertama di tingkat provinsi yang sudah ditetapkan bersama (Mansuri & Rao, 2013). dilaksanakan pemerintah provinsi di seluruh wilayahnya. Jayapura, misalnya, sudah memiliki 1.3.2 PNPM/RESPEK sebagai Program Berbasis program pembangunan kampung dan distrik sejak CDD tahun 2003. RESPEK menyalurkan dana sebesar Project Appraisal Document (PAD) atau Dokumen Rp100 juta kepada pemerintah kampung yang Penilaian Proyek PNPM menyebutkan bahwa langsung disalurkan melalui kepala kampung PNPM/RESPEK memiliki tiga tujuan. Pertama, untuk dikelola bersama masyarakat dalam proses PNPM/RESPEK diharapkan dapat menciptakan pembangunan kampung. Dana ini dapat digunakan akses murah pada infrastruktur dan pelayanan untuk program yang berkenaan dengan nutrisi, publik di perdesaan sesuai yang diharapkan pendidikan, kesehatan, infrastruktur fisik atau masyarakat. Kedua, melalui program ini, penghidupan. Sementara itu, pemerintah pusat masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi juga melakukan pembangunan lokal melalui PNPM dan memiliki forum yang demokratis untuk Mandiri Pedesaan. Di Tanah Papua, PNPM Mandiri merencanakan, melaksanakan dan mengawasi merupakan pengembangan program PPK/PPD pembangunan daerahnya sesuai prioritas pilihan (Program Pembangunan Kecamatan/Distrik)5 yang mereka. Ketiga, pembangunan ini secara langsung masuk ke Papua pada tahun 1998 dan berlangsung maupun tak langsung menciptakan manfaat sampai 2006 (Tahap I, II, dan III). Pada tahun 2007, ekonomi bagi masyarakat yang merupakan PPD berubah nama menjadi PNPM-PPD. cerminan keinginan mereka. Pada tahun 2008, RESPEK resmi berkolaborasi dengan PNPM Mandiri menjadi PNPM/RESPEK, Ketiga tujuan ini hendak dicapai melalui yang menjalankan pembangunan kampung pemberian dana hibah dengan jumlah yang sudah (seperti RESPEK) dengan basis pemberdayaan ditentukan dan dengan mekanisme tertentu untuk masyarakat (seperti metode PNPM Mandiri). pembangunan kampung serta pinjaman bergulir Per tahun 2010, program ini sudah dijalankan di 5 Di Papua dan Papua Barat, wilayah kecamatan disebut dengan “distrik”. 14 - Studi Penilaian Penerima Manf aat PNPM/RE SPEK 3.145 kampung, 358 distrik dan 28 kabupaten. yang dikenal sebagai Tim Tiga Tungku (3T). Penggabungan PNPM Mandiri dengan RESPEK TPKK merupakan tulang punggung pelaksanaan mendapat dukungan dari Direktorat Jenderal program di lapangan, terdiri dari ketua, sekretaris Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), dan bendahara. Dana RESPEK yang sebelumnya Kementerian Dalam Negeri, dengan model dikelola oleh kepala kampung, kini dikelola oleh partisipasi seperti PNPM Mandiri Perdesaan. TPKK menggunakan mekanisme perencanaan Terdapat pembagian tanggungjawab antara PNPM partisipatif yang melibatkan masyarakat kampung. dan RESPEK: PNPM bertanggungjawab atas fasilitasi pelaksanaan program dan menyalurkan Dalam melaksanakan tugasnya, TPKK didampingi dana untuk pemberdayaan melalui pos DOK dan dibimbing oleh Pendamping Distrik (PD) (Dana Operasional Kecamatan/Distrik) sedangkan dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan RESPEK menyediakan dana bantuan langsung (PJOK), serta dibantu Pendamping Kampung masyarakat. Perpaduan antara PNPM dan (PK). TPKK mendapatkan dana operasional dari RESPEK memungkinkan adanya bantuan lebih alokasi dana diluar dana block grant ke kampung besar dari PMD dengan keberadaan fasilitator yang disediakan pada tingkat distrik. Pendamping teknis, pengelola dan spesialis, dana dan model Kampung adalah warga kampung terpilih yang perencanaan PNPM, serta memberikan perhatian bertugas memfasilitasi atau memandu masyarakat khusus pada partisipasi dan pemberdayaan seperti dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan yang diterapkan di seluruh Indonesia melalui program di tingkat kampung dan kelompok PNPM. masyarakat pada tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaan. Tiap kampung 1.3.3 Pelaksana PNPM/RESPEK memilih dua orang pendamping kampung, satu Penjelasan ini berkaitan dengan pelaku program laki-laki dan satu perempuan. PNPM, baik yang bergabung dengan RESPEK maupun yang terpisah. Pelaku utama PNPM Di tingkat distrik (kecamatan), pelaksana adalah masyarakat selaku pengambil keputusan program adalah PJOK, Tim Pelaksana Kegiatan di kampung. Sedangkan pelaku-pelaku di tingkat Distrik (TPKD), dan Pendamping Distrik. PJOK distrik, kabupaten dan seterusnya berfungsi bertanggung jawab atas penyelenggaraan sebagai pendamping, pembimbing dan pembina, operasional kegiatan, administrasi serta pelaporan agar tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur dan program. TPKD adalah seperti TPKK di tingkat mekanisme program sesuai Petunjuk Teknis distrik yang berfungsi sebagai unit pengelola Operasional (PTO) dapat tercapai. dan pelaksana keuangan program di tingkat distrik. Pendamping Distrik (PD) merupakan Elemen utama PNPM/RESPEK adalah pendekatan pendamping masyarakat dalam mengikuti atau berbasis masyarakat yang menekankan partisipasi melaksanakan program yang bertugas terutama masyarakat sebagai cara untuk mencapai tujuan untuk memberikan pendampingan kepada PK pembangunan yang efektif, sesuai kebutuhan dan TPKK. Terdapat dua kategori PD dengan warga, menggunakan pengetahuan yang dimiliki keahlian berbeda. Satu orang atau lebih yang warga. Partisipasi masyarakat juga esensial untuk berpengalaman atau berlatar belakang pendidikan membangun modal sosial karena CDD menekankan teknik sipil, dan satu orang lagi dengan latar upaya membangun kapasitas danjejaring belakang non-teknik sipil untuk memfasilitasi individu yang sewaktu-waktu dapat digunakan masyarakat melaksanakan kegiatan selain untuk meningkatkan kesejahteraan. Maka aspek pembangunan sarana dan prasarana fisik. fasilitasi, analisis sosial (pemetaan masyarakat), dan membangun kapasitas kelompok-kelompok Di tingkat kabupaten/kota, pelaksana program masyarakat menjadi aspek yang penting dalam terdiri dari Tim Koordinasi PNPM/RESPEK pendekatan CDD. Usulan investasi dari masyarakat Kabupaten/Kota dan Pendamping Kabupaten/ ditentukan melalui proses musyawarah di tingkat Kota. Tim Koordinasi PNPM/RESPEK Kabupaten kampung, dan pengelolaan program dilakukan dibentuk oleh bupati untuk memberikan dukungan oleh sebuah tim yang disebut Tim Pelaksana koordinasi program antar instansi, pelayanan Kegiatan Kampung (TPKK). dan proses administrasi di tingkat kabupaten. Pendamping Kabupaten/Kota adalah tenaga Di tingkat kampung, pengendalian proses PNPM/ profesional yang memberikan pendampingan dan RESPEK secara formal dilakukan oleh TPKK bimbingan intensif serta dukungan teknis dan bersama perwakilan dari unsur pemerintahan manajemen kepada pelaksana program di distrik kampung yang ditunjuk, tokoh adat dan tokoh dan kampung. Pendamping kabupaten dan kota agama yang terdiri dari tiga orang atau lebih biasanya bertindak sebagai nara sumber untuk St udi Penilaian Pener ima Man f aa t PNPM / R E SPEK - 15 mendiskusikan permasalahan dan tantangan Kondisi geografis juga memengaruhi aksesibilitas. kelembagaan yang dihadapi PNPM/RESPEK. Hingga saat ini masih banyak kampung terpencil Mereka biasanya mampu melihat persoalan lebih yang hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki mendalam dan akar permasalahan dari sisi makro. selama berhari-hari. Tentunya, hal ini membatasi akses ke institusi pendidikan dan kesehatan Di tingkat provinsi, pelaku PNPM/RESPEK terdiri sekaligus meningkatkan biaya material. Misalnya, dari Koordinator Manajemen Provinsi (KM Provinsi) sekantong semen yang bisa dibeli di Jayapura dan Fasilitator/Pendamping Provinsi. KM Provinsi seharga Rp 56.000 hingga Rp 60.000 membengkak adalah tenaga profesional yang memberikan menjadi Rp 1.200.000 di Puncak Jaya (ICG, 2011). dukungan teknis dan manajemen kepada seluruh Tidak mengherankan jika Papua dan Papua Barat pelaksana program, sementara Pendamping masih menjadi provinsi termiskin di Indonesia Provinsi bertugas memberikan pendampingan dan yang 37 persen populasinya berada di bawah garis bimbingan intensif kepada pelaksana program di kemiskinan, suatu kondisi yang disayangkan karena tingkat kabupaten. Papua dan Papua Barat justru memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Karakteristik demografis 1.3.4 Tantangan Pelaksanaan PNPM/RESPEK dan budaya Tanah Papua semakin diperumit Prosedur PNPM memberikan model yang jelas dengan populasi yang berasal dari luar Papua yang secara normatif dan sudah menunjukkan tanda- diperkirakan tumbuh dari 41 persen pada tahun 2005 tanda keberhasilan dalam mencapai tujuan menjadi 53 persen dari keseluruhan penduduk Tanah program. Dari segi efisiensi, misalnya, dengan Papua (GRM International, 2009). Di beberapa kota dana hanya sekitar 60 persen dari yang digunakan di Tanah Papua penduduk non-Papua kini sudah Pemerintah Daerah, proyek infrastruktur yang menjadi mayoritas. dibangun melalui PNPM/RESPEK berkualitas baik dan setara. Dari segi kualitas infrastruktur, Partisipasi kelompok perempuan juga menjadi sekitar 60 persen dari infrastruktur yang terbangun perhatian khusus. Walaupun ada beberapa contoh memiliki kualitas yang memadai (Sari, Rahman, & baik, secara umum partisipasi perempuan terhambat Manaf, 2011). Walau demikian, tantangan yang oleh buruknya fasilitasi yang diberikan sehingga menghambat program dan partisipasi masyarakat kelompok perempuan tetap menjadi marjinal. tetap ada. Sejak program dimulai, beberapa Kondisi ini juga berkenaan dengan budaya yang NGO dan media menyoroti persoalan seperti menempatkan perempuan pada posisi yang sangat pengelolaan keuangan yang tidak tepat, korupsi, lemah dibanding laki-laki. Misalnya, di beberapa marjinalisasi perempuan, hingga kekhawatiran suku Papua, perempuan yang menikah akan akan potensi konflik antar penduduk kampung pindah ke kampung atau rumah keluarga suaminya. (Suara Perempuan Papua, 2008). Lebih tajam lagi, Sebagai persetujuan pernikahan, keluarga laki-laki PNPM/RESPEK dianggap tidak memberdayakan memberikan mahar kepada keluarga perempuan dan masyarakat, namun justru menjadi pendorong mahar ini tidak dapat dikembalikan jika istri ingin disintegrasi sosial di Papua dan berkontribusi bercerai. Akibatnya, perempuan tidak bisa dengan pada ketergantungan (welfare dependency) (GRM mudah lepas dari penikahan walau suami sudah tidak International, 2009). memperlakukannya dengan baik. Suami juga tidak selalu diwajibkan untuk memberi nafkah kepada Dalam hal partisipasi masyarakat, AKATIGA (2010) istri, seperti di masyarakat Marind dimana tanggung menggarisbawahi lemahnya pelaksanaan PNPM jawab dan kewajiban utama seorang laki-laki adalah karena fasilitasi yang buruk serta adanya dominasi atas saudara dan keluarganya, bukan terhadap kelompok elit. Walaupun hal ini terjadi tidak hanya istrinya (GRM International, 2009). di Papua, keunikan situasi dan kondisi Papua tidak memungkinkan penerapan satu tindakan yang Perkembangan sosial-politik juga menjadi tantangan seragam untuk mengatasi tantangan yang sama. karena perempuan umumnya memiliki akses Tanah Papua (Papua dan Papua Barat) memiliki terbatas terhadap pendidikan dan kesehatan. 250 kelompok etnis yang tinggal dalam kondisi Bahkan terdapat indikasi kekerasaan berbasis geografis yang beragam, seperti wilayah dataran gender, termasuk pelecehan seksual, pemerkosaan, rendah berawa, pesisir, pegunungan dan bukit dan isolasi sosial dan dalam pelayanan medis (GRM lembah (GRM International, 2009). Karakteristik International, 2009). Walau berbagai inisiatif, geografis ini memengaruhi ciri suku-suku Papua, seperti program Pemberdayaan Perempuan Papua penyebaran penduduk, kontak dengan orang yang dikelola oleh Oxfam sejak tahun 2009, sudah non-Papua, pola relasi, sistem saling membantu berupaya meningkatan peran perempuan, masalah (gotong royong) dan akses pertanian (Mansoben & tersebut masih ada dan terus melemahkan partisipasi Walker, 1990). perempuan dalam pembangunan di kampungnya. 16 - St udi Penilaian Pener ima Manf aat PNPM / RE SPEK 1.4 Konteks Strata Sosial Ekonomi dan masyarakat mampu mendapatkan keuntungan Topografi Papua dan Papua Barat dari sumber daya dimaksud. Kekuasaan di sini dapat berupa identitas sosial, posisi politik 1.4.1 Strata Sosial Ekonomi Masyarakat dan kemampuan ekonomi. Hal ini membantu Banyak studi menunjukkan bagaimana lebarnya menjelaskan mengapa beberapa orang atau institusi kesenjangan politik, sosial, dan ekonomi antara bisa mendapatkan keuntungan dari sumber daya, golongan elit dan warga pada umumnya terlepas dari apakah mereka memiliki hak atau tidak. memengaruhi partisipasi masyarakat dalam Sebaliknya hal ini juga dapat menjelaskan mengapa program. Salah satu contoh tulisan klasik mengenai seseorang atau satu institusi tidak bisa atau hanya pembangunan perdesaan6 memberikan gambaran sedikit mendapatkan keuntungan dari sumber tentang kekuasaan politik dan sosial-ekonomi daya, meski mereka memiliki hak. Namun demikian, kalangan tertentu dan masyarakat kebanyakan hubungan dalam akses bersifat dinamis, tergantung serta dampaknya pada akumulasi ekonomi pada pada posisi individu atau kelompok dan hubungan masa pembangunan Orde Baru. Pemilik tanah sosial dengan kelompok lain. luas di Jawa, misalnya, selain menguasai kegiatan pertanian juga memonopoli kegiatan non-pertanian Masyarakat Papua terdiri dari berbagai suku yang yang memberi keuntungan besar, seperti bisnis menguasai wilayah tertentu. Suku-suku di Papua transportasi dan penjualan sarana produksi merupakan satu kesatuan sosial yang berada dalam pertanian. Sementara petani lahan sempit, meski satu garis keturunan dan terdiri dari beberapa fam/ memiliki akses pada kegiatan non-pertanian, marga/klan. Setiap fam/marga/klan terdiri dari satu tidak dapat menjadi pelaku utama dalam kegiatan atau beberapa keluarga dan memiliki hak ulayat tersebut, sehingga terbatas pada kegiatan seperti atas tanah tertentu yang diakui/disahkan oleh adat membuka warung makanan, membuat gula aren, dan dipimpin oleh ketua marga. Seorang pemimpin atau menjadi pekerja serabutan di sektor lain marga memiliki kuasa untuk mengatur sumber daya seperti pembantu rumah tangga. Hal seperti alam dan anggotanya. Di tingkat paling rendah, ini memperbesar ketimpangan ekonomi antara yakni di tingkat kampung yang dihuni oleh beberapa kelompok elit dengan masyarakat kebanyakan.7 marga (satu suku ataupun berbeda suku), pemimpin marga yang memiliki lahan dan jumlah anggota yang Dalam konteks masyarakat Papua, pelapisan banyak adalah elit kampung. Elit kampung inilah sosial sangat dipengaruhi oleh akses dan yang kemudian menjadi pengendali atas sumber kontrol pada sumber daya lingkungan setempat. daya yang ada di kampungnya. Studi-studi tentang Konsep penguasaan sumber daya di Papua PNPM/RESPEK sebelumnya menunjukkan bahwa bukanlah seperti penguasaan tanah individual sebagian besar pemerintah kampung di Papua modern, seperti hak kepemilikan, melainkan kepala kampungnya juga memiliki klan terkuat, pada penguasaan dan akses pada sumber daya. dikombinasikan dengan beberapa orang anggota Sumber daya masyarakat Papua meliputi tanah, dari marga yang kuat pula (Sari, Rahman, & Manaf, anggota/warga, dan dalam konteks penelitian ini 2011).8 Kekuasaan klan atau marga ini terjadi karena dapat berupa uang, program dan keuntungan secara adat merekalah yang memiliki kekuasaan atas dari program yang diterima kampung. Akses itu sumber daya yang ada di daerah tertentu. sendiri didefinisikan sebagai kemampuan untuk mendapatkan keuntungan dari sesuatu, seperti Kelompok elit, seperti pemilik hak ulayat dari materi, orang, institusi, dan simbol (Ribbot & marga terkuat, juga menguasai sumber daya lain Peluso, 2003). Dengan memfokuskan akses pada seperti program yang masuk kampung. Hal ini aspek “kemampuan untuk mendapatkan sesuatu”, dimungkinkan karena mereka memiliki jaringan yang kajian lebih luas mengenai pelapisan masyarakat kuat dengan pemerintah di luar kampung sehingga dan hubungan sosial mampu menangkap mendapatkan akses terhadap informasi program dan bagaimana salah satu lapisan masyarakat menjadi penentu keputusan mengenai pelaksanaan menguasai dan mengatur sumber daya. Kekuasan program. Keadaan ini memberi mereka kemampuan ini dilihat dari segi kemampuan membatasi atau untuk mengalihkan sumber daya publik untuk mengaktifkan manfaat dari sumber daya tersebut. kepentingannya sendiri atau kelompoknya. Akses terhadap sumber daya tercermin pada Menguat atau melemahnya kekuasaan elit pemilik kekuasaan dalam berbagai mekanisme, proses, hak atas tanah di Papua ditentukan oleh berbagai dan hubungan sosial dalam masyarakat sehingga aspek yang selanjutnya menentukan peta potensi menentukan bagaimana seseorang atau suatu partisipasi di Papua. Berdasarkan penelusuran 6 White and Wiradi, 1989. 7 White and Wiradi, 1989. 8 AKATIGA 2010; Sari, Rahman and Manaf, 2011. St udi Penilaian Pen er ima M an f a a t P N P M / R E SP EK - 17 literatur (AKATIGA, 2010) (Sari, Rahman, & Manaf, Aksesibilitas adalah faktor lain yang memengaruhi 2011), terdapat beberapa pola struktur sosial pelaksanaan program, dan dinilai dari biaya dan masyarakat dan pola relasinya: waktu untuk menjangkau kampung atau wilayah a. Di daerah dengan karakter masyarakat tersebut, selain jarak. Suatu distrik bisa saja cukup yang tidak terstratifikasi dan mendapatkan dekat jaraknya dari kabupaten, namun aksesnya pembangunan skala kecil, fam/marga pada sulit karena medan yang terjal dan tidak adanya umumnya tidak terlalu dominan. Hal ini karena infrastruktur yang memadai, sehingga biaya masyarakat subsisten dan saling bergantung, menjangkau daerah tersebut lebih mahal. Ada b. Di daerah dengan karakter masyarakat pula kampung-kampung yang hanya dapat diakses yang terstratifikasi dengan jelas (siapa yang dengan pesawat sewa berukuran kecil, melalui menguasai ulayat) dan terdapat pembangunan sungai dengan perahu, atau dengan mobil khusus cukup besar, program cenderung akan selama dua hari perjalanan. menguatkan posisi elit dari fam/marga yang dominan. 1.5 Metodologi c. Di daerah dimana pengaruh birokrasi pemerintahan besar, masyarakat yang lebih 1.5.1 Penggalian Data terdidik menguat. Masyarakat ini dapat berasal Studi ini pada dasarnya adalah studi mini etnografi dari kelompok fam penguasa, namun juga bisa yang dilakukan pada sejumlah lokasi terpilih, yakni di dari kelompok tandingan fam penguasa. 20 kampung di lima kabupaten di Papua dan Papua Barat. Penggunaan pendekatan etnografi diharapkan Di luar kelompok elit kampung, kelompok warga dapat menangkap kekayaan informasi, khususnya kebanyakan pada umumnya adalah anggota untuk memahami kompleksitas (sosial, politik dan kelompok dari marga-marga yang berada budaya setempat) pelaksanaan program yang di kampung serta kelompok marjinal. Akses dihadapi oleh PNPM/RESPEK pada tingkat lokal. kelompok ini atas sumber daya (terutama lahan) Pemilihan lokasi yang berbeda diharapkan dapat telah ditentukan oleh pimpinan marga dominan. menangkap ragam suara warga dari konteks yang Sementara, kelompok marjinal umumnya berbeda. merupakan pendatang dari tempat lain yang tidak memiliki kuasa atas sumber daya di lingkungan Di setiap kabupaten, satu tim peneliti yang terdiri kampung. Pendatang ini bisa merupakan warga dari koordinator dan tiga anggota melakukan yang memiliki ikatan perkawinan (kawin masuk). penggalian data di setiap kampung selama Sama halnya dengan kelompok kebanyakan, dua minggu. Data dikumpulkan melalui teknik kelompok marjinal dapat mengakses sumber daya pengamatan, wawancara mendalam, dan diskusi atas izin pimpinan marga dominan. kelompok. Data juga dikumpulkan di tingkat kabupaten. 1.4.2 Konteks Topografi dan Aksesibilitas Papua dan Papua Barat merupakan daerah dengan Di setiap tim salah satu anggotanya adalah topografi yang sangat beragam. Sari, Rahman, peneliti junior yang berasal dari Papua dan Papua dan Manaf (2011), misalnya, membagi wilayah Barat. Kelima peneliti junior ini direkrut untuk Papua dan Papua Barat menjadi tiga zona, yakni mengembangkan kapasitas peneliti lokal. Mereka daerah utara, tengah, dan selatan. Daerah utara bergabung dalam tim dan bersama-sama melakukan memiliki karakteristik topografis datar hingga penggalian data lapangan dan berkewajiban berbukit, dengan sumber air dari air hujan dan menghasilkan keluaran khusus berupa studi kasus permukaan sungai. Daerah tengah merupakan dari setiap kampung. daerah pegunungan dimana sulit dibangun infrastruktur jalan, dengan sumber air dari sungai Adapun penggalian data dilakukan dengan teknik- dan pegunungan. Sementara daerah selatan teknik sebagai berikut: merupakan daerah datar, cenderung berawa, • Pengamatan dan transek. Data yang dengan sumber air terbatas. dikumpulkan dari teknik ini adalah peta kampung lengkap dengan jenis infrastruktur Kondisi topografis tersebut memengaruhi yang dibangun (baik melalui PNPM/RESPEK infrastruktur yang dibangun. Misalnya, usulan maupun yang lain), pembagian kelompok sosial, infrastruktur jalan (yang merupakan usulan adat, agama, dan perempuan serta akses mereka terbanyak pada PNPM Mandiri Perdesaan) bukan terhadap fasiltias publik, jenis-jenis infrastruktur merupakan prioritas di Papua karena sulitnya serta aset kampung. topografi. Infrastruktur air juga cenderung • Wawancara dengan pelaku dan penerima mengandalkan air permukaan. Fasilitas kesehatan manfaat. Teknik ini digunakan untuk menangkap dan pendidikan juga terbatas. cerita dan penjelasan dari pelaku dan penerima 18 - Studi Penilaian Penerima Manf aat PNPM/RE SPEK manfaat tentang jalannya program dan manfaat Gambar 1.1 yang dirasakan. Wawancara terutama dilakukan Peta Wilayah Studi di Provinsi Papua dengan kepala kampung, pemimpin adat, kelompok gereja, perempuan, pelaksana program, serta representasi warga kampung. Wawancara juga dilakukan di tingkat kabupaten meliputi wawancara terhadap TPKD. • Diskusi kelompok. Diskusi ini lebih mirip dengan wawancara berkelompok dengan warga kampung. Tujuan diskusi ini adalah menangkap pendapat umum tentang tingkat partisipasi dan dampak program. Diskusi dilaksanakan dengan berbagai kelompok, meliputi perempuan, warga marjinal, aktivis/ adat/gereja, anggota Bamuskam. • Pengamatan dan analisis atas infrastruktur terbangun. Analisis dilakukan untuk menangkap siapa dan bagaimana infrastruktur digunakan, termasuk aspek pemeliharaan (untuk menunjukan rasa kepemilikan) dan kapasitas untuk memelihara infrastruktur. Analisis ini kemudian dibandingkan dengan hasil wawancara. • Studi kasus untuk menangkap fenomena- fenomena khusus yang menarik dari kampung, yang dilakukan oleh peneliti junior. • Data sekunder, meliputi kajian pustaka Gambar 1.2 terhadap studi mengenai Papua serta laporan Peta Wilayah Studi di Provinsi Papua Barat yang berkaitan dengan program pembangunan di Papua. Sumber-sumber ini juga mencakup studi-studi tentang PNPM/RESPEK sebelumnya. 1.5.2 Lokasi Studi Di Provinsi Papua, penelitian dilakukan di Kabupaten Yahukimo, Merauke, dan Dogiyai. Seperti terlihat pada Gambar 1.1, Kabupaten Yahukimo terletak di dataran tinggi dengan karakteristik pegunungan dan lembah. Kabupaten Dogiyai juga merupakan kabupaten dengan karakteristik pegunungan dan berlokasi strategis karena menghubungkan daerah Pantai Nabire dengan daerah pegunungan Paniai-Enarotali. Kabupate Dogiyai ini juga strategis karena dilintasi jalan Trans Papua. Sementara Merauke mewakili daerah dataran rendah dan pesisir. Sedangkan di Provinsi Papua Barat, penelitian Di setiap kabupaten tim peneliti memilih dua distrik dilakukan di Kabupaten Kaimana dan Kabupaten (kecamatan) sebagai lokasi studi. Distrik pertama Teluk Bintuni. Seperti tampak di Gambar 1.2 mewakili distrik dengan aksesibilitas yang baik, Kabupaten Kaimana berada di pesisir selatan sedangkan distrik kedua mewakili distrik dengan Papua Barat, dan pendudukanya tersebar di pesisir aksesibilitas sulit. Dari setiap distrik, peneliti dan pulau-pulau. Sedangkan Kabupaten Teluk kemudian memilih dua kampung. Pemilihan distrik Bintuni terletak di bagian kepala dan leher burung dan kampung ditentukan peneliti berkonsultasi Pulau Papua, dengan karakteristik yang beragam, dengan fasilitator di tingkat kabupaten dan termasuk rawa-rawa, pesisir, perbukitan terjal, dan menimbang variasi kondisi sosial, geografis, politik hutan rimba. Di kedua kabupaten tersebut terdapat dan budaya. Tabel 1.1 memberikan gambaran ringkas berbagai investasi pertambangan dan perminyakan tentang kondisi kampung serta distrik yang terpilih skala besar. sebagai lokasi penelitian. St udi Penilaian Pener ima Man f aa t PNPM / R E SPEK - 19 Tabel 1.1 Gambaran Ringkas Lokasi Penelitian Kabupaten Distrik Kampung Karakteristik Singkat Yahukimo Dekai Tomon 1 Aksesibilitas baik. Merupakan kampung bentukan baru dengan penghuni berasal dari (Papua) kampung-kampung sekitar, cenderung heterogen. Mengikuti PNPM/RESPEK sejak 2009. Massi Aksesibilitas terbatas, homogen dan mata pencaharian masih mengandalkan berburu. Mengikuti PNPM/RESPEK sejak 2008. Kurima Anjelma Aksesibilitas ke kota terdekat baik, penduduk relatif homogen, dan bermata pencarian utama berladang. Mulai terlibat dengan PNPM/RESPEK sejak 2008. Pusuaga Aksesibilitas baik, heterogen sisi marga dan terdapat camp TNI, mengandalkan berkebun sebagai mata pencaharian. Mulai terlibat dengan PNPM sejak 2010. Merauke Elikobel Bupul Aksesibilitas sulit. Homogen, dan terdapat pendatang transmigran. Mata pencaharian (Papua) berburu dan meramu di hutan, sebagian sudah berladang. Mengikuti PNPM sejak 2007. Kweel Aksesibilitas sulit. Penduduk cenderung homogen. Pengalaman dengan PNPM sejak 2007. Semangga Matara Aksesibilitas mudah. Heterogen dengan percampuran mantan transmigran dan etnis lain. Keterlibatan dengan PNPM sejak 2007. Urumb Aksesibilitas cukup baik. Penduduk heterogen, terdiri dari penduduk asli Papua bercampur dengan transmigran, dengan mata pencarian petani dan nelayan. Pelaksanaan PNPM sejak 2007. Mendapatkan dana untuk kelompok perempuan dan merupakan hasil negosiasi LSM internasional Oxfam. Dogiyai Kamu Ekemanida Aksesibilitas mudah. Penduduk heterogen, terdapat suku-suku Papua dan pendatang non (Papua) Papua, mata pencaharian utama adalah berkebun, beternak, dan hasil hutan. Terlibat dengan PNPM sejak 2008. Bukapa Aksesibilitas sulit. Homogen dari segietnis, dengan tiga marga di dalam kampung. Mata pencaharian utama adalah petani ladang. Keterlibatan dengan PNPM/RESPEK sejak tahun 2008 Kamu Utara Idakebo Aksesibilitas mudah untuk ke kota. Penduduk heterogen, bercampur antara suku Papua dan etnis lain (Toraja, Jawa). Mata pencaharian utama berkebun, menjual pasir, membuat noken. PNPM/RESPEK masuk sejak tahun 2009. Terdapat pula kelompok simpan pinjam untuk perempuan (SPP) namun tidak berjalan dengan baik. Mogou Aksesibilitas sulit, penduduk cukuphomogen. Mata pencaharian subsisten (meramu). Pengalaman dengan PNPM/RESPEK sejak 2007. Teluk Bintuni Manimeri Atibo Aksesibilitas mudah. Penduduk heterogen dengan etnis lain. Mata pencaharian berburu (Papua Barat) dan berkebun, terdapat kegiatan perdagangan yang dijalankan warga non Papua. Pengalaman dengan PNPM sejak Program Pembangunan Kecamatan (PPK) pada tahun 2003. Mengikuti RESPEK sejak 2007. Pasamai Aksesibiltas cukup mudah, penduduk cukup heterogen. Mata pencaharian sebagian besar berburu, menangkap ikan, dan berkebun. Pelaksanaan PNPM dan RESPEK sejak 2007. Tomu Ekam Aksesibilitas sulit (hanya dapat diakses melalui jalut teluk/laut dan sungai), penduduk relatif heterogen (karena dekat dengan industri migas). Mata pencaharian beragam, dari mencari sagu, kerang hingga PNS dan staf perusahaan migas. Pelaksanaan PNPM sejak 2007. Taroi Aksesibilitas sulit (hanya dapat diakses melalui jalur teluk/laut dan sungai), penduduk relatif heterogen (terdapat pendatang dari Buton). Mata pencaharian bervariasi dari berkebun hingga PNS. Pendatang non-Papua melakukan aktivitas perdagangan. PNPM masuk 2010, sementara RESPEK sudah dimulai sejak tiga tahun sebelumnya. 20 - Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK Kabupaten Distrik Kampung Karakteristik Singkat Kaimana Arguni Bawah Tanusan Aksesibilitas sulit, penduduk heterogen dengan pendatang dari Makassar atau Buton. (Papua Barat) Mata pencaharian utama nelayan dan petani (pala). Akses ke pendidikan dan kesehatan relatif mudah (karena ada di kampung yang sama). Mengikuti PNPM sejak tahun 2008. Terdapat investasi untuk kelompok perempuan dalam bentuk pelatihan produksi. Egerwara Aksesibilitas sulit. Penduduk homogen. Mata pencarian bertani (tanaman jangka pendek) dan berkebun. Pengalaman dengan PNPMsejak tahun 2008, RESPEK sejak 2007. Pada tahun 2009-2011 terkena sanksi dan tidak mendapatkan dana dari PNPM. Kaimana Lumira Aksesibilitas sulit. Penduduk homogen, namun terdapat beberapa marga. Mata pencarian utama bertani. PNPM masuk sejak tahun 2008. Coa Aksesibilitas mudah. Penduduk heterogen. Akses ke fasilitas kesehatan dan pendidikan mudah. Mata pencaharian beragam. Keterlibatan dalam PNPM Mandiri sejak 2008. 1.5.3 Tantangan Penelitian 1.6 Sistematika Penulisan Sebagaimana pendekatan studi etnografi yang dilakukan di banyak lokasi, potensi kelemahan Laporan ini hendak mengungkap kekayaan suara studi ini terletak pada kedalaman data yang dapat dan pengalaman warga dalam pelaksanaan PNPM/ dihasilkan. Penelitian etnografi membutuhkan RESPEK. Karenanya, laporan ini lebih bersifat kemampuan peneliti untuk dapat membangun induktif, dimana kesimpulan dan generalisasi – jika hubungan dan kepercayaan (rapport) dengan ada – dijelaskan setelah berbagai pengalaman warga kampung. Tantangan ini ditambah dengan warga tersebut digali dan disajikan. Bab pertama perbedaan bahasa karena tidak semua penduduk menjelaskan latar belakang penelitian serta berbagai dapat berbahasa Indonesia. Tantangan ini dicoba konteks yang melingkupi pelaksanaan PNPM/ diatasi dengan pelibatan seorang peneliti junior RESPEK di Papua, termasuk tinjauan pustaka yang berasal dari Papua/Papua Barat dan adanya mengenai konsep CDD di berbagai tempat. Suara pendamping lokal. dan pengalaman warga dijelaskan pada bab dua dan bab tiga. Secara khusus, suara dan pengalaman Kendala penggalian data di lapangan terutama warga Kabupaten Yahukimo, Dogiyai, dan Merauke berkaitan dengan alasan kesehatan dan (Papua) dijelaskan di bab dua, sementara suara keamanan. Meski sudah disiapkan sebelumnya, dan pengalaman warga Kabupaten Teluk Bintuni ada anggota tim yang terkena malaria saat dan Kaimana (Papua Barat) dijelaskan di bab tiga. melakukan penggalian data lapangan. Sementara Sintesis dari temuan di kelima kabupaten tersebut persoalan keamanan peneliti dialami di Kabupaten serta gambaran perbedaan ataupun kesamaannya Dogiyai terkait kegiatan OPM (Organisasi Papua diuraikan di bab empat. Bab lima memberikan Merdeka). Penelitian di kampung keempat tidak kesimpulan dan usulan rekomendasi. dapat diteruskan setelah pendamping lokal yang dilibatkan meninggal di base camp peneliti. Penghentian penggalian data dilakukan atas saran pendamping distrik. Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK - 21 SUARA DAN PENGALAMAN WARGA PAPUA TERKAIT PNPM/RESPEK 2 22 - Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK BAB 2 SUARA DAN PENGALAMAN WARGA PAPUA TERKAIT PNPM/RESPEK Bab ini menguraikan suara dan pengalaman warga Provinsi Papua terkait program PNPM/RESPEK. Seperti dijelaskan di Bab 1, program RESPEK bergabung dengan program PNPM Mandiri sejak tahun 2008 sampai sekarang. 2.1 Kabupaten Yahukimo agar kegiatan yang diusulkan mirip sehingga mudah difasilitasi dari segi teknis. Selain itu, Kabupaten Yahukimo adalah hasil pemekaran dari pendamping juga menjadwalkan turun dana di Kabupaten Jayawijaya. Pembentukan Kabupaten waktu yang sama agar bisa dilakukan dalam satu Yahukimo mengacu pada Undang-undang No. 26 kali pertemuan saja. Namun hal ini mengakibatkan tahun 2002. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, terbatasnya usulan dan partisipasi warga. wilayah administratif Kabupaten Yahukimo meliputi 51 distrik yang terdiri dari 516 kampung dan dua Penelitian dilakukan di dua kampung pegunungan kelurahan dengan luas wilayah ± 17.152 km². Pusuaga dan Anjelma (Distrik Kurima) dan di dua Berdasarkan sensus tahun 2010, jumlah penduduk kampung lembah, yaitu Tomon dan Massi (Distrik Kabupaten Yahukimo adalah 164.512 jiwa. Dekai), sebagaimana tampak pada Gambar 2.1. Kampung Anjelma dan Pusuaga hanya dapat Secara topografis, wilayah Yahukimo memiliki dicapai dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya, karakteristik serupa wilayah dataran tinggi Papua dengan jalan darat. Sedangkan perjalanan pada umumnya, yakni pegunungan dan lembah- dari ibukota kabupaten Yahukimo ke Wamena lembah yang sulit ditempuh sehingga Yakuhimo hanya dapat ditempuh dengan pesawat udara. hanya dapat diakses dengan transportasi udara Sementara, Kampung Tomon dan Massi berada di atau berjalan kaki. Sebagian besar kampung wilayah lembah dan berdekatan dengan ibukota berada di wilayah perbukitan atau pegunungan kabupaten dan dapat ditempuh dengan jalan yang sulit dijangkau. Sebagian diantaranya bahkan darat. tidak dapat dijangkau dengan jalan darat dari ibu kota kabupaten.9 Sudah banyak program yang Gambar 2.1 dijalankan di Yahukimo, salah satunya PNPM/ Peta Wilayah Kabupaten Yahukimo10 RESPEK yang mulai berjalan sejak 2008. Semua kampung yang berada di Yahukimo memiliki pengalaman dalam pelaksanaan PNPM/RESPEK antara tiga hingga lima kali siklus program. Karakteristik topografi Yahukimo menjadi tantangan yang berat bagi pelaksanaan proyek, terlebih karena pendamping kabupaten dan pendamping districk ditempatkan di dua lokasi, yaitu Wamena dan Dekai. Akses yang sulit ke kedua distrik mempersulit pendampingan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, para pendamping melakukan modifikasi, misalnya mengkoordinasikan usulan lapangan sedemikian rupa hingga musyawarah terjadi pada saat yang berdekatan dan mengatur 9 Dengan lokasi yang terisolasi dan terpencil, sebagian besar wilayah di Kabupaten Yahukimo mendapatkan permasalahan rendahnya infrastruktur dasar; pendidikan, air bersih, fasilitas kesehatan, dan penerangan. Bahkan berdasarkan penilaian Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Yahukimo termasuk dalam kategori prioritas tinggi, karena rendahnya angka partisipasi anak di sekolah tingkat dasar (SD dan SMP), tingginya angka kematian bayi, kurang gizi, rendahnya akses pada air bersih, rendahnya akses pada sanitasi dan rendahnya akses pada listrik. 10 Terdapat keterbatasan akses untuk mendapatkan peta terbaru Yahukimo, sehingga peta di atas adalah peta Yahukimo dengan 45 distrik di tahun 2006. Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK - 23 Mata pencaharian warga di keempat kampung Kabupaten Yahukimo sebagai pemukiman warga tersebut pada umumnya mengandalkan kegiatan dari Suku Yali, Hupla, dan Kimyal yang sebelumnya berkebun, sementara sebagian penduduk di Massi, tinggal di wilayah perbukitan. Di sini, Bupati Anjelma dan Pusuaga juga berburu, meramu dan Yahukimo memilih orang Suku Yali dari distrik Ninia, berkebun. Hasilutama warga adalah umbi-umbian yang merupakan orang dekat dan satu suku dengan sebagai bahan pangan dan sayuran.Hasil pertanian bupati, sebagai kepala kampung Tomon 1 sehingga ini, terutama sayuran, dijual kepada pembeli di Suku Yali menjadi pemegang posisi penting dalam kampung maupun langsung ke pasar. Di Tomon 1, pemerintahan kampong dan menjadi suku dominan. sebagian warga bekerja sebagai pegawai, petani Hal ini menyebabkan konflik antara suku Yali dengan kebun umbi-umbian, membuka warung sayur, dan suku pemilik tanah ulayat, yakni Suku Hubla, yang menjual hasil kebun ke pasar. tidak bisa menuntut hak penggunaan tanah. Suku Hupla juga dianggap lebih inferior dibanding suku Mayoritas warga di Anjelma dan Pusuaga berasal lainnya di kampung tersebut. dari satu suku, yakni Suku Hubla. Pengelompokan pemukiman berdasarkan honai menjadi pengikat Jenis infrastruktur yang dibangun dengan dana hubungan antar warga di kedua kampung. PNPM/RESPEK mengalami pergeseran selama lima Bangunan honai bukanlah rumah tinggal yang tahun pelaksanaannya, yaitu: dihuni oleh keluarga inti, melainkan tempat • Periode 1 (tahun 2008-2009): Pelaksanaan tinggal khas yang mencerminkan hubungan antar PNPM/RESPEK lebih banyak berupa kegiatan penghuninya; satu bangunan honai tidak berdiri pembangunan sarana fisik padat karya, seperti sendiri melainkan terikat dengan bangunan lainnya. pembersihan jalan. Pada periode ini, warga Setidaknya ada tiga macam honai yang dijumpai, didorong oleh pendamping distrik dan TPKK yaitu honai laki-laki, honai perempuan, dan honai untuk mengikuti pertemuan, mengusulkan, dan dapur. Honai laki-laki adalah tempat tidur kepala terlibat mengerjakan pembangunan sarana fisik. keluarga dan anak laki-laki yang sudah dewasa dan • Periode 2 (tahun 2009): Jenis kegiatan ukurannya lebih besar daripada honai perempuan. di tingkat kampung cenderung beragam; Para laki-laki biasanya memperbincangkan selain kegiatan yang serupa dengan periode berbagai hal di honai. Jumlah honai perempuan 1, terdapat pula tambahan kegiatan untuk biasanya mencerminkan jumlah isteri kepala kelompok perempuan di Kampung Tomon 1, keluarga. Susunan keluarga dan kekerabatan seperti pelatihan membuat taplak meja dan yang terbentuk di dalam perkampungan honai kue, memasak ikan, membuat sayur lilin, dan merupakan inti dari susunan hubungan antar membuat gorden. Pelatihan ini didanai dari kelompok keluarga dan hubungan laki-laki dan alokasi 15 persen untuk kegiatan perempuan perempuan di kampung. PNPM/RESPEK. • Periode 3 (di atas tahun 2010): Pendamping Marga dominan di keempat lokasi penelitian distrik mebuat kebijakan tentang proses merupakan petuanan yang memiliki hak ulayat atas penentuan usulan kegiatan di kampung kepada wilayah kampung yang menjadi tempat pemukiman TPKK. Infrastruktur yang dibangun pada periode dan berkebun. Marga dominan adalah penentu ini memerlukan keahlian pertukangan khusus penggunaan tanah di kampung tersebut. Dengan sehingga menurunkan keikutsertaan warga demikian proyek, pemerintah, atau pihak luar yang dalam pelaksanaan pembangunan sebagai membutuhkan tanah cenderung akan memasuki pekerja. Jika dulu kegiatan yang dilakukan kampung melalui pemilik marga dominan ini. Hak adalah pembangunan infrastruktur jalan dan penentu tata guna dan adanya jaringan dengan warga bisa ikut bekerja, pada periode ini, pihak luar tersebut merupakan dasar dominasi kegiatannya adalah pembangunan sarana marga di kampung yang bersangkutan. balai warga, Pustu, dan kantor kampung yang membutuhkan keahlian khusus pertukangan. Marga dominan di Kampung Anjelma adalah Marga Lantipo dan Watipo, sedangkan marga dominan 2.1.1 Pengetahuan dan Pengalaman Warga dalam di kampung Pusuaga adalah Marga Hasepo. Di PNPM/RESPEK di Yahukimo Kampung Massi penduduk kampung berasal dari Pengetahuan warga mengenai program di satu suku, yakni Suku Momuna. Penduduk yang keempat kampung lokasi diukur dari pengetahuan tinggal di Kampung Massi terbagi dalam sembilan mereka tentang nama program, jumlah dan marga dan yang paling dominan adalah Marga sumber dana, pelaksana kegiatan, proses dan Omu sebagai pemilik tanah ulayat. tahapan pelaksanaan, investasi program, dan tujuan program. Dari keenam hal tersebut, nama Kampung Tomon 1 dibangun menjadi kampung program adalah yang paling umum diketahui administratif pada tahun 2006 oleh Pemerintah warga, disusul pengetahuan tentang jumlah dana, 24 - St udi Penilaian Pener ima Manf aat PNPM / RE SPEK pelaksana kegiatan dan jenis investasi. Sementara adanya sarana yang dibangun, seperti MCK dan pengetahuan tentang proses dan tahapan sumur gali, namun mereka tidak tahu mengenai pelaksanaan serta tujuan program belum tersebar sumber dan pengelolaan dana dari PNPM/ luas di masyarakat dan masih terkonsentrasi di RESPEK dan bantuan lain. Warga umumnya hanya kelompok elit, terutama kepala kampung, TPKK, mengetahui bahwa PAH adalah program bantuan aparat kampung, serta tokoh masyarakat dan adat. dari bupati Yahukimo yang diberikan kepada kepala kampung dan bukan berasal dari usulan warga. Sebagian besar warga di wilayah penelitian Menurut warga, bupati memberikan dana kepada mengenal PNPM/RESPEK sebagai program seluruh kampung dan kemudian kepala kampung pemerintah Provinsi Papua yang dikenal dengan yang membelikan PAH kepada warga di Tomon nama RESPEK. Pengetahuan ini umumnya 1. Hanya sedikit warga yang dekat dengan kepala diperoleh dari sosialisasi program melalui kampung yang mengetahui bahwa PAH berasal dari kunjungan Gubernur ke daerah atau melalui siaran program PNPM/RESPEK, namun mereka tidak bisa televisi yang terus menerus disosialisasikan sejak membedakan antara RESPEK, PNPM dan program tahun 2007. lainnya. Warga mengenal PNPM/RESPEK sebagai proyek Pendatang yang tidak termasuk marga dominan pembangunan sarana di kampung yang mereka di kampung dan tidak mendapatkan manfaat dari ketahui dari investasi terbangun, seperti Pustu, investasi juga mengetahui nama PNPM/RESPEK jalan, panampungan air hujan, dan jaringan listrik. sebagai program yang menyediakan sarana dan Di Kampung Massi, warga mengenali bahwa bangunan kepada warga. Akan tetapi, mereka investasi program seperti Pengolahan Air Hujan sama sekali tidak memiliki pengalaman mengikuti (PAH) berasal dari PNPM/RESPEK. Di Kampung PNPM/RESPEK. Mereka tidak pernah hadir dalam Pusuaga, warga mengenali rumah sehat dan balai musyawarah dan tidak pernah ditanyakan usulan warga sebagai hasil program PNPM/RESPEK. Selain untuk program oleh kepala kampung, kepala itu, warga penerima manfaat juga mengetahui dusun, maupun ketua TPKK. Meskipun begitu, sumber dana berasal dari pemerintah pusat dan mereka mengetahui kegiatan pembangunan di pemerintah kabupaten, meskipun terkadang kampungnya, misalnya, pembangunan Pustu, PAH, tidak bisa membedakan bahwa PNPM berasal sumur gali, balai warga, dan sebagainya. dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara RESPEK berasal dari Anggaran Di Massi dan Pusuaga, pengetahuan yang paling Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). lengkap tentang PNPM/RESPEK ada di kepala kampung. Kepala kampung mengetahui bahwa Warga umumnya juga mengenal pengelola program RESPEK mengucurkan dana sebesar Rp kegiatan PNPM/RESPEK seperti ketua, sekretaris, 100.000.000,- (ditambah tambahan dana PNPM) bendahara TPKK di kampungnya, serta yang digunakan untuk kegiatan pembangunan pendamping kampung karena TPKK ada di tiap sarana fisik dan non-fisik. Kepala kampung tahu kampung dan adalah orang-orang yang sudah tentang kegiatan-kegiatan PNPM/RESPEK yang aktif di program kampung sebelumnya. Namun berlangsung di kampung. Ia juga mengetahui tentang dana dari setiap investasi, umumnya warga bahwa sumber dana program RESPEK berasal dari di seluruh lokasi penelitian tidak mengetahui APBD Provinsi Papua dan PNPM berasal dari APBN. jumlahnya. Selain kepala kampung, ketua, sekretaris, dan Kampung Tomon 1 merupakan pengecualian di bendahara TPKK juga merupakan orang yang Kabupaten Yahukimo dalam hal pengetahuan banyak memiliki pengetahuan mengenai PNPM/ warga tentang program. Warga pada umumnya, RESPEK. Mereka mengetahui mekanisme program termasuk yang tidak pernah terlibat dengan PNPM/ dan kemajuan program yang ada, misalnya RESPEK serta mereka yang tinggal jauh dari pusat perlunya musyawarah perencanaan usulan dan kampung pernah mendengar tentang program pencairan dana yang dilakukan dalam dua tahap PNPM/RESPEK sebagai kegiatan pembangunan dan difasilitasi oleh pendamping distrik. Selain sarana, namun tidak bisa menjelaskan lebih karena itu, ketua TPKK juga mengetahui contoh kegiatan hanya pernah mendengar nama PNPM/RESPEK pembangunan, seperti pembangunan jalan, dari kepala kampung. Mereka tidak mengerti pengadaan genset dan atap seng, pembangunan pelaksanaan program, tidak dapat menjelaskan Penampung Air Hujan (PAH), pembagian seragam mengenai pengurus PNPM/RESPEK seperti TPKK. sekolah, perbaikan jalan tanah, pembelian mesin Yang mereka ketahui kepala kampung lah orang babat rumput, perbaikan jalan tanah dan jembatan yang mengelola segala program di kampung, tak kayu, puskesmas pembantu, tiang dan kabel listik, terkecuali PNPM/RESPEK. Mereka mengetahui serta ruang serba guna. Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK - 25 Salah satu kelompok sosial yang cukup menonjol sekretaris, dan bendahara kelompok. Akan tetapi di keempat kampung adalah kelompok gereja. setelah dana dicairkan, kegiatan yang dijanjikan Pengetahuan gembala (aktivis gereja) di empat kepada kelompok perempuan tidak pernah lokasi penelitian terbatas pada nama program, direalisasikan TPKK karena dana dialokasikan hasil penetapan usulan di tingkat kampung, untuk pembangunan infrastruktur. Karena tidak dan informasi tentang kegiatan-kegiatan yang direalisasikan, kelompok perempuan ini berani dilaksanakan di kampung. Gembala mengetahui mempertanyakan uang PNPM/RESPEK dalam bahwa PNPM/RESPEK adalah program dari musyawarah kampung dan meminta TPKK untuk pemerintah pusat yang diperuntukan bagi menunjukan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dari warga kampung, misalnya MCK, sumur gali, dan kegiatan fisik/non-fisik yang dilakukan. Namun, PAH. Seorang gembala di Massi mengatakan TPKK tidak menyerahkan dokumen anggaran bahwa salah satu syarat PNPM/RESPEK adalah dan sampai pelaksanaan penelitian ini (2013) menyeleggarakan musyawarah usulan, namun ia perempuan di Kampung Pusuaga belum berhasil tidak mengetahui perkembangan musyawarah mengakses dana 15 persen yang diperuntukkan keputusan karena gembala tidak menghadiri bagi mereka. musyawarah tersebut. Begitu pula dengan aktivis gereja di Anjelma. Ketika ditanyakan Sementara itu, perempuan yang tidak aktif mengenai PNPM/RESPEK ia mengatakan bahwa di organisasi seperti PKK lebih terbatas hal tersebut lebih banyak diketahui oleh TPKD pengetahuannya tentang program. Pengetahuan yang juga merupakan warga di Anjelma. Gereja, mereka mengenai program PNPM/RESPEK didapat menurutnya, hanya menangani urusan agama. dari kumpul-kumpul masyarakat di pasar kampung dan bicara tentang kegiatan yang akan dilakukan Perempuan yang aktif dalam program PNPM/ pada saat dana turun. Mereka tidak mengetahui RESPEK adalah mereka yang sebelumnya sudah jumlah uang, karena seluruh informasi mengenai aktif di kegiatan kampung lainnya, yakni para dana ada padaketua TPKK. kader PKK dan Posyandu. Perempuan yang aktif di seluruh kampung mengetahui tentang Gambaran umum di atas secara ringkas dapat musyawarah usulan, TPKK, dan jumlah dana untuk dirangkum dalam tabel 2.1. kegiatan perempuan. Mereka mengetahui bahwa perempuan juga memiliki hak dalam program, Dari tabel di bawah terlihat bahwa seluruh misalnya memberikan usul ataupun mendapatkan pengetahuan terkonsentrasi di kalangan elit, jatah dana untuk kegiatan perempuan. Sebagai seperti pemerintah kampung dan pengelola contoh, anggota kelompok perempuan di TPKK. Mereka mengetahui nama program, dana Pusuaga mengetahui bahwa mereka memiliki dan sumbernya, proses dan tahapan program, hak dari 15 persen dana PNPM/RESPEK yang mengenal pengelola program, investasi program, dialokasikan untuk kegiatan perempuan. serta aturan dan tujuan program. Terdapat Mereka membentuk kelompok perempuan variasi pengetahuan di kalangan warga pada yang sudah memiliki struktur seperti ketua, umumnya: warga di Massi mengetahui lebih Tabel 2.1 Pengetahuan Warga di Kabupaten Yahukimo Tomon 1 Massi Anjelma Pusuaga Knowledge E K PA PK E K PA PK E K PA PK E K PA PK Nama Program √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Dana √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Sumber dana √ √ √ √ √ √ √ √ Proses dan tahapan √ √ √ √ √ √ √ √ Pengelola kegiatan √ √ √ √ √ √ √ √ Investasi program √ √ √ √ √ √ √ Aturan √ √ √ √ Tujuan *Keterangan: E= Elit, K= Kebanyakan, PA= Perempuan Aktif, PK= Perempuan Kebanyakan Sumber: Diolah dari hasil data lapangan, 2013 26 - Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK banyak dibandingkan warga di kampung lainnya. pembangunan infrastruktur yang membutuhkan Sedangkan pengetahuan paling sedikit dimiliki ketrampilan khusus seperti balai warga. warga Tomon 1 yang hanya mengenal nama program saja. Pengetahuan perempuan di empat Pengecualian terlihat lagi di Tomon 1. Di kampung kampung juga bervariasi, namun mereka semua ini, proses perencanaan dan pelaksanaan mengetahui nama dan dana program. Sedangkan pembangunan sarana tidak banyak melibatkan perempuan yang mengetahui lebih banyak warga. Pengetahuan yang lengkap hanya dimiliki informasi, seperti di Pusuaga, adalah perempuan oleh kepala kampung. Selain menjadi kepala yang sebelumnya sudah aktif dalam kegiatan pemerintah di kampung, kepala kampung juga kampung seperti PKK. merangkap sebagai pengelola kegiatan, sehingga mengetahui besaran dana, proses dan tahapan 2.1.2 Partisipasi Warga dalam PNPM/RESPEK di program yang dilaksanakan di kampung, aturan Yahukimo pelaksanaan, sampai ke sumber pendanaan. Partisipasi warga di empat kampung lokasi Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan penelitian dalam kegiatan PNPM/RESPEK sarana didominasi oleh kepala kampung. Warga beragam. Tahapan kegiatan PNPM/RESPEK yang melihat bahwa program dikelola oleh kepala dikemukakan warga di empat kampung mencakup kampung dan keluarganya, di mana bendahara, tahap perencanaan untuk penentuan kegiatan sekretaris kampung, dan TPPK adalah kerabat kampung dan tahap pelaksanaan pembangunan kepala kampung. Sebagai contoh, pada saat sarana fisik. Pada tahap perencanaan, masyarakat, pembersihan halaman, kepala kampung tidak baik laki-laki dan perempuan, baru terlibat sebatas mengajak warga untuk ikut bekerja, tetapi justru menghadiri kegiatan musyawarah perencanaan dan memanggil keluarganya dan sukunya yang datang sebagian sudah menyampaikan usulan kegiatan. dari kota. Pada tahap perencanaan ini, kepala kampung dan TPKK menjadi pengambil keputusan, seperti Warga pendatang dan warga yang tinggal jauh keputusan tentang penyediaan barang dan dari pusat kampung belum terlibat dalam proses penentuan jumlah pekerja. perencanaan. Mereka juga tidak terlibat kegiatan apapun dalam proses pelaksanaan PNPM/RESPEK. Dalam tahap pelaksanaan kegiatan, warga terlibat Salah satu warga yang tinggal jauh dari rumah dalam proses pembangunan sarana fisik sebagai kepala kampung mengatakan bahwa “Kami pekerja. Pada periode pertama, ketika bentuk masyarakat juga tidak tahu jumlah uangnya itu investasi program berupa jalan, keterlibatan warga berapa, cuma begitu-begitu saja. Saya juga tidak cukup tinggi untuk datang dan menyampaikan pernah ikut kumpul-kumpul sama yang orang kaya- usulan pada saat musyawarah penggalian gagasan, kaya begitu.” terutama laki-laki. Di periode kedua, perempuan mulai terlibat dalam musyawarah pengajuan Sedangkan di kalangan perempuan, sebagian yang usulan sebagai peserta. Perempuan yang aktif tidak aktif dalam kegiatan di kampung terlibat di kampung, misalnya istri kepala kampung dan sebagai pekerja, misalnya untuk membersihkan TPKK, perempuan yang memiliki kedekatan marga jalan. Sebagian lagi terlibat membantu penyediaan dengan kepala kampung dan TPKK, perempuan bahan makanan/konsumsi dalam pelaksanaan yang aktif di PKK, diundang oleh pendamping pembangunan atau musyawarah penentuan usulan. kampung dan TPKK untuk ikut pada pertemuan Perempuan yang aktif dalam PKK ikut dalam usulan, dan mereka pun pernah menyampaikan kegiatan untuk perempuan, seperti pelatihan usul seperti pengadaan air bersih dan perumahan menjahit taplak meja, membuat kue, dan memasak. sosial. Namun perempuan di Tomon 1 mengatakan bahwa setiap ada kegiatan kampung, dirinya tidak Akan tetapi, pada periode ketiga pembangunan pernah diberitahu oleh kepala ataupun sekretaris infrastruktur ditentukan oleh TPKK dan kampung. Seorang ibu juga mengatakan bahwa bangunan yang diusulkan adalah bangunan yang jika ada kegiatan di kampung, kepala kampung membutuhkan keterampilan khusus pertukangan. sudah membawa orang untuk bekerja dan dirinya Akibatnya, warga yang sebelumnya bisa bekerja tidak ikut membantu. sebagai pekerja harian tidak lagi bisa terlibat, seperti pada pembangunan kantor balai pertemuan Berdasarkan paparan di atas, partisipasi warga di di Kampung Massi. Walaupun pengetahuan Yahukimo dapat dirangkum pada tabel 2.2 berikut warga di Massi tentang program cenderung ini: lebih baik dibandingkan warga di kampung lain, partisipasinya melemah karena perubahan jenis Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK - 27 Tabel 2.2 Partisipasi Warga dalam PNPM/RESPEK di Yahukimo Tomon 1 Massi Anjelma Pusuaga Partisipasi (perencanaan) E K PA PK E K PA PK E K PA PK E K PA PK Hadir √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Mengusulkan √ √ √ √ √ √ Memutuskan √ √ √ √** √ Proses dan tingkatan √ √ √ √ √ √ √ √ *Keterangan: E= Elit, K= Kebanyakan, PA= Perempuan Aktif, PK= Perempuan Kebanyakan **Sejak tahun 2010 tidak terlibat Sumber: Diolah dari hasil data lapangan, 2013 Tabel di atas juga menunjukkan bahwa seluruh Investasi Pustu di Anjelma mempermudah akses kelompok elit di empat kampung berpartisipasi warga pada layanan kesehatan, meringankan biaya dalam bentuk kehadiran, menyampaikan usulan, pengobatan, dan meningkatkan pemahaman dan memutuskan dalam musyawarah. Sedangkan, tentang pola hidup sehat. Hal ini terjadi karena masyarakat umum dan perempuan aktif di Pusuaga setelah terbangunnya Pustu, Kepala Puskesmas dan Massi, walau hadir dalam musyawarah, tidak yang memiliki kedekatan dengan pemerintah ikut mengusulkan dan memutuskan. kabupaten berhasil mendorong sebagian alokasi ABPD Yahukimo untuk membiayai operasional Pustu, Di Anjelma masyarakat dan perempuan ikut seperti obat, alat kesehatan, dan insentif untuk kader menyampaikan usulan. Perempuan, terutama yang kesehatan kampung. Menurut salah satu warga di aktif, berpartisipasi sampai tahap memutuskan, Anjelma, dirinya merasa sangat tertolong, karena meski ini hanya terjadi di awal program; sejak sebelum ada Pustu iaharus berjalan kaki ke distrik tahun 2010, masyarakat dan perempuan tidak atau ke Wamena untuk mendapatkan pertolongan lagi terlibat. Hanya di Tomon 1 masyarakat dan kesehatan. perempuan tidak berpartisipasi. Mereka tidak hadir, mengusulkan, dan memutuskan dalam Keberadaan sarana penerangan (PLTA) di Anjelma musyawarah. Hal ini terjadi karena seluruh proses dan panel surya di Pusuaga membantu warga perencanaan dan pelaksanaan dikuasai oleh kepala berkegiatan di malam hari, misalnya bagi kalangan kampung. perempuan menambah waktu produktif untuk membuat noken, menambah wawasan warga dan 2.1.3 Dampak PNPM/RESPEK terhadap siswa sekolah karena bisa menonton televisi (TV). Kehidupan Warga di Yahukimo Selain itu, pengadaan listrik juga telah memicu ide Satu kesamaan antara semua kelompok adalah di kalangan muda untuk mengembangkan media penilaian mereka terhadap manfaat program. informasi radio di kampung, menambah waktu Semua kalangan menilai bahwa program memiliki ibadah, mengurangi biaya untuk pembelian lilin dan manfaat baik yang dirasakan warga, seperti mengurangi biaya pengisian baterai telepon seluler, yang terlihat di Tomon 1, Anjelma, dan Pusuaga. karena sebelumnya warga harus membayar kepada Misalnya, dengan adanya Pengolahan Air Hujan yang memiliki aliran listrik untuk setiap baterai (PAH) di Tomon 1, kebutuhan akan air bersih lebih telepon seluler yang diisi. mudah dipenuhi oleh penerima manfaat dan biaya/tenaga untuk memperoleh air berkurang. Meski demikian, terdapat pula investasi yang tidak Jika sebelumnya harus mengambil air ke sungai digunakan lagi oleh warga. Di Massi, sarana yang dengan motor atau mobil sekarang air hujan bisa dibangun seperti genset dan pompa air tidak lagi ditampung dan langsung digunakan. Manfaat PAH dipakai, bahkan sebagian kini dalam keadaan rusak. dirasakan oleh kalangan perempuan dan laki-laki, Genset rencananya akan dimanfaatkan sebagai terutama ibu-ibu karena mereka lah yang sehari- sumber listrik bagi penerangan di rumah-rumah hari mengusahakan air bersih untuk keperluan dan sempat digunakan, namun kemudian dibiarkan rumah tangga. Ada peningkatan kemampuan terbengkalai. Hal ini karena warga mengira orang merawat di kalangan penerima PAH karena yang bertanggungjawab adalah ketua TPKK munculnya kegiatan baru untuk membersihkan dan waktu itu, dan setelahnya kegiatan dilakukan tidak memperbaiki kerusakan PAH secara individual. ada upaya membentuk tim pengelola. Tumbuh ketidakpercayaan warga kepada ketua TPKK karena dianggap tidak terbuka dalam mengelola dana 28 - Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK bantuan pemerintah untuk membeli bahan bakar. Di Kampung Tomon 1, PNPM/RESPEK tidak terlihat Akibat genset tidak dapat digunakan sebagai membuka akses warga pada kesempatan kerja sumber listrik, investasi lainnya seperti pompa sementara. Pekerjaan pembangunan sarana banyak air pun tidak bisa dimanfaatkan. Kemudian, dilakukan oleh keluarga besar kepala kampung. PAH yang sedianya akan digunakan sebagai Kepala kampung di Tomon 1 adalah orang yang penampung air bersih yang bersumber dari sungai paling diuntungkan karena proyek pengembangan pun terbengkalai karena pompa air tidak bisa lahan pertanian difokuskan di lahan kepala digunakan untuk menarik air sungai. kampung sendiri. Selain itu, ia juga mengerahkan tenaga kerja dari organisasi gereja dan anggota Terbengkalainya berbagai sarana ini mencerminkan PKK dari luar kampung yang merupakan saudara ketidakmampuan warga maupun pengurus dalam kepala kampung Tomon 1 untuk membangun perencanaan, keterampilan teknis, pengelolaan infrastruktur. Salah satu warga Tomon 1 sarana, dan yang paling dasar ketidakmampuan mengatakan,“Yang buat semuanya itu bapak menghasilkan dan mengumpulkan uang untuk kepala kampung. Ia bawa orang kerja langsung membiayai operasional dan pemeliharaan sarana. ada empat atau enam orang, itu kami tidak ikut membantu dorang sendiri yang pasang, kami lihat Di tahun 2011, balai pertemuan di Anjelma tidak bak sudah jadi.” selesai dibangun karena kesalahan perhitungan anggaran bahan bangunan oleh ketua, sekretaris, PNPM/RESPEK juga memengaruhi modal sosial dan bendahara TPKK. Mereka mengambil tenaga warga di kampung. PNPM/RESPEK terlihat tukang dari luar kampung untuk membangun memperkuat kerjasama di Anjelma, namun balai pertemuan. Pengelola TPKK kehilangan menurunkan kerjasama di Pusuaga. Di Kampung kepercayaan masyarakat karena memakai Anjelma, sebelumnya kerjasama dalam suatu tenaga dari luar kampung. Setelahnya, pada kegiatan bersama sudah sering dilakukan, seperti tahun 2012, TPKD mengusulkan pembangunan memelihara bendungan, memperbaiki saluran air, gedung serbaguna lainnya tanpa melakukan gereja, membangun dan membersihkan honai. musyawarah usulan dari bawah. Kegiatan ini tidak Setelah ada program, kerjasama semakin sering banyak melibatkan warga karena perencanaan dilakukan untuk melaksanakan kegiatan PNPM/ dilakukan di tingkat distrik dan diputuskan RESPEK. Saling percaya antar marga dan kalangan bersama pendamping distrik tanpa musyawarah sosial ekonomi yang sudah terbangun sebelumnya di kampung. Gedung serba guna di Anjelma semakin meningkat setelah ada kegiatan PNPM/ termanfaatkan sebagai tempat untuk berkumpul RESPEK. Akan tetapi kerjasama ini menurun saat warga, meskipun menjadi bagian dari rumah membangun bangunan balai pertemuan karena pribadi salah satu anggota TPKD. Dalam kasus tidak melalui musyawarah warga. ini, kegagalan dalam pemanfaatan investasi disebabkan oleh tidak kompetennya anggota TPKK Sebaliknya PNPM/RESPEK menurunkan kerjasama serta mekanisme pengambilan keputusan yang di Pusuaga. Sebelum adanya program, warga tidak transparan yang membuka kesempatan bagi mempunyai mekanisme kerjasama yang dilakukan elit kampung untuk memanfaatkan dana program dalam kegiatan tertentu, seperti membangun bagi kepentingannya sendiri. honai dan membuka lahan kebun. Setelah adanya program, TPKK tidak melibatkan warga dalam Dampak lainnya yang disebutkan warga adalah perencanaan dan pelaksanaan, sehingga rasa akses pada kesempatan kerja sementara sehingga saling percaya menurun diantara warga. Warga bisa mendapatkan upah yang digunakan untuk umumnya mengatakan bahwa mereka tidak lagi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pembangunan dilibatkan dalam musyawarah pengajuan usulan jalan berupa pembuatan dan pelebaran jalan dan tidak bisa lagi mendapatkan manfaat kerja menggunakan sistem padat karya sehingga sementara karena bangunan yang diusulkan membuka kesempatan kerja sementara bagi memerlukan keahlian khusus. Meski ketua TPKK warga di Anjelma, Massi dan Pusuaga pada tahun mengaku bahwa ia merasa sudah mengajak warga, 2008 dan 2009. Kelompok perempuan juga ia mengatakan warga tidak terlibat karena mereka sempatikut bekerja dalam pembangunan jalan tidak mau lagi ikut bekerja. sebagaipengambil pasir dengan upah Rp 150.000 - 200.000 per kegiatan. Namun, sejak tahun 2010, Dampak lainnya adalah peningkatan kapasitas akses pada kesempatan kerja sementara ini tidak TPKK dalam hal pengelolaan proyek pembangunan dapat dinikmati warga akibat adanya pergeseran sarana, pembagian kerja/proyek, pembagian fokus kegiatan berupa pembangunan sarana yang upah kerja, dan dokumentasi kegiatan, seperti membutuhkan keahlian khusus, seperti bangunan penyusunan laporan kegiatan. Adanya peningkatan gedung atau penyediaan barang seperti pembelian kapasitas TPKK terjadi di tiga kampung, yakni tangki fiber glass penampung air. Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK - 29 Anjelma, Pusuaga, dan Massi, sementara untuk 2.1.4 Faktor-Faktor yang Memengaruhi kampung Tomon 1 tidak ada informasi tentang Pengalaman dan Partisipasi Warga di Yahukimo peningkatan kapasitas TPKK karena seluruh Faktor yang memengaruhi variasi dalam tingkat pengelolaan kegiatan dilakukan oleh kepala partisipasi dan pengalaman masyarakat di kampung. antaranya adalah kemampuan atau keinginan pelaku program untuk melibatkan masyarakat PNPM/RESPEK juga berdampak pada penguatan dalam berbagai tahapan program. Ketika dan perluasan jejaring TPKK. Hal ini paling nyata pelaku progam, khususnya TPKK, mampu dan terjadi di Anjelma dan Pusuaga dibandingkan di rela melibatkan masyarakat dalam musyawarah kampung lainnya. TPKK di kampung Anjelma dan penggagasan usulan dan pemilihan proposal, Pusuaga sering melakukan pertemuan bersama tingkat partisipasi biasanya tinggi. Hal ini dapat kampung lainnya yang berada dalam satu kluster. dilihat di Anjelma dan Massi, terutama pada Pertemuan rutin merupakan inisiatif pendamping periode awal program. Namun yang seringkali distrik dan dilakukan pada fase perencanaan dan terjadi adalah pelaku program menjadi bagian pelaporan kegiatan. Mereka dapat mengetahui dari elit dan akhirnya berkontribusi terhadap dan saling mendiskusikan pelaksanaan program di dominasi elit dalam tahapan program. Hal ini kampung masing-masing. Sedangkan pertemuan terutama terlihat setelah 2010 dimana upaya non-rutin diadakan sesuai kebutuhan; terkadang penggalian gagasan dari bawah berkurang dengan dihadiri oleh pendamping distrik, terkadang pergeseran pilihan jenis kegiatan program ke tidak. Selain jejaring antar TPKK, juga terbangun kegiatan yang lebih sukar secara teknis. Penetapan jejaring dengan pihak pemerintah di tingkat distrik, usulan dilakukan di tingkat kluster, yakni kelompok terutama dengan PJOK Distrik. kampung berdasarkan kedekatan lokasi, dan difasilitasi oleh pendamping distrik. Setelah ada Jenis investasi lain, seperti 15 persen untuk keputusan dalam pertemuan ini, TPKK di masing- kegiatan perempuan, telah membuka akses masing kampung menyelenggarakan musyawarah pada permodalan yang mendorong peningkatan perencanaan yang sebenarnya adalah permintaan kapasitas produktif. Terjadi peningkatan persetujuan dari peserta musyawarah untuk keterampilan membuat makanan, membuat melaksanakan program yang telah disepakati pada taplak meja, dan menjahit di kalangan perempuan tingkat distrik atau kluster. penerima manfaat. Mereka mendapatkan pemasukan tambahan dari sisa upah kerja dan Faktor penting lainnya yang memengaruhi tambahan keterampilan. Sebagai contoh, di Massi partisipasi adalah ikatan social/budaya. Semakin para perempuan yang ikut kegiatan mengatakan kuat ikatan antara pelbagai kelompok dalam bahwa mereka mendapatkan upah dan ditabung masyarakat, semakin baik kualitas partisipasi dan untuk dibelikan benang dan melanjutkan menjahit pengalaman dalam program. Di Anjelma misalnya, taplak. Seorang kader PKK di Massi merasa bahwa tingkat pengetahuan di antara warga lebih ia bisa mendapatkan banyak teman PKK di tingkat merata berkatikatan kelompok pemukiman honai. kecamatan dan kabupaten, sehingga ia bisa Para laki-laki yang tinggal dalam honai biasanya sekaligus menjual taplak meja kepada kenalan memperbincangkan berbagai hal di honai, barunya. termasuk program yang ada di kampung-kampung, sehingga pengetahuan para laki-laki di Anjelma Dari gambaran di atas, dapat dilihat bahwa lebih merata. meskipun adavariasi dalam tingkat pengetahuan, sejumlah investasi yang dibangun oleh PNPM/ Kampung Tomon 1 di lain pihak merupakan RESPEK dianggap memberikan manfaat kepada kasus di mana relasi antar suku belum terbangun. warga. Dampak yang dapat diidentifikasi adalah Berbeda dengan kampung lainnya yang relatif infrastruktur terbangun (infrastruktur apa saja), homogen atau berasal dari satu suku, Kampung akses terhadap kesempatan kerja sementara, Tomon 1 dihuni oleh tiga suku, yakni Hupla, Yali peningkatan jejaring untuk pengelola kegiatan, dan Kimial. Kampung ini muncul sebagai dampak serta perubahan tingkat kerjasama antar warga. 30 - Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK dari pembangunan rumah untuk suku-suku 2.1.5 Harapan Warga terhadap PNPM/RESPEK di pegunungan oleh Dinas Sosial setempat. Meskipun Yahukimo secara resmi bertempat tinggal di Tomon 1 dan Harapan terhadap PNPM/RESPEK berbeda dari beberapa suku berada dalam satu kampung, kelompok ke kelompok di setiap kampung. namun masing-masing suku terikat pada kampung Misalnya, pelaku program pada umumnya asal sendiri sehingga tidak ada keterikatan antara mengharapkan prosedur program yang satu sama lain. Ketiadaan ikatan ini dipertajam oleh sederhana serta pelatihan yang lebih baik untuk intervensi bupati dalam pemilihan kepala kampung membantu mereka melaksanakan program. seperti dijelaskan sebelumnya serta oleh adanya TPKK berharap bahwa proses pencairan dana stereotip antar suku yang melemahkan sosialisasi sebaiknya dilakukan dalam satu kali tahapan, dan usaha untuk menggalang kerjasama dan terutama untuk mempercepat proses pelaksanaan kegiatan bersama. kegiatan pembangunan sarana di kampung. Contohnya, sebelumnya dana tahap 1 hanya Dalam hal pengalaman perempuan dalam bisa membiayai pembelian bahan bangunan, program, bias jender merupakan salah satu faktor namun tidak mencukupi untuk membayar upah utama yang memengaruhi partisipasi. Partisipasi tukang sehingga pekerjaan akan terhenti sampai perempuan dipengaruhi oleh anggapan kelompok ada pencairan dana tahap 2. Dengan satu tahap laki-laki bahwa wilayah publik adalah wilayah laki- pencairan dana pembangunan dapat terus berjalan laki. Kelompok laki-laki di keempat kampung masih dengan membayar upah tukang. TPKD di kampung kuat beranggapan bahwa yang harus menghadiri Anjelma menginginkan adanya pelatihan untuk pertemuan-pertemuan di tingkat kampung adalah lebih membuka wawasan, seperti studi banding laki-laki, karena wilayah perempuan masih identik pelaksanaan PNPM/RESPEK ke wilayah lain seperti dengan kegiatan domestik seperti pengurusan Jakarta. Menurutnya pelatihan yang ada selama rumah, pengasuhan anak, pengolahan lahan kebun, ini tidak memberikan informasi mengenai PNPM/ dan pemeliharaan ternak. Kalaupun perempuan RESPEK di wilayah lain. terlibat dalam kegiatan publik seperti pertemuan/ musyawarah, sebagian besar hanya mengurusi Jika masyarakat umum biasanya mengharapkan kebutuhan konsumsi kegiatan pertemuan. agar mereka lebih dilibatkan dan mendapat lebih banyak informasi tentang program, elit kampung Namun demikian, masih ada peluang/cara untuk memiliki harapan yang sebaliknya: mereka menjangkau perempuan untuk mensosialisasikan menginginkan pembatasan keterlibatan masyarakat program dan mengadakan musyawarah. Ada dengan alasan ini akan mempercepat pelaksanaan pandangan umum bahwa orang yang berbeda program. Di Tomon 1 misalnya, kepala kampung suku sulit untuk mengajak, memberi tahu, atau kurang senang dengan mekanisme PNPM/ menginformasikan berita karena adanya perbedaan RESPEK karena melibatkan banyak orang sehingga bahasa. Hal ini juga dianggap berlaku dikalangan membuat repot karena adanya pengawasan dari perempuan yang diharuskan untuk tidak saling pendamping distrik dan kampung. Ia merasa berkunjung ke rumah orang yang berbeda tahapan terlalu rumit, seperti musyawarah suku. Namun norma ini sepertinya tidak berlaku penggalian usulan yang harus melibatkan banyak dalam hal pertemuan kader PKK dan pertemuan orang. Kepala kampung menyarankan sebaiknya kekerabatan di lokasi-lokasi umum tempat dana dikelola oleh kepala kampung, tidak perlu berkumpulnya perempuan dari berbagai suku, ada TPKK, dan membatasi peran pendamping seperti di sungai, untuk mendiskusikan masalah distrik. Kepala kampung juga menilai bahwa di keluarga. Potensi ruang pertemuan seperti ini warga sulit untuk diajak kerjasama karena tidak perlu digali dan dimanfaatkan oleh program seperti mau terlibat dalam kegiatan. Sebaliknya, petani PNPM untuk meningkatkan partisipasi perempuan dan kelompok perempuan yang tidak menerima dalam program. manfaat program di Tomon 1 menganggap bahwa pengelola program PNPM/RESPEK, yakni si kepala kampung, adalah seorang yang pelit dan tidak Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK - 31 baik. Salah satu dari mereka mengatakan, “Padahal 2.2 Kabupaten Dogiyai dari atasan dorang kasi anggaran turun besar. Kami Kabupaten Dogiyai terletak di pegunungan tidak mengerti di pertengahan jalan, dana hilang tengah Papua. Wilayah Kabupaten Dogiyai atau bagimana”. menghubungkan daerah Pantai Nabire dan daerah pegunungan Pania-Enarotali. Kabupaten Untuk kelompok perempuan, harapan mereka Dogiyai memiliki posisi strategis bagi lalu lintas adalah akan semakin banyak kegiatan khusus untuk perdagangan dan transportasi antara kabupaten di perempuan serta pelaku program yang perempuan. daerah pesisir dan daerah pegunungan di wilayah Seorang ibu di Pusuaga berharap kelompok Papua. Kabupaten Dogiyai menjadi pusat kegiatan perempuan bisa memiliki TPKK khusus perempuan baru yang berkembang pesat karena lokasinya sehingga dana khusus perempuan bisa dipakai yang dilintasi jalan Trans Papua dan dikelilingi lebih baik. wilayah pegunungan sekitar yang dahulunya sangat terisolasi. Walaupun terdapat perbedaan harapan sebagaimana digambarkan di atas, sebagian Kabupaten Dogiyai terbentuk berdasarkan besar warga menilai bahwa PNPM/RESPEK Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang sebaiknya tetap dilanjutkan, bahkan seharusnya Pembentukan Kabupaten Dogiyai. Kabupaten ada penambahan jumlah dana agar lebih banyak Dogiyai memiliki luas wilayah ± 4.237,4 km2 yang dapat menikmati manfaatnya. Salah satu dengan 85% wilayahnya berupa pergunungan dan warga di Anjelma mengatakan bahwa kebutuhan perbukitan dan sisanya sekitar 15 persen daerah belum terpenuhi semuanya karena keterbatasan lembah dan rawa (BPS; 2011). Pada tahun 2010, dana. Dia juga menyarankan agar kegiatan Kabupaten Dogiyai berpenduduk 83.324 jiwa, yang lebih banyak untuk kepentingan umum, seperti terdiri dari 42.018 laki-laki dan 41.306 perempuan fasilitas air bersih dan jalan. Sedangkan kelompok tersebar di 10 distrik dan 79 kampung.11 pengurus program, misalnya bendahara TPKK yang merupakan perempuan di Anjelma, merasa bahwa Penelitian ini mengumpulkan data di empat program yang saat ini paling dibutuhkan warga Gambar 2.2 adalah pembangunan rumah sehat karena bahan Peta Kabupaten Dogiyai baku untuk membuat honai sekarang sudah sulit ditemukan dan lokasi tempat tumbuh alang-alang untuk atap sudah semakin jauh. Diambil dari website Kementerian Dalam Negri. Lihat http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/91/name/papua/detail/9126/dogiyai (diakses pada tanggal 1 Mei 11 2014). 32 - Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK kampung di dua distrik Kabupaten Dogiyai. sekitar lingkungannya. Air bersih dapat diperoleh Keempat kampung tersebut adalah Kampung dari dua sumber, yakni pipa air dan air hujan, Ekemanida dan Kampung Bukapa di Distrik Kamu, walaupun mereka masih menggunakan kebun serta Kampung Idakebo dan Kampung Mogou untuk keperluan buang air besar dan menggunakan di Distrik Kamu Utara. Kampung-kampung dipilih air parit dan sungai untuk keperluan mandi. Bukapa berdasarkan jarak tempuh menuju kota kabupaten memiliki sebuah Pustu, SD Inpres, dan sebuah dan bentuk interaksi yang sudah terjadi dengan gereja Kingmi (gereja Protestan) yang dimanfaatkan penduduk pendatang. warga untuk pemenuhan pelayanan dasar. Di Mogou, akses terhadap air bersih mengandalkan Seperti Yahukimo, Dogiyai juga mengalami air hujan. Sekolah dasar terdekat di kampung pergeseran pilihan infrastruktur dalam PNPM/ Mogou dapat diakses dengan berjalan kaki sekitar RESPEK. Pembangunan yang sering dilakukan 30 menit, dan tidak ada fasilitas kesehatan yang di keempat kampung pada awalnya adalah tersedia di kampung. pembangunan dan pengerasan jalan, terutama di daerah rawa, juga pembangunan parit kecil di Kebanyakan warga di Kabupaten Dogiyai sisi jalan sebagai drainase untuk musim hujan. memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berkebun Kemudian terjadi pergeseran jenis infrastruktur dan secara menetap untuk kebutuhan sendiri. Mereka sarana menjadi MCK, Posyandu, dan rumah sehat juga memiliki tambahan hasil ternak dan hasil yang membutuhkan keterampilan teknis konstruksi hutan. Namun ada pula beberapa warga di wilayah tertentu. perbukitan dan pegunungan yang menerapkan ladang berpindah. Warga yang tinggal di Di setiap distrik lokasi penelitian, satu di antara dua daerah dataran rendah seperti di Lembah Kamu, kampung adalah kampung dengan aksesibilitas menggunakan pekarangannya sebagai lahan mudah. Kedua kampung tersebut adalah produktif untuk tanaman perkebunan seperti nota/ Ekemanida (Distrik Kamu) dan Idakebo (Distrik ubi dan talas sebagai makanan pokok warga, Kamu Utara). Ekemanida dapat dicapai dari ibu sayuran seperti kol, jipang, daun bawang, atau kota kabupaten (Kigimani) sejauh 1 km, dan dekat juga buah seperti buah merah, pisang dan jeruk. dengan Pasar dan Bandara Moanamani. Idakebo Hasil kebun ini digunakan untuk memenuhi dapat dicapai dengan angkutan umum dari Pasar kebutuhan sehari-hari dan dijual. Di setiap kawasan Moanemani selama ±20 menit dengan motor atau pemukiman kampung, selalu terdapat satu angkutan umum. Akses terhadap fasilitas publik wilayah untuk tempat penggembalaan ternak milik juga cukup mudah. Ekemanida mendapatkan anggota marga. Hampir setiap warga memiliki bantuan program air bersih dan MCK dari Dinas hewan ternak. Kepemilikan ternak, terutama babi, Pekerjaan Umum. Di Idakebo, sarana air bersih menunjukkan status sosial. Babi biasa digunakan diperoleh dari pipa air maupun air hujan. Fasilitas pada perhelatan besar, terutama pada saat lain adalah Pustu, SD, dan gereja. Penduduk masih pernikahan dan pesta bakar batu untuk perayaan menggunakan kebun untuk keperluan MCK. Natal setiap tahunnya. Hasil hutan yang umum dimanfaatkan warga adalah akar, kayu, rotan, kulit Kampung dengan aksesibilitas sulit adalah Bukapa kayu, dan serat anggrek untuk membuat rumah di Distrik Kamu dan Mogou di Distrik Kamu Utara. dan kerajinan noken (tas) yang akan dijual di pasar. Bukapa dapat diakses dengan berjalan kaki selama Sebagian kecil warga ada yang bekerja sebagai kurang lebih dua jam dari batas kota Moanemani. tukang bangunan, tukang ojek dan pegawai, baik Meskipun akses sulit, penduduk Bukapa lebih di lembaga pemerintah maupun swasta. mudah mengakses sarana dan prasarana dasar di Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK - 33 Di Kabupaten Dogiyai terdapat beragam kelompok Di Bukapa, marga dominan adalah Yai yang etnis. Suku Mee merupakan suku asli dan mayoritas mendominasi posisi pemerintahan kampung, yang terbagi pada 78 fam/marga. Selain suku Mee, walaupun marga lain tetap diberi kesempatan terdapat juga etnis lainnya seperti etnis Jawa, untuk memegang jabatan di pemerintahan Bugis dan Buton. Bahasa pengantar yang umum kampung. Di Ekemanida, marga terkuat adalah digunakan warga adalah Bahasa Suku Mee dan Marga Gane yang menentukan masuknya Bahasa Indonesia. Bahasa Mee digunakan dalam pendatang, penjualan lahan, dan program kehidupan sehari-hari, sedangkan Bahasa Indonesia di kampung. Walau demikian, saat ini kepala digunakan untuk komunikasi lintas etnis. kampung di Ekemanida berasal dari Marga Goo. Hal ini terjadi karena ada pertukaran posisi Kampung-kampung dengan aksesibilitas mudah antara kepala kampung dari marga Gane dan memiliki penduduk yang sudah bercampur sekretaris kampung yang sebelumnya berasal dari antara penduduk yang berasal dari Suku Mee Marga Goo. Pertukaran terjadi akibat peraturan dan pendatang dari etnis lain. Di Ekemanida pemerintah yang mewajibkan sekretaris kampung dan Idakebo, warga mayoritas dari etnis Papua yang akan diangkat sebagai PNS berpendidikan berbagai marga bercampur dengan pendatang minimal SMA. Mantan kepala kampung yang dari etnis Batak, Jawa, dan Flores. Sementara di berpendidikan SMA kemudian menjadi sekretaris kampung dengan aksesibilitas lebih sulit, seperti kampung. Sebagai penghargaan kepada sekretaris Bukapa dan Mogou, seluruh penduduk berasal dari kampung sebelumnya yang berasal dari Marga Suku Mee. Goo dan hanya berpendidikan SMP, maka mantan kepala kampung mengusulkan kepada pemerintah Struktur sosial ekonomi di Dogiyai pada umumnya kabupaten untuk mengangkat mantan sekretaris ditentukan oleh marga dominan dengan sumber kampung dari Marga Goo menjadi kepala kekuasaaan yang berasal dari akses terhadap kampung. lahan. Marga Petuanan merupakan marga dominan di Ekemanida, Bukapa, dan Idakebo. Di Mogou, Terkait pembangunan dan pemberdayaan marga yang dominan adalah marga Keiya yang masyarakat, Kabupaten Dogiyai merupakan salah menempati empat dusun dari tujuh dusun yang satu daerah yang sudah lama menjadi wilayah tersebar di Kampung Mogou. Kampung Mogou intervensi gereja. Berdasarkan keterangan tokoh merupakan kampung yang pemukiman yang gereja, sejak tahun 1970, sebagian wilayah di tersebar berdasarkan kelompok pemukiman dan kabupaten Dogiyai telah mendapatkan program saling berjauhan. Keempat dusun yang dihuni pemberdayaan, seperti Program P5 (Pendidikan, marga Keiya ini merupakan dusun yang letaknya Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan) saling berdekatan, sementara dusun-dusun yang yang berjalan pada tahun 1970-1995 di Papua. jauh dan relatif terpencil dihuni oleh marga Meskipun telah selesai pada tahun 1995, minoritas. berbagai kegiatan yang dicanangkan P5 masih berjalan hingga saat ini. Program ini mengajarkan Berdasarkan strata sosial di Kabupaten Dogiyai, masyarakat membuat proposal untuk memperoleh marga dominan merupakan marga mayoritas yang pendanaan dari pemerintah, yang kini menjadi menguasai lahan dan kemudian menjadi kepala suatu kebiasaan di masyarakat. kampung dan aparat kampung. Posisi-posisi untuk perangkat kampung atau pelaku program lain Sejak Dogiyai berdiri menjadi daerah otonom dipilih dari marga lain. Sebagai upaya menghindari tahun 2008, pemerintah Kabupaten Dogiyai dan konflik dan mendorong kerjasama, semua marga pemerintah provinsi menjalankan program-program dilibatkan untuk mengisi beberapa posisi di pembangunan. Pemerintah Kabupaten Dogiyai pemerintahan, meski penguasaan tetap berada menyalurkan dana pembangunan ke kampung di marga dominan. Kelompok etnis lain seperti melalui Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk Batak, Jawa dan Flores tidak diperhitungkan sama membantu pemerintah kampung menjalankan sekali dalam relasi antar suku walaupun mereka tugasnya. Terkait pemberdayaan pemerintah memegang peranan penting dalam ekonomi pasar. kampung dan perempuan Kantor Pemberdayaan Marga minoritas, kelompok lansia, yatim-piatu Masyarakat Kampung (KPMK) memberikan dan janda merupakan kelompok termarjinalkan di pembinaan kepada aparat kampung melalui Kabupaten Dogiyai. 34 - Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK pengelolaan administrasi kampung. Perempuan, pendamping distrik yang berkualitas dan sulitnya terutama yang tergabung dalam PKK, diberikan akses, terutama untuk menjangkau wilayah kursus singkat seperti menjahit dan memasak yang pedalaman seperti Distrik Sukikai. Menjangkau kemudian digunakan untuk kebutuhan mereka daerah pedalaman membutuhkan waktu tiga sendiri. Kampung-kampung di Dogiyai juga hingga empat hari perjalanan dengan berjalan kaki. menerima program pembangunan infrastruktur dari kabupaten, seperti pembangunan pengerasan jalan 2.2.1 Pengetahuan dan Pengalaman Warga dalam rawa di Bukapa serta pembangunan saluran air dari PNPM/RESPEK di Dogiyai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten di Ekemanida. Pada umumnya, pengetahuan warga mengenai PNPM/RESPEK terbatas pada nama program Pelaksanaan PNPM/RESPEK di Kabupaten Dogiyai yang dikenal warga dengan nama RESPEK saja, sudahberjalan selama lima tahun. PNPM/RESPEK ketua TPKK di kampung, investasi program, memulai kegiatannya di Kabupaten Dogiyai dan sebagian kecil tahapan seperti tahap bersamaan dengan penetapan Dogiyai sebagai pelaksanaan pembangunan. Di Ekemanida, warga kabupaten tersendiri pada tahun 2008.12 Selama penerima manfaat daun seng misalnya, kurang rentang waktu ini, sebagian besar kampung sudah dapat memahami proses, tahapan program dan melaksanakan empat siklus program dengan tujuan program, termasuk sumber pendanaan. tahun pertama kegiatan adalah program padat Mereka hanya mengetahui beberapa orang yang karya. Investasi program di kampung yang sudah merupakan pengelola program seperti sekretaris, ada antara lain pembangunan jalan kampung dan bendahara dan ketua TPKK. Di Bukapa warga drainase, fasilitas penerangan dengan genset, mengetahui adanya program PNPM/RESPEK rumah sehat, dan MCK. pada saat mengikuti musyawarah pengambilan keputusan pemilihan prioritas usulan. Warga yang Pelaksanaan PNPM/RESPEK di Dogiyai ikut musyawarah juga mengetahui sumber dana mendapatkan dukungan dari pemerintah PNPM/RESPEK serta alokasinya. kabupaten yang mengalokasikan 20 persen dana pendamping (cost-sharing) dalam APBD-nya dari Warga, terutama yang dekat dengan TPKK total anggaran untuk PNPM di Kabupaten Dogiyai. dan pemerintah kampung, mengetahui adanya Selain dana pendamping, pemerintah Kabupaten program melalui keterlibatan mereka dalam proses Dogiyai mendukung kegiatan PNPM melalui pembangunan sarana fisik, investasi program dan penyediaan Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) menjadi penerima manfaat program (penerima sejak tahun 2011. DDUB dialokasikan untuk distrik- bantuan dan mendapatkan upah pembangunan distrik yang dianggap memperoleh lebih sedikit sarana). Seorang warga Idakebo, misalnya, yang dana dibandingkan distrik lainnya, seperti Distrik merupakan kerabat dekat ketua TPKK memiliki Kamu. Pembangunan genset di Kampung Bukapa, pengetahuan tentang program dari ketua dan misalnya, selain menggunakan dana PNPM juga sekretaris TPKK. Ia mengenal program dengan menggunakan DDUB karena dana PNPM tidak nama RESPEK, mengetahui sumber anggaran mencukupi. dan investasi di Kampung Idakebo. Sedangkan warga yang tidak memperoleh bantuan atau Walaupun mendapatkan dukungan dari mereka yang tidak mengikuti sosialisasi sangat pemerintah kabupaten, pelaksanaan PNPM/ terbatas pengetahuannya mengenai program. RESPEK di Dogiyai menghadapi tantangan yang Mereka hanya mengetahui adanya bantuan melalui cukup berat. Polarisasi dukungan politik bagi pengamatan kegiatan pembangunan sarana fisik di calon bupati dari Marga Gane dan Marga Goo kampungnya. menyebabkan munculnya kerusuhan di Dogiyai. Bibit kerusuhan sudah terjadi sejak awal pemekaran Berbeda dengan warga kebanyakan, seluruh kepala dan pecah menjadi kerusuhan terbuka pada kampung di empat lokasi penelitian memiliki saat pemilihan bupati tahun 2012. Kerusuhan ini pengetahuan mengenai PNPM/RESPEK yang mengakibatkan sebagian fasilitas umum seperti mencakup nama program, pengelola kegiatan, pasar, mesjid, gereja dan kantor pemerintahan dan sumber pendanaan. Akan tetapi tokoh terbakar. Tantangan lainnya adalah keterbatasan kampung, seperti tokoh agama dan kepala dusun, tidak mengetahui cara kerja dan mekanisme Sebelum tahun 2008, saat masih bergabung dengan Kabupaten Nabire, sebagian wilayah telah memiliki pengalaman dalam kegiatan PNPM Mandiri, misalnya Kampung Mogou Distrik 12 Kamuu Utara, telah mengikuti PNPM Mandiri pada tahun 2007. Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK - 35 program. Pengecualian terjadi di Bukapa, di Sedangkan perempuan yang tidak aktif di kampung mana pejabat sementara kepala kampung dan tetapi menerima manfaat, dapat mengetahui kepala sekolah mengetahui jumlah dan alokasi program mana yang ia terima. Misalnya perempuan dana yang diperoleh di kampung karena hadir yang pernah mendapatkan bantuan daun seng pada pertemuan di balai kampung ketika TPKK di Bukapa mengetahui bahwa bantuan tersebut mengundang semua warga untuk sosialisasi. berasal dari PNPM/RESPEK. Sedangkan perempuan yang tidak menerima bantuan, seperti di Idakebo, Pengelola kegiatan, yakni ketua, sekretaris, dan mengetahui adanya bantuan seng dan ingin bendahara TPKK, memiliki pengetahuan yang mendapatkan bantuan pula. Ia hanya mengetahui lengkap dan menyeluruh terkait PNPM/RESPEK. bahwa bantuan berasal dari pemerintah namun Seluruh pengelola kegiatan mengetahui nama tidak bisa menjelaskan lebih lanjut siapa pemberi program dan dapat membedakan PNPM dengan bantuan daun seng. RESPEK. Mereka tahu bahwa PNPM adalah untuk sarana publik dan RESPEK dapat digunakan untuk Ringkasan gambaran di atas terlihat pada Tabel sarana pribadi seperti rumah; bahwa sumber 2.3. pendanaan PNPM berasal dari APBN, sementara RESPEK dari Dana Otsus. Mereka tahu tahapan dan Dari tabel 2.3 di bawah ini dapat dilihat bahwa perkembangan pelaksanaan kegiatan di kampung kelompok elit, yakni kepala kampung, ketua serta investasi program di kampung. Bamuskam, pengelola kegiatan/TPKK, memiliki pengetahuan paling banyak tentang PNPM/ Pengetahuan yang dimiliki kelompok perempuan RESPEK dibandingkan dengan kelompok di keempat kampung hampir sejalan dengan lainnya. Warga kebanyakan di Bukapa memiliki pengetahuan yang dimiliki warga kebanyakan. pengetahuan yang sama dengan kelompok elit, Mayoritas ibu-ibu di keempat kampung terutama mereka yang memang diundang secara mengetahui investasi program di kampung lisan atau didatangi satu per satu oleh ketua berdasarkan hasil kegiatannya. Misalnya adik TPKK untuk menghadiri musyawarah. Sedangkan kepala dusun Onou di Bukapa mengatakan bahwa pengetahuan warga kebanyakan di lokasi lainnya dirinya hanya mengetahui adanya program dari bervariasi. Untuk kelompok perempuan, hanya hasil kegiatannya, seperti pengadaan mesin genset di Ekemanida dan Idakebo yang mengetahui dan pembuatan jalan tanah. Meskipun demikian, sumber dana PNPM/RESPEK karena mereka juga dirinya tidak mengetahui nama program dan sebelumnya aktif dan pernah diundang ketua TPKK seberapa besar anggarannya. Perempuan yang untuk ikut musyawarah. aktif di kampung memiliki pengetahuan yang lebih banyak. Contohnya, seorang perempuan yang aktif di PKK dan Posyandu di Ekemanida mengetahui nama program, pengelola kegiatan di kampung, investasi program, dan sumber pendanaan. Walau begitu, dirinya tidak mengetahui prinsip-prinsip program. Tabel 2.3 Pengetahuan Warga Dogiyai tentang PNPM/RESPEK Ekemanida Bukapa Idakebo Mogou Pengetahuan E K PA PK E K PA PK E K PA PK E K PA PK Nama Program √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Dana √ √ √ √ √ √ √ Sumber dana √ √ √ √ √ √ √ Proses dan √ √ √ √ √ tahapan Pengelola kegiatan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Investasi program √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Aturan √ √ √ √ √ √ √ Tujuan *Keterangan: E= Elit, K= Kebanyakan, PA= Perempuan Aktif, PK= Perempuan Kebanyakan Sumber: Diolah dari hasil data lapangan, 2013 36 - Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK 2.2.2 Partisipasi Warga dalam PNPM/RESPEK di Di Ekemanida, penentuan penerima manfaat Dogiyai dan kegiatan tidak diketahui warga. Penentuan Warga kebanyakan hanya terlibat dalam warga yang menerima manfaat dikendalikan proses diseminasi dan pelaksanaan kegiatan oleh kepala kampung. Kepala kampung tidak pembangunan fisik. Di Ekemanida, pelibatan hanya menentukan usulan yang menjadi prioritas warga dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, namun juga menentukan siapa saja yang pembangunan hanya terjadi pada periode menjadi penerima manfaat. Sebaliknya, di Bukapa awal program PNPM/RESPEK ketika masuk ke setidaknya ketua TPKK mencoba melibatkan kampung, yakni tahun 2008 dan 2009 pada masyarakat dalam proses perencanaan melalui saat pembangunan jalan tanah dan drainase. konsultasi informal dengan warga masyarakat Selanjutnya, sejak tahun 2010-2013 usulan sudah sebelum musyawarah penggalian gagasan disepakati bersama oleh warga di awal untuk dan pengusulan kegiatan dilakukan. Konsultasi kegiatan empat tahun ke depan, yakni bantuan dilakukan dengan perorangan di rumah masing- seng. Karenanya, musyawarah penentuan usulan masing atau dengan sekelompok masyarakat di tidak lagi diperlukan. pasar. Proses perencanaan dimulai ketika ketua TPKK bertemu dengan pendamping distrik di Partisipasi warga kebanyakan dalam kegiatan pasar. Pendamping distrik kemudian memberikan pelaksanaan di periode 2008-2009 cukup tinggi beberapa usulan awal yang dibicarakan kemudian karena adanya upah kerja. Setiap kampung dengan kepala kampung, sekretaris kampung, menerapkan pembagian kerja sesuai kelompok dan ketua Bamuskam. Setelah menentukan usulan dengan pengaturan jam kerja sehingga semua prioritas, ketua TPKK kemudian menemui warga warga memperoleh kesempatan kerja yang sama secara informal untuk mendapatkan persetujuan dan mendapatkan upah kerja. Namun terjadi bersama. Setelah dirasa sepakat, maka dilakukan konsekuensi yang tidak terduga: sekretaris pertemuan musyawarah penentuan usulan sebagai Kampung Ekemanida menyatakan bahwa warga sosialisasi untuk usulan yang sudah disepakati saat ini tidak mau bekerja secara sukarela. Prinsip secara informal. Warga kebanyakan cukup terlihat gotong royong yang dahulu masih dilakukan sudah kehadirannya pada pertemuan musyawarah luntur akibat banyaknya kebutuhan hidup yang penentuan usulan serta memberikan respon harus dipenuhi warga dan pemahaman warga terhadap usulan dari TPKK yang telah disepakati bahwa program pemerintah memiliki anggaran sebelumnya. untuk pelaksanaan kegiatan. Seperti halnya dengan Kabupaten Yahukimo, Namun pada periode selanjutnya, sejak tahun kelompok perempuan yang sudah aktif lebih dapat 2010, kerjasama antar warga mulai tumbuh kembali berpartisipasi dalam proses perencanaan dan dengan adanya pembangunan rumah sehat. pelaksanaan kegiatan. Ibu-ibu dapat memberikan Kerjasama antar warga ini masih terbatas pada usul yang disampaikan secara formal seperti kerjasama dengan tetangga dekat atau kerabat. musyawarah, atau informal seperti bertemu Warga yang mendapatkan bantuan seng akan dengan TPKK di jalan. Di Bukapa di pihak lain, meminta bantuan kepada saudara dan tetangga ibu-ibu kebanyakan telah menghadiri kegiatan dekatnya untuk kemudian dibayarkan dengan musyawarah, bahkan menurut Ketua TPKK bentuk tenaga ketika saudara dan tetangga Bukapa, mereka sudah berani memberikan usulan dekatnya membangun rumah. Hal ini terjadi karena meski tidak disetujui forum. Pada tahun 2011 penerima bantuan rumah hanya mendapatkan perempuan mengusulkan ternak bebek, namun Rp 700.000 untuk biaya tukang, sedangkan biaya forum menyepakati usulan pembangunan instalasi tersebut tidak mencukupi untuk membangun listrik. Seorang ibu menceritakan bahwa kelompok rumah secara keseluruhan. perempuan meminta agar program memberi bantuan ternak sehingga bisa meningkatkan Di semua kampung lokasi penelitian, kepala perekonomian keluarga. Namun pengadaan listrik dan aparat kampung serta pengelola kegiatan, sudah terlebih dahulu diusulkan oleh para laki-laki ketua, sekretaris, dan bendahara TPKK terlibat di tingkat dusun. Ia menambahkan bahwa jika listrik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sudah menyala dan berjalan, maka akan ada iuran pembangunan. Kepala dan sekretaris kampung, yang dibebankan kepada warga untuk membeli kepala Bamuskam, tokoh adat dan agama, serta bahan bakar solar. Iuran tersebut nantinya akan ketua TPKK adalah pihak yang membuat usulan menjadi beban ibu-ibu, karena ibu-ibulah yang dan mengambil keputusan untuk pelaksanaan bekerja dan mencari uang di kampung ini. kegiatan PNPM/RESPEK. Hal ini terjadi karena TPKK hanya mengundang tokoh-tokoh tersebut untuk Di Ekemanida, perempuan yang sudah aktif menghadiri pertemuan formal, padahal warga lain ada yang memberikan usulan dalam pertemuan sebenarnya bersedia hadir jika diundang. kampung. Istri sekretaris kampung mengusulkan Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK - 37 pembangunan Posyandu pada musyawarah fisik pembangunan. Warga Bukapa, misalnya, kampung dan mendapatkan persetujuan dari warga mendapatkan uang dari kerja membangun jalan yang hadir. Selain karena dirinya adalah perempuan dan drainase. Di Ekemanida, hampir semua warga yang sudah aktif di kegiatan kampung, usulan Ekemanida terlibat dalam proses pembangunan ini disetujui karena sesuai dengan kepentingan jalan dan drainase selama pengerjaan sekitar 1 kepala kampung dan aparatnya untuk melengkapi minggu dengan upah sebesar Rp 300.000 - areal balai kampung yang dibangun pada tahun Rp 350.000. 2013. Namun di luar ini, partisipasi perempuan kebanyakan tidak ada karena pengelola kegiatan Meskipun umumnya direspon positif, terdapat tidak mengundang mereka untuk berpartisipasi. warga di satu dusun terpencil di Mogou yang menolak PNPM/RESPEK karena menilai bantuan Paparan di atas dapat disimpulkan dalam tabel 2.4. yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan dusunnya. Dusun tersebut, yang disebut juga Dari tabel 2.4, dapat dilihat bahwa kelompok kampung adat Pidogio, menolak bantuan seng elit, yakni kepala kampung, ketua Bamuskam, karena tidak mau mengubah bentuk rumah. pengelola kegiatan/TPKK hadir pada musyawarah Siapapun yang mengubah rumah dengan seng dan menyampaikan usulan. Sedangkan sebagian akan dikeluarkan dari wilayah permukiman di besar warga di seluruh lokasi penelitian hanya ikut dusunnya. hadir, namun tidak ikut menyampaikan usul dan memutuskan. Untuk kelompok perempuan yang Selain dampak dari pembangunan fisik, PNPM/ sudah aktif sebelumnya, mereka ikut berpartisipasi RESPEK juga berdampak pada modal sosial dengan hadir pada musyawarah, menyampaikan yang ada pada warga kampung. PNPM/RESPEK usulan, dan ikut memutuskan. mendorong warga untuk bekerjasama terutama dalam proses pembangunan rumah sehat. 2.2.3 Dampak PNPM/RESPEK terhadap Pada pembangunan rumah sehat, warga saling Kehidupan Warga di Dogiyai menukarkan tenaganya untuk pembangunan Masyarakat di keempat kampung menilai bahwa rumah, terutama warga yang memiliki ikatan PNPM/RESPEK manfaatnya dapat dirasakan kekerabatan dan ikatan tetangga. Munculnya warga dan telah merespon kebutuhan warga. kerjasama ini dipicu oleh tingginya biaya upah Usulan warga melalui PNPM/RESPEK, yang tukang bangunan dan bahan bangunan. Untuk diwakili oleh pelaksana program, dapat terealisasi. dapat membangun sebuah rumah, warga masih Dampaknya dapat dirasakan langsung, terutama harus menyediakan kayu sekitar 2 m3 dengan harga pada infrastruktur yang berhubungan dengan sekitar Rp 7.000.000 dan harus menyediakan dana peningkatan kesehatan dan kualitas hidup. Bapak- untuk biaya pembangunan sekitar Rp 20.000.000. bapak dan ibu-ibu senang mendapatkan bantuan Program hanya menyediakan sekitar Rp 700.000 dan manfaat dari program, seperti penerangan, untuk ongkos tukang. Kerjasama terjadi di bantuan seng untuk rumah sehat, drainase, dan semua kampung karena ada pembangunan jalan, MCK. jembatan, dan rumah sehat. Selain itu, dampak lainnya dari program adalah Dampak juga dirasakan oleh pengelola kegiatan. upah yang didapat baik lelaki maupun perempuan Ketua, sekretaris, dan bendahara TPKK memiliki karena terlibat sebagai pekerja dalam kegiatan kemampuan dalam mendokumentasikan proses Tabel 2.4 Partisipasi Warga Dogiyai dalam PNPM/RESPEK Ekemanida Bukapa Idakebo Mogou Partisipasi E K PA PK E K PA PK E K PA PK E K PA PK Hadir √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Mengusulkan √ √ √ √ √ √ Memutuskan √ √ √ √ √ √ *Keterangan: E= Elit, K= Kebanyakan, PA= Perempuan Aktif, PK= Perempuan Kebanyakan Sumber: Diolah dari hasil data lapangan, 2013 38 - Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK dan tahapan pelaksanaan pembangunan. Bukapa karena jarak yang dekat dan kemampuan Dokumentasi proses merupakan mencatat proses bahasa lokal pendamping distrik. perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Sementara untuk pelaporan masih berupa Penjelasan mengenai anggaran kepada warga penyimpanan berkas-berkas pengeluaran keuangan disampaikan secara informal. Diskusi antara dalam bentuk bukti pengeluaran dan pencatatan warga dan ketua TPKK maupun bendahara TPKK keuangan. Di Bukapa misalnya, ketua TPKK umumnya berlangsung pada perkumpulan- memiliki buku catatan dan melakukan pencatatan perkumpulan warga secara informal. Pengecualian keuangan PNPM/RESPEK untuk dilaporkan ke terjadi di Bukapa, di mana pengelola kegiatan pendamping distrik. Bahkan menurut Kepala di kampung menjelaskan pengelolaan anggaran Kampung Idakebo, dirinya dibantu oleh Ketua dengan terang kepada warga. Warga di Bukapa TPKKdalam pencatatan kegiatan di kampung, menanggapi serta mengetahui mengenai jumlah karena dirinya tidak lancar menulis dan membaca. meski belum terlalu paham mengenai pengelolaan anggaran. Adapula warga yang tidak mendapatkan manfaat langsung dari investasi. Misalnya mereka yang Di samping pendamping distrik, TPKK juga tinggal paling tepencil dari pusat kampung dan sangat berperan dalam menentukan suara dan memiliki akses yang sulit. Mereka tidak terlibat pengalaman partisipasi warga di Kabupaten dalam program dan tidak mendapatkan manfaat. Dogiyai. Kurangnya pengetahuan TPKK Misalnya adalah Kampung Mogou yang memiliki mengenai cara mendorong partisipasi yang karakter kampung tersebar dan terdapat warga demokratis membatasi kemampuan TPKK untuk di tiga dusun (Dusun Pigomapa, Dusun Tipatadi, mengorganisasi warga agar dapat menjalankan Dusun Mogoupuga) yang berada di wilayah program sesuai tujuannya. Kurangnya kemauan terpencil, dan mereka ini belum mengakses TPKK untuk benar-benar mendorong partisipasi manfaat program karena konsentrasi investasi yang luas merupakan faktor yang lebih menentukan PNPM berada di pusat-pusat kekuasaan, lokasi lagi. Hal ini bisa terjadi karena lemahnya kontrol yang sulit dijangkau, maupun penolakan dari warga atas fasilitator distrik dan TPKK untuk secara sendiri. konsisten menjalankan tahapan-tahapan yang seharusnya dilakukan untuk menghindari terjadinya 2.2.4 Faktor-Faktor yang Memengaruhi dominasi elit. Pengalaman dan Partisipasi Warga Warga saat ini sudah semakin memahami Tidak berkembangnya partisipasi warga pentingnya sosialisasi program dan fasilitasi juga dipengaruhi oleh fasilitator distrik yang pendamping distrik. Ketika pendampingan mengarahkan usulan-usulan yang disampaikan. dan sosialisasi lemah, maka proses penentuan Sebelum pelaksanaan musyawarah, fasilitator keputusan pada dasarnya adalah konfirmasi untuk distrik sudah mengarahkan pilihan pada usulan pilihan-pilihan yang sudah disiapkan sebelumnya. tertentu saja, seperti MCK, tandon air, dan seng. Misalnya di Idakebo, upaya pendamping kampung Akibatnya musyawarah hanya mengacu pada hanya sebatas mengumpulkan warga untuk pilihan terbatas di awal yang kemudian menjadi pengumpulan usulan dan memberi keterangan acuan usulan untuk tahun-tahun berikutnya. Pilihan mengenai kerja yang akan dilakukan warga. terbatas ini pun sering hanya diusulkan oleh TPKK Penjelasan mengenai tujuan, besaran dana, dan dan tokoh kampung, seperti kepala kampung untuk mekanisme program belum dijelaskan dengan baik kemudian disosialisasikan ke warga. Karenanya, kepada warga. Hal ini, antara lain, disebabkan oleh banyak usulan yang dibangun tidak sesuai dengan kurangnya pemahaman TPKK terhadap program harapan warga. karena rendahnya kunjungan pendamping distrik ke kampung-kampung. Dan lebih buruknya lagi, Faktor bahasa juga memengaruhi pengetahuan pendamping distrik mengalami kesulitan untuk warga tentang program. Sebagian besar warga menjelaskan program kepada TPKK karena kendala kurang memiliki kemampuan berbicara Bahasa bahasa. Pertemuan juga lebih sering dilakukan Indonesia. Para pendamping distrik menggunakan secara informal dimana informasi tidak diberikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar secara lengkap, seperti saat bertemu di pasar untuk sosialisasi kegiatan, sementara warga pada atau kunjungan TPKK ke pendamping distrik. umumnya menggunakan bahasa setempat. Tidak Pendampingan oleh pendamping distrik yang ada penerjemah khusus agar pertukaran informasi cukup efektif hanya terlaksana di Ekemanida dan lebih optimal. Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK - 39 2.2.5 Harapan Warga terhadap PNPM/RESPEK di sekretaris kampung, dan ketua TPKK di semua Dogiyai kampung misalnya setuju bahwa PNPM/RESPEK Warga pada umumnya berharap agar program sangat popular, khususnya proyek bantuan atap PNPM/RESPEK tetap berlanjut. Warga di Bukapa, seng. Pejabat kepala kampung di Bukapa menilai misalnya, mengharapkan bantuan seng jangan bahwa warga masyarakat puas karena memiliki berhenti sampai semua warga mendapatkannya. rumah yang lebih modern. Namun sebagian Warga lain juga berharap agar bantuan yang warga berpendapat bahwa bantuan seng hanya diberikan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan menguntungkan pejabat kampung dan TPKK masyarakat, seperti warga di Ekemanida dan karena material yang dibagikan hanya dinikmati Bukapa yang mengharapkan pembangunan sarana oleh para pejabat kampung dan TPKK. penerangan untuk warga. Harapan ini terutama dikemukakan kelompok lanjut usia di Ekemanida Kelompok perempuan di keempat kampung dan Bukapa yang menilai bantuan berupa seng menilai bahwa manfaat program dapat dirasakan bukanlah sesuatu yang mereka butuhkan; yang warga. Keuntungan yang dirasakan mereka mereka butuhkan adalah penerangan. Kelompok diantaranya dalam bentuk upah, bantuan lanjut usia yang mendapatkan seng kemudian akan pembangunan rumah, dan bantuan untuk fasilitas memberikannya kepada anak atau saudaranya yang lainnya seperti air bersih, dan Posyandu. Meskipun mau merenovasi rumah dengan seng. demikian, kelompok perempuan masih belum merasakan adanya program langsung terkait Sejalan dengan harapan warga, kepala kampung perempuan. Ketua PKK di Bukapa, misalnya, dan sekretaris kampung di seluruh lokasi penelitian berharap program bisa lebih memerhatikan berharap agar program dapat tetap berjalan kaum perempuan dengan menyediakan kegiatan karena membantu pembangunan di kampung. yang berhubungan dengan kebutuhan kaum Sekretaris TPKK di Bukapa mengharapkan dana perempuan kampung. Dirinya menilai program untuk bantuan bisa ditambah lagi karena jumlah pengadaan seng dan mesin genset juga dinikmati yang ada saat ini dirasakan masih kurang untuk dan dibutuhkan oleh kaum perempuan, tetapi memenuhi kebutuhan pembangunan di kampung. alangkah baiknya jika program juga memberikan Ia berpendapat bahwa program APBN dan APBD bantuan permodalan bagi kaum perempuan untuk (PNPM/RESPEK) lebih baik daripada program meningkatkan perekonomian keluarga. Hal ini lainnya yang pernah masuk ke kampung. Selain sejalan dengan harapan ibu-ibu lainnya di Bukapa usulan bisa ditentukan oleh warga, kegiatan tentang adanya kegiatan yang dikhususkan untuk PNPM/RESPEK juga dikelola langsung oleh warga, perempuan seperti bantuan permodalan usaha termasuk anggarannya. Ketua dan Sekretaris TPKK dan pengadaan hewan ternak. Kelompok ibu-ibu Bukapa juga berharap agar pelatihan bagi mereka menginginkan agar program dapat meningkatkan dapat dipadatkan sehingga tidak menghabiskan perekonomian keluarga. Harapan ini muncul waktu. setelah melihat adanya program simpan pinjam untuk perempuan dari ADPK (Alokasi Dana Ketua TPKK di Idakebo menilai program dapat Kampung). mendorong para kepala dusun untuk membangun kesepakatan dalam pembagian program dan Di Kampung Ekemanida dan Bukapa, perempuan dana pembangunan yang masuk ke kampung. berharap agar program dapat memberikan fasilitas Persaingan dusun-dusun di Idakebo dalam lebih kepada perempuan dibandingkan laki-laki memperebutkan investasi program pada awalnya pada pertemuan seperti yang terjadi saat ini. memicu pertengkaran antar dusun. Namun Sebagai contoh, sudah menjadi kebiasaan warga dengan adanya kesepakatan untuk berbagi secara pada saat berkumpul, misalnya saat musyawarah bergiliran, potensi konflik akhirnya dapat diredam. PNPM/RESPEK, TPKK akan menyediakan rokok. Namun, konsumsi ini hanya untuk laki-laki dan Namun demikian, masyarakat dan elit kampung untuk perempuan tidak disediakan fasilitas dalam juga memiliki perbedaan pendapat tentang proyek musyawarah. yang didukung oleh program. Kepala kampung, 40 - Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK 2.3 Kabupaten Merauke Kampung Bupul dan Kweel adalah daerah yang belum terintegrasi ke pasar terdekat, yang kegiatan Kabupaten Merauke terletak di selatan Provinsi mata pencarian utama masyarakatnya adalah berburu Papua. Kabupaten ini berdiri tahun 1969 dan telah dan berkebun. Di kedua kampung ini warga biasa mengalami beberapa kali pemekaran wilayah menghabiskan waktu berhari-hari (bahkan berminggu- administratif.13 Luas wilayah Merauke adalah 119.749 minggu) di hutan. Sementara warga lokal di Kampung km2 atau sekitar 14,22 persen dari luas wilayah Matara dan Urumb banyak yang menjadi petani (sawah Provinsi Papua. Secara topografis, Merauke berada dan kebun), nelayan (ikan laut atau rawa), serta peternak di dataran rendah dengan ketinggian antara 0 - 60 (sapi dan kuda), dan hasilnya dijual ke pasar. Mata m di atas permukaan laut berupa dataran, rawa pencaharian ini dipelajari dari warga pendatang eks- dan topografi bergelombang. Wilayah yang relatif transmigran14 yang berasal dari Jawa. datar di bagian selatan dan bagian tengah adalah konsentrasi pemukiman warga serta kegiatan Di Merauke, ada kampung-kampung yang sudah ekonomi budidaya tanaman. Ketinggian dan terintegrasi dengan pendatang eks-transmigran, kondisi tanah di Merauke menyebabkan wilayah ini dan ada yang masih tersendiri yang berhubungan kekurangan air sehingga warga sulit mendapatkan dengan orang luar hanya melalui pedagang-pedagang air bersih. Oleh sebab itu pengurus kegiatan banyak pendatang ke daerah tersebut. Kampung Bupul dan mengusulkan pembangunan MCK dan pengadaan Kweel merupakan kampung berpenduduk asli Papua; air bersih dalam program PNPM/RESPEK. di Bupul ada tujuh marga sementara di Kweel ada tiga marga yang semuanya berasal dari satu suku, yakni Suku Pada tahun 2012, berdasarkan data kependudukan Yei. Sedangkan Matara dan Urumb merupakan kampung Dinas Catatan Sipil, penduduk di Kabupaten campuran; sebagian besar penduduk di kedua kampung Merauke berjumlah 246.852 jiwa. Suku Marind ini adalah generasi ketiga dan keempat dari perkawinan merupakan suku asli Kabupaten Merauke dan terbagi campur antara suku Papua dengan etnis pendatang dari menjadi empat bagian suku besar, yakni Marind berbagai daerah di Indonesia, seperti Jawa, Makassar Yei, Marind Deg, Marind Pante, dan Marind Kanum. dan Timor. Selain suku asli, terdapat pula etnis-etnis luar Papua, seperti Jawa, Bugis, Buton, Tionghoa, Timor, dan Kegiatan PNPM/RESPEK di Kabupaten Merauke Sunda. Beberapa diantaranya seperti etnis Jawa, sudahberjalan selama lima tahun, sejak 2008.15 Sunda, dan Timor, merupakan penduduk yang Selama rentang waktu ini, pengalaman warga dalam datang ke Merauke melalui program transmigrasi. menyelesaikan siklus program beragam. Bupul baru Bahasa pengantar yang umum digunakan adalah menyelesaikan tiga siklus program, Kweel empat siklus Bahasa Indonesia. Sementara penduduk suku asli program, sementara Matara dan Urumb masing-masing Papua di dalam sukunya sendiri menggunakan lima siklus program. Perbedaan ini terjadi karena Bupul bahasa suku untuk berkomunikasi. Hal di atas dan Kweel pernah mendapatkan sanksi karena tidak menunjukkan heterogenitas penduduk yang ada di melaksanakan kegiatan sesuai aturan program. Merauke. Gambar 2.3 Gambar 2.3 menunjukkan distrik dan kampung lokasi Peta Wilayah Administratif Kabupaten Merauke penelitian. Penelusuran informasi untuk penelitian ini dilakukan di Kampung Urumb dan Matara di Distrik Semangga, dan Kampung Kweel dan Bupul di Distrik Elikobel. Pertimbangan dipilihnya lokasi ini adalah aksesibilitas lokasi yang cukup mudah dijangkau kendaraan darat, walaupun ada yang jaraknya jauh dariibukota Kabupaten Merauke. Kampung Bupul dan Kweel di Distrik Elikobel, walau jauh dari ibukota kabupaten Merauke (± 180-200 km), dapat ditempuh dalam waktu sekitar lima jam dengan mobil. Sedangkan dua kampung lainnya berada di Distrik Semangga yang dekat dengan Kota Merauke. Dua kampung di distrik ini adalah Kampung Matara dan Kampung Urumb. Kedua kampung ini berjarak ± 27- 30 km dengan waktu tempuh kurang lebih satu jam dari Kota Merauke. 13 Pembentukan Kabupaten Merauke mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat. Pada tahun 2002, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002, wilayah Merauke dimekarkan menjadi 4 (empat) kabupaten, yaitu Merauke (kabupaten induk), Boven Digoel, Mappi dan Asmat. Kabupaten Merauke terbagi dalam 20 distrik dengan 160 kampung dan 8 kelurahan. 14 Eks-transmigran adalah generasi penerus transmigran yang sudah tidak tinggal lagi di daerah transmigrasi awal. 15 Sebelum mengikuti program PNPM/RESPEK, pada tahun 2007, keempat kampung ini telah mengikuti kegiatan PNPM. Studi Penilaian Penerima Manf aat PNPM/RE SPEK - 41 Selama rentang waktu pelaksanaan PNPM/RESPEK contoh, warga di Bupul mengetahui nama program di keempat kampung, sebagian investasi program RESPEK dan menurut mereka program RESPEK berupa sarana fisik seperti jalan rabat beton, sumur adalah program pembangunan fasilitas umum gali, penampung air hujan (PAH), gorong-gorong, di kampung yang dibiayai oleh pemerintah. dan MCK. Sedangkan sarana non-fisik terbangun Pembangunan yang dikenal oleh warga misalnya berupa kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), pengadaan MCK dan tangki air, bantuan gizi balita, Posyandu, bantuan makanan tambahan balita, anak sekolah dan kelompok usaha ibu-ibu. Warga kegiatan beternak, dan bantuan untuk sekolah tidak mengetahui sumber dana PNPM/RESPEK dan anak. hanya menyebut pemerintah sebagai penyokong dana, tanpa bisa membedakan sumber dana APBN Jenis infrastruktur yang dibangun dengan dana dan APBD. PNPM/RESPEK mengalami pergeseran selama lima tahun pelaksanaannya, yaitu: Masyarakat di keempat kampung mengenal • 2007: Pada tahun ini aktivitas PNPM/RESPEK siapa anggota TPKK di kampungnya pada saat hanya berupa sosialisasi tentang rencana menghadiri musyawarah usulan di awal program. kegiatan yang akan datang. Para tokoh Warga di Kweel mengenal TPKK sejak diundang yang hadir dalam permusyawaratan tersebut untuk mengikuti musyawarah. Karena TPKK adalah antara lain tokoh adat (lembaga masyarakat orang-orang yang menjelaskan proses pelaksanaan adat), ketua adat, pengurus kegiatan, kegiatan, warga mengenal mereka sebagai orang kepala kampung, dan masyarakat sekitar yang mengelola kegiatan PNPM/RESPEK. Di kampung, termasuk perempuan. Warga hanya musyawarah tersebut, TPKK menjelaskan proyek- diberitahukan untuk membuat program di proyek yang mungkin dibiayai dan kemungkinan kampung dan mengusulkan kegiatan yang akan dapat ikut bekerja dalam pelaksanaannya. Seperti dilaksanakan. pada proyek pembangunan jalan dan MCK, TPKK • 2008: Pada tahun ini warga mulai melakukan membuka pendaftaran bagi warga yang ingin ikut pengusulan kegiatan untuk kampung. Proses bekerja. penetapan kegiatan kampung bersifat top down: keputusan tentang kegiatan apa yang Sedangkan warga yang tinggal jauh dari pusat harus dilaksanakan ditentukan pihak fasilitator kampung dan tidak dapat hadir pada musyawarah kabupaten/distrik. Hal ini terlihat dari usulan yang diselenggarakan PKK hanya mengenali masyarakat yang tidak dapat direalisasikan program dari sarana fisik yang dibangun di karenadana yang ada tidak bisa untuk kampung. Mereka mengetahui bahwa PNPM/ kegiatan ekonomi individu, namun lebih pada RESPEK adalah pembangunan fasilitas kampung pembuatan bangunan infrastruktur kampung. yang dibiayai pemerintah, tanpa dapat Usul dari warga (pengurus) adalah perbaikan membedakan tingkat pemerintah yang mana: jalan, gorong-gorong, dan pembuatan sumur apakah kabupaten, provinsi, atau pusat. Mereka serta MCK, listrik. juga tidak mengetahui bagaimana seharusnya • 2009–2012: Mayoritas kegiatan adalah PNPM/RESPEK dijalankan di masyarakat. Warga melanjutkan program tahun sebelumnya yang jauh dari pusat kampung mengetahui bahwa dan menambah penerima manfaat program. program PNPM/RESPEK dikelola oleh orang Namun adapula penambahan usul baru, tertentu saja sebagai pengurus. seperti pembangunan dan perbaikan jalan, pembelian tangki air, pemberian gizi balita Kepala, sekretaris, bendahara kampung, dan dan pelaksanaan simpan pinjam perempuan, TPKK memiliki pengetahuan yang cukup lengkap alat nelayan dan bertani. Tidak semua usulan dibandingkan warga lainnya. Mereka mengetahui diterima. Yang sering dilaksanakan adalah nama program dan mampu membedakan sumber usulan yang lama. dana, jumlah dana dari setiap investasi program dan dari mana dana tersebut berasal. Mereka bisa 2.3.1 Pengetahuan dan Pengalaman Warga dalam membedakan bahwa sumber dana PNPM berasal PNPM/RESPEK di Merauke dari APBN dan RESPEK dari APBD. Bendahara Warga di keempat kampung pada umumnya TPKK di Matara, misalnya, mengetahui sumber hanya mengetahui nama program. Mereka tahu dana PNPM/RESPEK dan besarannya, yakni Rp nama kegiatan namun tidak tahu cara kerja 100.000.000 tahun 2007, dan naik menjadi Rp program. Mereka lebih mengetahui bahwa 120.000.000 pada tahun 2012 (dari PNPM). Dari RESPEK merupakan bantuan untuk membangun RESPEK, dana naik menjadi Rp 144.000.000 pada infrastruktur seperti MCK dan bak air. Sebagai tahun 2012. 42 - Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK Meskipun begitu, ada juga variasi pengetahuan mayoritas oleh laki-laki. Sedangkan di Kweel, pada tingkat pengelola kegiatan. Di Kampung anggaran untuk kegiatan perempuan dibelanjakan Bupul, pengetahuan sekretaris dan bendahara terlebih dahulu oleh TPKK untuk membeli mesin TPKK relatif masih terbatas. Mereka tidak memiliki jahit dan perlengkapannya. Setelah itu, TPKK pengetahuan tentang sumber-sumber pendanaan memberikan dana sebesar Rp 5.000.000 kepada program yang masuk kampung. Bendahara TPKK ibu-ibu untuk kegiatan perempuan. Ibu-ibu di Bupul tidak bisa membedakan asal dana PNPM/ Kweel mengetahui dana yang seharusnya mereka RESPEK dari APBN atau ABPD. Ada pula sekretaris terima dan menanyakannya kepada TPKK. Akan kampung di Kweel yang tidak mengetahui sumber tetapi, TPKK tidak bisa memberikan penjelasan dana PNPM/RESPEK dan bantuan lain yang masuk mengenai pengeluaran pembelian mesin jahit dan ke kampungnya. Ia mengatakan bahwa “Dana perlengkapannya. PNPM saya tidak tahu jelas. Sebenarnya bilang PNPM dari APBN, kalau RESPEK dari provinsi, Hal ini terjadi karena adanya persoalan dalam biasanya bilang itu dana APBD. Alokasi Dana pertanggungjawaban keuangan atas dana kegiatan Kampung (ADK) dari (pemerintah) daerah juga perempuan. Dana yang seharusnya bergulir macet tapi tidak jelas juga dari provinsi atau kabupaten. dan tidak adan pertanggungjawaban penggunaan Yang jelas itu uang Negara. RESPEK dan MANDIRI dana. Oleh sebab itu, pendamping distrik memilih (PNPM) dipisahkan, jadi pertanggungjawaban untuk memanfaatkan dana bagi peningkatan juga dipisah”. Meskipun begitu, sekretaris Kweel kapasitas kelompok perempuan melalui pelatihan mengetahui jumlah dana yang masuk ke kampung dan pembelian mesin jahit yang dilakukan oleh walau tanpa tahu jelas sumber dananya. Begitu TPKK sendiri sehingga pertanggungjawabannya pula dengan Ketua TPKK di Kampung Kweel. Ia jelas. Namun karena ini bertentangan dengan menilai bahwa dana bantuan RESPEK hanyalah prinsip penentuan pilihan kegiatan, maka TPKK untuk membuat bangunan di kampung dan tidak bisa memberikan penjelasan kepada warga bukan dana untuk pemberdayaan. Ia mengetahui sesuai uraian di atas. bahwa sumber dana PNPM berasal dari APBN dan RESPEK berasal dari Provinsi Papua, sehingga Pengetahuan warga mengenai PNPM/RESPEK di pertanggungjawaban keuangannya terpisah. Merauke dapat diringkas pada tabel 2.5. Ibu-ibu di keempat lokasi mengetahui bahwa 2.3.2 Partisipasi Warga dalam PNPM/RESPEK di 15 persen dari dana PNPM/RESPEK, yaitu Rp Merauke 15.000.000, bisa digunakan untuk kegiatan Pengelola kegiatan seperti TPKK dan kepala perempuan seperti pelatihan memasak dan kampung di semua lokasi menyatakan bahwa menjahit. Informasi tersebut didapatkan dari suami mereka menyelenggarakan musyawarah mereka yang mengikuti musyawarah yang dihadiri bersama warga. Musyawarah dilakukan dengan Tabel 2.5 Pengetahuan Warga Merauke tentang PNPM/RESPEK Bupul Kweel Matara Urumb Pengetahuan E K PA PK E K PA PK E K PA PK E K PA PK Nama Program √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Dana √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Sumber dana √ √ √ √ Proses dan tahapan √ √ √ √ Pengelola kegiatan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Investasi program √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Aturan √ √ √ √ √ Tujuan *Keterangan: E= Elit, K= Kebanyakan, PA= Perempuan Aktif, PK= Perempuan Kebanyakan Sumber: Diolah dari hasil data lapangan, 2013 Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK - 43 menggunakan sistem perwakilan; ketua-ketua RT distrik, warga memberikan cukup banyak usulan. mewakili warga di wilayahnya. Namun pengakuan Misalnya talud di Kampung Matara yang diusulkan ini tidak sesuai dengan penjelasan warga yang tahun 2009 namun tidak direalisasikan karena menyatakan sebaliknya, yakni bahwa pengelola dianggap terlalu mahal oleh pendamping distrik. kegiatan TPKK tidak pernah mengundang Usulan air bersih diganti oleh pengurus TPKK masyarakat sehingga banyak masyarakat yang dan pendamping distrik menjadi MCK dan sumur tidak mengetahui program. Di Kampung Bupul dan gali. Proses seperti ini terjadi di seluruh lokasi Kampung Matara, misalnya, pelibatan masyarakat penelitian. dalam proses perencanaan hanya berjalan pada fase-fase awal kegiatan PNPM/RESPEK di kedua Di Bupul, keterlibatan warga dalam proses kampung, dan sekitar tahun 2010 mulai tidak perencanaan pernah terjadi, namun kemudian melibatkan masyarakat. menurun. Pada awal program PNPM/RESPEK masuk sekitar tahun 2007- 2008, sering diadakan Pendamping Kampung di Urumb dan para pemuda musyawarah warga, dari musyawarah pemilihan di Kampung Bupul memiliki pendapat yang sama TPKK sampai usulan program. Namun sekarang tentang sosialisasi program. Pada awal PNPM/ musyawarah tersebut hanya dihadiri oleh RESPEK masuk kampung ada musyawarah dan ketua, bendahara, sekretaris, dan pendamping/ pengelola kegiatan menjalankan tahapan-tahapan fasilitator. Pendamping dan pengurus sendiri yang ada, yakni membentuk tim kepengurusan yang memunculkan rencana program tanpa TPKK, melakukan musyawarah penetapan usulan bermusyawarah dengan masyarakat. Rancangan (perencanaan bersama masyarakat), pencairan Anggaran Biaya juga disusun oleh pendamping dana, pelaksanaan kegiatan program, dan distrik teknik, sehingga TPKK hanya akan pelaporan hasil kerja program. Hal ini dikonfirmasi menjalankan RAB yang telah direncanakan dan oleh pendamping kampung Urumb yang baru disesuaikan dengan volume pekerjaan, seperti terpilih tahun 2012. Ia mengatakan bahwa sebelum jumlah bahan bangunan, Hari Orang Kerja (HOK), dirinya menjadi pendamping pernah dilakukan dan jumlah pekerja. Seorang anggota organisasi musyawarah di awal program PNPM/RESPEK masuk kepemudaan kampung yang terlibat dalam kampung tahun 2007. Namun pada tahun-tahun pengerjaan PAH merasa sosialisasi di Kampung berikutnya sampai saat ini tahapan musyawarah Bupul mengenai PNPM/RESPEK sama sekali seperti itu tidak lagi dilaksanakan. Pendamping tidak bagus karena hanya segelintir orang yang kampung mengatakan bahwa model partisipasi mengikuti musyawarah. Seringkali warga kampung PNPM/RESPEK ini hilang. Hal ini memburuk di tidak mengetahui adanya musyawarah karena tidak tahun 2012 ketika terjadi pemilihan kepengurusan ada pemberitahuan dari pengelola, misalnya ketua TPKK yang baru. Seluruh pengurus TPKK, kecuali TPKK atau bawahannya. Ia melihat Ketua Badan ketua, diganti melalui musyawarah warga. Namun Musyawarah Kampung pernah tidak mengetahui pada saat pelaksanaan kegiatan, pengurus TPKK informasi tentang musyawarah PNPM/RESPEK. yang baru tidak dilibatkan, termasuk dirinya. Seluruh kegiatan tetap dikelola oleh pengurus Kasus di Matara mirip dengan Bupul, yakni lama. Ketua kelompok perempuan di Kampung pendamping distrik datang membawa usulan Urumb juga merasakan hal yang sama, yakni investasi sekaligus Rencana Anggaran dan Biaya bahwa TPKK tidak pernah menjelaskankepada (RAB) dan tidak melibatkan masyarakat dalam warga tentang dana, jadwal pencairan dana dan pengambilan keputusan. Hal ini disampaikan oleh penggunaan dana. Ia menambahkan bahwa warga ketua RT (Rukun Tetangga) dan bendahara TPKK tidak pernah diundang untuk membicarakan Matara. Usulan disosialisasikan pendamping distrik masalah pengelolaan dana, dan warga hanya bisa kepada warga saat pelaksanaan musyawarah melihat bahan-bahan bangunan yang diantarkan ke perencanaan. Pendamping distrik membawa kampung berasal dari PNPM/RESPEK. RAB dan gambar yang sudah jadi sehingga usulan-usulan yang muncul dari warga tidak Hilangnya partisipasi dalam musyawarah dapat disetujui pendamping distrik tanpa perencanaan juga disebabkan dibatasinya alasan yang jelas. Usulan-usulan yang tidak bisa pilihan usulan pada sarana individual yang dilaksanakan antara lain usulan pembelian jaring dilaksanakan bergiliran dari tahun ke tahun, seperti untuk mencari ikan dan udang di laut, usulan pembangunan MCK, sumur gali, dan PAH, yang tentang beasiswa pendidikan bagi anak sekolah tidak lagi memerlukan musyawarah penentuan dan usulan pembangunan PAUD. Bendahara usulan. Pada tahun-tahun awal, sebelum penentuan TPKK mengatakan bahwa usulan dibawa oleh infrastruktur banyak ditentukan oleh pendamping pendamping distrik dan yang harus dilaksanakan 44 - Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK warga adalah pembangunan MCK dan sumur. pengurus TPKK dan kepala kampung yang Ketua RT juga merasa bahwa pengurus TPKK dominan mengikuti saran mereka. Sebagai contoh, dan pendamping distrik membuat rapat di balai alokasi dana 15 persen untuk perempuan kini kampung, namun tidak mengundang ketua RT dapat dimanfaatkan lebih maksimal oleh kelompok sehingga seluruh usulan dan pelaksaan program perempuan. tidak diketahui dengan jelas oleh ketua RT. Sebelumnya, mayoritas peserta musyawarah Pembangunan MCK dan sumur yang selalu di Urumb adalah laki-laki saja. Namun dengan dilakukan di Matara dan Bupul sebenarnya juga pendampingan beberapa NGO, perempuan bertentangan dengan kehendak kepala kampung. sudah mulai bisa ambil bagian dalam proses- Menurut kepala kampung, Penanggung Jawab proses PNPM/RESPEK. Perempuan di Urumb Operasional Kegiatan (PJOK) kabupaten dan mendapatkan dukungan dari Yasanto (Yayasan distrik mengatakan bahwa dana tidak cukup untuk Santo Antonius) dan Oxfam GB Papua. Melalui membiayai pembangunan lain. Kepala kampung program PAWE (Papua Women Empowerment) merasa bahwa dana yang diberikan PNPM/ Yasanto dan Oxfam hendak memberdayakan RESPEK dapat digunakan untuk membeli sarana perempuan Papua dengan mendorong transportasi seperti mobil pick up bekas. Hal ini partisipasi mereka dalam proses pelaksanaan diperlukan masyarakat untuk mempermudah dan pengambilan keputusan pada program pengiriman hasil kebun dan sayur keluar kampung pembangunan yang dikelola masyarakat. Di sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Kampung Urumb, kedua NGO ini bekerja dengn kampung Matara. Selain itu, sarana transportasi para perempuan untuk memperkuat kapasitas bisa mempermudah akses masyarakat terhadap mereka dalam berorganisasi dan meningkatkan pelayanan kesehatan. Dengan transportasi akan kemampuan ekonomi mereka. lebih mudah mengangkut orang yang sakit keluar kampung untuk dibawa ke Puskesmas/rumah sakit. Pada tahun 2010 mereka membentuk kelompok Akan tetapi, usulan tersebut ditolak oleh PJOK perempuan Waninggap Kai dan Noh Tabuk. distrik dengan alasan bahwa pembelian mobil Setelah itu perempuan di Urumb diundang merupakan “uang mati” dan bukan pemberdayaan kepertemuan dan kegiatan PNPM/RESPEK di masyarakat, sehingga program yang dibuat adalah kampung, dan dapat menyuarakan aspirasi mereka pembangunan MCK dan sumur. dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya kelompok perempuan ini, mereka Warga yang tinggal jauh dari pusat kampung di menyampaikan usulan kepada ketua TPKK untuk keempat lokasi penelitian tidak dilibatkan dalam mendapatkan dana dari PNPM/RESPEK. Usulan kegiatan program terutama pada saat musyawarah program ini difasilitasi oleh Oxfam dan berhasil. pengambilan keputusan. Mereka mengaku tidak Satu kelompok perempuan mendapatkan modal pernah diundang hadir pada musyawarah. Bagi usaha melalui Simpan Pinjam untuk Perempuan mereka, kemungkinan untuk bisa ikut mengelola (SPP). Usaha yang dimiliki anggota kelompok yang program PNPM/RESPEK sangat tipis karena hanya didanai SPP antara lain berjualan kue, menanam diatur oleh kalangan tertentu, seperti pengurus padi sawah, berternak ayam, bebek, dan lain-lain. TPKK. Tahun 2013 turun dana SPP sebesar Rp 15.000.000 yang dibagi rata kepada 15 orang anggota Di Urumb, Distrik Semangga, kelompok perempuan kelompok untuk dijadikan modal bergulir. merasa kegiatan PNPM/RESPEK sudah sangat sesuai dengan kegiatan yang mereka inginkan. Tidak seperti di Kampung Urumb, perempuan Di sini penentu keputusan adalah kelompok di Bupul tidak berani berbicara di depan forum perempuan yang aktif di Posyandu, baik sebagai karena takut menjadi sasaran kekerasan oleh laki- bidan dan perawat, kelompok usaha perempuan, laki, baik di rumah maupun di luar rumah, seperti atau warga yang pernah menjadi kader gereja. yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Mereka mampu menciptakan perimbangan Pada tahun 2008 perempuan di Kampung Urumb kekuasaan bagi kepala kampung dan pengurus terlibat dalam PNPM/RESPEK sebagai pekerja PNPM sehingga dapat lebih memerhatikan harian dalam proses pembangunan sarana fisik kebutuhan kelompok yang lebih luas. PNPM sebagai pengganti suaminya. Mereka mendapatkan membuka jalan bagi kader-kader kelompok muda upah Rp 25.000 - 50.000/hari tergantung jam dan kelompok perempuan untuk masuk dalam kerja dalam membangun parit dan MCK. Selain pengambilan keputusan di tingkat kampung. itu, ibu-ibu di Kweel mendapatkan modal usaha Kehadiran kelompok perempuan ini mendorong untuk memelihara ayam yang disalurkan melalui 16 See also “What Media Says about PNPM Mandiri” - June 2012, PNPM Mandiri Monthly Media Monitoring Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK - 45 kelompok kegiatan perempuan. Kegiatan lainnya dan tidak menggenangi jalan. Namun ada juga adalah pelatihan menjahit seragam sekolah. Namun investasi dalam bentuk sarana fisik yang tidak tahun 2010-2012 di Kweel dan Urumb tidak ada dimanfaatkan warga secara optimal, misalnya MCK lagi program yang dikhususkan untuk perempuan. dan sumur gali di Kampung Bupul dan Kampung Mereka tidak mengetahui alasannya, walau ibu-ibu Matara. Pembangunan MCK dan sumur gali yang aktif di PKK sudah hadir dalam musyawarah dilakukan di dua lokasi, yaitu di rumah pengurus dan sudah mengusulkan pemberian dana untuk Pos kegiatan, seperti TPKK, dan aparat kampung, Pelayanan Terpadu (Posyandu) kesehatan. seperti ketua RT. Lokasi lainnya adalah di sekitar pemukiman yang tidak terlalu dekat dengan rumah Gambaran di atas dapat dirangkum dalam tabel warga. Penentuan lokasi MCK dan sumur gali 2.6. berpengaruh pada dampak yang dirasakan warga. MCK yang berdempet dengan rumah warga tidak Kepala kampung, pengurus TPKK, dan aparat dimanfaatkan oleh masyarakat karena dianggap kampung, yang merupakan kelompok elit, hak pemilik kintal (lahan rumah dan halaman), menghadiri musyawarah sosialisasi program, sedangkan MCK yang tidak berdempetan dengan ikut mengusulkan dan memutuskan. Akan tetapi, rumah warga dimanfaatkan lebih luas. pendamping distrik juga banyak berperan dalam mengusulkan dan memutuskan kegiatan. Dampak lain yang teridentifikasi di Kabupaten Seperti di Kweel, pendamping distrik meminta Merauke adalah munculnya kecemburuan sosial di TPKK untuk mengambil alih pengelolaan agar masyarakat, misalnya di Matara dan Urumb. Warga laporan pertanggungjawaban menjadi lebih tidak puas dengan distribusi manfaat program mudah. Sedangkan partisipasi di kalangan warga yang tidak merata karena adanya dominasi salah kebanyakan hanya terbatas pada kehadiran satu kelompok. Di Kampung Matara, kecemburuan dalam musyawarah tanpa ikut mengusulkan dan sosial dipicu oleh dominasi elit yang memanfaatkan memutuskan. Situasi ini serupa di seluruh kampung. program, yakni ketua TPKK dan ketua RT. Usulan Partisipasi perempuan di Bupul dan Kweel juga mengenai MCK dan sumur berasal dari ketua sama seperti partisipasi warga kebanyakan di RT yang mewakili warganya. Ketua RT sendiri kampungnya, yakni hanya menghadiri musyawarah. mengandalkan catatan warga yang menyampaikan Hanya kelompok perempuan yang aktif di Matara keluhan karena belum mendapatkan MCK. Keluhan dan Urumb yang sudah dapat mengusulkan, meski tersebut lalu disampaikan kepada pengurus TPKK belum ikut memutuskan. dalam musyawarah. Ketua RT mengatakan kepada pengurus TPKK untuk memprioritaskan mereka 2.3.3 Dampak PNPM/RESPEK terhadap terlebih dahulu karena sebagai aparat kampung Kehidupan Warga di Merauke yang melayani masyarakat, ia sudah selayaknya Sebagian infrastruktur yang dibangun dengan mendapat bantuan. Ketua RT beralasan jika dana PNPM/RESPEK dimanfaatkan oleh warga. ada tamu dari luar kampung, sudah seharusnya Sebagai contoh, Penampungan Air Hujan (PAH) ia bertamu ke rumah RT terlebih dahulu dan yang umum digunakan warga untuk kebutuhan akan timbul rasa malu jika MCK di dalamnya air minum, mandi, dan memasak. Sarana lain buruk. Pengurus TPKK akhirnya merencanakan yang termanfaatkan adalah gorong-gorong pembangunan MCK dengan memprioritaskannya yang dibangun di semua kampung. Sarana ini di rumah ketua RT dan pengurus TPKK terlebih bermanfaat bagi warga terutama saat musim dahulu, baru menyebar ke rumah warga. hujan karena air dapat mengalir dengan lancar Tabel 2.6 Partisipasi Warga Merauke dalam PNPM/RESPEK Bupul Kweel Matara Urumb Partisipasi E K PA PK E K PA PK E K PA PK E K PA PK Hadir √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Mengusulkan √ √ √ √ √ √ Memutuskan √ √ √ *Remarks: E= Elite K= Community in General, PA= Active Women, PK= Women in General Source: Processed from field data, 2013 46 - Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK Hal di atas juga terjadi di Bupul. Sumur gali Berbeda dengan Kampung Kweel yang memiliki hanya digunakan oleh penerima manfaat dan 34 titik MCK. Tokoh adat di Kweel melihat bahwa tidak terpakai oleh banyak warga, karena warga dibangunnya MCK sehat di rumah warga membuat merasa canggung menggunakan fasilitas tersebut. warga dapat menggunakannya untuk mandi. Jika MCK dan sumur dibangun di antara dua rumah, dulu warga buang air besar di sungai terdekat dan sehingga warga lain yang rumahnya berjauhan hutan sehingga mencemari lingkungan, saat ini merasa canggung untuk menggunakannya. warga mulai menggunakan MCK sebagai tempat Posisi sumur dan MCK yang berada dekat rumah buang air besar. ada yang dibangun di dapur salah satu pemilik rumah. Untuk menggunakan MCK tersebut harus Salah satu dampak langsung yang diterima melewati dapur sehingga warga merasa malu untuk dari program PNPM/RESPEK sebagaimana mengambil air di rumah orang. dikemukakan oleh aktivis gereja di Bupul adalah upah, dan ini membawa perubahan modal sosial Hal sebaliknya terjadi di salah satu dusun yang dikampung. Warga mendapatkan manfaat dari terpencil dan jauh dari pusat kampung di Bupul. Di pembangunan sarana umum seperti MCK dan dusun ini dibangun MCK yang terpisah dari rumah PAH karena mendapatkan upah sebagai pekerja warga namun tetap dekat dengan pemukiman. bangunan. Hal ini berdampak kepada program Sampai saat ini kondisi MCK cukup baik dan masih lain yang masuk ke kampung. Warga menganggap digunakan oleh warga sekitar. Salah satu warga bahwa seluruh kerja yang dilakukan untuk yang tinggal di dusun tersebut mengaku bahwa membangun kampung harus mendapatkan upah. dirinya dan warga lain mendapatkan manfaat, yaitu mudah untuk buang air besar tanpa harus menggali Untuk dampak di kalangan perempuan, tanah untuk menimbun kotoran. Ini menjadikan pembangunan PAH dirasakan membantu bagi ibu- lingkungan sekitar lebih sehat. Karena letaknya ibu karena perempuanlah yang bertanggungjawab yang bisa diakses banyak warga, warga memiliki atas penyediaan air bersih di rumah. Mereka tidak kesadaran untuk merawat secara individual. Selain lagi harus mencari air bersih ke sumber mata air itu, pembangunan penampungan air hujan dari yang jauh dari pemukiman. PNPM/RESPEK yang diletakkan di dekat MCK mempermudah warga mendapatkan air untuk Selain itu, ibu-ibu di Urumb dan Kweel juga mandi dan buang air besar. mendapatkan manfaat dari program PNPM/ RESPEK terkait dengan bantuan modal. Di Di Kampung Urumb, manfaat sumur dan MCK Kampung Urumb, kelompok perempuan tidak dirasakan banyak warga. Bantuan MCK dan sebelumnya mendapatkan pendampingan dari sumur dari RESPEK dibangun di salah satu rumah Oxfam untuk memperkuat posisi perempuan di kosong, sementara banyak warga lain yang lebih kampung. Oxfam masuk ke kampung Urumb membutuhkan namun tidak mendapatkannya. pada tahun 2012 dan membentuk tiga kelompok Adapula warga yang menerima bantuan MCK perempuan serta memberikan pendampingan namun tidak dapat diakses warga lain karena berupa pelatihan tentang gender, pengelolaan rumahnya dibatasi pagar, sehingga warga lain tetap keuangan, dan simpan pinjam. Kegiatan kelompok harus ke MCK gereja yang berada di seberang perempuan ini diantaranya pembuatan ikan asin jalan. Praktik penguasaan investasi program oleh dan piring anyaman yang dijual di kios dekat gereja ketua TPKK di Urumb juga berdampak pada di kampung. Dari kegiatan ini, satu kelompok kecemburuan warga. Masyarakat di Kampung perempuan yang aktif mampu mengakses dana Urumb menduga ketua TPKK lebih memerhatikan 15 persen dari alokasi PNPM/RESPEK tahun 2013, dan memberikan bangunan MCK kepada keluarga karena salah satu syaratnya adalah membentuk terdekatnya. Sebaliknya, masyarakat yang lebih kelompok untuk mengelola dana. Kelompok membutuhkan MCK tidak mendapatkan prioritas perempuan yang sudah dibentuk sebelumnya manfaat program. Proses penentuan kelompok memudahkan mereka mengakses dana PNPM/ pemanfaat program tidak banyak melibatkan RESPEK untuk melanjutkan kegiatan kelompok masyarakat; hanya TPKK dan orang tertentu saja selama ini. yang terlibat dalam proses penentuan penerima manfaat. Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK - 47 Program PNPM/RESPEK belum memperlihatkan Dalam beberapa kasus pendamping distrik lah adanya perubahan relasi gender di empat lokasi yang menentukan usulan kegiatan di kampung. penelitian. Hal ini terlihat dari masih banyaknya Usulan yang muncul dari warga pada saat usulan dari laki-laki yang diterima dibandingkan musyawarah seringkali merupakan kegiatan untuk usulan khusus kegiatan perempuan. Di Urumb, kepentingan ekonomi pribadi yang tidak sesuai meskipun kelompok perempuan mendapatkan dengan ketentuan program. Usulan ini kemudian bantuan modal, namun karena masih dalam diganti dengan usulan pengurus TPKK dan tahap pelaksanaan belum terlihat dampaknya. pendamping, dan yang dilaksanakan adalah MCK Ibu-ibu pada umumnya harus mengurus urusan dan sumur gali setiap tahunnya mengingat sulitnya rumah tangga terlebih dahulu dan melayani suami mendapatkan air bersih di Merauke. sebelum dapat ikut dalam kegiatan di kampung. Contoh lain ada di Bupul. Perempuan di Bupul Musyawarah sebagai bentuk sosialisasi diundang untuk mengikuti musyawarah dan program jarang dilakukan dan beberapa datang sebagai peserta. Akan tetapi, mereka yang kegiatan pelaksanannya dipegang oleh ketua ikut dalam musyawarah memiliki masalah untuk TPKK. Misalnya di Kweel di mana ketua TPKK mengungkapkan pendapat mereka. Salah satunya membeli sendiri mesin jahit dan perlengkapan terekam dalam kelompok diskusi (Focus Group untuk kegiatan perempuan. Ternyata hal ini Discussion/FGD) khusus perempuan di Bupul. adalah permintaan pendamping distrik untuk Ibu-ibu tidak berani bicara di musyawarah PNPM/ mempermudah pertanggungjawaban keuangan RESPEK karena jika ada yang bicara akan dicemooh dan pelaporan ke atas. Jika memberikan seluruh oleh bapak-bapak dengan kata-kata kotor. Ibu-ibu pelaksanaan kepada kelompok perempuan, yang tampil bicara selalu dianggap ingin menonjol pendamping distrik khawatir bahwa jika bukti- di antara yang lain. Perempuan menyatakan mereka bukti tidak dilampirkan akan mempersulit dirinya tidak berani bicara di forum karena kebiasaan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban. bapak-bapak yang main pukul, baik di rumah Pelaporan sehat yang diharuskan program maupun di dalam forum pertemuan. membuat pendamping dan TPKK mengambil alih sebagian besar kegiatan pelaksanaan program 2.3.4 Faktor-Faktor yang Memengaruhi seperti pembelian alat-alat. Namun hal ini Pengalaman dan Partisipasi Warga di Merauke berdampak pada penurunan partisipasi warga, Sesuai penjelasan di atas, terlihat bahwa karena seluruh perencanaan dan pelaksanaan pengurus TPKK jarang menyelenggarakan dilakukan oleh pengurus TPKK. musyawarah warga dan tidak mengundang seluruh kelompokmasyarakat. Akibatnya, pengetahuan Untuk partisipasi perempuan, terlihat di sub bab mengenai PNPM/RESPEK terkonsentrasi pada sebelumnya bahwa kekerasan dan dominasi kelompok elit kampung, seperti kepala kampung laki-laki masih terjadi. Hal seperti ini paling dan TPKK. Sebaliknya, pengetahuan masyarakat terlihat dalam kasus perempuan di Bupul yang kebanyakan, perempuan dan kelompok marjinal enggan menyampaikan usulan karena suasana masih sangat terbatas pada nama dan jenis sarana kekerasan masih terasa jika mereka berani fisik terbangun. Musyawarah kegiatan PNPM di bicara. Hal itulah yang menjadi salah satu faktor keempat kampung hanya dilakukan pada awal mengapa perempuan enggan untuk aktif di program masuk ke kampung, yakni tahun 2008. kegiatan kampung seperti musyarawah dan ikut Sejak tahun 2009, tidak pernah lagi ada pertemuan mengusulkan kegiatan. yang melibatkan masyarakat untuk membahas program, dan hanya dihadiri oleh pengurus dan aparat kampung. 48 - Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK 2.3.5 Harapan Warga terhadap PNPM/RESPEK di mencontohkan ketua TPKK di Matara yang Merauke pernah bertugas berbelanja bahan bangunan ke Warga menyambut baik PNPM/RESPEK karena Merauke dan kemudian pulang dalam keadaan memberikan sarana dan prasarana kampung. mabuk. Ini membuat warga curiga bahwa Meski begitu, warga menganggap bahwa jenis dana PNPM/RESPEK dipakai untuk kebutuhan prasarana yang dibangun tidak sesuai dengan pribadi. Mereka tidak pernah lagi mendapatkan kebutuhan mereka. Di Matara, misalnya, sebagian sosialisasi mengenai penggunaan dana setelah warga menilai bahwa pembangunan sarana MCK itu. sejak tahun 2009 sampai tahun 2012 belum sesuai dengan kebutuhan warga. Saat itu warga Warga yang tinggal jauh dari pusat kampung mengusulkan pembangunan talud, membeli juga mengatakan selama ini musyawarah hanya alat transportasi untuk mengangkut hasil kebun, diikuti oleh orang-orang yang memang sudah dan membangun PAUD. Pembangunan talud aktif di kegiatan kampung. Musyawarah jarang dibutuhkan warga karena berkaitan dengan melibatkan warga yang tinggal jauh dari pusat kegiatan matapencaharian warga pada umumnya kampung atau yang tidak dekat dengan kerabat sebagai petani. Kondisi talud di Matara sudah TPKK. Dalam musyawarah pemilihan ketua rusak karena diterjang ombak yang mengakibatkan TPKK, misalnya, biasanya sudah didorong oleh air laut masuk ke lahan pertanian. Lahan yang kepala kampung agar yang terpilih adalah terendam air laut kurang baik untuk kegiatan orang-orang yang sudah aktif di sekitar kepala pertanian karena menurunkan kesuburan sawah kampung, seperti Ketua Bamuskam atau orang dan petani merasakan hasil padi sangat berkurang. yang semarga dengan kepala kampung. Karena itu, mereka menginginkan agar usulan harus Ketua RT di Bupul berharap pendamping distrik datang dari masyarakat melalui musyawarah di bisa tinggal di kampung agar lebih mengenal Balai Kampung yang dihadiri oleh semua warga, masyarakat. Pendamping distrik yang tinggal di termasuk mereka yang tidak dekat dengan kampung diharapkan dapat lebih aktif bekerja kepala kampung, TPKK, dan kerabatnya. untuk mengawasi kinerja pengurus TPKK di kampung. Sedangkan para aktivis gereja Ibu-ibu berharap program lebih banyak berpandangan bahwa upah dalam kerja di program membiayai kegiatan peningkatan ekonomi, PNPM/RESPEK tidak mendorong pemberdayaan. seperti permodalan untuk membuka warung, Pendamping gereja di Bupul, misalnya, menilai bercocok tanam, yang kemudian hasilnya bisa ada kekeliruan dalam memaknai PNPM/RESPEK dijual. Alasannya, program-program seperti ini karena untuk setiap kegiatan PNPM/RESPEK selalu bisa berkembang dan mempermudah warga ada upah, sehingga terbentuk sikap “ada uang, untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari maka ada partisipasi”. Akibatnya, pemberdayaan sehingga tidak perlu pergi ke luar kampung masyarakat tidak tercapai. untuk berbelanja. Di Urumb, ibu-ibu merasa program sebaiknya membiayai kegiatan Warga yang tinggal jauh dari pusat kampung peningkatan ekonomi daripada pembuatan menginginkan adanya perombakan pengurus pagar dan MCK yang hanya membuang uang TPKK agar pengurus selanjutnya dipilih masyarakat saja, karena sebelum PNPM/RESPEK masuk, sesuai kemampuannya pada bidang masing- setiap rumah sudah pernah diwajibkan memiliki masing. Mereka merasa bahwa pengurus sekarang pagar dan MCK. banyak melakukan penyelewengan dana. Mereka Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK - 49 SUARA DAN PENGALAMAN WARGA PAPUA BARAT TERHADAP PNPM/RESPEK 3 50 - Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK BAB 3 SUARA DAN PENGALAMAN WARGA PAPUA BARAT TERHADAP PNPM/RESPEK PNPM/RESPEK di Provinsi Papua Barat memiliki Namun dalam praktiknya, pelaksanaan RESPEK pengalaman/perkembangan yang berbeda dengan di kampung belum berjalan sesuai rancangan Provinsi Papua. Penyelenggaraan PNPM/RESPEK program. Prinsip-prinsip CDD dalam pelaksanaan di Papua Barat hanya berlangsung satu tahun RESPEK di Papua Barat tidak terlaksana dengan anggaran. Pada tahun 2008, seperti halnya dengan baik. Di tingkat kampung, pelaksanaan RESPEK Papua, pelaksanaan RESPEK di Papua Barat lebih banyak dikendalikan kepala kampung tanpa digabungkan dengan PNPM. Namun pada tahun melibatkan masyarakat. 2009, Gubernur Abraham Octavianus Atururi (2003 – 2005 & 2006 – 2016) membuat kebijakan baru Kebijakan pemisahan PNPM dengan RESPEK oleh yang memisahkan PNPM dengan RESPEK. Sejak pemerintah provinsi mengakibatkan pengurangan tahun 2010 kedua program resmi berpisah dan anggaran untuk PNPM oleh DPRD. Bantuan berjalan sendiri-sendiri. Pelaksanaan PNPM Mandiri penyelenggaraan musyawarah distrik sebesar secara langsung bekerjasama dengan pemerintah Rp 2 juta oleh Satuan Kerja yang baru tidak lagi kabupaten, sedangkan untuk RESPEK, Pemerintah diberikan pemerintah daerah, sehingga saat ini Provinsi Papua Barat menjadi pelaksana langsung. yang ada hanya dana operasional transportasi ke distrik. Dari segi desain, RESPEK di Papua Barat menggunakan pendekatan berbasis masyarakat Di sisi lain, pemerintah provinsi terus memberikan dimana partisipasi warga kampung menjadi salah dana-dana pembangunan untuk kampung dari satu pilar utama dalam pelaksanaan program; APBD. Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang warga merencanakan, memutuskan, melaksanakan, diberikan pemerintah provinsi untuk Program dan memantau proses pelaksanaan program di RESPEK berjumlah Rp 100.000.000/tahun kampung. Pengorganisasian pelaksanaan program untuk kampung yang sudah disahkan secara RESPEK ditandai dengan pembentukan kelompok administratif oleh pemerintah kabupaten. kerja (POKJA) di tingkat distrik dan kampung Selain Dana Otsus, terdapat juga program untuk membantu kelancaran pelaksanaan program pemberdayaan dengan jumlah Rp 75.000.000/ RESPEK. Di tingkat distrik, anggota POKJA berasal tahun untuk kampung definitif dan Rp 50.000.000/ dari pegawai distrik dengan Kepala Distrik sebagai tahun untuk kampung pemekaran. Pemerintah penanggung jawab sekaligus pengguna anggaran. provinsi juga memiliki Program Pengembangan Di tingkat kampung, POKJA diketuai tokoh Kampung Terpadu dengan nama “Pelopor masyarakat dan seluruh ketua RT/RW ditambah Kampung” yang mekanismenya mengadopsi minimal seorang ahli bangunan dan beberapa pendekatan PNPM. wargasebagai anggota/pekerja. Kepala Kampung menjadi penanggungjawab program RESPEK Bab ini menguraikan suara dan pengalaman warga di tingkat kampung. Kelompok kerja ini bersifat terkait PNPM Mandiri dan RESPEK di Kaimana sementara (ad hoc) dan dapat diperbaharui sesuai dan Teluk Bintuni. dengan kesepakatan di kampung. St udi Penilaian Pener ima M an f aa t P N P M / R E SP EK - 51 3.1 Kabupaten Kaimana Gambar 3.1 Peta Wilayah Kabupaten Kaimana Kabupaten Kaimana dibentuk pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 dan resmi menjadi kabupaten otonom tahun 2013. Luas wilayah Kabupaten Kaimana adalah 18.500 km2 dan secara administratif terbagi menjadi tujuh distrik dengan jumlah kampung sebanyak 84 kampung dan dua kelurahan.17 Berdasarkan sensus tahun 2010, penduduk Kaimana adalah 46.243 jiwa.18 Suku asli yang menempati wilayah Kabupaten Kaimana adalah Suku Irarutu, Mairasi, Kambarau dan Koiwai. Mayoritas suku-suku di Kabupaten Kaimana tersebar di daerah pesisir atau kepulauan. Suku Irarutu berasal dari Distrik Teluk Arguni dan tersebar di daerah selatan Kelurahan Kaimana Kota. Suku Mairasi berasal dari pedalaman bagian Timur Kaimana dan tersebar di pesisir pantai Utara Timur Distrik Kaimana. Suku Kambrau berasal dari Distrik ladang dan hasil laut di Lumira, Tanusan, dan Egerwara Teluk Kambrau, Distrik Kaimana, dan daerah Teluk belum dijual langsung ke pasar namun dikumpulkan Arguni dan tersebar di pesisir pantai selatan dan oleh penampung kecil di kampung. Selanjutnya utara Distrik Kaimana Kota. Suku Koiwai berasal hasil ladang dan laut ini akan didistribusikan kepada dari daerah barat Distrik Buruway dan daerah utara penampung besar dari luar kampung dengan cara Distrik Kaimana; suku ini sebagian besar mendiami dijemput di dermaga kampung. Selain sebagai daerah-daerah kepulauan. nelayan dan bertani, sebagian penduduk sudah ada yang berprofesi sebagai pedagang, pegawai dan Gambar 3.2 menunjukkan sebaran lokasi penelitian pegawai negeri sipil (PNS). Komposisi penduduk yang di Kaimana. Penelitian dilakukan di empat kampung, berprofesi sebagai PNS dan pedagang terbesar berada yaitu Coa dan Lumira (Distrik Kaimana) dan Tanusan di kampung Coa; PNS di kampung Coa sekitar 26 serta Egerwara (Distrik Arguni Bawah). Kaimana persen dan pedagang sekitar 8 persen dari total jumlah pada umumnya merupakan kabupaten pesisir tenaga kerja yang ada di Kampung Coa.19 Hanya di dengan beberapa daerah yang ditandai perbukitan. Egerwara saja tidak ada warga yang berprofesi sebagai Daerah pesisir yang relatif mudah dijangkau PNS. Secara khusus sebagian besar warga Egerwara diwakili oleh Kampung Coa dan Kampung Lumira. bertani dengan komoditas utama tanaman pala. Kampung Coa dapat ditempuh dari Kota Kaimana dengan menggunakan motor atau angkutan kota Sebagian besar kampung penelitian sudah memiliki dengan waktu tempuh 15-30 menit. Sedangkan fasilitas kesehatan, misalnya dalam bentuk bangunan Kampung Lumira dapat ditempuh dari pelabuhan Pustu. Akan tetapi di Lumira, Pustu tidak berfungsi Kota Kaimana menggunakan kapal atau boat karena tidak ada tenaga kesehatan selain nenek selama 1-2 jam perjalanan. Kapal ferry reguler juru lahir yang biasa membantu proses bersalin. tidak beroperasi setiap hari sehingga untuk menuju Jika warga membutuhkan obat, mereka akan Kampung Lumira terkadang harus menyewa boat. mendapatkannya melalui mantri dari kampung Dua kampung lainnya yang berada di Distrik Arguni tetangga. Pelayanan kesehatan yang relatif baik Bawah mewakili kampung terpencil. Kampung ditemukan di Coa yang aksesibilitasnya lebih mudah Tanusan dapat ditempuh selama empat jam dari dibanding ketiga kampung lainnya. Pustu di Coa Kota Kaimana dengan perjalanan laut. Sedangkan sudah beroperasi selama tiga tahun. Warga di Coa Egerwara, yang lebih terpencil dan berbukit, dapat juga bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan ke ditempuh dari ibukota Distrik dengan berjalan kaki rumah sakit daerah di sekitar Coa. Kampung Tanusan sekitar satu jam karena tidak ada angkutan umum sudah memiliki Puskesmas dengan dokter umum tapi yang menuju Kampung Egerwara. belum bisa melayani tindakan operasi. Sementara di Kampung Egerwara, tidak adapusat pelayanan Mata pencaharian utama penduduk di Kaimana kesehatan dan tenaga kesehatan. Warga Egerwara adalah nelayan, bertani sagu di daerah rawa dan harus datang ke kampung tetangga (Warmenu) untuk pala di daerah yang lebih kering (ladang). Hasil mengakses pelayanan kesehatan, termasuk bidan. 17 Di sebelah utara, Kaimana berbatasan dengan Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama. Di bagian selatan, Kaimana berbatasan dengan Laut Arafura. Batas bagian barat adalah Kabupaten Fakfak, sedangkan batas bagian timur adalah Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika. (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002). 18 Sebanyak 24.670 adalah laki-laki dan 21.573 perempuan. 19 Berdasarkan data dari sekretaris kampung Coa, pada tahun 2013. 52 - Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK Kecuali di Lumira, setiap kampung sudah memiliki Ketegangan tersebut tidak terjadi di Lumira yang sarana pendidikan dari Pendidikan Anak Usia Dini hubungan sosialnya ditandai dominasi salah satu (PAUD), SD sampai SMP yang dibangun dalam marga, yakni Marga Orou. Marga ini merupakan marga beberapa tahun terakhir. Sedangkan di Lumira petuanan dan menjadi penduduk mayoritas.20 Marga hanya ada bangunan SD dan gurunya pun sering Orou menguasai sebagian besar jabatan pemerintahan dinas ke kota. Sekolah di Tanusan seluruhnya gratis dan program yang masuk ke kampung. Bahkan namun anak-anak yang berada jauh dari bangunan pelaksanaan PNPM Mandiri di Kampung Lumira diatur sekolah masih sulit untuk datang ke SMP. Keempat dan dikendalikan oleh kepala kampung yang juga kampung yang menjadi lokasi penelitian memiliki adalah pengusaha dan Ketua Asosiasi Kontraktor karakter yang berbeda dari sisi hubungan sosial. Kabupaten Kaimana. Hal lainnya yang menguatkan Kampung Coa, Egerwara dan Tanusan ditandai dominasi kepala kampung adalah posisi adik kepala ketegangan antar kelompok masyarakat karena kampung yang menjadi anggota DPRD Kabupaten perebutan sumberdaya dan kekuasaan di kampung. Kaimana yang sudah beberapa kali mendatangkan Di Coa, ketegangan terasa antara kelompok program ke kampung, seperti pembangunan pendatang (yang berasal dari berbagai etnis seperti Puskesmas, sekolah, dan instalasi listrik. Sebagian Jawa, Makassar, Buton) dan pendatang dari distrik warga menjadi tenaga kerja untuk proyek-proyek Arguni dengan kelompok marga asli. Kelompok pembangunan yang ditangani kepala kampung. pendatang di kampung Coa umumnya tinggal mengelompok di satu lokasi, yakni RT 1, sedangkan Kampung-kampung di Kabupaten Kaimana warga asli tinggal di RT 2. Marga yang kuat di Coa mendapatkan dana atau investasi pembangunan dalam adalah Marga Sirfefa yang menjadi pemilik hak jumlah besar. Setiap kampung di Kabupaten Kaimana ulayat atas tanah di Kampung Coa. Marga lainnya, bisa mendapatkan dana antara Rp 600.000.000 – seperti Busirah, mendapatkan hak untuk tinggal Rp 800.000.000 per tahun yang berasal dari dan memiliki mata pencaharian di Coa. Ketegangan program pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat. ini bermula dari tidak meratanya distribusi manfaat Misalnya, pemerintah daerah membuat program program (termasuk PNPM Mandiri). Oleh marha Program Pemberdayaan Kampung/Kelurahan pendatang di RT 1 marga dominan yang tinggal di (P2K) dan Alokasi Dana Kampung (ADK). Menurut RT 2 dinilai sering mendapatkan manfaat program, Kepala Bidang Badan Pemberdayaan Masyarakat di seperti untuk pembangunan jalan dan MCK. Puncak Kaimana, P2K merupakan inisiatif Bupati Kaimana dari ketegangan ini adalah dikalahkannya kepala yang mengadopsi model PNPM, yakni: diusulkan kampung lama dari marga Sirfefa dalam pemilihan masyarakat, dikerjakan masyarakat dan dipelihara kepala kampung pada tahun 2013 oleh pendatang masyarakat sendiri dengan tujuan pembelajaran dan dari Arguni Bawah. pemberdayaan bagimasyarakat. Besaran dananya Rp 160.000.000/kampung dengan rincian Rp 10.000.000 Di Tanusan terdapat dua marga dominan, untuk operasional kampung, Rp 100.000.000 untuk yakniTefruam dan Ruwe. Tefruam adalah pemilik infrastruktur, Rp 25.000.000 untuk dana sosial dan Rp hak ulayat atas lahan, sedangkan Ruwe adalah 25.000.000 untuk pemberdayaan perempuan. Untuk marga mayoritas di Kampung Tanusan. Keduanya proses pelaksanaan kegiatan di kampung, pemerintah berkompetisi untuk menguasai program pemerintah kabupaten menyerahkan proses pendampingannya yang dikelola pemerintah kampung (seperti kepada PNPM. P2K ini berjalan pada tahun 2012. RESPEK dan ADD) yang dipegang oleh Marga Alokasi P2K memprioritaskan pembangunan fisik, Ruwe. Sedangkan program yang berkaitan dengan perkebunan, program nelayan, sekaligus peningkatan penggunaan tanah, seperti infrastruktur, dipegang pendidikan berupa fasilitas sekolah. oleh Marga Tefruam sebagai pemilik hak ulayat tanah. Selain P2K, Pemerintah Kaimana juga meluncurkan DAK (Dana Alokasi Kampung). DAK adalah dana Di Kampung Egerwara, ketegangan tersebut khusus untuk pembangunan fisik di kampung yang terjadi pada dua keluarga besar dalam satu marga dikelola pemerintah daerah melalui kepala distrik dan dominan, yakni Marga Furima. Salah satu keluarga kepala kampung denganjumlah dana Rp 60.000.000 memegang kendali di pemerintah kampung, yakni - Rp 150.000.000/kampung. Secara keseluruhan DAK kepala kampung dan ketua TPKK. Marga Furima untuk Kabupaten Kaimana tahun 2012 adalah Rp merupakan marga terbesar, pendiri kampung, dan 12,9 milyar. Dana ini diperuntukkan untuk operasional petuanan atas tanah ulayat yang menjadi Kampung kampung, infrastruktur fisik, perbaikan rumah warga Egerwara. Akan tetapi, meskipun berada dalam dan pagar kampung. Dari pemerintah pusat, terdapat satu marga, kepala kampung dan ketua TPKK tidak dana PNPM Pertanian yang diberikan kepada tiga memiliki hubungan yang baik sehingga mereka distrik di Papua Barat, yakniKaimana, Arguni dan berdua bekerja sendiri-sendiri tanpa koordinasi Buruway. Setiap distrik mendapatkan dana Rp 1 milyar atausaling mendukung. yang dibagi Rp 500.000.000/kampung. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sektor pertanian, 20 Jumlah Marga Orou sekitar 60 persen dari seluruh populasi di Kampung Lumira. perkebunan dan perikanan. Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK - 53 Banyaknya dana dari berbagai program yang masuk Sedangkan di Kampung Lumira, pengetahuan telah menimbulkan ketegangan antara kelompok. mendetail tentang program hanya dimiliki oleh kepala Ketegangan ini, sebagaimana dibahas sebelumnya, kampung; kepala kampung mampu menjelaskan muncul di Kampung Coa, Tanusan, dan Egerwara tentang jenis investasi dan proses perencanaan dan yang dipicu tidak meratanya distribusi manfaat dan pengelolaan dana PNPM Mandiri. Kepala Kampung penggunaan dana yang tidak transparan. Meskipun Lumira mengaku bahwa dirinya yang mengatur ketegangan seperti ini tidak terlihat di Lumira, penulisan laporan keuangan PNPM di kampungnya. hal ini lebih disebabkan oleh dominannya peran Sedangkan sekretaris kampung Lumira mengatakan kepala kampung dalam kehidupan social-ekonomi dirinya tidak bisa membedakan dana P2K, RESPEK, warganya. dan ADK, dan menambahkan bahwa seluruh informasi tersebut diketahui kepala kampung. 3.1.1 Pengetahuan dan Pengalaman Warga dalam PNPM Mandiri dan RESPEK di Kaimana Dibandingkan dengan pengetahuan tentang PNPM, Warga di empat kampung pada umumnya pengetahuan warga mengenai program RESPEK lebih mengetahui nama program PNPM dan dapat terbatas. Warga mengenal RESPEK hanya sebatas membedakan dengan kegiatan lain di kampung, nama program. Warga di ketiga kampung menjelaskan seperti RESPEK dan ADD. Warga juga mengetahui RESPEK sebagai ‘Dana Otsus’, yakni program provinsi. jenis investasi PNPM serta sumber pendanaan Hanya warga di Kampung Tanusan – termasuk kegiatan, serta mengenal pengelola kegiatan perempuan – yang tahu lebih banyak tentang RESPEK. PNPM, seperti ketua, sekretaris, bendahara TPKK di Di Tanusan, warga kebanyakan mengetahui bahwa kampungnya, serta pendamping kampung. pemerintah kampung mendapatkan dana RESPEK yang bersumber dari dana Otsus Provinsi sebesar Dalam hal pengelolaan dana PNPM, di Egerwara, Rp 100.000.000. Menurut warga, RESPEK dikelola Coa, dan Lumira warga tidak mengetahui langsung oleh kepala kampung dan digunakan untuk pengelolaan dana PNPM. Seorang perempuan pembangunan rehab rumah warga dan pembangunan penerima manfaat MCK di Coa mengatakan gedung serba guna (GSG). Warga juga mengetahui dirinya hanya pernah mendengar jumlah dana dari bahwa pembangunan GSG sudah berlangsung tiga PNPM pada saat musyawarah, namun tidak tahu tahun anggaran dan belum selesai. bagaimana penggunaannya. Pengetahuan rinci mengenai RESPEK hanya dimiliki Kampung Tanusan adalah satu-satunya kampung oleh kepala kampung dan sekretaris kampung. dimana warga dapat menjelaskan tentang Misalnya sekretaris di Kampung Coa bisa menjelaskan pengelolaan dana PNPM. Warga tahu bahwa bahwa di tahun 2008, program PNPM/RESPEK dana PNPM dikelola langsung oleh TPKK untuk mendanai pembangunan jalan setapak di RT 2 pembangunan sarana seperti talud, PAH, sumur sebesar Rp 75.000.000 dan Rp 50.000.000 untuk dan jalan. Warga juga menjelaskan bahwa pada membangun jalan setapak di depan pesantren di Coa. tahun 2012, pengelola tidak dapat menyelesaikan Ia juga mengetahui seluruh dana turun dengan dua pembangunan jalan beton sesuai rencana; yakni kali pencairan. Warga yang tinggal jauh dari pusat terjadi kekurangan sepanjang 121 meter. Menurut kampung dan kelompok pendatang tidak mengetahui warga, hal ini terjadi karena salah penghitungan baik program PNPM maupun RESPEK. Di Coa, volume akibat sebagian badan jalan miring dan misalnya, terdapat pasangan suami istri yang memiliki banyak lubang, sehingga ketebalan beton jalan penghasilan dari berkebun yang tidak mengetahui berbeda. Yang memiliki pengetahuan paling banyak program PNPM. Mereka menyebut pembangunan mengenai PNPM adalah kepala kampung dan yang ada di kampung sebagai proyek pembangunan pengelola kegiatan seperti TPKK. Di Egerwara, oleh pemerintah. Mereka juga tidak mengetahui Tanusan dan Coa, pengetahuan mendetail seperti di adanya musyawarah bersama yang dilakukan warga atas berada di TPKK dan kelompok pendukungnya. untuk mengelola anggaran pembangunan Kampung Kelompok pendukung TPKK merupakan keluarga Coa, dan mereka tidak pernah mengikutinya. Kegiatan dekat TPKK dan selalu mendapatkan informasi yang mereka ketahui di kampung hanyalah kegiatan mengenai program yang masuk. Selain itu mereka keagamaan. dapat bertanya langsung kepada TPKK mengenai program yang ada. TPKK mengetahui nama Secara khusus, kelompok perempuan yang aktif program dan dapat membedakannya dengan mengetahui adanya dana untuk kelompok perempuan, program lain, mengetahui besaran dan sumber nama program, investasi program di kampung dan pendanaan, investasi program di kampung, tahapan pengelola kegiatan. Ibu-ibu yang aktif mengetahui dan proses pelaksanaan aktual di kampung, serta nama PNPM sebagai program untuk bangunan aturan dalam pengelolaan kegiatan. di kampung. Selain itu, mereka mengenal siapa saja pengurus TPKK yang berada di kampungnya. 54 - Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK Sedangkan perempuan yang tidak aktif di empat Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa kelompok elit, kampung mengetahui investasi program dari sarana yaknikepala kampung, ketua Bamuskam, pengelola yang terbangun, mengetahui nama program, kegiatan/TPKK, memiliki pengetahuan yang paling dan siapa saja yang aktif mengelola program di banyak tentang RESPEK, seperti nama program, kampungnya. dana dan sumbernya, proses dan tahapan, investasi program, serta aturannya. Di Tanusan elitnya memiliki Pengetahuan warga terkait PNPM dapat diringkas pengetahuan lebih baik dari pada elit di kampung pada tabel 3.1. lainnya. Warga kebanyakan dan kelompok perempuan memiliki pengetahuan yang serupa tentang RESPEK. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kepala Mereka dapat menjelaskan dana dan sumbernya, kampung, pengurus TPKK, merupakan kelompok mengetahui siapa pengelola kegiatan, serta hasil elit yang memiliki pengetahuan terkait PNPM investasi dari RESPEK. paling banyak dibandingkan kelompok lainnya. Akan tetapi, hanya di Tanusan kelompok elitnya 3.1.2 Partisipasi Warga dalam PNPM Mandiri dan mengetahui tujuan program PNPM. Sedangkan RESPEK di Kaimana pengetahuan warga bervariasi. Seluruh warga Terjadi penurunan keterlibatan warga dalam di empat kampung mengetahui nama program, pelaksanaan kegiatan PNPM di keempat kampung di sumber dana program, mengenal pengurus TPKK, Kaimana akibat adanya persaingan antar kelompok di dan mengetahui investasi program yang ada di kampung penelitian, sebagaimana sudah dijelaskan di kampungnya. Untuk warga di Egerwara, selain atas. Bentuk keterlibatan warga berdasarkan penuturan pengetahuan di atas, mereka juga tahu jumlah dana pengalaman mereka dapat dibagi menjadi tiga bentuk: program di kampung. Warga di Tanusan memiliki keterlibatan dalam bentuk kehadiran, keterlibatan pengetahuan hampir serupa dengan kelompok elit. mengusulkan dan mengambil keputusan dalam proses Mereka hanya tidak mengetahui aturan dan tujuan perencanaan, dan keterlibatan sebagai pekerja saat program, namun nama, dana, proses, dan investasi pelaksanaan pembangunan sarana fisik. program sudah mereka ketahui. Hal ini karena kelompok elit terbagi menjadi dua dan bersaing Di Egerwara, proses perencanaan pada tahap untuk mendapatkan dukungan warga. Kelompok awal program melibatkan warga ditambah kepala perempuan di seluruh kampung mengetahui nama kampung, sekretaris kampung, dan TPKK, hingga program, sumber dana, mengenal pengelola kalangan perempuan. Hal yang sama juga terjadi di kegiatan, dan bentuk investasi program di kampung Lumira di mana keterlibatan warga masih sebatas masing-masing. Akan tetapi, hanya kelompok menghadiri pertemuan perencanaan dan pelaksanaan perempuan di Tanusan yang mengetahui jumlah pembangunan. Namun, pertemuan ini lebih mirip dana program. Perlu diketahui bahwa perempuan dengan sosialisasi kegiatan yang akan dilaksanakan yang memiliki pengetahuan yang lebih adalah di kampung, karena usulan dan kegiatan sudah mereka yang sudah aktif dalam kegiatan kampung ditentukan oleh kepala kampung. Usulan dan sehingga mendapatkan informasi lebih mengenai keputusan mengenai kegiatan telah ditetapkan program yang masuk kampung. sebelumnya di Kota Kaimana tempat kepala Tabel 3.1 Pengetahuan Warga di Kabupaten Kaimana mengenai PNPM Coa Lumira Tanusan Egerwara Pengetahuan E K PA PK E K PA PK E K PA PK E K PA PK Nama Program √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Dana √ √ √ √ √ √ √ √ Sumber dana √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Proses dan √ √ √ √ √ tahapan Pengelola √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ kegiatan Investasi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ program Aturan √ √ √ √ Tujuan √ *Keterangan: E= Elit K= Kebanyakan, PA= Perempuan Aktif, PK= Perempuan Kebanyakan Sumber: Diolah dari data lapangan, 2013 Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK - 55 Tabel 3.2 Pengetahuan Warga di Kabupaten Kaimana mengenai RESPEK Coa Lumira Tanusan Egerwara Pengetahuan E K PA PK E K PA PK E K PA PK E K PA PK Nama Program √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Dana √ √ √ √ √ √ √ Sumber dana √ √ √ √ √ √ √ Proses dan √ √ √ √ tahapan Pengelola √ √ √ √ √ √ √ kegiatan Investasi √ √ √ √ √ √ √ program Aturan √ √ √ √ Tujuan √ *Keterangan: E= Elit, K= Kebanyakan, PA= Perempuan Aktif, PK= Perempuan Kebanyakan Sumber: Diolah dari hasil data lapangan, 2013 kampung berdomisili. Dalam proses pelaksanaan Pengelolaan keuangan program juga masih tidak pembangunan sarana fisik, warga bekerja sebagai melibatkan seluruh pengurus TPKK dan warga pekerja atau penyedia bahan baku bangunan, kebanyakan. Misalnya, banyak warga di Egerwara seperti pasir dan batu. Meskipun Kepala Kampung merasa pengelolaan dana oleh TPKK tidak jelas. Lumira tinggal di kota iaselalu datang ketika ada Seorang ibu menceritakan bahwa dalam musyawarah ia musyawarah dan dirinya memiliki beberapa orang pernah ingin menanyakan tentang kejelasaan bantuan kepercayaan, seperti anggota TPKK sebagai dana untuk kelompok PKK kepada kepala kampung, pelaksana kegiatan. Pemuda di Lumira melihat namun ia dibentak sehingga tidak melanjutkan bahwa seluruh pelaporan dilakukan oleh pengurus pertanyaannya. Ketua RT di Egerwara mengatakan TPKK dan kepala kampung dan sering dilakukan di bahwa ‘ketidakjelasan’ dana program cukup dianggap kota (rumah kepala kampung). Mereka tidak pernah sebagai imbalan untuk nenek moyang kepala kampung mengetahui adanya pengumuman kepada warga yang sudah ada di kampung sejak dulu. Sekretaris TPKK dan musyawarah pertanggungjawaban serta serah di Egerwara mengakui bahwa tidak ada koordinasi terima. antara kepala kampung dengan ketua TPKK, sehingga dirinya juga tidak merasa dilibatkan dalam pengelolaan Di Coa, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan keuangan. Ia mengatakan,“Kepala kampung ya sama PNPM hanya melibatkan warga pendukung TPKK. saja dengan TPKK main uang.. jadi mau bagaimana Sebelum tahun 2012, perencanaan sebagian besar juga.. tidak bisa tegur.. sama-sama salah kan.. ya sama- dihadiri oleh marga dari kepala kampung, yakni sama tahu saja begitu...” Ketua P2K juga merasa ada marga asli yang tinggal di RT 1. Sejak tahun 2013, ketidakjelasan pengelolaan keuangan di Egerwara. Ia ketua TPKK terpilih menjadi kepala kampung, mendengar kabar di kampung bahwa terdapat uang dan pertemuan perencanaan dan pelaksanaan program yang hilang sekitar Rp 50.000.000 yang pembangunan sarana fisik hanya melibatkan warga seharusnya digunakan untuk membangun sanggar PKK pendukung dari ketua TPKK terbaru (yang banyak dan sanggar budaya. tinggal di RT 2). Sekretaris Kampung Egerwara mengatakan bahwa dana Sementara di Egerwara dan Tanusan kegiatan progam dipegang oleh bendahara dengan koordinasi musyawarah sosialisasi program dihadiri sebagian kepala kampung, dan bendahara mengetahui bahwa besar kelompok masyarakat di kampung. Akan belum ada pertanggungjawaban penggunaan dana tetapi, proses perencanaan dan pelaksanaan oleh kepala kampung dengan bentuk koordinasi pembangunan sarana fisik sebagian besar dihadiri pengurus dan seluruh pemerintah kampung. Ia juga kelompok pendukung marga dan diputuskan oleh menambahkan bahwa ia mengetahui dan turun di kelompok pendukung TPKK. Sedangkan warga Egerwara, namun merasa pelaksanaan tidak sesuai lebih banyak ikut sebagai pelaksana kegiatan, yakni dengan rancangan program. Mantan Kepala Bamuskam sebagai buruh bangunan. menanggapinya,“Jadi kitong sudah usul Rp 50.000.000, tapi dana su hilang makanya ditinggal. Ada yang kesal merusak. Tapi kitong tidak mau baku kelahi begitu 56 - Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK karena (pengurus TPKK) masih keluarga kan.. jadi mengikuti rapat. Namun pada rapat-rapat tersebut biar sudah tanggung sendiri dengan Tuhan.” perempuan masih lebih banyak diam, terutama ketika kepala kampung mulai menggunakan bahasa Keterlibatan warga dalam kegiatan RESPEK Indonesia ketika memimpin rapat yang membuat ibu- juga rendah jika dibandingkan dengan PNPM ibu tidak mengerti. Banyak perempuan di Lumira tidak Mandiri. Pelaksanaan program PNPM Mandiri terlalu paham bahasa Indonesia. Ibu-ibu di Tanusan paling tidak melibatkan beberapa pihak, seperti juga berpartisipasi dalam bentuk menghadiri rapat TPKK, pendamping distrik, dan warga. Sedangkan yang merasa bahwa kehadiran mereka di musyawarah pengelolaan dana RESPEK umumnya langsung kampung adalah karena menggantikan suaminya yang dilakukan oleh kepala kampung. Di Egerwara, sedang turun ke kota. Ibu-ibu baru akan datang jika Coa, dan Lumira, pengelolaan dana RESPEK tidak suami mereka tidak bisa hadir. diketahui oleh warga; warga tidak pernah terlibat dalam sosialisasi, perencanaan dan pemanfaatan Ibu-ibu Egerwara menceritakan bagaimana pada dana RESPEK. Di Kampung Coa, misalnya, dana tahun 2012 mereka mengusulkan pembangunan RESPEK yang terindentifikasi menjadi pemasukan sanggar PKK dan sanggar budaya. Namun pada saat pribadi bagi kepala kampung dan dimanfaatkan itu terjadi persoalan pertanggungjawaban keuangan untuk membuat pagar rumah kepala kampung. oleh kepala kampung di mana uang sebesar Rp Begitupula Kepala Bamuskam di Lumira. Menurut 50.000.000 tidak jelas penggunaannya. Akibatnya dia, dana yang masuk ke kampung Lumira dipegang sanggar tersebut tidak dibangun karena ketiadaan semua oleh kepala kampung, sedangkan dana biaya. Di hampir semua kampung, perempuan lebih PNPM dipegang oleh ketua TPKK dan laporan banyak hanya hadir pada pertemuan dan kurang diurus oleh kepala kampung dan ketua TPKK. Nota, banyak memberikan usulan dan mengambil keputusan. kuitansi belanja, bukti lain selalu diserahkan kepada Kelompok perempuan, terutama perempuan istri elit kepala kampung untuk bahan membuat laporan. kampung yang aktif di kegiatan PKK di Egerwara, diundang oleh TPKK dalam proses perencanaan Hanya di Kampung Tanusan terjadi proses awal dan ada perempuan yang berani berbicara dan perencanaan RESPEK yang melibatkan masyarakat. mengusulkan meski tidak mendapatkan persetujuan. Warga di Kampung Tanusan mengikuti musyawarah Pada tahun berikutnya, warga tidak lagi terlibat RESPEK di tingkat kampung untuk membahas dalam perencanaan kegiatan. Namun berbeda di pembangunan Gedung Serba Guna (GSG), Kampung Tanusan di mana perempuan sudah dapat rehab rumah, dan MCK/sumur. Warga juga menghadiri dan mengusulkan kegiatan dalam forum, terlibat sebagai panitia pelaksana (Pokja) untuk meski usulannya belum disetujui peserta musyawarah pembangunan sarana tersebut; sebagian menjadi yang lain. Sedangkan di Lumira, baru sebagian kecil panitia pembangunan dan sebagian warga menjadi perempuan terlibat sebagai penyedia bahan bangunan pekerja pada saat pembangunan. Di kampung seperti pasir. lainnya, informasi mengenai proses pelaksanaan Program RESPEK tidak diketahui warga. Bahkan di Partisipasi warga dalam program dapat dilihat pada mayoritas kampung penelitian, warga tidak memiliki tabel 3.3. pengetahuan tentang adanya Pokja. Dari tabel 3.3, dapat dilihat betapa kelompok elit, Keterlibatan perempuan di PNPM di keempat lokasi yaitu kepala kampung, ketua Bamuskam, pengelola hanya sebatas peserta musyawarah dan sebagian kegiatan/TPKK di seluruh kampung adalah kelompok kecil dapatmengajukan usul meski usulannya tidak yang berpartisipasi paling banyak dibandingkan terlaksana dengan baik. Mereka juga berpartisipasi kelompok lainnya. Mereka hadir dalam musyawarah, sebagai pekerja harian. Perempuan di Coa yang mengundang pihak lainnya, ikut mengusulkan dan pernah ikut musyawarah penentuan usulan, juga memutuskan investasi mana yang akan dibangun. penerima manfaat program, dan adalah istri Sedangkan warga dan kelompok perempuan di seluruh bendahara TPKK, mengatakan bahwa biasanya kampung, kecuali Tanusan, ikut hadir tanpa terlibat yang menyampaikan usulan di PNPM hanya laki-laki memberikan usul, apalagi memutuskan. Kelompok saja dan bila membutuhkan perempuan, barulah perempuan di Egerwara juga pernah ikut mengusulkan ibu-ibu diundang. Karena itu, menurutnya, usulan sanggar PKK dan sanggar budaya, namun tidak hanya sekitar jalan, tanki profil, dan MCK. Tidak ada disetujui karena masalah dana. kegiatan untuk perempuan yang disetujui. Setelah musyawarah, pelaksanaannya hanya menunggu Sedangkan partisipasi warga di Kaimana terkait apakah mendapatkan bantuan atau tidak, RESPEK dapat dilihat di tabel 3.4. tergantung dari kedekatan dengan pengurus TPKK. Untuk RESPEK, partisipasi di seluruh kampung Perempuan kader Posyandu di Lumira mengatakan umumnya hanya melibatkan kepala kampung bahwa perempuan sudah berpartisipasi dengan cara (elit). RESPEK dikelola oleh kepala kampung dan Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK - 57 Tabel 3.3 Partisipasi Warga dalam PNPM Kabupaten Kaimana Coa Lumira Tanusan Egerwara Partisipasi (perencanaan) E K PA PK E K PA PK E K PA PK E K PA PK Hadir √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Mengusulkan √ √ √ √ √ √ √ Memutuskan √ √ √ √ *Keterangan: E= Elit, K= Kebanyakan, PA= Perempuan Aktif, PK= Perempuan Kebanyakan Sumber: Diolah dari hasil data lapangan, 2013 Tabel 3.4 Partisipasi Warga dalam RESPEK Kabupaten Kaimana Coa Lumira Tanusan Egerwara Partisipasi (perencanaan) E K PA PK E K PA PK E K PA PK E K PA PK Hadir √ √ √ √ √ √ √ Mengusulkan √ √ √ √ Memutuskan √ √ √ √ *Keterangan: E= Elit, K= Kebanyakan, PA= Perempuan Aktif, PK= Perempuan Kebanyakan Sumber: Diolah dari hasil data lapangan, 2013 keluarganya sehingga warga, termasuk perempuan, Sebaliknya, ada sebagian sarana fisik seperti MCK, tidak berpartisipasi dalam bentuk hadir dalam sumur gali, PAH, dan panel surya yang hanya dinikmati musyawarah, memberikan usulan terkait program, sebagian kecil warga kampung. Contoh ini ditemukan dan ikut memutuskan. Sedangkan kelompok warga juga di Kampung Coa, di mana investasi program lainnya tidak ikut, baik hadir, mengusulkan, maupun berupa pembangunan MCK dan sumur gali hanya memutuskan. Hanya di Tanusan warga kebanyakan, dinikmati oleh warga pemilik tanah. Meskipun pada termasuk kelompok perempuan, ikut hadir dalam perencanaan awal bangunan sumur gali dan MCK pembahasan pembangunan, namun keputusan tetap diperuntukkan bagi 3 – 4 rumah yang berdekatan, lebih banyak berada di kepala kampung. dalam praktiknya hanya warga pemilik lahan yang dapat menikmatinya. Sumur gali dan MCK di Coa 3.1.3 Dampak PNPM Mandiri dan RESPEK dibangun oleh TPKK di belakang rumah milik terhadap Kehidupan Warga di Kaimana warga. Warga yang berada di sekitar pemilik MCK Dampak langsung yang dirasakan warga cukup mengatakan mereka merasa risih untuk berbagi beragam di setiap kampung. Beberapa sarana yang penggunaan fasilitas yang berada di dalam kintal sifatnya publik dan digunakan banyak orang memiliki (rumah dan halaman) orang lain jika tidak memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan sarana lainnya. ikatan kerabat. Seorang guru dari Kampung Coa Misalnya, sarana publik seperti dermaga, jalan, berpendapat, “Seharusnya pembangunan MCK itu parit, gorong-gorong, dan talud pantai, umumnya buatnya di depan rumah sehingga orang lain bisa dimanfaatkan sebagian besar warga kampung, memakainya. Bayangkan kalau malam-malam mau seperti yang terjadi di Coa. Menurut warga, dulu pakai kamar mandi tapi harus lewat belakang rumah. kondisi jalan di Kampung Coa berrumput dan Tidak enak begitu..” tergenang pada saat hujan. Tetapi setelah adanya pengerasan jalan, pembuatan gorong-gorong dan Serupa dengan Kampung Massi di Papua, di Kaimana parit, tidak ada lagi genangan saat hujan dan jalanan terdapat sarana yang tidak dapat dimanfaatkan warga dapat dilewati mobil. Begitu pula di Tanusan, warga karena telah mengalami kerusakan atau tidak selesai menjelaskan bahwa dalam tiga tahun terakhir ini proses pembangunannya. Misalnya warga kebanyakan program jalan setapak dan pelebaran jalan telah di Tanusan tidak dapat menikmati fasilitas penerangan mempermudah mobil Puskesmas mengantarkan meskipun mesin pembangkit listrik (genset) sudah pasien hingga ke dermaga. Menurut warga, jalan ini diganti sampai tiga kali. Salah satu tokoh kampung juga memudahkan pengangkutan hasil bumi seperti mengatakan bahwa genset tidak lagi dapat dipakai buah pala ke dermaga. Hal yang serupa juga terjadi karena pernah terbakar, hilang, dan belum ada di kampung Lumira, dimana warga merasa jalan rabat kesepakatan antara pengelola genset dengan beton yang dibangun memudahkan mereka untuk warga soaliuran. Seorang kepala sekolah di Tanusan mengangkut hasil bumi ke dermaga kampung. menyatakan bahwa genset adalah barang milik umum, 58 - Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK dia dan warga lain sebenarnya tak punya kewajiban didapatkan di sekitar rumah. Upah dari satu kaleng untuk menjaga dan tidak ada sanksi bagi warga pasir adalah Rp 20.000 dan setiap satu kubik batu jika tidak menjaga genset, karena memang tidak dihargai Rp 700.000. ada hukuman bagi mereka yang melanggar aturan. Ia menambahkan bahwa kegiatan atau barang Akan tetapi, menurut Ketua TPKK Coa, pemberian yang dampaknya sempit atau untuk daerah sendiri upah kepada warga yang bekerja membuat tidak akan terlalu diperhatikan. Akan tetapi, jika pelaksanaan program tidak sesuai dengan rencana. Ia dampaknya luas, seperti perkawinan dengan warga mencontohkan seharusnya pembangunan jalan di Coa kampung lain yang mempertaruhkan harga diri, pada tahun 2012 dibangun dengan ukuran lebar tiga warga akan saling membantu. meter dan panjang 50 meter. Namun karena alokasi upah pekerja cukup tinggi, pengelola kegiatan harus Hal yang sama terjadi pada fasilitas MCK di mengurangi lebar jalan menjadi 2,5 meter sehingga Kampung Coa. Fasilitas ini sudah mengalami dana dapat mencukupi. Terkait hal ini, tidak ada sanksi kerusakan dan berubah fungsi menjadi gudang yang diberikan pendamping distrik dalam kasus ini. tempat penyimpanan beras atau peralatan melaut. Di salah satu MCK yang rusak, pipanya bocor Dampak lainnya dari program PNPM adalah dan sumur yang seharusnya dapat menunjang meningkatnya kerjasama antar warga seperti yang kebutuhan air untuk MCK pun tidak berfungsi karena ditemukan di Tanusan dalam bidang pendidikan. airnya berwarna merah. Pengguna MCK pun harus Tahun 2010, warga berinisiatif mendirikan organisasi menggunakan air hujan jika hendak menggunakan mahasiswa Tanusan. Organisasi ini mengumpulkan MCK. Pemilik rumah sendiri menambahkan bahwa dana dari warga untuk keperluan biaya pendidikan dirinya tidak mengerti bagaimana merawat MCK anak Tanusan, khususnya anak yang hendak dan tidak ada kesepakatan antara dirinya dengan melanjutkan sekolah ke luar daerah. PNPM berperan pengguna MCK lain untuk memelihara MCK. Contoh sebagai sumber dana beasiswa pendidikan dari fasilitas yang tidak dapat dimanfaatkan karena tidak potongan sebesar 5 persen yang diambil dari selesai pembangunannya ditemukan di Egerwara. pengadaan barang untuk kegiatan PNPM. Selain Di Egerwara, dari 10 unit MCK yang direncanakan, itu, pengurus organisasi memungut iuran bulanan hanya empat unit yang selesai pembangunannya. dariwarga sebesar Rp 50.000/kepala keluarga Sekretaris TPKK di Egerwara menceritakan (KK) untuk warga biasa dan Rp 100.000/KK untuk adanya masalah terkait uang yang digunakan oleh yang berprofesi sebagai PNS. Warga Tanusan TPKK sampai akhirnya dana hanya cukup untuk termotivasi mendirikan organisasi ini untuk mengejar membangun empat MCK. Setelah ditanya lebih ketertinggalan mereka dari kampung lain dari segi lanjut, sekretaris TPKK tidak bisa menjelaskan pendidikan. Warga yang ikut dalam kegiatan ini bagaimana penggunaan dana karena merasa tidak berharap bahwa dengan pendidikan tinggi akan lebih terlibat. banyak warga Tanusan yang dapat diserap menjadi PNS. Sampai saat ini sudah ada tiga orang yang akan Dampak langsung yang dirasakan oleh warga diwisuda tahun 2013 dari hasil potongan dana PNPM adalah akses pada kesempatan kerja sementara. tersebut. Pembangunan sarana fisik terutama untuk pembangunan jalan rabat beton, talud, dermaga, Perempuan merasakan dampak PNPM dalam bentuk gorong-gorong, parit, dan sumur gali, dikerjakan kesempatan kerja sementara. Hal ini dirasakan di dengan melibatkan warga kebanyakan, termasuk seluruh lokasi penelitian. Mama-mama di Tanusan ibu-ibu dan pemuda sebagai pekerja. Hal ini dialami merasa jika dulu hanya bekerja mengurus konsumsi warga kebanyakan di seluruh lokasi penelitian. rapat, kini mereka bisa mendapatkan uang dari Pemuda di Lumira yang bekerja sebagai buruh mencari batu dan pasir dengan upah yang sama bangunan mengatakan bahwa kini mereka lebih dengan laki-laki. Begitu pula dengan ibu-ibu di mahir dalam keterampilan bertukang. Jika dahulu Egerwara yang bekerja bersama suaminya sebagai hanya bekerja sebagai buruh angkut batu dan pengangkat pasir dan batu setiap pembangunan pasir, saat ini mereka mengetahui cara mencampur investasi fisik di kampungnya. Hal yang sama dirasakan pasir dan semen dengan baik untuk bangunan. perempuan di Kampung Lumira yang mendapatkan Terkait ini, Kepala Bamuskam Kampung Lumira kesempatan untuk menjadi penyedia bahan bangunan mengatakan,“Kalau ada PNPM, berarti ada seperti pasir dan batu. Seorang Kader Posyandu, pekerjaan di kampung”. Contoh lain mengenai misalnya, mengakui bahwa dirinya pernah mendapat akses kerja sementara ada di Kampung Tanusan Rp 2.000.000 dari mengumpulkan empat kubik batu di mana warga ikut bekerja harian, misalnya pada dengan harga Rp 500.000/kubik. saat pembangunan jalan rabat beton. Setiap orang yang terlibat mendapatkan upah, baik sebagai Untuk RESPEK, hanya di Kampung Coa perempuan pekerja harian, juga dari menjual bahan-bahan untuk merasakan dampak pemanfaatan sarana terbangun pembangunan, seperti pasir dan batu yang bisa dalam bentuk MCK. Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK - 59 3.1.4 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Relasi antar kelompok warga juga memengaruhi suara Pengalaman dan Partisipasi Warga di Kaimana dan pengalaman warga di Kaimana. Hal tersebut Sama seperti di Papua, kemampuan dan kerelaan terjadi di Coa, Egerwara, Lumira dan Tanusan yang pelaksana program seperti pendamping dan memiliki kelompok-kelompok yang berpengaruh pengurus TPKK untuk melibatkan warga dan dalam mengelola program.21 mengawasi pelaksanaan program sangat memengaruhi keterlibatan warga dalam Persaingan antar kelompok warga melatari program. Untuk PNPM, kepala kampung dan pelaksanaan PNPM Mandiri dan RESPEK di Coa, pengurus TPKK hanya membuat musyawarah Egerwara, dan Tanusan. Di Kampung Coa, kompetisi yang melibatkan masyarakat di awal. Intensitas antar kelompok di kampung ditandai dengan musyawarah ini kemudian menurun sampai perebutan kekuasaan di kampung (perebutan posisi tidak ada lagi musyawarah yang dilakukan TPKK kepala kampung) antara warga pendatang dengan dalam pelaksanaan PNPM. Seorang pendeta di warga asli. Persaingan ini terjadi karena kepala Coa, misalnya, melihat bahwa sosialisasi oleh kampung yang berasal dari marga Sirfefa tidak terbuka pendamping distrik maupun TPKK kurang intensif. dalam pengelolaan berbagai program di kampung Tidak juga ada penjelasan kepada warga tentang dan lebih mengutamakan warga asli. Pada tahun 2013, penggunaan dana, berapa dana PNPM yang saat terjadi pemilihan kepala kampung baru, calon dari sudah terpakai dan sisanya dalam pembangunan kelompok warga pendatang memenangkan pemilihan gorong-gorong, drainase ataupun jalan. Penerapan kepala kampung. Di Kampung Egerwara, persaingan program di tingkat kampung seperti di atas belum terjadi antara elit dalam marga, yakni Marga Furima. mendapatkan pengawasan dari pendamping Persaingan tersebut terjadi di antara pendukung distrik yang kuat. Selama ini, pengawasan dan kepala kampung dan pendukung ketua TPKK yang pendampingan PD (pendamping distrik) bagi TPKK sama-sama berasal dari marga Furima namun berbeda baru sebatas pelaporan kegiatan yang ditujukan keluarga. Persaingan antar keduanya masih terus TPKK bagi PNPM dan tidak bagi masyarakat. berlanjut sampai saat ini. Sedangkan untuk RESPEK, seluruh pengelolaan Persaingan antar kelompok juga terjadi di Tanusan. program dilakukan oleh kepala kampung tanpa Kepala kampung yang bermarga Ruwe (marga melibatkan warga. Tidaklah mengherankan jika pendatang dan memiliki jumlah penduduk paling warga hampir tidak pernah berpartisipasi dalam banyak) bersaing dengan kepala suku yang menjabat program. Warga tidak mengetahui jumlah dana yang sebagai ketua TPKD sekaligus petuanan (pemilik hak diperoleh pemerintah kampung dan tidak terlibat ulayat) untuk meraih simpati dan dukungan masyarakat dalam proses perencanaan dan pemanfaatan dana untuk mengelola kegiatan/program. Namun berbeda RESPEK. dengan Egerwara dan Coa, kerjasama antar warga relatif masih kuat, misalnya kegiatan bersama yang Hal di atas ditambah lagi dengan kurangnya mereka lakukan untuk membantu pendidikan anak koordinasi antara pengurus dalam pembagian tugas. dengan mengadakan beasiswa. Dana yang terkumpul Beberapa pengurus merasa bahwa mereka tidak dari warga dimanfaatkan pengelola untuk membantu banyak mengetahui tentang program dibandingkan biaya pendidikan anak Kampung Tanusan yang ketua TPKK atau kepala kampung, seperti yang sekolah di luar kota atau yang sedang kuliah di luar dialami di Egerwara dan Lumira. Bendahara TPKK daerah. Kerjasama yang masih kuat ini menyebabkan di Egerwara merasa bahwa dirinya tidak difungsikan pengetahuan dan partisipasi warga di Tanusan relatif oleh Ketua TPKK. Dia mengatakan bahwa setelah lebih menyebar. musyawarah pengangkatan TPKK, seluruh pengelolaan kegiatan diambil alih oleh ketua TPKK, Hal yang berbeda ditemukan di Lumira di mana mulai dari memegang uang sampai membuat pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri dikuasai oleh pembukuan. Demikian pula halnya dengan kepala kampung yang berasal dari satu marga sekretaris TPKK yang tidak difungsikan oleh TPKK. dominan. Dominasi kepala kampung atas program Sedangkan ketua TPKK di Egerwara mengatakan terlihat, misalnya, dari penentuan usulan pembuatan bahwa pembukuan dalam program termasuk sulit talud laut. Pembangunan talud ini sudah berlangsung dilakukan oleh TPKK. Ia merasa bahwa sekretaris sejak tahun 2010 dan belum selesai sampai 2013. dan bendahara TPKK tidak dapat mengerjakan Demikian pula dengan usulan lainnya yang selalu hal tersebut, sehingga dirinya memutuskan untuk ditentukan kepala kampung yang tinggal di Kota mengambil alih pencairan dana, pembelian Kaimana. Kepala kampung ini juga berprofesi sebagai bahan bangunan, sampai pembuatan laporan kontraktor dan menjadi Ketua Asosiasi Kontraktor pertanggungjawaban keuangan. Kaimana. Kemampuannya menyusun proposal dan membuat pelaporan kegiatan membuat TPKK 21 Lihat bagian awal Kabupaten Kaimana mengenai gambaran kelompok masyarakat yang ada di kampung. 60 - Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK selalu bergantung kepada kepala kampung ini. dana besar untuk kebutuhan pembelian rokok bagi Kuatnya dominasi kepala kampung menyebabkan pekerja, sewa gergaji mesin (chainsaw), upah angkut pengetahuan warga kebanyakan mengenai PNPM barang, sewa transportasi, biaya bahan bakar perahu, sangat terbatas. Pengetahuan warga pada umumnya dan lainnya. Terkait upah kerja yang diterima warga, terbatas pada nama program, pengelola kegiatan di Ketua TPKK Egerwara merasa bahwa upah yang kampung, dan investasi program di kampung. diterima warga yang bekerja sudah sangat baik dan jumlahnya cukup untuk membeli kebutuhan sehari- Terkait partisipasi perempuan, terlihat bahwa hari. Walau demikian, ia tetap merasa lebih baik ada kelompok laki-laki masih mendominasi proses penambahan dana untuk pelaksanaan ke depan. pelaksanaan kegiatan PNPM. Dalam musyawarah, perempuan berperan menyediakan konsumsi dan Meskipun demikian, ada pula warga yang dengan hadir pada musyawarah itu. Namun usulan menyampaikan kekecewaannya terhadap PNPM/ yang diterima umumnya berasal dari laki-laki, dan RESPEK. Salah satunya adalah penerima profil jika perempuan menanyakan tentang hak mereka tank (penampung air) di Coa. Dia dan beberapa akandihambat oleh pengurus program dan aparat orang lain mendapat sebuah profil tank setelah kampung. Seorang ibu di Egerwara, misalnya, menunggu sampai empat minggu. Mereka tidak pernah menerima teguran keras dari kepala diberikan bantuan bahan untuk membangun kaki- kampung karena menanyakan masalah hilangnya kaki tangki sehingga mereka harus mengeluarkan dana program. uang sendiri untuk membeli kayu, satu sak semen, dan peralatan. Mereka akhirnya menagih upah 3.1.5 Harapan Warga terhadap PNPM Mandiri mereka kepada pengurus TPKK selama empat hari dan RESPEK di Kaimana bekerja membuat kaki-kaki tangki tersebut. Mereka Sebagian besar warga, baik warga kebanyakan merasa kesal dengankinerja pengurus kampung yang maupun elit, menganggap bahwa PNPM merupakan tidak transparan dan dianggap manipulatif. Mereka program yang dapat dirasakan oleh masyarakat mengetahui bahwa kepala kampung lama mendapat dan terlihat hasilnya di kampung. Di Kampung Coa, bantuan dari pemerintah kabupaten sebesar Rp misalnya, ada warga yang menyatakan bahwa setiap 160.000.000, namun dalam praktiknya penggunaan usulan yang disetujui dalam program PNPM pasti dananya tidak jelas sampai warga harus menagih hak akan terdanai dan akan terlaksana. Seorang kepala mereka. sekolah di Tanusan berpendapat bahwa selain PNPM, tidak ada program lain yang melibatkan Warga yang tidak mendapatkan program di Coa banyak warga. Menurutnya, warga kampung dapat dengan sendirinya merasa bahwa sasaran bantuan terlibat langsung sebagai pekerja bangunan dan pembangunan di kampung tidak tepat. Warga ada laporan pengelolaan keuangannya, ditambah ini pernah mengetahui bahwa seorang PNS yang informasi lain yang dipasang di pasar distrik. seharusnya tidak boleh mendapatkan bantuan Iamerasa kualitas bangunan yang dikerjakan pada perumahan justru mendapat bantuan rumah dan program PNPM lebih bagus daripada pembangunan profil tank. Warga merasa bahwa PNS tersebut bisa yang ditenderkan. mendapatkan bantuan karena selama ini merupakan orang dekat pengurus TPKK. Seorang warga di Coa membandingkan pengalamannya dalam kegiatan perencanaan Ibu-ibu di keempat lokasi merasa senang dengan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) pembangunan yang ada di kampungnya, tetapi dan perencanaan PNPM di Kampung Coa. Ia merasa merasa bahwa warga, termasuk perempuan,lebih Musrenbang di kampung tidak bermanfaat karena baik dilibatkan TPKK dalam program, terutama seluruh usulan harus disesuaikan dengan rencana terkait pengelolaan anggaran. Ibu-ibu di Tanusan, kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). misalnya, sudah mengetahui informasi tentang Misalnya, jika jalan di kampung tidak sesuai dengan dana, tetapi memiliki harapan agar bisa lebih terlibat rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum, maka tidak dalam pengelolaan anggaran. Seorang ibu di Coa akan dibangun. Hal ini berbeda dengan mekanisme menambahkan ia tidak merasa ada transparasi PNPM, karena apa yang diusulkan warga akan anggaran, tidak pernah diberitahukan jumlah dana terlaksana di kampung. program yang diterima kecuali pada musyawarah usulan saja. Selanjutnya dalam pelaksanaan diurus Ketua Bamuskam Lumira menilai bahwa PNPM oleh TPKK dengan cara langsung membagi kepada adalah program yang sukses di Kampung Lumira yang mendapatkan program dan ikut bekerja tanpa dan yang langsung melibatkan masyarakat. Meski dimusyawarahkan kembali. begitu, ia berpendapat bahwa kendala terbesar dalam pelaksanaan PNPM adalah biaya operasional. Hal ini karena setiap proyek harus mengeluarkan S t u d i P e n i l a i a n P e n e r i m a M a n f a a t P N P M / R E S P E K - 61 3.2 Kabupaten Teluk Bintuni Gambar 3.2 Peta Wilayah Kabupaten Teluk Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni terletak di bagian leher kepala burung Pulau Papua.22 Kabupaten ini dibentuk pada tahun 2002 berdasarkan Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2002, dengan ibukota Bintuni. Luas wilayah Kabupaten Teluk Bintuni adalah 18.114 km2.23 Berdasarkan hasil sensus 2010, penduduk Kabupaten Bintuni berjumlah 52.403 jiwa yang tersebar di 24 distrik;24 sekitar 35,4% penduduk di Kabupaten Teluk Bintuni (18.552 jiwa) berada di Distrik Bintuni. Penduduk di Kabupaten Teluk Bintuni terdiri dari suku asli Papua yang berjumlah tujuh suku dan kelompok etnis pendatang. Suku asli Papua, antara lain Suku Sough yang tersebar di Distrik Manimeri, Suku Wamesa dan Suku Sebyar yang tersebar di Distrik Tomu. Kelompok etnis pendatang di Kabupaten Teluk Bintuni berasal dari Buton, Jawa, Bugis, dan Toraja. Para pendatang ini umumnya menetap di kampung lain atau kota distrik yang berjarak 4 – 15 ibukota kabupaten atau di kota distrik. km. Karena itu mulai banyak warga yang sudah berpendidikan SMA, bahkan ada yang sudah kuliah Karakter geografis medan yang berat adalah di luar kota. tantangan utamapelaksanaan proyek. Sampai tahun 2012, jumlah pendamping teknik di tingkat Perusahaan-perusahaan yang tersebar di Teluk distrik hanya lima orang. Banyak pendamping Bintuni juga banyak melakukan pendampingan untuk distrik mengundurkan diri karena merasa tidak warga di wilayah yang terkena dampak kegiatannya sanggup menempuh jarak yang sangat jauh serta melalui pemberian dana CSR untuk pembangunan kesulitanmenangani 24 distrik sekaligus yang infrastruktur. membuat pendampingan tidak berjalan baik. Kebijakan kabupaten dan tahapan PNPM/RESPEK Gambar 3.2 menunjukkan lokasi penelitian. berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam Penelitian ini mengambil data di empat kampung PNPM/RESPEK. PNPM Mandiri di Kabupaten Teluk dari dua distrik di Kabupaten Teluk Bintuni, Bintuni sudah berjalan sekitar tujuh tahun. Sejak yakni Kampung Atibo dan Pasamai di Distrik pertama masuk tahun 2007, pelaksanaan PNPM/ Manimeri serta Kampung Ekam dan Taroy di RESPEK di Kabupaten Teluk Bintuni telah mengalami Distrik Tomu. Secara topografis, karateristik Teluk tiga kali perubahan, yaitu: Bintuni beragam, mencakup daerah rawa pesisir, 1. Tahun 2007 program yang berjalan adalah perbukitan terjal, dan hutan rimba, sehingga PNPM Mandiri tanpa penggabungan dengan sebagian besar kampung hanya bisa dijangkau program milik daerah. Pemerintah kabupaten melalui jalur udara ataupun menyusuri sungai bertanggung jawab atasdana pendamping dan laut. Kampung Atibo dan Pasamai termasuk sebesar 10 – 20 persen dari total pembiayaan. kampung dengan aksesibilitas mudah, berjarak 2. Tahun 2008, karena adanya penggabungan hanya 15 km dari Kota Bintuni. Sedangkan, antara PNPM dan RESPEK, pelaksanaan program kampung Ekam dan Taroy hanya bisa ditempuh berubah menjadi PNPM/RESPEK. Setelah menggunakan jalur teluk dan sungai selama empat penggabungan, pendampingan dilakukan jam dari Kota Bintuni. oleh PNPM. Alokasi RESPEK ditujukan untuk peningkatan IPM. Meski demikian, pelayanan dasar sudah tersebar 3. Tahun 2009, Pemerintah Provinsi Papua Barat di kampung-kampung baik yang disediakan mengubah kebijakan lagi dan pelaksanaan pemerintah maupun dari dana Corporate Social PNPM Mandiri kembali seperti tahap pertama Responsibility (CSR) perusahaan yang banyak tahun 2007. Alokasi dana untuk RESPEK tidak terdapat di Teluk Bintuni. Keempat kampung digabung dengan PNPM dan RESPEK dijadikan penelitian sudah memiliki Puskesmas Pembantu, sebagai program provinsi. Perubahan ini, dialami TK, dan SD, sedangkan SMP dan SMA ada di oleh tiga lokasi penelitian, yakni Kampung Atibo, 22 Kabupaten Teluk Bintuni menghubungkan batas wilayah Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Fakfak dan Kaimana (UU No.26 Tahun 2002) 23 Pada Tahun 2007 mengalami pemekaran setelah sebelumnya hanya 10 distrik. 24 Jumlah penduduk laki-laki adalah 29.022 jiwa dan perempuan berjumlah 23.381 jiwa. 62 - Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK Pasamai, dan Ekam yang sudah menerima penentu pengaturan program yang masuk, program PNPM Mandiri sejak tahun 2007. contohnya, dalam penunjukkan pengelola program PNPM di Taroi baru berjalan pada 2010. di kampung. Kemampuan bahasa Indonesia juga merupakan aset bagi elit untuk berperan sebagai Mayoritas mata pencaharian penduduk di empat negosiator dengan pihak di luar kampung. Kondisi kampung di empat kampung penelitian di ini hampir merata di semua kampung di Teluk Kabupaten Teluk Bintuni mengandalkan pertanian Bintuni. Karenanya, kelompok elit di Teluk Bintuni dan perikanan. Misalnya, warga di Atibo dan adalah pemilik tanah, aparat pemerintah kampung, Pasamai di Distrik Menimeri umumnya bekerja dan pengurus program yang masuk kampung. sebagai petani dengan tanaman utama seperti keladi, ubi, kacang tanah, sayuran, pisang, durian, Pada beberapa kasus, seperti di Ekam dan Taroy, jambu, kelapa, pinang dan mangga. Hasil pertanian kepala kampung yang menjabat bukan berasal ini sebagian dikonsumsi dan sebagian dijual warga dari kelompok dominan. Ini terjadi karena ada ke pasar sentral di Kota Bintuni. Sementara di pertukaran posisi antara kepala kampung dan Kampung Ekam dan Taroy di Distrik Tomu sebagian sekretaris kampung akibat diberlakukannya besar penduduknya bekerja sebagai nelayan; ketentuan bahwa jabatan PNS sekretaris kampung bahkan sebagian nelayan di kedua kampung harus berijazah SMA. Sekretaris kampung yang tidak ini memiliki koperasi yangbekerjasama dengan berijazah SMA kemudian digantikan oleh kepala perusahaan (BP Tangguh LNG) untuk memasok kampung dari marga dominan. Sebagai bentuk udang bagi kebutuhan konsumsi di perusahaan. penghargaan, mantan sekretaris kampung kemudian Selain bertani, sebagian penduduk di keempat diangkat sebagai kepala kampung yang baru. kampung ada yang berprofesi sebagai pedagang, Meskipun demikian, kekuasaan masih dipegang pegawai negeri, pegawai perusahaan, dan menjadi oleh mantan kepala kampung yang kini menjabat kontraktor proyek pembangunan kabupaten. sebagai sekretaris kampung. Kepala kampung yang baru tunduk pada pengaturan yang dilakukan oleh Struktur sosial ekonomi masyarakat di Teluk Bintuni sekretaris kampung sebagai penguasa tanah ulayat. dipengaruhi oleh akses terhadap sumber ekonomi, seperti tanah; jejaring yang dimiliki, baik dengan Pengelola program di kampung adalah kepanjangan pemerintah maupun dengan kelompok pemegang tangan kelompok penguasa dominan. Pengelola kekuasaan; dan kemampuan berbahasa Indonesia program ditunjuk oleh penguasa dominan yang yang dapat digunakan untuk negosiasi. Sumber akan berkoordinasi langsung dengan penguasa kekuasaan adalah kepemilikan tanah ulayat terluas dominan, baik yang menjadi kepala kampung dan jumlah warga terbanyak. Ada beberapa marga seperti di Atibo dan Pasamai, ataupun yang dominan dalam satu kampung. Di Kampung Atibo menjadi sekretaris kampung seperti di Ekam dan marga dominan adalah Yettu dan Iba; marga Taroy. Ketua TPKK di kampung Taroy adalahanak pemilik tanah adalah marga Yettu, sedangkan angkat sekretaris kampung dan hanya melakukan marga Iba adalah kelompok terbesar di Kampung koordinasi dengan sekretaris kampung. Atibo. Marga Iba diperbolehkan ketua marga Yettu untuk berkebun/menggarap di tanah ulayat milik Kecuali di Atibo, pengelola program marga Yettu karena hubungan mereka yang cukup umumnyaadalah kelompok muda yang panjang sejak masa moyang mereka. Di tingkat berhubungan langsung dengan kepala kampung marga, ketua marga adalah pengatur marganya dan aparat kampung, biasanya karena kedekatan sendiri. Misalnya dalam kasus pembagian hak ganti relasi keluarga. Kelompok muda kemudian berperan rugi di Kampung Atibo oleh PT. Henrison/PT. Yotefa sebagai pengelola program dan yang tua mengatur Sarana Timber Iriana yang beroperasi di tanah urusanpengelolaan tanah dan pemerintahan. ulayat milik marga Teinom, Onyou, dan Iba. Setiap ketua marga menegosiasikan dana kompensasi, Pelaku-pelaku program yang ditunjuk menegaskan menerimadana dan mendistribusikan dana tersebut dominasi elit kampung, sementara kelompok kepada anggota marganya. dominan lain yang berbeda marga dan berada di luar struktur pemerintahan kampung akan Kepala kampung dan aparat berasal dari kelompok mendorong kontestasi kekuasaan. Kontestasi marga dominan di kampung. Kepala kampung biasanya terjadi pada saat ada pembagian kemudian menjadi pihak yang memiliki akses pengelolaan program-program yang masuk ke terhadap program-program dinas dan perusahaan kampung. dengan jejaring yang dimilikinya dan menjadi Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK - 63 Kebijakan pemerintah Provinsi Papua Barat MCK dari tiga sumber pendanaan yang berbeda, yang mengharuskan pembangunan infrastruktur yaknidari Dinas Kesehatan, Yayasan Pengembangan dipegang oleh warga lokal melahirkan kontraktor Teluk Bintuni, dan PNPM. lokal yang berasal dari kampung. Kontraktor ini dikenal warga sebagai ‘pemilik CV’ dan mereka Di tingkat kampung, pengorganisasian program dapat mengakses program pembangunan lebih banyak dilakukan oleh elit kampung, pemerintah Kabupaten Bintuni, seperti khususnya pengelola program PNPM (TPKK). Dana- pembangunan Puskesmas dan jalan. Pemilik CV dana yang masuk dikelompokkan berdasarkan (kontraktor) di tingkat kampung ini umumya adalah pengelolaannya. Peningkatan kapasitas dirasakan elit yang berasal dari marga dominan, khususnya oleh pengelola program dan pemerintah kampung marga pemilik hak ulayat. Di kampung Atibo, yang terlibat. Berbagai fasilitas kemudian tersedia misalnya, sekretaris kampung berasal dari Marga di kampung namun muncul kecenderungan warga Iba sebagai pemilik hak ulayat kampung Atibo. makin tergantung pada berbagai program yang Dia adalah kontraktor yang mengerjakan program masuk dan fasilitas yang disediakan, khususnya pembangunan jalan yang melewati wilayah yang berasal dari perusahaan. kampung. Selain itu, ia juga adalah anggotaTPKK dan mengelola kegiatan pembangunan sarana yang didanai PNPM Mandiri di Kampung Atibo. 3.2.1 Pengetahuan dan Pengalaman Warga dalam PNPM Mandiri dan RESPEK Serupa dengan kampung penelitian di Papua, Hampir sama dengan pengetahuan warga di warga kebanyakan adalah warga kampung yang lokasi penelitian lainnya, pengetahuan warga berada di luar lingkar kekuasaan, baik dari marga kebanyakanmengenai PNPM maupun RESPEK di dominan maupun dari luar marga mayoritas. Teluk Bintuni cenderung terbatas. Warga hanya Kelompok pendatang juga termasuk dalam mengetahui jenis investasi program, khususnya kelompok warga kebanyakan. Mereka tidak yang berupa bangunan sarana fisik di kampung. memiliki kekuasaan untuk mengatursumber daya Warga juga mengenal pengelola kegiatan di lokal secara langsung namun berperan dalam kampung, terutama ketua TPKK, dan mengetahui perekonomian, seperti penjual barang-barang aturan pemanfaatan dana untuk pembangunan kebutuhan sehari-hari (warung kelontong). sarana fisik yang bersifat publik (dimanfaatkan oleh banyak warga). Seorang pendatang di Kampung Perbedaan antara Teluk Bintuni dengan kabupaten Atibo, umpamanya, pengetahuannya terbatas pada lain di Papua dan Papua Barat adalah banyaknya nama kegiatan dan jenis investasi program berupa program-program dari perusahaan sebagai bentuk sarana terbangun di kampung. CSR bagi kampung-kampung yang terkena dampak kegiatan perusahaan. Mekanisme program CSR Seorang warga dari Pasamai mengatakan iatidak kebanyakan merupakan pelatihan dan bantuan mengetahui asal dana PNPM maupun RESPEK di bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, karena yang mengurus adalah ketua TPKK. seperti yang dilakukan Perusahaan BP Tangguh Ia hanya tahu mengenai bangunan hasil PNPM LNG khusus untuk daerah yang terkena dampak ataupun RESPEK di Pasamai berupa menara air langsung dari pertambangan. Di Kampung Taroy, dan profil tank, MCK, sumur bor, gorong-gorong, pemberdayaan ekonomi warga dilakukan melalui dan penimbunan halaman TK/PAUD, tanpa pembentukan koperasi yang memasok udang bagi bisa membedakan sumber dananya. Seorang kebutuhan konsumsi pegawai perusahaan, juga pendatang lainnya dari Atibo menyatakan iatidak rencana pembangunan balai pelatihan tenaga kerja mengetahui mengenai PNPM maupun RESPEK, yang didukung perusahaan. Dukungan perusahaan apalagi mengenai pendanaannya. Ia merujuk pada ini berupa pendanaan dan penyediaan fasilitator sekretaris kampung yang juga mantan ketua TPKK (yang berasal dari Pusat Studi Kependudukan apabila ingin mendapatkan informasi lebih jauh Universitas Gajah Mada di Yogyakarta). mengenai PNPM. Pembangunan dari berbagai program yang Berbeda dengan warga, pengelola kegiatan masuk ke kampung terkendala oleh tidak adanya umumnya memiliki pengetahuan yang cukup koordinasi antar pelaksana program di Teluk lengkap mengenai PNPM dan RESPEK. Di Atibo Bintuni, baik di tingkat kabupaten maupun di dan Pasamai, pengetahuan warga mengenai tingkat pengelola di kampung. Dampaknya program masih terkonsentrasi di kepala kemudian adalah tumpang tindih kegiatan kampung dan pelaku PNPM, seperti ketua TPKK. pembangunan di kampung, seperti pembangunan Pengetahuan kepala kampung dan ketua TPKK 64 - Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK meliputi investasi program, proses dan tahapan, perempuan tidak bisa membedakan hasil bangunan aturan pengelolaan dana, besaran dana program yang didanai oleh PNPM Mandiri maupun RESPEK. untuk kegiatan PNPM yang dikelola di kampung. Mereka mengetahui PNPM dari kegiatan yang Di Ekam dan Taroy, pengetahuan mengenai dilaksanakan di kampung kader Pustu. Di Taroy PNPM lebih banyak dikuasai oleh ketua TPKK misalnya, mereka mengetahui mengenai program- dibandingkan warga lain. Kepala kampung di program pembangunan PNPM di tahun terakhir, Ekam menyatakan ia tidak mengetahui berapa seperti pembangunan penampungan air hujan, meter jalan yang dibangun. Iajuga tidak diberi pemberian makanan tambahan, dan gedung serba laporan kegiatan oleh pengurus TPKK. Baru pada guna yang akan digunakan untuk kader Posyandu pembangunan yang terakhir ia mendapat laporan dan PKK. Mereka juga mengetahui mengenai bermaterai karena harus ada persetujuan dari pembuatan MCK di tahun-tahun sebelumnya. kepala kampung, distrik, dan kabupaten. Pengetahuan perempuan di kampung terbatas pada kegiatan yang melibatkan mereka dan pembangunan Banyaknya dana pembangunan yang masuk ke fisik yang terlihat di kampung. Ibu-ibu dari Kampung kampung menyebabkan pengelompokkan dalam Atibo, misalnya, tidak bisa membedakan antara pengelolaannya sehingga tidak ada pembagian PNPM dan RESPEK maupun PNPM/RESPEK. informasi antara satu kelompok dengan kelompok Mereka mengetahui PNPM karena mendengar lainnya. Seorang aktivis di Pasamai mengetahui ada pembangunan di kampung lain. Mereka bahwa PNPM memiliki tim pengelola khusus tidak mengetahui kegiatan PNPM di kampung dan pendamping. Ia mengetahui bahwa dana Atibo, tetapi melihat memang ada pembangunan PNPM bersumber dari pusat dan digunakan untuk di kampungnya namun tidak tahu berasal dari pembangunan. Aktivis tersebut juga mengenal mana. Sedangkan seorang ibu di Pasamai tidak RESPEK dengan sebutan Otsus dan menyatakan mengetahui mengenai RESPEK namun mengetahui bahwa pemberdayaan yang diberikan sama dengan adanya pelibatan perempuan dalam rapat yang PNPM, namun tanpa pendampingan dengan diselenggarakan program PNPM. Ia menilai dengan sumber dana dari pemerintah daerah. adanya PNPM, perempuan diajak untuk aktif dalam musyawarah, karena kegiatan-kegiatan kampung Ibu-ibu di keempat kampung tidak bisa sebelumnya kebanyakan hanya untuk laki-laki saja. membedakan antara PNPM dan RESPEK. Bagi mereka, PNPM Mandiri dan RESPEK disebut Pengetahuan warga di Teluk Bintuni terangkum sebagai PNPM. Sama seperti warga, kelompok dalam tabel 3.5 dan 3.6. Tabel 3.5 Pengetahuan Warga di Kabupaten Teluk Bintuni Mengenai PNPM Atibo Pasamai Ekam Taroy Pengetahuan E K PA PK E K PA PK E K PA PK E K PA PK Nama Program √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Dana √ √ √ √ Sumber dana √ √ √ √ Proses dan tahapan √ √ √ √ Pengelola kegiatan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Investasi program √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Aturan √ √ √ √ Tujuan *Keterangan: E= Elit, K=Kebanyakan, PA=Perempuan Aktif, PK= Perempuan Kebanyakan Sumber: Diolah dari data lapangan, 2013 Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK - 65 Tabel 3.6 Pengetahuan Warga di Kabupaten Teluk Bintuni Mengenai RESPEK Atibo Pasamai Ekam Taroy Pengetahuan E K PA PK E K PA PK E K PA PK E K PA PK Nama Program √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Dana √ √ √ √ Sumber dana √ √ √ √ Proses dan tahapan √ √ √ √ Pengelola kegiatan √ √ √ √ Investasi program √ √ √ √ Aturan √ √ √ √ Tujuan *Keterangan: E= Elit, K=Kebanyakan, PA=Perempuan Aktif, PK= Perempuan Kebanyakan Sumber: Diolah dari data lapangan, 2013 Dari tabel di atas, terlihat bahwa kelompok elit, kepala kampung dan ketua TPKK. Salah satu warga yakni kepala kampung, ketua Baperkam, pengelola Pasamai mengatakan bahwa pada saat rapat di kegiatan/TPKK, adalah kelompok yang paling kelompok laki-laki, biasanya yang paling banyak mengetahui tentang program dibandingkan memberikan usulan adalah ketua TPKK, kepala warga kebanyakan dan perempuan. Tabel juga suku, dan sekretaris kampung, sekretaris TPKK, dan menjelaskan bahwa nama program, pengelola tokoh agama. Ia menambahkan usulan pembuatan kegiatan di kampung (TPKK) dan investasi program gorong-gorong muncul dari kepala suku. Begitu di kampung sudah diketahui oleh semua kalangan. juga dengan usulan penimbunan halaman Kelompok perempuan yang mengetahui banyak Taman Kanak-Kanak dan PAUD (Pendidikan Anak tentang PNPM adalah mereka yang aktif di Usia Dini). Menurutnya, kesempatan kegiatan kampungnya. pembangunan PNPM juga dipergunakan untuk mengumpulkan dana gereja dengan 3.2.2 Partisipasi Warga dalam PNPM Mandiri dan menyumbangkan upah kerja kepada gereja. RESPEK di Teluk Bintuni Warga di Kampung Atibo, Ekam dan Taroy tidak Pemerintah kampung adalah pihak yang hadir terlibat dalam proses perencanaan PNPM maupun pada saat musyawarah perencanaan sebagai RESPEK. Pengelolaan dana RESPEK didominasi perwakilan warga kampung. Di Atibo, musyawarah kepala kampung sehingga di keempat kampung perencanaan hanya dihadiri kepala kampung, ditemukan ketidaktahuan, kecurigaan, dan kurang guru, dan ketua TPKK karena undangan memang kepercayaan terhadap pengelolaan dana RESPEK. terbatas pada mereka. Pengambilan keputusan Sedangkan untuk PNPM, meski sudah diundang dilakukan oleh kepala kampung dan ketua untuk musyawarah, warga di Kampung Pasamai, TPKK. Menurut ketua TPKK di Atibo, tingkat Ekam dan Taroy tidak terlalu peduli dengan partisipasi warga diPNPM rendah karena tidak program karena kegiatan warga sudah cukup ada kerjasama. Kekompakan tidak ada lagi padat dengan banyaknya program dari perusahaan karena warga hanya ingin dilibatkan jika ada dan kegiatan ekonomi mereka untuk pemenuhan bayarannya. Ia menambahkan, dalam pertemuan kebutuhan makanan. Sebagai contoh, seorang PNPM pendamping kampung tidak selalu hadir, warga dari Pasamai mengatakan bahwa dirinya namun karena kepengurusan sudah dibentuk maka jarang ikut rapat PNPM karena harus bekerja, kewenangan ada di TPKK. Yang aktif pada rapat namun bila sedang ada di rumah dan diundang adalah kepala kampung Tihibo.25 ketua Badan dirinya akan menyempatkan untuk datang. Perencanaan Kampung (Baperkam) Atibo dan Tihibo, mantan ketua Baperkam di Atibo, serta Warga di Pasamai menghadiri kegiatan pertemuan perempuan yang aktif, seperti istri mantan kepala perencanaan PNPM karena diundang oleh ketua kampung dan guru-guru TK dan PAUD. TPKK, namun usulan masih banyak ditentukan oleh 25 Tihibo adalah kampung pemekaran dari kampung Atibo pada tahun 2009. 66 - Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK Seorang anggota PKK mengatakan bahwa Dua orang perempuan di Atibo mengaku tidak warga Atibo masih bekerjasama, terutama untuk pernah terlibat langsung dalam kegiatan kampung. kegiatan keagamaan, misalnya memasak tanpa Mereka hanya tahu PNPM yang sudah ada di dibayar dan berkebun di kebun jemaat. Adapula kampung hanyalah program air bersih yang saat warga Atibo yang mengatakan kerjasama masih ini tidak berjalan lagi karena rusak. Keduanya juga dilakukan oleh warga, baik untuk pertanian merasa aparat kampung tidak terbuka mengenai maupun untuk program. Di pertanian saja untuk penggunaan dana, karena mereka tidak melihat menanam bersama, pemilik kebun biasanya juga adanya program yang benar-benar berjalan baik menyediakan makanan, minuman, rokok, sirih, dan di kampung. Mereka juga sering mendapatkan pinang, meski tidak dibayar dengan uang. informasi dari kampung lain yang programnya berjalan. Hal inilah yang membuat mereka merasa Kepala kampung di Ekam dan Taroy tidak banyak tidak puas dengan pemimpin kampung dan terlihat dalam kegiatan perencanaan karena enggan untuk berpartisipasi jika diajak terlibat semuanya didominasi oleh sekretaris kampung program di kampung. yang merupakan mantan kepala kampung dan berasal dari marga dominan.26 Selain ketua TPKK Perempuan yang aktif dalam kegiatan PNPM Taroy, yang memiliki peran dalam PNPM adalah masih terbatas pada mereka yang aktif pada sekretaris kampung. Ketua TPKK Taroy adalah anak kegiatan kampung sebagai pengurus PKK dan angkat sekretaris kampung Taroy yang sebelumnya Posyandu. Ketua TPKK di Pasamai menyatakan adalah kepala kampung Taroy. Kepala kampung bahwa pengurus PKK dan Posyandu sudah berhasil saat ini menyatakan bahwa tahun ini ada rencana mengusulkan kegiatan-kegiatan seperti kegiatan pembuatan menara penampungan air hujan di pelatihan pembuatan kue, kegiatan jahit menjahit Sorondauni dari PNPM, dan usulan ini datang dan menyulam, tambahan makanan bayi, dan dari Baperkam dan sekretaris kampung Taroy. pengadaan seragam bagi anak sekolah. Pembangunan akan dilakukan setelah menara air bersih di Taroy selesai dilaksanakan. Gambaran di atas dapat dirangkum pada tabel 3.7. Di keempat kampung, ibu-ibu merasa mereka Tabel 3.7 menunjukkan bahwa kelompok elit belum diajak oleh pengelola kegiatan untuk di empat kampung ikut hadir musyawarah, ikut terlibat dalam musyawarah. Seorang perempuan mengusulkan, dan berperan penting dalam Ekam yang memiliki pekerjaan sebagai tenaga memutuskan investasi mana yang akan dibangun. honorer menilai bahwa sebenarnya banyak Sedangkan warga kebanyakan di Atibo, Ekam, perempuan yang memiliki potensi untuk aktif dan dan Taroy tidak ikut hadir dalam musyawarah, mau terlibat, namun tidak diajak dan diarahkan apalagi memutuskan kegiatan, karena musyawarah oleh TPKK. Dia juga menilai TPKK dan aparat umumnya dihadiri oleh mereka yang aktif, misalnya kampung tidak transparan dalam pengelolaan TPKK, kepala kampung, Baperkam. Sedangkan investasi di kampung. Ketua TPKK tidak pernah lagi perempuan yang ikut hadir dalam musyawarah mengundang warga secara terbuka untuk program adalah mereka yang juga aktif, seperti guru dan dan biasanya mengambil alih sendiri pengelolaan. istri pengelola kegiatan. Dirinya menyatakan bingung terhadap mekanisme program karena TPKK tidak pernah menjelaskan Partisipasi warga Teluk Bintuni dalamRESPEK dapat aturannya. dirangkum pada tabel 3.8. Tabel 3.7 Partisipasi Warga dalam PNPM Kabupaten Teluk Bintuni Atibo Pasamai Ekam Taroy Partisipasi (perencanaan) E K PA PK E K PA PK E K PA PK E K PA PK Hadir √ √ √ √ √ √ √ √ Mengusulkan √ √ √ √ Memutuskan √ √ √ √ *Keterangan: E= Elit, K=Kebanyakan, PA=Perempuan Aktif, PK=Perempuan Kebanyakan Sumber: Diolah dari hasil data lapangan, 2013 26 Lihat penjelasan di sub bab Kabupaten Teluk Bintuni mengenai pertukaran posisi antara kepala kampung dan sekretaris kampung di Ekam dan Taroy. Studi Penilaian Penerima Manf aat PNPM/RE SPEK - 67 Tabel 3.8 Partisipasi Warga dalam RESPEK Kabupaten Teluk Bintuni Atibo Pasamai Ekam Taroy Partisipasi (perencanaan) E K PA PK E K PA PK E K PA PK E K PA PK Hadir √ √ √ √ Mengusulkan √ √ √ √ Memutuskan √ √ √ √ *Keterangan: E= Elit, K=Kebanyakan, PA=Perempuan Aktif, PK=Perempuan Kebanyakan Sumber: Diolah dari data lapangan, 2013 Dapat dilihat dari tabel dan penjelasan di atas dalam bentuk pembangunan sarana air bersih di bahwa warga menyimpan rasa curiga dan tidak Atibo dan Pasamai juga terkait dengan persoalan percaya tentang pengelolaan RESPEK, karena akses terhadap air bersih. Di Atibo, bendahara pengelolaan dan informasi terkait RESPEK TPKK menyatakan bahwa program air bersih dipilih didominasi kepala kampung. Warga kebanyakan karena tanah di Atibo adalah tanah koral dan air dan kelompok perempuan, baik yang aktif maupun hanya ada selama musim hujan. Sebelum ada tidak aktif, tidak ikut dalam musyawarah, apalagi pembangunan, warga harus menempuh jarak dua ikut mengusulkan dan memutuskan. kilometer ke sungai terdekat untuk mengambil air. Sumber air lainnya berada di dekat gereja 3.2.3 Dampak PNPM Mandiri dan RESPEK yang dibangun oleh PT. Sarana Pindo. Pada Tahun terhadap Kehidupan Warga di Teluk Bintuni 2011, TPKK membangun tempat penampungan air Warga Pasamai, Ekam, dan Taroy merasakan dengan menggunakan dana PNPM sehingga warga bahwa program sudah sesuai dengan kebutuhan bisa mengambil air lebih dekat. warga karena telah terealisasi dalam bentuk pembangunan fisik yang dapat dimanfaatkan Pembangunan sarana air bersih seperti sumur oleh warga. Hal ini mengacu pada jenis-jenis dan instalasi air bersih memberikan kemudahan infrastruktur seperti pembangunan jembatan, jalan bagi warga untuk mengakses air bersih. Sebagian titian, sarana air bersih, dan jalan rabat beton. besar warga di Pasamai sudah mendapatkan akses Seorang warga di Ekam mengatakan bahwa air bersih untuk kebutuhan air minum melalui pembangunan jalan di belakang kampung untuk penyediaan sumur bor dan sumur gali. Salah lokasi yang belum ada pemukimannya sangat seorang warga Pasamai yang ikut menikmati membantu warga yang mencari kayu bakar. Jika manfaatnya mengatakan bahwa dahulu air sangat sebelumnya mencari kayu bakar memerlukan sulit diperoleh dan harus diambil dengan berjalan waktu lima jam, saat ini sudah bisa selesai dalam selama 30 menit, terutama pada musim kemarau. waktu dua hingga tiga jam dengan menggunakan Setelah ada pembangunan sumur, air sudah bisa gerobak dorong. Pembangunan jalan di wilayah didapatkan di dekat rumah, meskipun masih keruh yang sebelumnya rawa-rawa di Taroy juga dinilai karena sebagian besar adalah daerah rawa-rawa. warga sangat membantu karena memudahkan akses yang dahulu hanya bisa dilalui dengan Berbeda dengan warga di tiga kampung lain yang berjalan dengan bantuan potongan kulit sagu. sudah merasakan manfaat PNPM, warga di Atibo merasa kecewa dengan pembangunan instalasi Berbagai investasi di kampung disesuaikan dengan air bersih di kampungnya. Seorang perempuan kebutuhan warga dan karakteristik kampung,seperti di Atibo mengatakan hanya sebagian kecil warga investasi sarana fisik MCK, sumur gali, jalan Atibo yang merasakan manfaat air bersih karena pasir batu, jalan titian, dan jembatan. Kampung- dari enam instalasi yang dibuat, hanya satu yang kampung dengan karakter rawa seperti Ekam berfungsi menyediakan air bersih. Seorang warga dan Taroy membangun jalan titian berupa jalan lain di Atibo mengatakan bahwa sumur lain tetap kayu yang menghubungkan jalan lingkungan ke kering saat musim kemarau, tidak seperti sumur di rumah-rumah warga. Di kampung dengan karakter gereja sebagai satu-satunya instalasi air bersih yang tanah padat seperti Atibo dan Pasamai, program berfungsi dengan baik.Warga lain pun tidak bisa membangun jalan penghubung darat berupa jalan berbuat banyak karena penentuan lokasi sumur pasir atau jalan rabat beton. Investasi program dilakukan sejak awal. Pembangunan pipa sudah 68 - Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK diupayakan untuk mengalirkan air dari instalasi memperbaiki fasilitas yang sama. Selain itu, dana yang kondisi airnya bersih, namun pipa pengalirnya RESPEK juga digunakan untuk membayar honor rusak. Mantan TPKK Atibo mengatakan banyak kader, sehingga dana RESPEK kurang dirasakan instalasi pipa rusak karena ditempatkan di depan manfaatnya oleh warga. rumah sehingga pipa tergilas mobil atau motor. Kerusakan tersebut tidak diperbaiki karena tidak Dari sisi kelompok elit, kepala suku Pasamai menilai ada kemauan masyarakat untuk memperbaikinya bahwa PNPM sudah memberikan manfaat bagi secara swadaya. warga kampung, seperti program air bersih yang memudahkan warga mengakses air bersih karena Warga Kampung Ekam dan Taroy juga merasakan jaraknya dekat. Selain itu, menurutnya, dengan dampak langsung dalam bentuk upah dari adanya PNPM pembangunan akhirnya sampai ke kesempatan kerja sementara ketika membangun kampung terpencil. PNPM juga dinilai menerapkan jalan titian dan tambatan perahu. Perbedaannya proses belajar dengan adanya pelatihan dan dengan tempat lain adalah bahwa warga dapat pendampingan dalam setiap kegiatan sehingga menjadi penyedia bahan bangunan. Salah masyarakat mengerti untuk apa investasi diberikan. seorang warga di Ekam mengatakan bahwa bahan Anggota tim pemelihara di Pasamai mengatakan bangunan berupa kayu besi diperoleh dari daerah PNPM memberikan kemudahan sehingga saat Wariagar yang merupakan tanah ulayat empat ini warga tidak susah lagi apabila ingin buang marga pendatang, yakni Gegetu, Kinder, Inai dan air. Pembangunan MCK di kampung sudah baik Epun.27 Untuk memperoleh kayu tersebut warga karena tempat mandi dan buang air saat ini biasanya menggunakan jasa operator mesin kayu dipisah. Dahulu warga harus menempuh jarak jauh yang masih merupakan warga kampung-kampung untuk buang air, terutama di malam hari, sampai tersebut. Di Taroy, warga mendapatkan upah pada perempuan yang ingin buang air perlu dijaga dan saat pembangunan jalan titian dan jembatan kayu. diantar. Semua warga dilibatkan bekerja, namun dibatasi jumlahnya karena keterbatasan dana. Sama seperti warga, perempuan mendapatkan manfaat dari pembangunan yang dilakukan oleh Berbeda dengan Ekam dan Taroy, pembangunan PNPM. Di Ekam, seorang perempuan mengatakan MCK, penggalian sumur, pembangunan jalan pasir, iabias membawa kayu bakar bisa lebih mudah dan pembangunan instalasi air (pembangunan menggunakan gerobak dorong. Ini membuat pipa air bersih) di Pasamai dan Atibo dilakukan perempuan bisa bekerja lebih cepat mencari kayu oleh tukang yang berasal dari luar kampung, bakar dan bisa mengerjakan pekerjaan lain. Selain karena warga tidak ada yang memiliki keahlian itu, perempuan di Pasamai mengatakan, “PNPM membangun. TPKK mendatangkan pekerja dari luar sangat membantu mama-mama karena dahulu kampung dan ini mengakibatkan partisipasi warga sebelum dibangun keran-keran air, mama-mama dalam pelaksanaan program menurun. Seseorang harus pergi ke Sungai Muturi menggunakan noken yang masuk dalam tim verifikasi PNPM di Pasamai besar untuk mencuci dan mandi sambil mengambil mengatakan bahwa mereka menggunakan jasa air untuk di rumah. Mama-mama senang karena orang Toraja sebagai tukang, sementara penduduk tidak perlu mencari air dan mandi jauh-jauh lagi.” kampung hanya mengerjakan pekerjaan kasar saja. Dampak yang dirasakan oleh ketua TPKK keempat Sedangkan di Atibo dan Pasamai, pagar kampung kampung adalah peningkatan kapasitas dan dibuat untuk seluruh warga menggunakan dana memperluas jejaring. Ketua TPKK di Pasamai dari RESPEK. Selain itu, di Pasamai dana RESPEK mengatakan pengetahuannya meningkat dan digunakan sebagai dana operasional kampung keterampilannya juga bertambah selama aktif di jika ada pengeluaran untuk kebersihan kampung PNPM, salah satunya adalah kemampuan berbicara dan untuk memperbaiki fasilitas kampung yang di depan umum, di mana dulu ia masih malu rusak. Begitupula di Ekam dan Taroy, RESPEK berbicara di depan khalayak. Sekretaris TPKK di lebih diperuntukan sebagai dana operasional Atibo mengatakan saat ini ia sudah bisa mengetik kampung. Meskipun ada dana yang digunakan laporan setelah ditunjukkan caranya oleh TPKD dan untuk pembuatan jalan kampung, namun bangunan pendamping distrik dalam pelatihan. Terkadang kayu cepat rusak oleh alam, sehingga dana RESPEK TPKK pergi ke tempat tinggal pendamping lebih diperuntukkan untuk membangun atau distrik untuk menanyakan hal-hal yang kurang 27 Lihat penjelasan di pembagian kekuasaan tanah ulayat pada sub bab Kabupaten Teluk Bintuni. Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK - 69 dimengerti, khususnya ketika menyusun laporan Seperti yang sudah dijelaskan di atas, Teluk Bintuni pertanggungjawaban. Dampak seperti ini tidak merupakan daerah penelitian yang menerima didapatkan dari program RESPEK karena dananya banyak program dari perusahaan. Berbagai digunakan untuk operasional kampung oleh kepala program ini, baik dari pemerintah maupun kampung dan tidak ada kegiatan pelatihan untuk perusahaan, memiliki mekanisme dan pengelolaan meningkatkan kapasitas pengurus. sendiri. Tidak ada koordinasi yang dilakukan antar program sehingga sering terjadi tumpang Perempuan merasakan dampak dari pelatihan tindih program di kampung. Hal ini menyebabkan pembuatan kue, kegiatan jahit menjahit dan seakan-akan kampung memiliki program yang menyulam, tambahan makanan bayi, dan menerus namun sebenarnya hanya pengelola yang pengadaan seragam bagi anak sekolah. Di mengalami peningkatan kapasitas. Banyaknya Pasamai, berbagai pelatihan sudah mengajarkan program juga berdampak pada rendahnya banyak hal baru kepada perempuan, khususnya partisipasi warga di PNPM/RESPEK.Misalnya, warga ibu-ibu. Seorang ibu di Pasamai mengatakan di Pasamai, Ekam, dan Taroy yang sudah memiliki sebelumnya ibu-ibu memasak makanan hanya banyak kegiatan ekonomi dari program-program dengan merebus saja. Namun setelah pelatihan perusahaan sehingga hanya akan datang ke rapat mereka menjadi mengerti penggunaan bumbu program jika memang diundang dan memiliki seperti penyedap rasa dan kecap. Pengetahuan waktu luang. baru mengenai memasak ini kemudian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari di rumah. Begitu pula Peran TPKK sangat menentukan suara dan dengan keterampilan membuat kue. Seorang ibu pengalaman partisipasi warga di Kabupaten Teluk di Taroy mengatakan saat ini sudah bisa membuat Bintuni, terutama kurangnya kemauan TPKK untuk donat dan menjualnya di depan rumah sehingga benar-benar mendorong partisipasi luas sehingga mendapatkan penghasilan tambahan. Kelompok program tidak mencapai tujuannya. Hal ini bisa perempuan juga bisa memanfaatkan fasilitas terjadi karena lemahnya kontrol fasilitator distrik infrastruktur fisik, seperti WC yang dibangun di agar secara konsisten menjalankan tahapan- kampung. Seorang ibu yang juga merupakan tahapan yang seharusnya dilakukan untuk pendatang di Taroy mengatakan, dulu ia harus menghindari dominasi elit. Begitupun dengan mencuci dan mandi di kubangan air dekat upaya mendorong pelibatan perempuan, karena rumahnya. Sedangkan untuk buang air besar kemudian perempuan yang dilibatkan adalah yang harus dilakukan di sekitar hutan. Semenjak ada sudah aktif dalam berbagai program sebelumnya. pembangunan MCK , kegiatan mencuci, mandi, dan buang air menjadi lebih mudah. Faktor lain yang menghambat penyebaran pengetahuan, partisipasi, dan dampak adalah 3.2.4 Faktor-faktor yang Memengaruhi dominasi kelompok elit dan atau pengelola Pengalaman dan Partisipasi Warga di Teluk kegiatan di kampung, seperti kepala kampung, Bintuni sekretaris kampung, dan ketua TPKK dalam Pelaksanaan PNPM di empat kampung lokasi pelaksanaan PNPM maupun RESPEK. Marga penelitian di Kabupaten Teluk Bintuni dipengaruhi dominan adalah marga yang memiliki hak ulayat oleh beberapa faktor utama, antara lain, banyaknya tanah kampung, penduduk mayoritas di kampung, program pembangunan dan pemberdayaan yang dan memiliki hubungan dengan pemerintah masuk selain PNPM; rendahnya kapasitas TPKK kabupaten. Ketua TPKK adalah kepanjangan untuk mendorong upaya CDD di tingkat warga tangan pemegang kekuasaan, sehingga baik kebanyakan; intervensi pada perempuan dilakukan kepala kampung maupun sekretaris kampung lebih untuk kelompok-kelompok tertentu yang sudah sering berkoordinasi dengan pemegang kekuasaan aktif sebelumnya; serta kuatnya dominasi kelompok dibandingkan mendorong pelaksanaan CDD elit dan atau pengelola kegiatan. sesuai tahapannya. Contohnya TPPK di Atibo yang memiliki multi pekerjaan.Selain menjadi TPKK, ia juga adalah sekretaris kampung dan kontraktor untuk pembangunan jalan yang melewati kampung. 70 - Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK 3.2.5 Harapan Warga terhadap PNPM Mandiri PNPM karena petugas community development dan RESPEK di Teluk Bintuni dari perusahaan datang langsung ke kampung Warga di Pasamai, Ekam, dan Taroy menilai bahwa menanyakan kebutuhan warga sehingga warga PNPM sudah melibatkan warga dan perempuan mengetahui jumlah dana dan pengalokasiannya. dalam penentuan usulan, walau biasanya mereka Sedangkan untuk PNPM hal ini lebih sulit karena hanya mendengarkan jalannya musyawarah agar jika investasi yang dilakukan bukan berasal dari tahu. Seorang warga Pasamai yang bekerja sebagai kesepakatan forum, pengelolaannya hanya supir mengatakan bahwa PNPM mengajak warga diketahui oleh TPKK. Terkait dana pula, kepala suku untuk memberikan usulan dan perempuan diajak di Pasamai menilai bahwa dana PNPM seharusnya rapat, minimal untuk mendengar apa saja usulan dihitung berdasarkan tingkat keberhasilan yang ada dan ikut menentukan. program di kampung, bukan berdasarkan jumlah kepala keluarga (KK). Sistem pendanaan dengan Tidak seperti ketiga kampung lainnya, warga menghitung jumlah KK merugikan kampung yang Atibo merasa kecewa dan pesimistis terhadap memiliki KK sedikit, padahal program sebelumnya program PNPM. Kekecewaan ini muncul sejak sudah berhasil. proses perencanaan karena ada penolakan usulan oleh TPKK. Usulan yang diputuskan kemudian Pendeta di Pasamai mengharapkan adanya adalah pembangunan instalasi sarana air bersih pendampingan untuk warga agar bisa berubah yang kemudian juga gagal karena kondisi air untuk memiliki rasa tanggung jawab. Ia menilai yang memang buruk. Ketua Baperkam di Atibo bahwa saat ini warga terlalu bergantung pada menyatakan pada saat penetapan usulan, warga, hak ulayat dan tidak mendapatkan hasil dari khususnya ibu-ibu, mengusulkan pembangunan kerja sendiri. Lebih lanjut ia berharap adanya WC di masing-masing rumah. Akan tetapi, yang evaluasi program yang melibatkan banyak warga, dipilih adalah air bersih karena bapak-bapak yang melakukan analisis untuk mengetahui faktor-faktor mengusulkan. Pada saat itu, banyak ibu-ibu yang yang mendukung keberhasilan program. Ia menilai, kecewa karena usulannya tidak diterima. Selama bagaimanapun suatu program didorong, apabila tiga tahun, program yang dijalankan adalah sarana warga tidak berminat akan susah untuk berhasil air bersih terus dan ternyata tidak berhasil karena dan maju. banyak yang rusak dan airnya tidak terlalu bersih. Akibatnya warga semakin kecewa terhadap PNPM. Kelompok perempuan berharap adanya undangan yang jelas untuk pertemuan. Contohnya, seorang Warga di empat kampung banyak yang berharap ibu dari Atibo mengatakan bahwa memang banyak TPKK lebih sering mengundang mereka pada warga yang diundang walau sebelumnya tidak ada kegiatan, khususnya saat pengusulan. Salah informasi tentang pertemuan, apalagi undangan satu warga di Atibo mengatakan sulit untuk untuk membicarakan pengelolaan dana. Sampai mengumpulkan warga dalam kegiatan rapat yang saat ini ia baru dua kali diundang rapat,padahal diadakan mendadak dan tidak jelas undangannya. menurutnya jika ia tidak berhalangan, iaakan Ia menilai seharusnya pengelola mengundang datang ke pertemuan lain jika diundang. warga secara terang-terangan dan tidak mendadak, sehingga semua warga mengetahui dan bisa ikut Perempuan lainnya di Atibo juga mengatakan perlu terlibat dalam rapat. ada transparansi dana dari pengelola dan kepala kampung sebagai pihak yang mengatur baik dana Terkait pengelolaan dana, warga di Taroy dari PNPM maupun RESPEK. Ia menambahkan berharap TPKK bisa lebih terbuka mengenai bahwa warga kecewa karena pemimpinnya dana yang dikelola, karena menurutnya selama kurang terbukadalam program. Mereka hanya ini penggunaan dana hanya diketahui oleh menginginkan keterbukaan soal dana, dari jumlah TPKK saja. Warga dari Ekam menilai program dana yang diterima kepala kampung dan TPKK Perencanaan Bersama Masyarakat (PMB) dari BP sampai penggunaan dana. Tangguh LNG dirasakan lebih terbuka daripada Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK - 71 SUARA DAN PENGALAMAN MASYARAKAT DALAM PNPM/RESPEK 4 72 - Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK BAB 4 SUARA DAN PENGALAMAN MASYARAKAT DALAM PNPM/RESPEK Pengalaman masyarakat dalamprogram PNPM/RESPEK di 20 desa di Papua dan Papua Barat memberikan pengetahuan berharga tentang bagaimana program dilaksanakan, pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat dan, yang paling penting, bagaimana masyarakat melihat dan memahami program. Pengalaman- pengalamanini juga memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan PNPM/RESPEK dan hasilnya, terkait dengan pengetahuan masyarakat, tingkat partisipasi, dan dampak program. Bab ini menguraikan gambaran umum dari ketiga aspek tersebut serta faktor-faktor yang memengaruhi mereka. 4.1 Pengetahuan Masyarakat terlibat dalam rapat-rapat dalam tahap pencairan Pendekatan CDD yang digunakan dalam PNPM/ dan pelaksanaan, mereka biasanya tidak terlibat RESPEK melalui partisipasi masyarakat dalam dalam tahap pengajuan usulan—termasuk menentukan proposal pembangunan desa penentuan prioritas usulan—yang seringkali bertujuan untuk mendorong partisipasi luas dari dihadiri oleh kalangan tertentu seperti elit seluruh elemen masyarakat. Namun, partisipasi kampung dan pengelola program. hanya mungkin terjadi apabila masyarakat memahami esensi program, khususnya tujuan Pengetahuan masyarakat tentang PNPM/RESPEK, program dan mekanisme/aturan pelaksanaannya. di Papua maupun Papua Barat, pada umumnya terbatas pada identitas program. Sebagai sebuah Dalam praktiknya, berdasarkan temuan penelitian program, PNPM/RESPEK populer di kalangan ini, tampak jelas bahwa kebanyakan masyarakat di masyarakat di kedua provinsi. Sebagian besar Papua dan Papua Barat mengalami kesulitan dalam masyarakat di kampung-kampung penelitian menangkap tujuan dan esensi PNPM/RESPEK. mengetahui keberadaan program PNPM/RESPEK. Banyak yang tidak bisa sepenuhnya memahami Di Papua, kebanyakan orang mengenal program pentingnya masyarakat untuk berkumpul dan ini sebagai program PNPM atau “RESPEK” dan bermusyawarah ketika mengajukan gagasan, melihat keduanya identik. Hanya elit kampung merumuskan usulan kegiatan, ataupun terlibat (kepala kampung dan kepala TPKK) yang bisa dalam pelaksanaan kegiatan.Masyarakat juga membedakan dengan jelas antara PNPM dan tidak dapat menjelaskan alasan memilih investasi- RESPEK: yaitu, bahwa PNPM adalah program yang investasi yang dibuat program dan keterlibatannya diadakan pemerintah pusat, sementara RESPEK yang sebagian besar terbatas pada membantu adalah program yang diadakan pemerintah pembangunan proyek-proyek prasarana. Provinsi Papua. Sementara itu, masyarakat di Keterbatasan pemahaman ini diakibatkan oleh Papua Barat (para elit dan masyarakat kebanyakan) terbatasnya informasi yang diterima masyarakat melihat kedua program sebagai entitas yang dan proses pelaksanaan yang gagal mengikuti terpisah, dengan PNPM Mandiri sebagai program aturan. Sebagai contoh, meskipun masyarakat pemerintah pusat dan RESPEK sebagai program yang didanai Pemerintah Provinsi Papua Barat. Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK - 73 Perbedaan pengetahuan masyarakat tentang pengambilan keputusan dan dalam seluruh tahap nama-nama program di Papua dan Papua Barat kegiatan program lainnya. Di hampir semua disebabkan oleh cara program disosialisasikan kampung, elit kampung mengetahui tentang rapat, oleh para fasilitator di tingkat kecamatan. Selama rincian rencana pembangunan prasarana, daftar tahap awal program (2008), fasilitator kecamatan negatif (kegiatan yang tidak diizinkan oleh PNPM), melakukan sosialisasi program PNPM/RESPEK tahapan pelaksanaan pembangunan prasarana kepada masyarakat pada rapat sosialisasi.Khusus di dan pencairan dana. Elit kampung juga mengenali Papua, pemerintah provinsi melakukan sosialisasi jenis-jenis prasarana yang dibangun dari setiap PNPM/RESPEK melalui televisi, kunjungan- tahap pelaksanaan PNPM/RESPEK, serta periode/ kunjungan ke daerah/ kampung, dan media cetak. waktu untuk pelaksanaan pembangunan. Elit Konsekuensinya, sebagian besar masyarakat kampung juga mengetahui bahwa ada dua sumber memahami kedua program ini adalah satu dan dana yang berbeda dalam PNPM/RESPEK, yakni sama. Sementara di Papua Barat, setelah tahun Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) dari anggaran 2009 para fasilitator kecamatan mensosialisasikan provinsi (APBD) dan dana dari pemerintah pusat perubahan nama, dari PNPM/RESPEK ke PNPM (APBN). Mandiri, karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk memisahkan Di kalangan perempuan di Papua dan Papua RESPEK dari PNPM Mandiri. Barat, pengetahuan tentang program ini sangat ditentukan posisi mereka dalam masyarakat Popularitas program diantara masyarakat dan tingkat keterlibatan mereka dalam kegiatan dipengaruhi oleh rentang pelaksanaan program kampung lainnya. Para perempuan yang aktif di dan sejauh mana masyarakat terlibat dalam kegiatan PKK, Posyandu, atau gereja atau masjid pembangunan fasilitas. Sebagian besar kampung setempat, mengtahui musyawarah usulan, TPKK, di Papua sudah mengalami 4-5 siklus pelaksanaan dan jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan- program PNPM/RESPEK, sementara kampung- kegiatan perempuan. Sebagian dari mereka juga kampung di Papua Barat mengalami 3-4 siklus mengetahui akan hak mereka untuk mengusulkan Program (khususnya PNPM Mandiri sejak 2009). kegiatan dan mendapatkan pendanaan khusus Pembangunan fasilitas-fasilitas fisik di Papua dan perempuan. Di kampung-kampung penelitian Papua Barat, khususnya tahun 2008 dan 2009, di Papua, contohnya, para anggota kelompok melibatkan masyarakat secara umum; sebagian perempuan mengetahui kalau 15 persen dari dana penduduk kampung menjadi pekerja proyek, untuk kampung harus dialokasikan untuk Simpan dan sebagian lainnya menjadi penyedia bahan Pinjam Perempuan (SPP), meski dana tersebut bangunan. Hasilnya, pengetahuan masyarakat tidak pernah benar-benar dikeluarkan oleh para tentang program ini merata dan penduduk pengelolaTPKK. Di dua kampung di Kabupaten kampung dapat mengenali program dari fasilitas- Merauke (Kweel dan Urumb), pengetahuan ini fasilitas yang dibangun di kampung mereka. Hanya mendorong para perempuan untuk menuntut masyarakat di Kampung Tomon 1 (Kabupaten alokasi 15 persen (Rp 15,000,000,-) dari total dana Yahukimo) yang tidak mengenali fasilitas-fasilitas yang dialokasikan untuk masing-masing kampung. program dari prasarana yang dibangun di kampung mereka, karena hampir tidak terlibat dalam proses Para perempuan yang tidak terlibat dalam konstruksi. kegiatan-kegiatan di kampung cenderung kurang memahami program dibandingkan perempuan Baik di Papua maupun Papua Barat pengetahuan yang terlibat aktif. Perempuan-perempuan rinci tentang tahapan program cenderung hanya ini umumnya mengetahui kegiatan-kegiatan dimiliki oleh elit kampung (kepala kampung, yang menggunakan dana program untuk sekretaris kampung, dan tokoh masyarakat) dan pengembangan prasarana di kampung mereka dan pengelola TPKK, sementara masyarakat pada bahwa pendanaannya dikelola oleh TPKK, namun umumnya dan perempuan khususnya, memiliki tidak mengetahui tahapan-tahapan program pengetahuan yang jauh lebih terbatas. Para dan sumber dana. Dari seluruh kabupaten yang elit kampung umumnya terlibat dalam proses dikunjungi dalam penelitian ini, hanya kampung- kampung di Kabupaten Merauke yang ditemukan 74 - S t u d i P e n i l a i a n P e n e r i m a M a n f a a t P N P M / R E S P E K bahwa perempuan yang non-aktif ikut menghadiri satu kali untuk menghadiri semua rapat program, rapat-rapat program, walaupun tidak menyuarakan dari sosialisasi sampai musyawarah usulan, pendapat atau menyampaikan usulan dalam rapat pencairan dana dan pertanggungjawaban. Hal ini tersebut. Sementara itu, di kampung-kampung menjelaskan mengapa para fasilitator lebih memilih di Kabupaten Yahukimo, para perempuan non- untuk menyederhanakan prosedur dan jenis sub- aktif hanya mengetahui nama program dan tidak proyek untuk memungkinkan mereka mengunjungi mengetahui detail lainnya. kampung-kampung hanya sekali dalam setahun. Selain masalah logistik, sebagian besar fasilitator Perbedaan tingkat pengetahuan tentang kecamatan tidak bisa berbicara dialek lokal, yang proses-proses PNPM/RESPEK dan tahapan- mengurangi kemampuan mereka untuk berinteraksi tahapan program di antara masyarakat pada secara efektif dengan warga masyarakat di luar elit umumnya, perempuan, dan para elit kampung kampung. terutama disebabkan oleh lemahnya fasilitasi, baik dari fasilitator kecamatan maupun anggota Kendala bahasa juga memengaruhi kapasitas TPKK. Kemampuan fasilitator kecamatan untuk masyarakat untuk memahami program. Penjelasan memfasilitasi secara efektif dibatasi oleh beberapa tentang program PNPM/RESPEK disampaikan faktor, termasuk rendahnya insentif dan rendahnya dalam Bahasa Indonesia, meskipun sebagian besar kapasitas. Tugas utama para fasilitator adalah penduduk kampung tidak bisa berbicara Bahasa mengurus berbagai prosedur administratif dan Indonesia, atau kesulitan untuk memahaminya. persyaratan program, dan kinerja mereka sebagian Umumnya, Bahasa Indonesia hanya dimengerti besar dinilai dari kompetensi mereka di bidang oleh para elit kampung dan anggota TPKK, ini. Konsekuensinya, mereka sering “memintas” karena mereka lebih sering berkomunikasi dengan musyawarah dan/atau rapat-rapat masyarakat untuk orang-orang dari luar kampung. Mereka yang menyederhanakan proses dan memastikan laporan- terpilih untuk jadi pengelola selalu berasal dari elit laporan diselesaikan dengan baik dan tepat kampung karena sering kali mereka adalah satu- waktu. Hal ini terjadi di semua kabupaten di mana satunya yang mampu memenuhi kualifikasi, seperti frekuensi dan tingkat partisipasi masyarakat dalam kemampuan menulis dan membaca. Jelas bahwa di rapat program terus menurun seiring dengan upaya beberapa kampung kemampuan berbicara Bahasa para fasilitator agar program berjalan sesuai batas Indonesia adalah sumber kekuasaan bagi para elit waktu yang diberikan dalam setiap siklus. kampung dan aktor program lainnya. Di samping itu, penekanan pada prosedur Kesulitan memahami Bahasa Indonesia administratif juga memengaruhi pelatihan fasilitator mengharuskan sebagian besar anggota yang sebagian besar fokus pada kapasitas ini. masyarakat—termasuk mereka yang hadir dalam Mereka jarang dibekali pelatihan terkait kecakapan rapat—untuk mengandalkan informasi dari TPKK. fasilitasi, seperti bagaimana mendorong partisipasi Informasi tentang program, kegiatan-kegiatan masyarakat (dan kelompok marjinal), moderasi yang akan dilaksanakan di kampung dan proses diskusi/rapat untuk menghindari dominasi elit pelaksanaan kegiatan pada umumnya datang kampung, dan menangani pengaduan/masalah. dari Ketua TPKK. Namun, karena anggota TPKK juga memiliki pemahaman yang terbatas tentang Faktor-faktor lain yang memengaruhi fasilitasi program, mereka juga tidak dapat sepenuhnya adalah tantangan logistik dan kendala bahasa. menjelaskan berbagai proses, tahapan, dan tujuan Banyak kampung di Papua dan Papua Barat yang program kepada masyarakat. Dengan demikian, sulit dijangkau karena lokasinya yang terpencil proses perumusan usulan, penggalian gagasan dan medan yang berat, menggembungkan biaya dari masyarakat, dan mendorong partisipasi dalam transportasi ketika harus menyewa pesawat proses pengambilan keputusan, kurang mendapat atau kapal. Oleh karena itu, beratbagi fasilitator dukungan penuh dari TPKK. kecamatan untuk mengunjungi semua kampung setidaknya satu kali di setiap kecamatan selama Persoalan terkait istilah atau bahasa muncul siklus program, apalagi untuk berkunjung lebih dari ketika program diterjemahkan sebagai ‘kerja’. Masyarakat menerjemahkan kata ‘kerja’ di seluruh Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK - 75 program yang datang dari pemerintah dan salah satu margayang lebih kecil. Sementara menggunakannya untuk merujuk pada segala itu, Lembaga Masyarakat Desa (LMD), dengan pembangunan prasarana fisik. Hal ini sangat anggota yang berasal dari seluruh dusun dan disayangkan, karena pada tingkatan masyarakat marga, dipimpin oleh anggota marga Haselo, sudah ada istilah-istilah atau kata-kata yang sedangkan marga Lantipo mengatur pengelolaan digunakan untuk menjelaskan dan menangkap program PNPM/RESPEK melalui Ketua TPKK. prinsip-prinsip CDD, seperti ‘kumpul-kumpul’ untuk Melalui perwakilan di pemerintah kampung, setiap proses diskusi atau ‘kerja sama’ untuk gotong pemukiman (total 14 dusun honai) di Kampung royong. Penggunaan kata ‘kerja’muncul dalam Anjelma memiliki peluang untuk mengakses sosialisasi program oleh fasilitator kecamatan dan informasi program (termasuk PNPM/RESPEK) yang TPKK, sehingga masyarakat memahami PNPM/ masuk ke kampung. Lebih lanjut lagi, informasi RESPEK lebih sebagai peluang kerja daripada dapat menyebar dengan cepat di antara dusun program pemberdayaan masyarakat. honai karena kuatnya ikatan kekerabatan para penduduk dusun honai yang berbeda. Faktor lain yang membatasi pengetahuan masyarakat akan program ini adalah sifat relasi Perbedaan tingkat pengetahuan tentang PNPM/ sosial di kampung. Kampung dengan masyarakat RESPEK antara desa-desa di Papua dan Papua yang cenderung heterogen dan hubungan antar Barat juga merupakan konsekuensi dari pemisahan marga berimbang, pengelola program umumnya PNPM dari RESPEK di Papua Barat, serta berasal dari kelompok lain di luar kelompok elit keberadaan program-program lain di beberapa kepala kampung sendiri. Pengelola program desa. Seperti dijelaskan sebelumnya, pemisahan kemudian bertindak sebagai penyeimbang pelaksanaan PNPM dan RESPEK di Papua Barat kekuatan elit kampung (kepala kampung dan membuat masyarakat di semua tingkatan lebih marga dominannya). Hal ini terlihat, misalnya, di mampu membedakan berbagai jenis investasi Kampung Coa dan Tanusan di Kabupaten Kaimana. dan tahapan dari masing-masing program. Warga Namun, di kampung-kampung dengan masyarakat kampung dapat menyebutkan investasi PNPM di yang heterogen tapi didominasi oleh satu marga, kampung mereka, serta pertemuan-pertemuan informasi umumnya terfokus pada marga yang yang dijalankan selama pelaksanaan kegiatan untuk dominan dan penyebarannya tidak merata dalam menentukan jenis kegiatan dan pembangunan masyarakat. Hubungan seperti ini ditemukan fasilitas-fasilitas. Sebaliknya, masyarakat hanya disebagian besar kampung penelitian, termasuk mengetahui keberadaan RESPEK dan jumlah dana, semua kampung di Kabupaten Merauke dan namun tidak bisa menunjukkan investasinya di Kabupaten Teluk Bintuni. kampung mereka, ataupun menjelaskan bagaimana penggunaan dana RESPEK. Kebanyakan Di kampung-kampung dengan masyarakat yang masyarakat kampung mengatakan bahwa RESPEK relatif homogen tetapi kekuasaannya tersebar ke adalah urusan kepala kampung. Akan halnya di beberapa kelompok, distribusi informasi lebih Papua, masyarakat umumnya tidak mengetahui merata. Hal ini diamati di Kampung Anjelma adanya program lain selain PNPM/RESPEK dan (Kabupaten Yahukimo) dan Kampung Bukapa oleh karenanya memiliki pengetahuan komparatif (Kabupaten Dogiyai). Di Kampung Anjelma, yang sedikit. misalnya, ada dua marga besar, Lantipo dan Watipo, bersama beberapa marga lain yang Kampung-kampung yang mendapatkan lebih kecil populasinya. Kedua marga besar ini manfaat dari program tanggung jawab sosial merupakan mayoritas penduduk kampung dan perusahaan (corporate social responsibility, secara bersama-sama menguasai wilayah terbesar CSR) juga memiliki tingkat pemahaman yang tanah adat. Seluruh anggota margatinggal di lebih tinggi tentang program, mereka mampu dusun honai yang terletak di tanah adat mereka membandingkan program-program selain PNPM/ masing-masing. Didasarkan pada otoritas atas RESPEK. Masyarakat di kampung-kampung ini wilayah masing-masing, antar dusun honai dapat membedakan mekanisme pelaksanaan memiliki hak yang relatif seimbang. Hal ini program CSR dan program PNPM Mandiri. Sebagai terlihat, misalnya, dalam distribusi kekuasaan contoh, masyarakat KampungTaroi dan Ekam administratif di Kampung Anjelma. Seluruh dapat membedakan mekanisme Perencanaan marga terlibat dalam pemerintahan kampung dan Bersama Masyarakat (PBM) yang digagas British kepala kampung dipilih secara demokratis melalui Petroleum (BP) di ladang gas Tangguh di Teluk pemilihan langsung. Kepala kampung pada saat Bintuni dengan PNPM Mandiri. Warga menjelaskan penelitian berlangsung berasal dari marga Watipo, menggantikan kepala kampung sebelumnya yang meninggal dunia yang berasal dari marga Haselo, 76 - St u di P e nil a i a n P e n e r im a M a n f a a t P N P M / R E S P E K bahwa program PBM dijalankan dengan kerja kegiatan PNPM/RESPEK pada umumnya dihadiri sama masyarakat melalui diskusi-diskusi di oleh kalangan elit kampung, seperti anggota Badan kampung. Perusahaan kemudian mendukung Permusyawaratan Desa (BPD), aparat kampung, program dengan mengirimkan bahan baku kepada anggota TPKK, dan para perempuan kader para fasilitator untuk pembangunan fasilitas. PKK dan Posyandu. Sementara itu, masyarakat Sebaliknya, masyarakat menjelaskan bahwa kebanyakan pada umumnya merasa jauh lebih sulit program PNPM Mandiri biasanya direncanakan untuk dapat menghadiri musyawarah dan rapat sendiri oleh para pengelola program, termasuk kegiatan PNPM/RESPEK. Meskipun ada sebagian pengadaan bahan baku, sehingga penduduk warga yang hadir dalam rapat-rapat tersebut, kampung merasa memiliki sedikit atau bahkan tidak tetapi pengambilan keputusan dikendalikan oleh berperan langsung dalam pengelolaan program. para elit kampung dan partisipasi masyarakat Pengetahuan yang lebih rinci ini memungkinkan dalam proses perencanaan sebagian besar hanya masyarakat menarik perbandingan antara program- bersifat simbolis. program berbeda di kampung mereka dan untuk lebih memahami program PNPM Mandiri. Kurangnya kesempatan warga untuk menghadiri musyawarah dan rapat kegiatan sebagian 4.2 Partisipasi Masyarakat dalam PNPM/ merupakan konsekuensi dari mata pencaharian RESPEK masyarakat, dan sebagian lainnya disebabkan oleh mekanisme undangan rapat. Rapat pengambilan Penelitian terhadap partisipasi masyarakat dalam keputusan membutuhkan kehadiran fisik, yang program yang menggunakan pendekatan CDD sering kali sulit bagi sebagian masyarakat Papua menunjukkan bahwa dominasi elit kampung dan Papua Barat yang mata pencahariannya sering melemahkan tingkat partisipasi, dan ketika berburu dan menangkap ikan. Di Kampung Bupul, hubungan antar kelompok di masyarakat tidak misalnya, kebanyakan lelaki harus meninggalkan seimbang maka CDD cenderung menyebabkan kampung selama berminggu-minggu untuk ketidaksetaraan daripada memberikan manfaat ke berburu di hutan, sementara di Kampung Taroi kelompok miskin dan marjinal (Mansuri dan Rao dan Ekam (Kabupaten Teluk Bintuni), banyak warga 2013; Dasgupta dan Beard, 2007). Bahkan jika masyarakat menghabiskan sebagian besar waktu para anggota kelompok ini hadir dalam proses mereka mencarikan di laut. pengambilan keputusan, partisipasi mereka sering kali hanya simbolis. Pendekatan CDD lebih berhasil Mekanisme undangan memengaruhi tingkat dalam mendorong partisipasi ketika kelompok- kehadiran dalam diskusi-diskusi kampung. kelompok kampung lebih egaliter dan memiliki Sebagian besar penduduk kampung di Papua dan relasi kekuasaan yang berimbang, bertanggung Papua Barat berasumsi bahwa menghadiri rapat jawab pada pemerintah daerah, dan dimana tidak di kampung (termasuk untuk membahas kegiatan- ada kesenjangan politik, sosial, atau ekonomi kegiatan PNPM/RESPEK) memerlukan undangan. yang besar antara elit kampung yang menguasai Mereka yang menerima undangan langsung dari sumber daya dan masyarakat luas. Partisipasi juga para pelaku program pada umumnya menghadiri terdorong jika ada kapasitas untuk membangun rapat dan ikut dalam diskusi, sementara mereka kelompok-kelompok fasilitator yang handal. yang tidak menerima undangan, tidak hadir. Kelompok ini sangat penting dalam mendorong Namun, penduduk kampung yang diundang pengembangan kerangka kerja yang memihak biasanya adalah mereka yang sudah aktif dalam masyarakat luas, serta mengembangkan sistem organisasi kampung atau terlibat dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi yang cakupannya lebih kampung. Mekanisme undangan langsung luas dari aspek-aspek administratif program, seperti ditemukan di sebagian besar kampung-kampung ketersediaan sistem akuntabilitas yang baik, baik ke penelitian, namun yang menerima undangan selalu atas maupun ke bawah. merupakan kalangan elit kampung. 4.2.1 Partisipasi Masyarakat secara Umum Salah satu alternatif mekanisme undangan yang Temuan-temuan penelitian ini menegaskan kembali efektif untuk mendorong kehadiran masyarakat penelitian-penelitian terdahulu. Pada tahap adalah dengan undangan terbuka. Undangan musyawarah, ada contoh di mana masyarakat terbuka menyebarkan informasi secara lebih dapat menghadiri rapat dan mengajukan meratakarena setiap masyarakat mendapatkan gagasan, serta berpartisipasi dalam pengambilan kesempatan yang sama untuk menerima undangan keputusan. Namun, kehadiran warga masyarakat dan mengakses informasi tentang program. dalam diskusidan rapat kegiatan sering diabaikan Mekanisme undangan terbuka ditemukan di oleh kalangan elit kampung. Rapat pembahasan Kampung Bukapa, Ekemanida, Tanusan, dan Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK - 77 Lumira yang dilakukan dengan mengundang Lemahnya peran fasilitator kecamatan juga masyarakat umum melalui pengeras suara untuk cenderung menghasilkan anggota TPKK yang menghadiri rapat kampung. TPKK di Kampung lemah, karena sebagian besar TPKK mengandalkan Bukapa dan Ekemanida di Kabupaten Dogiyai fasilitator kecamatan dalam pelatihan dan mengundang masyarakat dengan berkeliling pengetahuan mereka tentang program. kampung dan menggunakan pengeras suara untuk Akibatnya, peran TPKK dalam mendorong mengumumkan acara. Tempat untuk musyawarah/ partisipasi masyarakat tidak terlihat jelas selama rapat adalah jalan kampung atau persimpangan pelaksanaan kegiatan. TPKK cenderung melihat di mana warga biasa berkumpul. Situasi yang PNPM/RESPEK sebagai proyek pembangunan serupa juga diamati di KampungTanusan, di mana prasarana. Oleh karenanya, TPKK lebih fokus TPKK mengundang masyarakat secara terbuka pada upaya merampungkan fasilitas fisik dan menggunakan balai kampung sebagai tempat daripada mendorong partisipasi masyarakat. pertemuan. Melalui mekanisme undangan terbuka Proses yang melibatkan masyarakat terjadiketika seperti ini, tingkat kehadiran masyarakat di ke- program pertama kali dikenalkan di desa-desa, empat kampung ini lebih tinggi dibandingkan tetapi tahap-tahap selanjutnya Diana partisipasi kampung-kampung lain yang menggunakan sistem masyarakat dibutuhkan tidak lagi dilakukan, yang undangan langsung. mengakibatkanmeluasnya kekecewaan masyarakat. Para anggota TPKK cenderung berkoordinasi Dominasi elit kampung juga memengaruhi lebih dekat dengan fasilitator kecamatan partisipasi masyarakat pada tahap usulan kegiatan. daripadadengan masyarakat, termasuk dalam tahap Para elit, terutama kepala kampung dari marga pelaporan kegiatan: TPKK hanya menyampaikan dominan yang memegang kendali di kampung laporan kepada para fasilitator tanpa menjalankan berdasarkan hak tanah adatmarga, cenderung musyawarah pertanggungjawaban kepada memutuskan sendiri kegiatan-kegiatan di kampung. masyarakat luas. Untuk mengolah lahan, misalnya, warga masyarakat lain diharuskan meminta izin terlebih dahulu dari Keberadaan program CSR di Kabupaten Teluk elit kampung untuk membuka lahan. Terkait PNPM/ Bintuni dan Kabupaten Kaimana juga memengaruhi RESPEK, banyak investasi fisik program dibangun partisipasi masyarakat dalam PNPM. Program- di atas tanah-tanah adat seperti ini, dan, sebagai program alternatif ini juga menghendaki akibatnya, dominasi kampung semakin mengakar. masyarakat untuk berpartisipasi, sering kali dalam penyediaan tenaga kerja dan mengumpulkan Penelitian ini juga menguatkan dua penelitian material untuk proyek-proyek prasarana. Mengingat terdahulu (AKATIGA, 2010; Sari et al,. 2011) keterbatasan waktu dan sumberdaya manusia tentang kelompok-kelompok marjinal di PNPM yang tersedia di masing-masing desaterkait, dan hasil pelaksanaan PNPM/RESPEK, yang maka mereka yang terlibat dalam program CSR menemukan bahwa fasilitator memainkan ini sering tidak dapat, atau memilih untuk tidak, peranan penting dalam mendorong partisipasi berpartisipasi dalam PNPM, akhirnya menurunkan masyarakat. Seperti disebutkan pada Bagian 4.1 tingkat partisipasi dalam PNPM. tentang pengetahuan program di atas, fasilitasi yang lemah disebabkan oleh kombinasi lemahnya 4.2.2 Partisipasi Perempuan insentif dan rendahnya kapasitas fasilitator Pada umumnya, partisipasi perempuan relatif kecamatan, tantangan logistik, dan kendala rendah dalam kegiatan-kegiatan PNPM/RESPEK bahasa juga memiliki dampak yang besar pada dan biasanya tidak lebih dari sekadar kehadiran tingkat partisipasi masyarakat. Fasilitator-fasilitator pasif di rapat masyarakat, atau sebagai penyedia kecamatan yang sebagian besar dievaluasi makanan ringan dalam rapat. Meskipun hadir, berdasarkan kinerja administratifnya, dan yang para perempuan cenderung diam dan setuju saja mendapatkan pelatihan keterampilan fasilitasi yang dengan usulan yang diajukan para lelaki. Dari 20 terbatas, cenderung membatasi waktu mereka desa yang diteliti, hanya di tujuh desa ditemukan untuk mengunjungi desa-desa. Fasilitator-fasilitator perempuan yang mengusulkan kegiatan-kegiatan juga memiliki kesulitan berkomunikasi dengan pada musyawarah tingkat desa, dan dalam masyarakat yang hanya menggunakan dialek setiap pengambilan keputusan, usulan-usulan lokal dan cenderung menyederhanakan proses dari perempuan kalah dari usulan-usulan lelaki. dengan mengurangi jumlah rapat dan membatasi Para perempuan yang dapat mengajukan usulan jenis kegiatan yang dapat diusulkan (bahkan kegiatan adalah selalu mereka yang sudah lama sering hanya mengulang apa yang sudah pernah aktif di kampungnya, misalnya dalam kegiatan- dilakukan pada siklus sebelumnya). kegiatan di PKK atau gereja. 78 - Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK Seperti halnya pelaksanaan PNPM di daerah luar mereka sendiri. Kurangnya kesempatan ini, menurut Papua dan Papua Barat, perempuan mendapatkan para fasilitator di kecamatan dan kabupaten, perhatian khusus melalui dana SPP dan usulan disebabkan oleh kegagalan perempuan mengelola khusus perempuan. Namun, rapat yang ditujukan 15 persen dana yang dialokasikan untuk dana untuk menggali gagasan perempuan hampir SPPdi awal pelaksanaan PNPM/RESPEK yang sepenuhnya tidak ada. Sebagian perempuan, menyebabkan gagalnya SPP. terutama mereka yang dekat dengan kalangan elit desa dan pelaku program, diundang dalam Pengecualian ditemukan di desa-desa yang memiliki rapat warga, baik secara individu maupun mewakili fasilitasi khusus untuk perempuan. Fasilitasi khusus suami mereka jika para suami tidak dapat hadir. perempuan diberikan oleh LSM untuk membangun Namun, seperti halnya masyarakat pada umumnya, rasa percaya diri perempuan untuk memungkinkan kehadiran para perempuan ini sebagian besar mereka berpartisipasi dalam ruang publik. Fasilitasi hanya simbolis. ini mendorong para perempuan untuk aktif berpartisipasi dalam program dan mendukung Keterbatasan partisipasi perempuan dalam argumen bahwa menyediakan fasilitas khusus untuk kegiatan-kegiatan PNPM/RESPEK juga kelompok marjinal selama proses pembangunan, disebabkanoleh pola relasi antara laki-laki dan termasuk perempuan, dapat berhasil tanpa perempuan, tidak adanya ruang khusus bagi menciptakan kelompok eksklusif tambahan di perempuan, pelaksanaan program yang bias, dan kampung (AKATIGA, 2010). terbatasnya fasilitasi khususnya untuk perempuan. Pola relasi antara laki-laki dan perempuan dapat Contoh partisipasi perempuan yang menguat terlihat dari, misalnya, pembagian kerja antar ditemukan di Kampung Kweel dan Urumb, di keduanya. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat mana setelah partisipasi perempuan lebih tinggi Papua, pembagian kerja didasarkan pada nilai- dibanding desa-desa lainnya setelah mendapatkan nilai budaya yang dianut oleh masyarakat, di mana fasilitasi. Pengelola di dua desa tersebut menurut nilai lokal, laki-laki bertanggung jawab mengalokasikan sebagian dana mereka (15 persen untuk kegiatan-kegiatan yang menuntut kekuatan dari dana PNPM/RESPEK) khusus untuk perempuan. fisik, seperti membangun rumah, membuka Ini adalah buah dari fasilitasi untuk perempuan lahan untuk ditanami, membangun pagar dan oleh Oxfam yang mendorong mereka untuk parit, dan berburu. Sebaliknya, kegiatan yang bernegosiasi dengan fasilitator kecamatan dan dinilai relatif ‘ringan,’ menurut nilai lokal adalah TPKK agar mendapatkan akses ke 15 persen dana tanggung jawab perempuan, misalnya merawat yang dialokasikan untuk perempuan. Tingginya rumah, menyediakan makanan, mengolah lahan tingkat partisipasi perempuan di Kampung Kweel dan kebun, memanen, menjual hasil kebun, dan dan Urumb terlihat jelas dari tingginya tingkat mengasuh anak. Di Papua Barat, pembagian kehadiran mereka di rapat-rapat kampung, di mana kerja antar laki-laki dan perempuan lebih sempit para perempuan juga aktif menyuarakan pendapat daripada di Papua, dan kerja samaantara laki- mereka dan menyampaikan usulan-usulan kegiatan. laki dan perempuan terlihat lebih jelas dalam aktivitas sehari-hari. Misalnya, perempuan bertugas untuk menangkap ikan-ikan kecil dan kerang- 4.3 Dampak PNPM/RESPEK dalam kerang tidak jauh dari daratan, sementara para Kehidupan Masyarakat lelaki menjala udang dan ikan-ikan yang lebih besar di laut. Perempuan dan laki-laki juga saling Prasarana yang lebih efektif daripada yang membantu ketika menumbuk sagu. Sementara disediakan program-program pemerintah lainnya itu, bisa pelaksanaan program diamati selama adalah manfaat yang paling sering disebutkan pembangunan prasarana fisik, yang dalam tradisi dari berbagai penelitian (Baker et al., 2013; Sari et Papua biasanya dilakukan oleh laki-laki. al., 2011) mengenai pendekatan CDD. Hal yang sama juga berlaku untuk PNPM, di mana prasarana Situasi ini serupa dengan hal penyediaan ruang yang dibangun memiliki kualitas yang lebih baik, khusus untuk perempuan. Peluang bagi perempuan bahkan di provinsi yang lebih terpencil seperti untuk mengajukan saran dan mengambil keputusan Papua dan Papua Barat (Sari et al., 2011). Penelitian jarang diberikan oleh pelaksana kegiatan di tingkat juga mengungkapkan bahwa penduduk miskin kecamatan dan kabupaten. Di Papua dan Papua dan perempuan ada di antara penerima manfaat, Barat, hampir semua lokasi kampung penelitian meskipun faktanya kalangan elit desa masih gagal memberikan kesempatan bagi perempuan mendominasi (Akatiga, 2010; Sari et al., 2011; untuk mengembangkan dan memutuskan rencana Syukri et al., 2013). Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK - 79 Penelitian ini menemukan bahwa manfaat dalam paling menikmati manfaat dari program ini. Hal bentuk prasarana terbangun umumnya dapat ini dapat diamati dari prasarana yang melayani dirasakan oleh warga masyarakat sampai ke kelompok mereka terlebih dulu. pelosok-pelosok tingkat kampung terendah. Namun, manfaat beberapa jenis prasarana Beberapa investasi fisik cepat dianggurkan terkonsentrasi di kalangan elit kampung, pelaku karena rusak, konstruksi yang tidak lengkap, atau program, dan orang-orang yang dekat dengan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau mereka. Ada juga beberapa jenis prasarana yang karakteristik kampung. Di Kampung Pusuaga, dengan cepat tidak lagi digunakan. Sementara itu, misalnya, talang-talang air hujan diberikan dampak non-prasarana yang dirasakan masyarakat tanpa pertimbangan bahwa rumah kebanyakan adalah peluang kerja sementara (terutama di penduduk memiliki atap rumbia, sedangkan bidang prasarana yang tidak memerlukan tenaga talang air memerlukan atap seng agar dapat kerja yang terampil, seperti pembangunan jalan menampung dan menyalurkan air ke tangki atau penggalian parit-parit drainase). Peningkatan penyimpanan. Akibatnya talang-talang air hujan kerjasama diantara warga juga diamati, meskipun teranggurkan dan akhirnya rusak. Kampung- efek sebalikanya di mana program justru kampung di Kabupaten Merauke, investasi sumur melemahkan kerjasama antara warga juga diamati. juga tidak memperhitungkan kapasitas lingkungan. Belakangan ditemukan bahwa kualitas air tidak 4.3.1 Dampak Pembangunan Prasarana Fisik cocok untuk konsumsi dan pemukiman sering Dampak dari prasarana terbangun dirasakan oleh tergenang ketika air laut pasang, yang kemudian banyak warga kampung, walaupun dampaknya tercampur dengan air tanah. tidak selalu merata. Manfaat terbagi secara merata dalam investasi publik, seperti instalasi mikrohidro, 4.3.2 Dampak-dampak Non-prasarana sumur, Posyandu, dan Puskesmas. 4.3.2.1 Kesempatan Kerja Sementara Pembangunan prasarana melalui PNPM Meskipun partisipasi mereka dalam tahap memberikan peluang kerja sementara bagi perencanaan tetap relatif rendah, perempuan banyak warga kampung. Peluangini bertujuan termasuk di antara mereka yang menikmati manfaat untuk menyediakan pekerjaan bagi para petani terbesar dari fasilitas-fasilitas umum tersebut. Di di luar musim panen atau musim tanam mereka Kampung Anjelma, fasilitas pembangkit listrik (Sumadi dan Yulaswati, 2011), dan kadang menjadi (mikro-hidro) menambah waktu signifikan bagi satu-satunya manfaat program yang dinikmati masyarakat untuk beraktivitas di malam hari. oleh warga masyarakat termiskin (AKATIGA, Akibatnya, waktu produktif yang tersedia bagi 2010). Peluang kerja kontrak sangat ditunggu- perempuan untuk membuat noken (tas kerajinan) tunggu oleh banyak penduduk kampung, karena meningkat. Demikian juga, pembangunan memberi kesempatan langka bagi penduduk sumur-sumur umum dan talang-talang penadah untuk mendapatkan penghasilan tunai. Upah air hujan memudahkan perempuan untuk tergantung dari jumlah hari kerja dan biasanya mengakses air untuk kebutuhan rumah tangga digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. mereka, memberikan mereka waktu lebih banyak Bagi kebanyakan masyarakat, adanya program untuk melakukan kegiatan lain. Sementara itu, PNPM/RESPEK di kampung mereka identik dengan penyelenggaraan Pustu juga membantu para adanya peluang untuk melakukan pekerjaan perempuan untuk meningkatkan akses pelayanan berbayar. kesehatan, terutama untuk anak-anak mereka. Namun, peluang kerja sementaratidak bisa Prasarana terbangun yang bersifat individual, berlangsung seterusnya dan hanya terbatas pada seperti fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) dan pembangunan prasarana yang tidak memerlukan sumur, cenderung hanya menguntungkan sedikit keterampilan teknik khusus, seperti perbaikan orang di kampung-kampung. Di Kampung Coa, jalan dan saluran drainase. Jenis-jenis prasarana fasilitas MCK hanya dinikmati oleh pemilik tempat yang diusulkan dalam periode pelaksanaan PNPM/ di mana fasilitas dibangun. Meskipun pada awalnya RESPEK setelah 2011 cenderung mengeliminasi sumur dan MCK ditujukan untuk tiga sampai empat peran masyarakat dalam proses pembangunan rumah tangga di sekitarnya, dalam praktiknya karena memerlukan keterampilan khusus, seperti hanya pemilik tanah yang menerima manfaat, dalam pembangunan Pustu. Dalam kasus tersebut, karena warga kampung lain sungkan menggunakan peluang kerja sering jatuh pada pekerja yang fasilitas umum jika harus masuk ke halaman orang didatangkan dari luar desa dan etnis-etnis non- lain. Di Papua, kalangan elit kampung, termasuk Papua. pengelola kegiatan di kampung, adalah yang 80 - Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK 4.3.2.2 Perubahan Struktur dan Hubungan adanya program, masyarakat merasa TPKK tidak Masyarakat di tingkat Kampung melibatkan mereka dalam perencanaan dan Penelitian ini menegaskan kembali penelitian pelaksanaan, merusak kepercayaan dan mengikis terdahulu (Conning dan Kevane, 2002; Mansuri dan mekanisme kerjasama yang sudah ada. Rao, 2004) yang menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif mempererat relasi dan kerjasama antar Upah untuk pekerjaan kontrak juga mengubah anggota masyarakat di komunitas yang relatif tradisi gotong royong masyarakat. Masyarakat egaliter, namun sering tidak efektif di masyarakat pada umumnya, baik di Papua maupun Papua yang lebih terfragmentasi. Barat, menganuttradisi gotong royong di mana mereka memberikan bantuan satu sama lain, Di kampung dengan struktur dan relasi masyarakat misalnya untuk membuka lahan untuk bertani atau didominasi kalangan elit kampung dan pelaku membangun rumah. Warga juga berperan serta program, PNPM/RESPEK cenderung memperkuat dalam kegiatan keagamaan, seperti membangun dominasi ini. Fasilitas fisik individu yang terbangun gereja dan menolong satu sama lain untuk cenderung dikendalikan oleh elit kampung, memenuhi kebutuhan adat, seperti denda adat seperti di Kampung Anjelma. Di sini, ketua TPKK dan pernikahan. Di Kampung Bukapa, masyarakat mengusulkan pembangunan balai kampung di atas bergotong royong membangun gereja dengan tanahnya sendiri, namun bangunan itu akhirnya menyediakan batu, pasir, dan tenaga. justru digunakan sebagai bagian tambahan dari rumah pribadinya. Pembangunan balai kampung Namun, tradisi gotong-royong ini tidak berlaku tersebut juga mempekerjakan orang-orang dari untuk proyek-proyek yang diprakarsai pemerintah, luar kampung sehingga tidak membawa manfaat apapun tingkatannya, termasuk PNPM/RESPEK. apapun bagi warga kampung. Pemahaman masyarakat akan proyek-proyek pemerintah adalah bahwa ini adalah murni soal Dalam hal kepercayaan, PNPM/RESPEK cenderung akses ke uang: pengadaan bahan bangunan, memperkuat kepercayaan antara margadan pembukaan lahan, dan tenaga kerja dipahami kelompok sosial ekonomi di mana hal ini telah masyarakat sebagai hal yang sudah dianggarkan ada sebelumnya. Modal sosial gotong royong oleh pemerintah. Akibatnya, sebagian masyarakat yang sudah lama ada terus berlanjut dalam merasa bahwa PNPM/RESPEK telah merusak pelaksanaan PNPM/RESPEK. Di KampungTanusan, semangat gotong royong di antara warga desa. PNPM/RESPEK memungkinkan warga untuk Di Kampung Bupul, misalnya, pekerjaan komunal mengumpulkan dana dari upah pekerjaan yang dikenal dengan istilah elibam gola-gola, sementara mereka untuk beasiswa bagi anak- seperti pembukaan lahan, pembangunan rumah, anak mereka, terutama yang ingin melanjutkan perkawinan, dan membantu anggota masyarakat pendidikan ke daerah lain. yang membutuhkan, digantikan dengan pekerjaan berbayar yang diperkenalkan oleh PNPM/RESPEK. Sebaliknya, di kampung-kampungdengan Di desa Bukapa, pekerjaan berkebun yang biasanya pelaksanaan program terpusat pada kalangan elit dilakukan oleh perempuan tanpa bayaran hilang atau pelaku program, program sering memicu dan digantikan dengan pekerjaan berbayar. kecurigaan di antara warga yang merasa mereka tidak menerima manfaat atau merasa belum cukup 4.3.2.3 Pemberdayaan Perempuan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Peran perempuan dalam PNPM/RESPEK pada Hal ini juga mendorong sikap kritis tentang umumnya rendah, baik dari segi pengetahuan pelaksanaan program, dengan sebagian penduduk maupun partisipasi mereka. Rendahnya mempertanyakan kegunaan prasarana terbangun partisipasi di kalangan perempuan berasal dari dan kinerja pelaksana program. Namun, di banyak pandanganyang sangat kuat di kalangan lelaki tempat, kecurigaan tentang penyalahgunaan bahwa kegiatan-kegiatan pembangunan fisik yang ditujukan kepada pelaku program hanyalah adalah ranah mereka. Ruang publik juga dianggap sebatas desas-desus tanpa didukung oleh bukti sebagai ranah laki-laki, sementara para lelaki yang kuat. Kecurigaan-kecurigaan ini juga merusak memiliki pandangan negatif terhadap perempuan kepercayaan antara marga dan kelompok, dan yang terlibat dalam kegiatan publik. Terlepas dari menyebabkan menurunnya kerjasama antar warga latar belakang ini, para perempuan di kampung- masyarakat, seperti di Kampung Pusuaga. Di sini, kampung yang sudah mendapatkan fasilitasi sebelum adanya program, masyarakat memiliki khusus perempuan dari organisasi masyarakat sipil mekanisme kerjasama ketika membangun honai cenderung lebih aktif menuntut hak-hak mereka atau membuka lahan untuk bertani. Setelah dari PNPM/RESPEK. Para perempuan yang sudah Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK - 81 aktif dalam kegiatan kampung, seperti PKK dan Dalam hal akuntabilitas, sebagian besar kampung aktivis gereja, adalah yang pertama menuntut di Papua dan Papua Barat tidak memiliki hak-hak perempuan dari program, dan sebagian kapasitas untuk memastikan hal ini terjadi. Para berhasil memperoleh bagian 15 persen dari dana pengelola program memiliki kesulitan besar dalam yang dialokasikan untuk kelompok perempuan. mempersiapkan kegiatan dan laporan keuangan Di Kampung Urumb, kelompok perempuan sesuai standar program. Di hampir semua yang dibentuk Oxfam berhasil memperoleh kampung penelitian, penyusunan kegiatan dan dana Rp 15,000,000,- untuk mengembangkan laporan keuangan memerlukan bantuan fasilitator sektor pertanian. Kelompok ini mendapatkan kecamatan. Hanya di Kampung Lumira saja laporan pendanaan karena sudah berjalan selama keuangan PNPM dibuat oleh kepala kampung, dan beberapa waktu dan memiliki struktur organisasi dalam kasus ini, ia sendiri juga adalah kontraktor yang jelas, berbeda dengan kelompok yang dan pengembang di Kabupaten Teluk Bintuni. didirikan hanya untuk mengakses dana dari Semua laporan tertulis disampaikan kepada PNPM/RESPEK. Hasilnya, kelompok ini menjadi fasilitator kecamatan untuk diserahkan lebih lanjut teladan bagi kelompok-kelompok perempuan kepada pengelola program di tingkat kabupaten lainnya di Papua dan Papua Barat. dan provinsi. 4.3.2.4 Kapasitas Masyarakat dalam Para pelaku program di lokasi kampung penelitian Pengelolaan Program memiliki kapasitas untuk mencatat arus kas Umumnya, sebagian besar masyarakat di selama pelaksanaan kegiatan. Kapasitas ini Papua dan Papua Barat memiliki kapasitas dikembangkan melalui pelatihan dan fasilitasi untuk mengelola program. Dalam proses yang diberikan kepada anggota TPKK tentang perencanaan, meskipun sebagian besar pembukuan dan pengelolaan keuangan program. masih terbatas pada para elit kampung dan Di beberapa kampung, tanda-tanda buruknya pengelola program, warga kampung masih pencatatan keuangan diamati, seperti di Kampung dapat berpartisipasi dalam rapat perencanaan Pusuaga, Bupul, dan Egerwara, yang sebagai pembangunan kampung. Hanya di Kampung akibatnya masyarakat berasumsi bahwa TPKK Tomon 1 masyarakatnya tidak memiliki telah menyalahgunakan dana program. Lemahnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengawasan oleh masyarakat dan fasilitator proses perencanaan pembangunan kampung, kecamatan, serta kurangnya sanksi dalam kasus- karena dikendalikan secara eksklusif oleh kasus penyalahgunaan, telah berkontribusi pada kepala kampung. Namun, dalam menentukan penyalahgunaan. prioritas kegiatan, masyarakat tampaknya tidak dapat menentukan prioritas sesuai kebutuhan Berbeda dari kegiatan dan pelaporan keuangan mereka. Hal ini disebabkan proses pengaturan untuk fasilitator kecamatan dan kabupaten, kegiatan didominasi oleh elit kampung dan pelaporan ke bawah untuk masyarakat masih pelaku program, serta intervensi-intervensi dari lemah di semua tempat. Di semua kampong fasilitator kecamatan. Kasus-kasus pembangunan yang diteliti di Papua dan Papua Barat tidak fasilitas MCK di KampungMatara, balai kampung ditemukan pelaporan kepada masyarakat. Di di Kampung Anjelma, dan talang-talang air hujan semua kampung, masyarakat tidak melihat adanya di Kampung Pusuaga adalah contoh intervensi laporan pertanggungjawaban yang baik untuk elit kampung dan fasilitator kecamatan dalam kegiatan yang dilaksanakan maupun keuangan. menentukan pilihan kegiatan di kampung Hal ini terjadi karena tidak adanya dorongan atau masing-masing. fasilitasi dari fasilitator kecamatan, meskipun aturan mewajibkan pertanggung jawaban program disampaikan kepada masyarakat. 82 - Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK 4.4 Harapan Masyarakat untuk PNPM/ juga merekomendasikan agar mekanisme RESPEK disederhanakan, misalnya dengan menyalurkan dana dalam satu tahap, bukan dua, untuk Masyarakat berharap manfaat-manfaat prasarana mempercepat pengerjaan proyek-proyek. Mereka dapat dirasakan lebih luas di masa depan dan juga menyarankan agar mekanisme program dapat lebih cocok dengan kebutuhan-kebutuhan disederhanakan agar tidak perlu mengundang mereka sesuai usulan masyarakat, tidak hanya terlalu banyak orang di rapat-rapat desa. menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. Harapan-harapan tersebut dikemukakan karena Masyarakat yang belum merasakan manfaat masyarakat merasa bahwa manfaat dari sebagian prasarana tetap berharap agar bisa lebih terlibat investasi program hanya dinikmati oleh kelompok dalam program di masa yang akan datang, terbatas, seperti fasilitas MCK umum di Kampung sehingga dapat turut merasakan manfaatnya, tidak Matara yang dibangun di samping rumah ketua hanya terlibat selama kegiatan pembangunan saja. TPKK dan para aparat kampung. Lokasi-lokasi Masyarakat tampaknya memahami manfaat proses tersebut membuat masyarakat segan untuk penentuan keputusan yang terbuka untuk semua, menggunakan fasilitas. Pengalaman-pengalaman dan sebagai akibatnya, berharap untuk terlibat. gagalnya investasi prasarana juga menimbulkan Di Papua, selain memiliki investasi fisik yang ketidakpuasan di kalangan masyarakat, serta dapat dinikmati oleh banyak anggota masyarakat, kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari rencana warga kampung juga mengharapkan alokasi yang awal yang telah disepakati pada saat rapat dapat membantu mereka meningkatkan mata perencanaan desa, seperti fasilitas air bersih pencaharian mereka. Masyarakat di Papua Barat yang hanya berhasil di satu dari enam sumur di merasa bahwa kegiatan-kegiatan didominasi Kampung Atibo. Di Kampung Matara, masyarakat oleh para pengelolaprogram, karena itu mereka merasa bahwa fasilitas MCK komunal tidak sesuai berharap kedepannya dapat lebih sering diundang dengan kebutuhan mereka, karena masyarakat dalam rapat-rapat pengambilan keputusan dan lebih membutuhkan tanggul penahan air laut lebih dapat lebih aktif dalam semua tahap program. untuk mencegah intrusi air laut ke lahan pertanian Masyarakat juga berharap untuk lebih bisa terlibat mereka pada saat air pasang yang dapat merusak dalam tahap evaluasi untuk menyampaikan tanaman. Meskipun demikian, fasilitas MCK umum masukan tentang kelebihan dan kekurangan di Kampung Matara dipilih oleh kepala kampung program. Harapan ini muncul karena masyarakat yang telah menerima rekomendasi dari fasilitator merasa bahwa program ini belum dijalankan secara kecamatan. transparan di kampung-kampung mereka. Semua kelompok masyarakat berharap program Kelompok-kelompok perempuan berharap dapat ini akan terus berlanjut. Namun, masing-masing menerima alokasi khusus untuk prasarana yang kelompok merasa perlu adanya penyesuaian diusulkan oleh perempuan, seperti Posyandu, dan berdasarkan pengalaman dari manfaat yang dana untuk pemberdayaan ekonomi, seperti dana dirasakan oleh setiap kelompok. Misalnya, SPP. Meskipun manfaat program dapat dirasakan para pengelola kegiatan dan kepala kampung oleh masyarakat, para perempuan merasa bahwa yang mengarahkan manfaat untuk keuntungan terlalu sedikit proyek ditujukan untuk memenuhi pribadi mereka sendiri dan orang-orang di kebutuhan perempuan. Sebaliknya, perempuan dalam kelompok eksklusif mengharapkan jumlah merasa bahwa program secara umum lebih dana dapat ditingkatkan sehingga masyarakat memprioritaskan laki-laki dan proyek-proyek lain juga dapat merasakan manfaatnya. Mereka prasarana selalu ditentukan oleh laki-laki. Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK - 83 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 5 84 - Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 5.1 Pendahuluan Temuan penelitian di semua lokasi mengungkapkan Berdasarkan sudut pandang penerima manfaat beberapa faktor yang mendasari berbagai di lokasi penelitian, jelas terlihat bahwa sebagian kelemahan dalam pelaksanaan program, salah besar penerima manfaat, termasuk kalangan satunya adalah persoalan fasilitasi. Berbagai non-elit, menghargai investasi-investasi PNPM/ tantangan dalam fasilitasi, dalam hal kapasitas, RESPEK dan ingin program ini dilanjutkan. kemampuan, dan logistik, sangat memengaruhi Namun, jelas juga bahwa mayoritas masyarakat tingkat pengetahuan dan partisipasi warga berharap agar program mendatang mengalami kampung. Dalam konteks Papua dan Papua Barat, perbaikan dalam hal keterlibatan masyarakat faktor utama lain yang memengaruhi pelaksanaan dalam proses dan transparansi informasi program program meliputi: tantangan geografis, kendala bagi semua. Aspirasi ini muncul dikarenakan bahasa, dan struktur budaya/adat yang kuat. rangkaian kelemahan yang membatasi pelaksanaan Keterpencilan lokasi geografis di banyak wilayah program secara tepat, sehingga kurang berhasil di kedua provinsi (terutama daerah pegunungan dalam memberdayakan masyarakat seperti yang Papua) menyulitkan fasilitator untuk hadir dan diharapkan. Penelitian ini menyoroti beberapa memberikan fasilitasi yang memadai di kampung tantangan pelaksanaan dan mengusulkan dalam periode waktu yang signifikan setiap bagaimana tantangan-tantangan ini dapat diatasi tahunnya. Hal ini juga memengaruhi ketersediaan untuk pelaksanaan program CDD di Papua/Papua dan biaya bahan baku serta transportasi, yang Barat yang akan datang, serta dalam konteks kemudian memengaruhi kemampuan masyarakat Undang-Undang Desa (UU No.6/2014). Undang- untuk menyelesaikan proyek-proyek sesuai rencana. undang Desa akan secara signifikan meningkatkan Kendala bahasa menghambat komunikasi yang dana pembangunan yang dialokasikan ke desa, memadai antara fasilitator dan masyarakat dan hal sekaligus mengamanatkan prinsip partisipasi, ini memberikan kuasa politik yang berlebih kepada transparansi, dan akuntabilitas dalam mekanisme elit kampung yang sudah terbiasa menggunakan pelaksanaannya. Bahasa Indonesia. Struktur adat kampung juga penting dalam menentukan kendali atassumber daya yang masuk ke kampung-kampung. Menimbang persoalan-persoalan ini, kemampuan fasilitator untuk dapat memahami, terlibat, dan memediasi berbagai kelompok yang berkuasa dan masyarakat pada umumnya adalah penting untuk keberhasilan program. Namun demikian, ini justru merupakan bidang yang tidak mendapat dukungan program serta terbatasnya pelatihan dan kapasitas dari fasilitator dalam hal tersebut. Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK - 85 Terakhir, terlepas dari berbagai upaya yang 5.2 Persoalan/tantangan Pelaksanaan sudah dilakukan untuk melibatkan kelompok PNPM/RESPEK perempuan, jelas tampak dari temuan bahwa mereka mengalami kesulitan untuk berpartisipasi Temuan penelitian dari 20 kampung ini sesuai yang dikehendaki program. Perempuan menunjukkan bahwa terdapat empat faktor utama tampak lebih berdaya ketika memiliki ruang untuk yang mendasari buruknya kualitas fasilitasi dalam melaksanakan rapat sendiri dan memastikan PNPM/RESPEK, yaitu: 1) lemahnya kapasitas/ alokasi dana khusus perempuan benar-benar kualitas fasilitator, terutama fasilitator distrik; 2) sesuai kebutuhan perempuan di masyarakat sistem insentif yang tidak mendorong fasilitasi tersebut. Jelas dari temuan bahwa pemberdayaan yang kuat; 3) tantangan berat akibat kesulitan perempuan harus mengupayakan lebih dari geografis; dan 4) tantangan budaya (termasuk sekadar menyediakan SPP yang dibentuk oleh kendala bahasa) yang cenderung menguatkan elit PNPM/RESPEK di beberapa kampung. Pemahaman kampung. Lemahnya kapasitas fasilitator dapat anggota TPKK dan fasilitator tentang bagaimana dilihat, antara lain, dari terbatasnya pengetahuan dana yang dialokasikan untuk kebutuhan mengenai tujuan program terkait pemberdayaan perempuan seharusnya digunakan juga perlu dan kemampuan untuk terlibat dengan mengalami pergeseran mendasar. masyarakat serta berperan sebagai penengah/ penyeimbang kekuatan antara masyarakat Kesimpulan ini dijelaskan secara lebih rinci dan elit kampung. Para fasilitator distrik, yang pada bagian-bagian berikut ini. Terkait denganr memegang peran utama dalam program untuk ekomendasi, mengingat Undang-Undang Desa berinteraksi dengan penduduk kampung, sering yang akan segera diberlakukan, dengan prinsip- tidak dibekali kemampuan untuk menjelaskan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas bahwa pemberdayaan masyarakat adalah tujuan seperti halnya PNPM/RESPEK, rekomendasi- utama program dan alih-alih hanya menjelaskan rekomendasi berikut ini dibahas dengan prosedur dan pendanaan program. Mereka perspektif Undang-UndangDesa, selain dengan juga sering tidak mampu membantu masyarakat program-program CDD di Papua dan Papua Barat untuk mengedepankan prioritas kebutuhan (sepertiPROSPEK yang akan menggantikan RESPEK mereka. Dalam banyak kasus, fasilitator distrik di Papua) yang sedang berjalan dan yang akan ditemukan berpihak kepada elit kampung dalam datang. memprioritaskan usulan atau menentukan kegiatan yang seharusnya diusulkan oleh masyarakat. Situasi ini sebagian besar dikarenakan insentif fasilitator: penilaian dan evaluasi kinerja didasarkan pada kapasitas untuk memenuhi persyaratan administrasi program, yaitu memastikan bahwa tahapan-tahapan program, penyaluran dana, dan persyaratan pelaporan disampaikan tepat waktu, secara bersamaan membatasi penyalahgunaan dana. Hal ini memberikan tekanan yang signifikan pada fasilitator untuk mencoba menyelesaikan semua persyaratan administratif pada akhir siklus proyek. Penekanan pada kepatuhan administratif ini berakibat pada pelatihan fasilitator yang terfokus pada pemahaman prosedur dan persyaratan program, dan bukan pada bagaimana caramemfasilitasi/mendorong keterlibatan masyarakat dalam program. Para fasilitator distrik juga diharuskan untuk menghadiri rapat- rapat koordinasi bulanan di tingkat kabupaten 86 - Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK untuk melaporkan perkembangan proyek. Keberadaan struktur budaya/adat yang sangat Mengingat kondisi geografis di Papua dan Papua kuat dan hirarkis di kampung-kampung Papua Barat, ketentuan ini kadang mengharuskan dan Papua Barat, ditambah kendala bahasa, turut fasilitator distrik menghabiskan waktu berhari- membuat fasilitasi menjadi lebih menantang. hari, bahkan hingga seminggu, jauh dari Para fasilitator distrik tidak memiliki pemahaman tempat mereka bertugas, yang tentunya secara teknis atas kondisi sosio-kultural dan sosio-politik signifikan mengurangi waktu yang tersedia untuk di masing-masing kampung di wilayah cakupan mengunjungi kampung dan berinteraksi dengan mereka. Dalam kebanyakan kasus, para fasilitator masyarakat. tidak dibekali dengan informasi latar tentang struktur kekuasaan adat di kampung tanggung Tantangan geografis yang berat juga mempersulit jawab mereka, sehingga harus mengembangkan fasilitator distrik untuk menjangkau seluruh pemahaman mereka sendiri tentang struktur- kampung di bawah tanggung jawab mereka karena struktur ini di lapangan, jika mereka mampu. Ini gabungan faktor kurangnya transportasi, medan berarti bahwa para fasilitator tidak dipersiapkan yang sulit, jarak yang luas, dan jumlah fasilitator untuk memahami struktur kekuasaan khas di yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kampung, struktur dan dominasi berbagai suku dan jumlah kampung yang menjadi tanggung jawab marga, komposisi dan besarnya kelompok marjinal, mereka. Beberapa kampung tidak memiliki akses dan tingkat heterogenitas dan homogenitas langsung ke distrik dan harus dicapai melalui dari marga atau marga-marga yang dominan di kabupaten atau dari distrik/kabupaten lain. Dalam masing-masing kampung. Seperti yang terlihat dari beberapa kasus, karena keterpencilan dari distrik temuan penelitian ini, perpaduan sosio-kultural/ atau karena masalah keamanan (seperti di Dogiyai politik ini berpengaruh besar terhadap cara elit dan Yahukimo), fasilitator distrik berkumpul di kampung berinteraksi dengan kalangan lainnya beberapa distrik atau ibukota kabupaten yang di masyarakat. Dalam beberapa kasus, kondisi ini mudah dijangkau. Hal ini semakin memperpanjang mengakibatkan ‘elite capture’ dan menimbulkan jarak antara para fasilitator dan kampung. kecurigaan di antara kelompok marjinal tentang penyalahgunaan dana. Hal ini menciptakan Tantangan yang dihadapi oleh para fasilitator ketegangan yang dapat merusak kerja sama distrik berdampak terusan pada kinerja TPKK di dan kepercayaan di kampung, atau bahkan bisa tingkat kampung. TPKK memainkan peran yang menyebabkan meletusnya kekerasan di antara paling penting dalam pelaksanaan pembangunan kelompok-kelompok yang berseberangan. fisik di kampung. Namun, para anggota TPKK sangat bergantung pada bantuan yang diperolah Para fasilitator berpotensi untuk memainkan dari fasilitator distrik, karena memiliki sedikit akses peranan penting sebagai penyeimbang kekuatan ke informasi, jika pun ada, dari tempat lain. Akibat di antara kelompok yang bersaing di kampung, jarangnya kunjungan fasilitator dan kurangnya menyeimbangkan kekuatan politik yang ada informasi mendalam yang diberikan kepada dan membantu memastikan bahwa kelompok- anggota TPKK, kapasitas TPKK untuk memfasilitasi kelompok yang lebih lemah tidak ditekan oleh proses pelaksanaan secara efektif jadi sangat elit yang menguasai kegiatan-kegiatan program. terganggu dan kemampuannya untuk memastikan Misalnya, di kampung dengan satu marga yang tercapainya tujuan yang telah ditetapkan program dominan, fasilitator tidak punya banyak pilihan jadi terbatas. Menambahkan persoalan di atas, selain mencoba untuk bekerja dengan marga informasi tambahan bagi fasilitator dan anggota tersebut, yang sering menduduki posisi kekuasaan TPKK tidak cukup tersedia. Informasi tersebut utama di kampung, seperti kepala kampung. seharusnya dapat membantu menjelaskan metode Seorang fasilitator yang baik, idealnya, akan fasilitasi, bagaimana menangani masalah yang mampu menyeimbangkan hubungan antara kepala kerap timbul, dan informasi tentang kondisi budaya kampung (dan lingkarannya) dengan masyarakat di kampung-kampung sasaran. untuk membantu masyarakat menyuarakan kebutuhan-kebutuhan mereka. Atau, seorang fasilitator yang baik akan mampu memanfaatkan Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK - 87 keinginan para elit kampung untuk menunjukkan 5.3 Rekomendasi bahwa kampung mereka lebih baik daripada yang lain sebagai pintu masuk untuk proyek-proyek Membandingkan pelaksanaan PNPM/RESPEK di pembangunan yang dapat menguntungkan Papua dan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan masyarakat secara luas. Akan tetapi, fasilitator dan RESPEK yang terpisah di Papua Barat, terlihat dengan pengetahuan dan keterampilan yang bagaimana para penerima manfaat, terutama terbatas, dalam berinteraksi dengan pemegang kalangan non-elit, memiliki tingkat pengetahuan kekuasaan lokal, seringnya hanya akan menyerah dan partisipasi yang lebih baik di PNPM/RESPEK pada kehendak para elit kampung dan gagal (Papua) dan PNPM Mandiri Perdesaan (Papua membantu masyarakat agar suara mereka dapat Barat). Untuk RESPEK (Papua Barat), hanya di satu didengar. Bahkan di kampung dengan lebih dari dari delapan kampung penelitian dimana para satu marga dominan, fasilitator dapat berperan penerima manfaat dari kelompok non-elit yang untuk menyeimbangkan struktur kekuasaan sudah mengetahui program lebih dari sekedar namanya. ada. Namun, tanpa keterampilan fasilitasi yang Terlepas dari kelemahan-kelemahan nyata dalam baik, fasilitator tidak akan dapat memanfaatkan pelaksanaan, tampaknya PNPM/RESPEK dan sebagian besar kesempatan tersebut. PNPM Mandiri Perdesaan masih jauh lebih baik dalam menggalang partisipasi masyarakat dan Mengingat kurangnya pelatihan dan jarangnya meningkatkan transparansi dibanding RESPEK. kunjungan yang dapat dilakukan fasilitator ke Pengamatan dari penelitian ini mengindikasikan kampung, pembentukan pemahaman yang bahwa hal ini sebagian besar adalah karena PNPM/ mendalam tentang struktur kekuasaan dan potensi RESPEK dan PNPM Pedesaan mempekerjakan titik masuk untuk memengaruhi struktur kekuasaan fasilitator-fasilitator independen untuk mengawal yang ada akan sangat sulit, jika tidak mustahil. program (menjamin tahapan-tahapan dan Kesempatan bagi para fasilitator untuk memainkan persyaratan program terpenuhi). Sedangkan di peran yang lebih penting dalam menyeimbangkan RESPEK segala aspek pelaksanaan, termasuk berbagai kelompok kekuasaan dalam struktur pengendalian dana program dan keputusan apa adat kampung jadi hilang, sehingga merugikan yang harus dibangun dan oleh siapa, dikendalikan kelompok paling lemah dan lebih marjinal di oleh kepala kampung saja. masyarakat kampung. Selain itu, karena para fasilitator distrik sering kali berasal dari distrik/ Oleh karenanya, di samping kelemahan-kelemahan daerah yang berbeda dari tempat tugas, mereka utama akibat tantangan pelaksanaan yang sudah tidak dapat berbicara dalam dialek lokal dan disebutkan di atas, kedua program CDD di Papua/ harus mengandalkan Bahasa Indonesia untuk Papua Barat mendatang (seperti PROSPEK, yang berkomunikasi dengan warga. Hal ini sering akan menggantikan RESPEK) dan pelaksanaan membatasi kemampuan mereka untuk berinteraksi Undang-Undang Desa jelas akan sangat dengan masyarakat dan akhirnya memberikan diuntungkan dari upaya untuk meningkatkan/ kekuasaan berlebih kepada elit kampung yang memperkuat fasilitasi di kedua provinsi. Namun hal biasanya sudah lebih nyaman menggunakan ini tidak akan mudah dicapai mengingat kondisi- Bahasa Indonesia. kondisi yang unik di Tanah Papua. Akibatnya, seperti yang terlihat dari temuan 5.3.1. Meningkatkan Kualitas Fasilitator melalui penelitian, tingkat pengetahuan tentang program Pelatihan dan Insentif di masyarakat sangat rendah dan cenderung Jelas bahwa peningkatan keterampilan fasilitasi terpusat di kalangan elit kampung dan mereka hanya dapat dicapai jika para pelaksana program yang dekat/memiliki hubungan dengan elit benar-benar memberikan pelatihan yang memadai kampung. Kelompok marjinal dan perempuan untuk keterampilan-keterampilan tersebut. adalah anggota masyarakat yang paling dirugikan Hal ini idealnya tidak hanya pemberian materi dari rendahnya kualitas fasilitasi. Hal ini kemudian di kelas, namun juga praktik lapangan untuk menyebabkan rendahnya partisipasi warga di rapat- menguji keterampilan, dan bimbingan untuk rapat warga desa, yang seharusnya mendukung memastikan peningkatan keterampilan dari pendekatan pemberdayaan masyarakat, sehingga waktu ke waktu. Fasilitator perlu memahami sering mengakibatkan elit kampung menguasai tujuan utama program-program CDD dalam hal perkembangan pengambilan keputusan. pemberdayaan, serta prinsip-prinsip partisipasi, tansparansi, dan akuntabilitas yang ditetapkan dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa. Mereka juga perlu memahami peran dalam memberdayakan masyarakat: untuk mendukung 88 - Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK masyarakat dalam menyuarakan dan merumuskan 5.3.3. Memanfaatkan Kelompok-kelompok di kebutuhan pembangunan mereka, dan bertindak Masyarakat yang Ada untuk Mendukung Fasilitasi sebagai jembatan dalam interaksi dan komunikasi Salah satu isu penting yang memengaruhi antara elit kampung dan masyarakat. Kemampuan fasilitasi di Papua dan Papua Barat adalah jumlah fasilitator dalam berinteraksi dengan pemegang fasilitator yang kurang memadai, terutama di kuasa, dengan berbagai kelompok di masyarakat, distrik-distrik terpencil. Menurut data PNPM, 30 dan sebagai jembatan antara kalangan elit dan sampai 40 persen dari posisi fasilitator distrik non-elit adalah komponen keterampilan penting tidak terisi di Papua dan Papua Barat. Meskipun yang perlu dikembangkan, baik sebelum fasilitator para pelaku program sudah mengambil beberapa ditempatkan (melalui pelatihan) dan sepanjang inisiatif untuk mengatasi persoalan ini—termasuk periode penempatan mereka (melalui bimbingan menurunkan persyaratan kualifikasi dari dari gelar dan pelatihan penyegaran ketika diperlukan). sarjana menjadi diploma dan perekrutan khusus Pemahaman tentang situasi sosio-kultural dan untuk fasilitator teknik melalui program Barefoot sosio-politik di berbagai daerah di Papua dan Engineer—mengingat sulitnya situasi kerja di kedua Papua Barat juga perlu ditambahkan sebagai provinsi, kronisnya kekurangan fasilitator yang bagian dari persiapan para fasilitator sebelum dipekerjakan secara independen kemungkinan penugasan. akan terus berlanjut. Selain itu, masalah insentif perlu disikapi serius Mengingat tantangan-tantangan tersebut, akan jika para fasilitator diharapkan untuk fokus pada lebih realistis bagi program untuk bekerja dengan pekerjaan memfasilitasi dan memberdayakan kelompok-kelompok yang sudah bekerja dengan masyarakat. Tekanan untuk memenuhi masyarakat di kampung-kampung, seperti LSM- persyaratan-persyaratan administratif program LSM atau kelompok-kelompok agama, terutama di telah menciptakan insentif bagi fasilitator untuk daerah terpencil/sulit dijangkau. Temuan-temuan lebih mementingkan menyelesaikan kegiatan- penelitian ini mendukung opsi ini, seperti terlihat kegiatan proyek dan melaporkan tepat waktu, di Kampung Urumb di Kabupaten Merauke, seringnya dengan akibat mengabaikan keterlibatan di mana kerja LSM yang disponsori gereja dan masyarakat yang membutuhkan waktu lebih lama Oxfam dalam pemberdayaan perempuan telah untuk dicapai. Fokus pada persyaratan-persyaratan membantu meningkatkan kapasitas perempuan administratif ini akhirnya merusak kepercayaan untuk mengembangkan usulan-usulan kelompok dan harapan masyarakat pada program. Oleh di PNPM/RESPEK dan untuk mengelola dana karena itu, tugas dan kinerja para fasilitator pinjaman bergulir. Penelitian terdahulu tentang harus dikaitkan dengan keterampilan fasilitasi PNPM/RESPEK juga memberi indikasi bahwa yang telah dipaparkan di atas, dengan tujuan para aktivis gereja, termasuk perempuan akhir pemberdayaan masyarakat untuk mencapai dan kaum muda, dapat diberdayakan untuk prioritas kebutuhan pembangunan mereka. berperan sebagai penyeimbang kekuasaan untuk mengimbangi dominasi elit kampung (AKATIGA, 5.3.2. Menjamin Partisipasi Kelompok Marjinal 2010). Pemerintah dari tingkat pusat, provinsi dan melalui Konsultasi Tepat Sasaran kabupaten perlu mengembangkan pengaturan Mengingat struktur sosial di Papua dan Papua yang akan memungkinkan upaya ini, khususnya Barat yang cenderung berpihak pada dominasi elit dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang Desa. kampung, program-program CDD serta pelaksana Undang-Undang Desa harus menciptakan ruang 5.3.4. Memperluas Ruang Komunikasi dengan konsultasi yang khusus menyasar pada kelompok Masyarakat Umum marjinal untuk memastikan aspirasi dan kebutuhan Memberikan informasi melalui rapat-rapat formal mereka masuk dalam perencanaan kampung. bukanlah cara yang efektif untuk menyampaikan Konsultasi-konsultasi semacam ini idealnya informasi progarm dan pengetahuan kepada difasilitasi oleh para fasilitator independen yang masyarakat luas. Seperti yang sering terjadi, dapat mendorong kelompok-kelompok marjinal hanya elit atau mereka yang dekat dengan ketua untuk berpartisipasi dan bersuara dalam rapat- TPKK/kepala kampung yang diundang, sehingga rapat dan dapat bertindak atas nama mereka jika mengecualikan kalangan non-elit, perempuan, diperlukan. Dalam konteks Papua dan Papua Barat, dan kelompok-kelompok marjinal lainnya di peran ini mungkin perlu didukung oleh kelompok masyarakat. Hal ini pada akhirnya juga membatasi masyarakat/sipil yang sudah ada, seperti yang partisipasi masyarakat dalam program dan semakin dijelaskan lebih rinci pada bagian-bagian berikut. memperkuat elit kampung. Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK - 89 Di beberapa kampung, tempat-tempat informal 5.3.6. Menciptakan Ruang bagi Perempuan dan seperti pasar lokal dan honai digunakan untuk Kebutuhan Mereka menyebarkan informasi dan mengumpulkan Seperti terlihat jelas dari temuan penelitian ini, gagasan masyarakat untuk bekerja pada proyek- di hampir semua kampung penelitian partisipasi proyek prasarana. Di Kampung Bukapa (Dogiyai), perempuan dalam program PNPM/RESPEK pasar adalah tempat biasa bagi penduduk dari tetap lemah meskipun upaya untuk mendorong berbagai latar belakang di kampung untuk keterlibatan mereka sudah dilakukan. Dari 20 mendapatkan dan bertukar informasi. TPKK kampung yang dilibatkan dalam penelitian dan fasilitator distrik menggunakan tempat ini, hanya di tujuh kampung perempuan ini untuk bertukar informasi tentang apa yang menyampaikan usulan kegiatan pada pertemuan telah dibangun di kampung/distrik lain, untuk konsultasi tingkat kampung. Walau begitu, pada memunculkan gagasan-gagasan awal untuk usulan setiap pengambilan keputusan selanjutnya, usulan kampung, dan untuk menegosiasikan usulan perempuan selalu kalah dengan usulan laki-laki. bersama masyarakat sebelum rapat formal proyek. Selain itu, sedikit perempuan yang sudah mampu Akibatnya, pengetahuan masyarakat akan program mengusulkan kegiatan-kegiatan adalah mereka relatif lebih baik dibandingkan yang ditemukan di yang memiliki rekam jejak aktif dalam kegiatan kampung-kampung penelitian lain di distrik yang desa, misalnya, di PKK atau gereja. sama. Di Kampung Anjelma (Yahukimo), informasi tentang program disebarkan melalui honai, Dalam konteks relasi gender di Papua/Papua sehingga pengetahuan tentang program relatif Barat, di mana perempuan umumnya didominasi tersebar baik di seluruh marga, meski pengetahuan dan termarjinalkan oleh laki-laki, perhatian khusus ini masih terbatas pada anggota marga laki-laki. perlu diberikan untuk menciptakan ruang bagi partisipasi perempuan dalam program-program Sosialisasi program di masa mendatang juga CDD, serta untuk menjamin bahwa dana yang dapat memanfaatkan ruang-ruang informal/ publik dialokasikan khusus untuk kegiatan perempuan untuk menjangkau anggota masyarakat sebanyak memang mencapai sasaran. Temuan menunjukkan mungkin. bahwa meskipun sudah ada alokasi 15 persen ini di PNPM, dana tersebut sangat jarang dapat 5.3.5. Mengatasi Hambatan Bahasa secara Lebih dikendalikan oleh kelompok-kelompok perempuan, Efektif apalagi digunakan untuk memenuhi kebutuhan- Selain informasi verbal, alat-alat komunikasi kebutuhan khusus perempuan di masyarakat. Hal visual juga sangat penting dalam meningkatkan ini sebagian disebabkan oleh asumsi yang salah pemahaman masyarakat tentang program ini, bahwa 15 persen dari dana yang dialokasikan khususnya mengingat hambatan-hambatan bahasa untuk perempuan hanya bisa digunakan untuk sebagaimana disebutkan di atas. Video, gambar, dana pinjaman bergulir perempuan (Simpan dan diagram sederhana akan membantu para Pinjam untuk Perempuan, SPP). Para fasilitator fasilitator untuk menjelaskan tujuan program, distrik sering memveto alokasi dana dengan alasan aktivitas, dan prosedur lebih jelas. Melibatkan bahwa resiko kegagalan/tidak dapat melakukan organisasi masyarakat sipil atau organisasi pembayaran terlalu tinggi dan dapat menyebabkan kemasyarakatan setempat untuk membantu diskorsnya kampung dari kualifikasi dana hibah menerjemahkan dan menjelaskan prosedur- tahun berikutnya. prosedur juga dapat sangat membantu menjamin komunikasi yang lancar. Para fasilitator juga perlu Satu pengecualian yang luar biasa ditemukan memerhatikan konteks lokal dalam penggunaan di Kampung Urumb di Kabupaten Merauke, bahasa Indonesia untuk menghindari penggunaan Seperti di tempat lain, di Urumb sebagian kata-kata yang dapat menimbulkan persepsi yang besar masyarakat yang hadir dan mendominasi salah tentang program. Misalnya, menghindari rapat-rapat PNPM adalah lelaki. Namun, berkat penggunaan “kerja” untuk menjelaskan proyek fasilitasi kelompok perempuan di kampung PNPM dan menggunakan “kumpul-kumpul” oleh LSM, khususnya Oxfam GB, yang bekerja sebagai gantinya. melalui Proyek Pemberdayaan Perempuan Papua 90 - Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK (PAWE), beberapa kelompok perempuan mampu meningkatkan kapasitas mereka dalam tindakan kolektif dan membuat usulan-usulan yang kokoh dan lengkap, dengan demikian berdaya untuk berpartisipasi di dalam program PNPM/RESPEK. Hasilnya, anggota kelompok diundang untuk menghadiri rapat-rapat kampung dan dapat menyuarakan pendapat mereka serta mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi mereka mengakibatkan salah satu kelompok perempuan tersebut dapat menerima alokasi penuh sebesar Rp 15.000.000,- untuk memulai usaha kecil melalui dana pinjaman bergulir. Berangkat dari pengalaman ini, tampaknya patut disimpulkan bahwa jika upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan hendak berhasil, kapasitas perempuan akan perlu diperkuat untuk untuk mengorganisasi diri mereka sendiri dan menyusun proposal yang kokoh dan lengkap untuk kegiatan berbasis ekonomi dan kesehatan/pendidikan. Selain itu, para pelaksana program perlu menyediakan ruang khusus untuk perempuan, seperti pertemuan khusus perempuan dan alokasi dana khusus untuk kelompok-kelompok perempuan. Sejauh ini, sebagian besar kampung di lokasi penelitian belum mengadakan pertemuan- pertemuan khusus perempuan dan mengabaikan 15 persen dana bantuan yang seharusnya diberikan kepada perempuan. Bilamana dimungkinkan, fasilitator perempuan harus digalang untuk bekerja dengan kelompok-kelompok perempuan, mengingat ketimpangan hubungan antara laki- laki dan perempuan di sebagian besar kampung di Papua/Papua Barat. Apabila hal ini tidak realistis (misalnya, karena masalah keamanan atau keterpencilan lokasi kerja), program harus didorong untuk bekerja dengan LSM/organisasi gereja yang sudah ada, atau dengan kader perempuan (PKK, Posyandu, dan lainnya) untuk membantu menciptakan dan menjaga ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat. DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH ADK Alokasi Dana Kampung ADPK Alokasi Dana Pemberdayaan Kampung APBD Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah APBN Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara BPD Badan Permusyawaratan Desa/Kampung CDD Community Driven Development (Pembangunan Berbasis Masyarakat) CSR Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) Dana Otsus Dana Otoritas Khusus DDUB Dana Daerah Urusan Bersama DG PMD Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Distrik Kecamatan FGD Focus Group Discussion (Kelompok Diskusi Terarah) HOK Hari Orang Kerja Honai Gugus rumah-rumah tradisional dimana beberapa rumah tangga dari marga yang sama hidup bersama dan membentuk ikatan sosial yang kuat KPMK Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung LMD Lembaga Masyarakat Desa LSM Lembaga Swadaya Masyarakat MC Management Coordinator MCK Mandi, Cuci, Kakus (bathing, washing and toilet facilities) MoHA Ministry of Home Affair Musrenbang Musyawarah Rencana Pembangunan OPM Organisasi Papua Merdeka P2K Program Pemberdayaan Kampung/Kelurahan PAD Project Appraisal Document (Dokumen Penilaian Proyek) PAH Pengolahan Air Hujan PAUD Pendidikan Dasar Usia Dini PAWE Proyek Pemberdayaan Perempuan Papua PBM Perencanaan Bersama Masyarakat PD Pendamping Distrik PK Pendamping Kampung Pergub Peraturan Gubernur PJOK Penanggung Jawab Operasional Kegiatan PNPM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNS Pegawai Negeri Sipil PKK Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Posyandu Pos Pelayanan Terpadu PPK/PPD Program Pembangunan Kecamatan/Distrik PTO Petunjuk Teknis Operasional Pustu Puskesmas Pembantu RAB Rencana Anggaran dan Biaya RESPEK Rencana Strategis Pembangunan Kampung RLF Revolving Loan Funds RT Rukun Tetangga SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah SPP Simpan Pinjam Kelompok Perempuan TNP2K Tim Nasional Percepatang Penanggulangan Kemiskinan TPKD Tim Pelaksana Kegiatan Distrik TPKK Tim Pelaksana Kegiatan Kampung UU Undang-Undang 92 - Studi Penilaian Penerima Manfaat PNPM/RESPEK