Maret 2018 Menuju pertumbuhan inklusif PERKEMBANGAN TRIWULANAN PEREKONOMIAN INDONESIA Menuju pertumbuhan inklusif Maret 2018 Kata Pengantar Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia (Indonesia Economic Quarterly, IEQ) mempunyai dua tujuan. Pertama, untuk menyajikan perkembangan utama perekonomian Indonesia dalam tiga bulan terakhir, dan menempatkan dalam konteks jangka panjang dan global. Berdasarkan perkembangan ini, serta perubahan kebijakan dalam periode tersebut, laporan ini menyediakan perkembangan terkini secara rutin tentang prospek perekonomian dan kesejahteraan sosial Indonesia. Kedua, laporan Triwulanan Perekonomian Indonesia ini memberikan penilaian mendalam terhadap isu-isu ekonomi dan kebijakan tertentu, dan analisis terhadap tantangan pembangunan jangka menengah Indonesia. Laporan ini ditujukan untuk khalayak luas termasuk pembuat kebijakan, pemimpin bisnis, pelaku pasar keuangan, serta komunitas analis dan profesional yang terlibat dan mengikuti perkembangan ekonomi Indonesia. Laporan Triwulanan Perekonomian Indonesia merupakan laporan Bank Dunia di Jakarta dan mendapatkan bimbingan editorial dan strategis oleh dewan editorial yang dipimpin oleh Rodrigo A. Chaves, Country Director untuk Indonesia. Laporan ini disusun oleh tim Macroeconomic dan Fiscal Management Global Practice, dibawah bimbingan Ndiame Diop dan Frederico Gil Sander (Lead Economist). Dipimpin oleh Derek H. C. Chen, Senior Economist dan lead author, tim inti terdiri dari Arsianti, Dwi Endah Abriningrum, Indira Maulani Hapsari, Ahya Ihsan, Yus Medina, Alief Aulia Rezza, Jaffar Al-Rikabi, Dhruv Sharma, Ibnu Edy Wiyono dan Pui Shen Yoong. Dukungan administrasi diberikan oleh Sylvia Njotomihardjo. Diseminasi dilakukan oleh Nugroho Sunjoyo, Jerry Kurniawan, dan GB Surya Ningnagara atas bimbingan Lestari Boediono Qureshi. Edisi ini juga mencakup kontribusi dari Indira Maulani Hapsari Indira Maulani Hapsari (Bagian A.1 dan Kotak A.1), Dhruv Sharma (Bagian A.3, A.5 dan A.6), Alief Aulia Rezza (Bagian A.2 dan A.3), Agnesia Adhissa dan Massimiliano Cali (Kotak A.2), Dwi Endah Abriningrum dan Yus Medina dibantu oleh Jaffar Al-Rikabi dan Pui Shen Yoong (Bagian A.4), Jonathan William Lain (Bagian A.7), Taufik Ramadhan Indrakesuma (Bagian A.8), Derek H.C. Chen (Bagian A.9); Ahya Ihsan, Jaffar Al-Rikabi, Pui Shen Yoong dibantu oleh Dwi Endah Abriningrum dan Yus Medina (Bagian B), Jaffar Al-Rikabi (Kotak B.1 dan B.2), Hidayat Amir dan Ardi Sugiyarto (BKF) (Kotak B.3); Abigail, Hamidah Alatas, Noviandri Nurlaili Khairina, dan Bagus Arya Wirapati (Lampiran). Untuk bagian B, kami mengucapkan terimakasih atas kontribusi Hidayat Amir dan Ardi Sugiyarto (BKF), Sailesh Tiwari, Francis A. Darko, Jonathan William Lain, Imam Setiawan dari Bank Dunia, Poverty Global Practice, dan juga rekan-rekan dari the Governance and Education Global Practices. Laporan ini juga mendapat masukan dari diskusi mendalam dengan dan masukan dari Ekaterina T. Vashakmadze (Senior Economist, DECPG, Bank Dunia), Ha Nguyen (Economist, DECMG, Bank Dunia), Andy D. Mason (Lead Economist, EAPCE, Bank Dunia), Caterina Ruggen Laderchi (Senior Economist, GPV03, Bank Dunia), dan David Nellor (Australia Indonesia Partnership for Economic Governance). Laporan ini disusun oleh para staf International Bank for Reconstruction and Development Bank Dunia, dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Australia (Departemen Luar Negeri dan Perdagangan atau Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT) melalui program Support for Enhanced Macroeconomic dan Fiscal Policy Analysis (SEMEFPA). Temuan-temuan, interpretasi dan kesimpulan-kesimpulan yang dinyatakan di dalam laporan ini tidak mencerminkan pdanangan AusAID dan Pemerintah Australia, para Direktur Pelaksana Bank Dunia atau pemerintah yang diwakilinya. Bank Dunia tidak menjamin ketepatan data-data yang termuat dalam laporan ini. Batas-batas, warna, denominasi dan informasi-informasi lain yang digambarkan pada setiap peta di dalam laporan ini tidak mencerminkan pendapat Bank Dunia mengenai status hukum dari wilayah atau dukungan atau penerimaan dari batas-batas tersebut. Photo merupakan Hak Cipta Bank Dunia. Semua Hak Cipta dilindungi. Untuk mendapatkan lebih banyak analisis Bank Dunia tentang ekonomi Indonesia: Untuk informasi mengenai Bank Dunia serta kegiatannya di Indonesia, silakan berkunjung ke website ini www.worldbank.org/id Untuk mendapatkan publikasi ini melalui e-mail, silakan hubungi snjotomihardjo@worldbank.org. Untuk pertanyaan dan saran berkaitan dengan publikasi ini, silakan hubungi dchen2@worldbank.org. Singkatan AEOI Automatic Exchange of Financial Account Information Bappenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional BI Bank Indonesia BEPs Base Erosion and Profit Shifting BLUs Badan Layanan Umum BOP Balance of Payments BPK Badan Pemeriksa Keuangan BPKP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPNT Bantuan Pangan Non Tunai BPS Badan Pusat Statistik CEQ Commitment to Equity COTS Commercial off-the-Shelf CPI Consumer Price Index CPO Crude Palm Oil CRM Compliance Risk-Management DAK Dana Alokasi Khusus DAU Dana Alokasi Umum DGT Directorate General of Taxation DID Dana Insentif Daerah ECED Early Childhood Education and Development EMCI Emerging Market Currency Index EMDE Emerging Market and Developing Economies ERM Enterprise Risk-Management ESDM Ministry of Energy and Mineral Resources FDI Foreign Direct Investment GDP Gross Domestic Product IEA International Energy Agency IMF International Monetary Fund IETU El Impuesto Empresarial a Tasa Única (a flat rate business tax) JCI Jakarta Composite Index JKN-PBI Jaminan Kesehatan Nasional-Penerima Bantuan Iuran LFPR Labor Force Participation Rate LGST Luxury Goods Sales Tax LHS Left Hand Side LNG Liquefied Natural Gas MIC Middle Income Countries MoF Ministry of Finance MSME Micro Small and Medium Enterprises NPL Non-Performing Loans OECD Organization for Economic Cooperation and Development O&G Oil and gas OPEC Organization of the Petroleum Exporting Countries PIP Program Indonesia Pintar PISA Programme for International Student Assessment PKH Program Keluarga Harapan PLN Perusahaan Listrik Negara PMI Purchasing Managers Index PTKP Penghasilan Tidak Kena Pajak Rastra Beras Sejahtera R&D Research and Development RHS Right Hand Side RISKESDAS Riset Kesehatan Dasar RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional SAKERNAS Survei Angkatan Kerja Nasional SOE State Owned Enterprises (BUMN) S&P Standard and Poor’s STR Student Teacher Ratio SUN Surat Utang Negara Susenas Survei Sosial Ekonomi Nasional TA Technical Assistance TAP Tax Amnesty Program ToT Terms of Trade VAT Value-Added Tax Daftar Isi KATA PENGANTAR .............................................................................................................. C   SINGKATAN .......................................................................................................................... D  DAFTAR ISI ............................................................................................................................. F  RINKASAN EKSEKUTIF: MENUJU PERTUMBUHAN INKLUSIF ................................. I  A. PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL TERKINI ............................................... 1  1. Permintaan domestik mendorong pertumbuhan di Triwulan ke-4 .................................................. 1  2. Harga komoditas yang lebih tinggi mendukung permintaan dalam negeri ..................................... 8  3. Defisit neraca transaksi berjalan melebar .........................................................................................10  4. Posisi fiskal membaik pada tahun 2017, dengan pengeluaran yang lebih tinggi dan defisit yang rendah ............................................................................................................................................16  5. Inflasi umum menurun di Triwulan ke-4 karena inflasi harga makanan tetap rendah................... 20  6. Kondisi keuangan makro stabil, dengan pertumbuhan kredit yang masih lamban ....................... 22  7. Tingkat pekerjaan terus meningkat, tetapi pertumbuhan penghasilan telah menurun tajam ....... 24  8. Penurunan angka kemiskinan yang paling tinggi dalam empat tahun terakhir ............................. 27  9. Perkiraan perekonomian dan risiko ................................................................................................. 29  B. MEMUNGUT LEBIH BANYAK DAN MEMBELANJAKAN LEBIH BAIK UNTUK PERTUMBUHAN INKLUSIF .............................................................................................. 38  1.  Indonesia harus merealisasikan penerimaan yang lebih banyak dan membelanjakan dengan lebih baik untuk mendorong pertumbuhan inklusif .................................................................... 39  2.  Kebijakan fiskal telah mendukung pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan, tetapi ketimpangan tetap tinggi ..............................................................................................................41  3.  Efektivitas yang terbatas dan rendahnya tingkat belanja di sektor-sektor prioritas menghambat pertumbuhan dan pemerataan ..................................................................................................... 44  4.  Kualitas belanja telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, tetapi kemajuan lebih lanjut masih mungkin terjadi ................................................................................................................. 49  a.  Indonesia telah meningkatkan kualitas belanja melalui realokasi belanja ke sektor-sektor prioritas … ...... 49  b.  …tetapi belanja yang lebih baik tetap menjadi tantangan di banyak bidang ................................................ 52  5.  Indonesia harus memacu lebih banyak penerimaan agar dapat berbelanja lebih banyak lagi ... 55  a.  Indonesia memungut terlalu sedikit penerimaan, serta seringkali tidak efektif ............................................ 55  b.  Pemerintah telah berusaha untuk meningkatkan pemungutan pajak… ........................................................ 58  c.  … tetapi kebutuhan terhadap dan ruang lingkup untuk reformasi pajak tambahan tetaplah besar ............. 60  6.  Bagaimana Indonesia dapat memungut lebih banyak dan membelanjakan lebih baik untuk mendorong pertumbuhan inklusif? .............................................................................................. 67  REFERENSI ........................................................................................................................... 70  LAMPIRAN: INDIKATOR GAMBARAN EKONOMI INDONESIA ................................ 74  DAFTAR GAMBAR Gambar A.1: Pertumbuhan investasi yang lebih tinggi mendorong pertumbuhan PDB di Triwulan ke-4 ................................................................................................................... 2  Gambar A.2: Pertumbuhan tahun 2017 mencapai yang tertinggi dalam empat tahun terakhir 2  Gambar A.3: Pertumbuhan perdagangan global dan pertumbuhan produksi industri pada tahun 2017 mencapai nilai yang tertinggi selama enam tahun terakhir .......................... 2  Gambar A.4: Indeks Pembelian Manajer Komposit Global mencatat hasil yang tinggi selama hampir tujuh tahun .......................................................................................................... 2  Gambar A.5: Investasi mesin dan peralatan terus mendorong pembentukan modal tetap ..... 3  Gambar A.6: Produksi Industri dan Indeks Pembelian Manajer Manufaktur melemah.......... 3  Gambar A.7: Pertumbuhan penjualan kendaraan niaga menurun dan pertumbuhan kredit investasi terus menurun ................................................................................................... 5   Gambar A.8: Hanya sepertiga dari investasi yang dibiayai melalui investasi asing langsung (FDI) dan kredit perbankan ............................................................................................ 5   Gambar A.9: Konsumsi pemerintah terus meningkat, didorong oleh pertumbuhan nominal belanja barang .................................................................................................................. 6  Gambar A.10: Di sisi produksi, pertumbuhan di Triwulan ke-4 didorong oleh ekspansi di sektor konstruksi dan jasa ............................................................................................... 7   Gambar A.11: Pertumbuhan untuk tahun 2017 secara keseluruhan didorong oleh ekspansi sektor sekunder ................................................................................................................ 7  Gambar A.12: Harga komoditas global pulih kembali di tahun 2017 ....................................... 8  Gambar A.13: Harga global untuk sebagian besar dari enam komoditas ekspor utama Indonesia telah meningkat di Triwulan ke-4. ................................................................. 9  Gambar A.14: Harga Batubara, Minyak Mentah dan Logam Dasar terus menguat di bulan Januari dan Februari 2018, naik ke titik tertinggi dalam beberapa bulan dan beberapa tahun terakhir................................................................................................................... 9  Gambar A.15: Pertumbuhan ekspor komoditas utama Indonesia yang tinggi pada tahun 2017 .........................................................................................................................................10  Gambar A.16: Pertumbuhan ekspor melambat didorong oleh pertumbuhan ekspor nonmigas yang lebih rendah ........................................................................................................... 11  Gambar A.17: Pertumbuhan impor tetap kuat karena harga minyak yang meningkat lebih tinggi mendorong meningkatnya nilai impor bahan bakar ........................................... 11  Gambar A.18: NPI terus mencatat surplus pada tahun 2017, didorong oleh arus investasi langsung dan investasi portofolio yang tinggi. Defisit neraca transaksi berjalan jatuh ke titik terendah dalam 6 tahun terakhir ........................................................................14   Gambar A.19: Investor yang menjual saham Indonesia pada tahun 2017................................14  Gambar A.20: Arus masuk Investasi Asing Langsung (FDI) adalah yang tertinggi dalam sejarah .............................................................................................................................15  Gambar A.21: Rupiah mencatat tren yang berbeda dari mata uang negara-negara berkembang lainnya dan mencatatkan depresiasi yang tidak terlalu besar...................16  Gambar A.22: Secara riil, Rupiah terdepresiasi lebih dari kebanyakan mata uang regional lainnya .............................................................................................................................16  Gambar A.23: Rasio Pajak terhadap PDB tidak termasuk penerimaan pajak dari program Amnesti Pajak yang meningkat di tahun 2017 ................................................................17  Gambar A.24: Penerimaan terkait PPN dan Migas mendorong penerimaan yang tinggi di tahun 2017 .......................................................................................................................17  Gambar A.25: Belanja modal dan belanja sosial yang lebih tinggi mendorong pertumbuhan belanja secara keseluruhan di tahun 2017 .......................................................................18  Gambar A.26: Pencairan secara keseluruhan meningkat, terutama untuk belanja modal dan belanja sosial… ............................................................................................................... 18  Gambar A.27: Realisasi Januari-Februari 2018 mencerminkan peningkatan belanja sosial yang tinggi ......................................................................................................................19  Gambar A.28: Rasio Utang terhadap PDB sedikit meningkat pada tahun 2017, tetapi tetap jauh di bawah ambang batas menurut undang-undang ................................................19   Gambar A.29: Jumlah pinjaman bruto pada tahun 2017 adalah sebesar dua kali lipat dari besarnya defisit fiskal...................................................................................................... 19  Gambar A.30: Inflasi umum menurun di Triwulan ke-4 karena inflasi harga makanan yang menurun ......................................................................................................................... 20  Gambar A.31: Harga produsen juga melemah di Triwulan ke-4 .............................................21  Gambar A.32: Selisih (spread) antara imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia dan imbal hasil obligasi pemerintah AS telah menyempit secara signifikan ................................. 22  Gambar A.33: Siklus pelonggaran kebijakan moneter dihentikan di Triwulan ke-4 .............. 23  Gambar A.34: Kebijakan moneter tampaknya berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan investasi.......................................................................................................................... 23  Gambar A.35: Rasio Kredit Macet (NPL) sudah mulai menurun oleh karena adanya konsolidasi neraca oleh bank pada tahun 2017 .............................................................. 23  Gambar A.36: Pertumbuhan lapangan kerja melambat, tetapi terjadi pergeseran dari pekerjaan keluarga yang tidak dibayar dan wirausaha pertanian ke arah pekerjaan berupah dan pekerjaan mandiri non-pertanian ............................................................. 24  Gambar A.37: Pengangguran secara luas terus menurun, tetapi tingkat pengangguran inti sedikit meningkat .......................................................................................................... 24  Gambar A.38: Para pekerja beralih dari sektor pertanian ke sektor jasa dan industri ............ 26  Gambar A.39: Pertumbuhan penghasilan riil rata-rata untuk pekerja upahan menurun tajam pada tahun 2017 hingga bulan Agustus ......................................................................... 26  Gambar A.40: Angka kemiskinan di bulan September 2017 mengalami penurunan terbesar sejak bulan Maret 2013 ................................................................................................... 27   Gambar A.41: Kemiskinan secara perlahan-lahan bergeser ke perkotaan dalam 15 tahun terakhir ........................................................................................................................... 29  Gambar A.42: Ketidakstabilan harga pangan yang sudah diantisipasi diperkirakan belum mempengaruhi perkiraan perekonomian ...................................................................... 32  Gambar A.43: Indeks harga perdagangan tertimbang bersih – historis dan perkiraan hingga tahun 2020 ...................................................................................................................... 34  Gambar A.44: Defisit neraca transaksi berjalan diperkirakan akan melebar pada tahun 2018 dan 2019 karena investasi yang sarat impor tetap tinggi dan nilai tukar perdagangan melemah......................................................................................................................... 34  Gambar A.45: Bank Dunia memproyeksikan defisit fiskal sebesar 2,3 persen dari PDB pada tahun 2018 ...................................................................................................................... 35 Gambar B.1: Untuk membelanjakan lebih banyak dan dengan lebih baik untuk pertumbuhan inklusif, Indonesia harus merealisasikan penerimaan yang lebih banyak .........................................................................................................................................41  Gambar B.2: Kebijakan fiskal yang berhati-hati mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil… .................................................................................................................. 42  Gambar B.3:...tetapi pertumbuhan belum terlalu inklusif ...................................................... 42  Gambar B.4: Keputusan tentang belanja Pemerintah dan pemungutan penerimaan secara substansial mengurangi ketimpangan di negara-negara berkembang lainnya ............ 43  Gambar B.5: Koefisien Gini sebelum diberlakukannya kebijakan fiskal di Indonesia tidak jauh berbeda dari negara-negara OECD, tetapi kebijakan fiskal memiliki dampak redistributif yang lebih besar di negara-negara OECD................................................. 43  Gambar B.6: Indonesia adalah salah satu negara yang membelanjakan paling sedikit untuk sektor kesehatan di dunia… .......................................................................................... 44   Gambar B.7:... dan juga kurang membelanjakan di sektor bantuan sosial dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya ................................................................. 44  Gambar B.8: Hingga saat ini, sekitar seperlima dari anggaran dibelanjakan untuk subsidi energi yang regresif… .................................................................................................... 45  Gambar B.9:... daripada untuk bantuan langsung tunai yang progresif untuk bantuan sosial ........................................................................................................................................ 45  Gambar B.10: Tingkat belanja pemerintah di Indonesia relatif rendah ................................. 46  Gambar B.11:... terutama karena rasio penerimaan terhadap PDB yang rendah ................... 46  Gambar B.12: Meskipun tingkat belanja tinggi untuk pendidikan, kinerja siswa melalui tes PISA belum meningkat secara signifikan ..................................................................... 47  Gambar B.13: Anak-anak miskin masih jauh lebih kecil kemungkinannya untuk mendapatkan pendidikan di sekolah menengah dan universitas… ............................. 47  Gambar B.14: Stunting (kekerdilan, gangguan pertumbuhan pada anak) memiliki dampak lebih besar pada anak-anak yang lebih miskin ............................................................. 48  Gambar B.15: Kebijakan Fiskal menurunkan ketimpangan sedikit lebih banyak di tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2012… .............................................................................. 50  Gambar B.16:... dan memiliki dampak yang lebih besar terhadap kemiskinan di tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2012 .................................................................................. 50  Gambar B.17: Pengeluaran untuk subsidi energi yang regresif telah dialihkan ke infrastruktur… ................................................................................................................ 51  Gambar B.18: … dan pembelanjaan untuk PKH telah menjadi lebih berpihak kepada masyarakat miskin ..........................................................................................................51  Gambar B.19: Indonesia harus membelanjakan lebih banyak lagi untuk infrastruktur, kesehatan, dan bantuan sosial … .................................................................................. 53  Gambar B.20:... dan menciptakan ruang fiskal untuk melaksanakannya dengan mengurangi subsidi lebih banyak lagi ............................................................................................... 53  Gambar B.21: Penerimaan pajak telah menurun sejak tahun 2013, namun tanda-tanda pemulihan muncul di tahun 2017................................................................................... 55  Gambar B.22: Basis pajak Indonesia terlalu sempit ............................................................... 55  Gambar B.23: Ambang batas pendaftaran PPN Indonesia sebagai rasio dari PDB per kapita riil adalah yang tertinggi di dunia ................................................................................. 57  Gambar B.24: Indonesia memiliki peringkat yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara setara lainnya dalam hal kemudahan membayar pajak pada Indikator Kemudahan Melakukan Usaha tahun 2018 ................................................................... 58  Gambar B.25: Reformasi harus meningkatkan kecukupan penerimaan, efisiensi, kesetaraan, kesederhanaan dan transparansi pajak .......................................................................... 62  Gambar B.26: Pajak tembakau Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara berkembang dan banyak negara maju............................................................... 65  DAFTAR LAMPIRAN GAMBAR Lampiran Gambar 1: Pertumbuhan PDB riil .......................................................................... 74  Lampiran Gambar 2: Kontribusi terhadap PDB sector produksi ........................................... 74  Lampiran Gambar 3: Kontribusi terhadap PDB sector produksi ........................................... 74  Lampiran Gambar 4: Penjualan mobil dan sepeda motor ...................................................... 74  Lampiran Gambar 5: Indikator konsumen ............................................................................. 74  Lampiran Gambar 6: Indikator produksi industri dan Manufaktur PMI ............................... 74  Lampiran Gambar 7: Neraca pembayaran .............................................................................. 75  Lampiran Gambar 8: Komponen neraca berjalan ................................................................... 75  Lampiran Gambar 9: Neraca pembayaran .............................................................................. 75  Lampiran Gambar 10: Komponen neraca berjalan ................................................................. 75  Lampiran Gambar 11: Ekspor barang ..................................................................................... 75  Lampiran Gambar 12: Impor barang ...................................................................................... 75  Lampiran Gambar 13: Cadangan devisa dan arus modal ....................................................... 76  Lampiran Gambar 14: Inflasi................................................................................................... 76  Lampiran Gambar 15: Rincian IHK bulanan .......................................................................... 76  Lampiran Gambar 16: Perbandingan inflasi beberapa negara................................................ 76  Lampiran Gambar 17: Harga beras domestik dan internasional ............................................ 76  Lampiran Gambar 18: Tingkat kemiskinan dan pengangguran ............................................. 76  Lampiran Gambar 19: Indeks saham regional ........................................................................ 77  Lampiran Gambar 20: Nilai tukar dollar AS ........................................................................... 77  Lampiran Gambar 21: Imbal hasil obligasi pemerintah 5-tahunan dalam mata uang lokal .. 77  Lampiran Gambar 22: Selisih imbal obligasi dolar AS terhadap kelompok negara-negara EMBI Global.................................................................................................................. 77  Lampiran Gambar 23: Pertumbuhan kredit komersial, pedesaan (rural) dan simpanan ....... 77  Lampiran Gambar 24: Indikator sektor perbankan ................................................................ 77  Lampiran Gambar 25: Utang pemerintah ............................................................................... 78  Lampiran Gambar 26: Utang luar negeri ................................................................................ 78  DAFTAR TABEL Tabel 1: Pertumbuhan PDB riil diperkirakan akan meningkat menjadi 5,3 persen pada tahun 2018 ..................................................................................................................................iii Tabel A.1: Perubahan harga komoditas .................................................................................... 8  Tabel A.2: Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) ....................................................................13  Tabel A.3: Peningkatan kecil dari panga konsumsi dari masyarakat yang berada di 40% Terbawah dan 40% di Tengah menyebabkan sedikit penurunan dalam koefisien Gini ........................................................................................................................................ 29  Tabel A.4: Indikator perekonomian utama ............................................................................. 30  Tabel A.5: Harga rata-rata komoditas untuk tahun 2016, 2017 dan perkiraan untuk tahun 2018, 2019 ........................................................................................................................ 34  Tabel A.6: Bank Dunia memproyeksikan penerimaan dan pengeluaran yang lebih rendah daripada di dalam APBN tahun 2018 ............................................................................ 37 Tabel B.1: Pengalaman reformasi pajak internasional belum lama ini .................................. 64  Tabel B.2: Tingkat konsumsi rokok Indonesia adalah salah satu yang tertinggi di dunia .... 65  DAFTAR TABEL LAMPIRAN Lampiran Tabel 1: Realisasi dan proyeksi anggaran belanja Pemerintah .............................. 78  Lampiran Tabel 2: Neraca pembayaran ................................................................................. 78  Lampiran Tabel 3: Indikator ekonomi makro Indonesia ....................................................... 79  Lampiran Tabel 4: Indikator pembangunan Indonesia.......................................................... 80  DAFTAR KOTAK Kotak A.1: Perekonomian global mengakhiri tahun 2017 dengan catatan yang kuat ............... 2  Kotak A.2: Perubahan terbaru dalam kebijakan perdagangan ................................................31 Kotak B.1: Mengapa rasio pajak terhadap PDB Indonesia sangat rendah? ........................... 57  Kotak B.2: Prinsip-prinsip pedoman untuk reformasi pajak Indonesia ................................. 62  Kotak B.3: Pengenaan cukai untuk mengatasi eksternalitas ................................................. 65  Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Rinkasan eksekutif: Menuju pertumbuhan inklusif Pertumbuhan PDB Pertumbuhan PDB riil meningkat menjadi 5,2 persen tahun-ke-tahun (year-on-year, riil Indonesia yoy) di Triwulan ke-4 dari 5,1 persen pada Triwulan ke-3, didorong oleh permintaan meningkat di dalam negeri yang lebih tinggi, khususnya investasi yang menguat. Pertumbuhan Triwulan ke-4, yang konsumsi rumah tangga juga sedikit menguat, sebagian karena pelemahan harga disebabkan oleh barang-barang konsumen di Triwulan ke-4. Pertumbuhan ekspor dan impor menurun investasi yang lebih dari puncaknya di Triwulan ke-3 dan tetap kuat karena adanya pemulihan yang kuat berkelanjutan dalam perdagangan global dan harga-harga komoditas. Namun demikian, ekspor neto menjadi hambatan pada pertumbuhan di Triwulan ke-4, sebagian mencerminkan investasi yang lebih tinggi dalam hal mesin dan peralatan serta impor barang modal yang terkait. Setelah terjadinya penurunan persediaan (destocking) yang cukup besar di Triwulan ke-3, persediaan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan PDB. Di sisi produksi, pertumbuhan sektor manufaktur meningkat, sementara sektor konstruksi dan sektor jasa lainnya mengalami pertumbuhan yang tercepat. Kondisi global yang Untuk tahun 2017 secara keseluruhan, pertumbuhan PDB naik menjadi 5,1 persen menguntungkan dari 5,0 persen pada tahun 2016, tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Peningkatan yang berkontribusi lebih tinggi ini sebagian disebabkan oleh investasi yang lebih tinggi dan ekspor neto, terhadap sejalan dengan berlanjutnya pemulihan harga komoditas, pertumbuhan global dan pertumbuhan PDB arus perdagangan yang tinggi, dan kondisi pembiayaan global yang relatif masih yang lebih tinggi di mendukung. tahun 2017 Menguatnya harga Harga komoditas yang lebih tinggi berkontribusi terhadap pertumbuhan investasi dan komoditas ekspor di Triwulan ke-4. Meskipun pertumbuhan kredit melambat, pertumbuhan merupakan investasi meningkat ke level tertinggi selama 5 tahun sebesar 7,3 persen di Triwulan pendorong utama ke-4 dari 7,1 persen di Triwulan ke-3, disebabkan oleh adanya lonjakan dalam investasi dalam investasi dan mesin dan peralatan impor, kategori yang mencakup alat-alat berat (yellow goods) Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA i Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia ekspor di Triwulan pertambangan1. Sebagai akibatnya, pertumbuhan nominal impor barang modal di ke-4 Triwulan ke-4 tetap sebesar dua digit. Meskipun melambat dari Triwulan ke-3, pertumbuhan ekspor dari enam komoditas utama tetap pada rata-rata yang tinggi sebesar 22,4 persen di Triwulan ke-4. Defisit neraca Defisit neraca transaksi berjalan melebar menjadi 2,2 persen dari PDB di Triwulan transaksi berjalan ke-4, dari 1,7 persen PDB di kuartal ketiga, terutama didorong oleh surplus melebar di Triwulan perdagangan barang yang lebih rendah karena impor barang modal yang lebih tinggi ke-4, tetapi posisi untuk investasi mengimbangi harga ekspor yang lebih tinggi. Untuk tahun 2017 secara eksternal secara keseluruhan, peningkatan nilai tukar perdagangan dan pulihnya perdagangan global keseluruhan tetap membantu defisit neraca transaksi berjalan mengecil menjadi 1,7 persen dari PDB, kuat yang terendah dalam 6 tahun terakhir. Sementara itu, surplus neraca modal dan neraca keuangan menyusut pada tahun 2017. Hal ini terjadi, meskipun arus masuk modal kotor melonjak lebih dari tiga kali lipat dibandingkan dengan tahun 2016, berkat kepercayaan investor yang meningkat karena peningkatan peringkat kredit dan efek tahun dasar yang rendah. Akibatnya, imbal hasil obligasi menurun di semua tenor. Penanaman modal asing langsung juga meningkat ke level tertinggi selama tujuh tahun ini di tahun 2017. Neraca pembayaran (external account) yang sehat berkontribusi terhadap stabilitas nilai Rupiah pada tahun 2017, meskipun berlanjutnya peningkatan impor di Triwulan ke-4 dan awal tahun ini telah menyebabkan pelemahan dalam beberapa bulan terakhir. Inflasi menurun di Meskipun harga komoditas lebih tinggi, inflasi harga konsumen utama menurun Triwulan ke-4 karena menjadi rata-rata 3,5 persen yoy di Triwulan ke-4 tahun 2017 dari 3,8 persen di inflasi harga Triwulan ke-3, yang mendukung konsumsi rumah tangga. Inflasi harga makanan makanan turun ke mencapai rata-rata triwulanan yang terendah dalam 14 tahun ini, meskipun meningkat tingkat terendah sejak bulan Desember. Inflasi inti di Triwulan ke-4 tetap tidak berubah dari Triwulan dalam 14 tahun ke-3, rata-rata triwulanan yang terendah dalam catatan, mencerminkan tekanan inflasi terakhir yang stabil karena perekonomian dalam kondisi mendekati full employment. Secara tahunan, inflasi umum (headline inflation) adalah sebesar 3,8 persen, lebih tinggi dari 3,5 persen di tahun 2016, terutama karena kenaikan harga barang-barang yang diatur pemerintah (administered prices) di semester pertama tahun ini. Tekanan inflasi yang menurun ini mendukung pelonggaran kebijakan moneter Bank Indonesia pada tahun 2017, termasuk dua kali pemotongan sebesar 25 basis point (bps) secara berturut-turut di Triwulan ke-3. Oleh karena inflasi stabil dan volatilitas global meningkat, BI mempertahankan suku bunga tetap pada tingkat 4,25 persen sejak bulan September 2017. Investasi publik juga Total belanja pemerintah pada tahun 2017 tumbuh dengan laju tercepat dalam 3 tahun mendukung ini, didukung oleh belanja modal, belanja barang, dan belanja sosial yang lebih tinggi. pertumbuhan, tetapi Secara khusus, belanja modal mencapai tingkat pencairan sebesar 96,9 persen, dan kebijakan fiskal tumbuh sebesar 18 persen pada tahun 2017, tertinggi dalam 8 tahun ini. Sementara dibatasi karena total penerimaan pajak sebagai bagian dari PDB turun menjadi kurang dari 10 persen defisit menyempit di pada tahun 2017, jika pungutan dikecualikan dari satu kali program Amnesti Pajak tahun 2017 sebenarnya bisa menunjukkan peningkatan rasio pajak dibandingkan dengan tahun 2016, yang mencerminkan upaya reformasi pajak yang sedang berlangsung. Harga komoditas yang lebih tinggi membantu pertumbuhan penerimaan yang mencapai nilai tertinggi dalam enam tahun terakhir dan mempertahankan defisit fiskal sebesar 2,4 persen dari PDB di tahun 2017, yang terendah dalam tiga tahun terakhir. 1 Yellow goods adalah peralatan atau mesin yang digunakan untuk konstruksi, peralatan pembukaan lahan dan galian (quarry). Contohnya termasuk traktor, ekskavator, dan fork lift. Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA ii Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Pertumbuhan Tingkat kemiskinan resmi – dihitung dengan menggunakan garis kemiskinan nasional ekonomi yang sehat Indonesia – mencapai 10,1 persen di bulan September 2017, 0,6 poin persentase lebih telah dibarengi rendah dari pada bulan September 2016, penurunan yoy terbesar sejak bulan Maret dengan penurunan 2013. Sementara pertumbuhan lapangan kerja dan pendapatan riil melambat antara tingkat kemiskinan bulan Agustus 2016 dan bulan Agustus 2017, penciptaan lapangan kerja condong ke yang lebih tinggi arah pekerjaan formal di sektor manufaktur. Sektor manufaktur menciptakan 1,5 juta pekerjaan pada tahun 2017, menyerap banyak pekerja dari sektor pertanian, yang mengalami penurunan tajam dalam pangsa pekerjaannya. Perkiraan Perkiraan Tabel 1: Pertumbuhan PDB riil diperkirakan akan perekonomian tetap perekonomian tetap meningkat menjadi 5,3 persen pada tahun 2018 positif yang positif dengan 2017 2018p didasarkan pada pertumbuhan PDB PDB riil (Perubahan persen 5,1 5,3 tahunan) berlanjutnya diproyeksikan Indeks harga (Perubahan persen peningkatan mencapai rata-rata 3,8 3,5 konsumen tahunan) permintaan dalam sebesar 5,3 persen Neraca transaksi (Persen PDB) -1,7 -1,9 berjalan negeri pada periode 2018- Keseimbangan 2020 (Tabel 1). (Persen PDB) -2,4 -2,3 fiskal Meskipun angin baik Sumber: Bank Indonesia; Badan Pusat Statistik (BPS); Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia dari kondisi harga Catatan: 2017 adalah angka aktual; p singkatan dari perkiraan Bank komoditas yang Dunia sedang naik diperkirakan mereda dan yang akhirnya beralih menjadi penghambat, momentum dalam pertumbuhan investasi yang padat impor ini diperkirakan akan berlanjut dalam waktu dekat ini. Mengingat permintaan dalam negeri yang tinggi, kontribusi dari ekspor bersih diperkirakan akan teredam seiring dengan menurunnya nilai tukar perdagangan dan pertumbuhan impor. Impor juga akan terbantu oleh perampingan proses impor yang berkelanjutan. Inflasi yang rendah, Secara empiris, tingkat inflasi dan nilai tukar Rupiah telah diketahui menjadi pengeluaran penggerak struktural pertumbuhan konsumsi, dengan efek yang kadang-kadang menjelang pemilu meningkat setelah beberapa triwulan. Inflasi yang rendah saat ini tetapi dengan nilai mendatang dan tukar yang melemah, oleh karenanya memiliki efek yang berlawanan, yang secara harga komoditas keseluruhan menciptakan efek yang ambigu/tidak pasti pada pertumbuhan konsumsi yang lebih baik rumah tangga ke depan. Namun demikian, pengeluaran dalam pemilu mendatang dan diharapkan dapat harga komoditas yang lebih baik diperkirakan akan memberikan dorongan meningkatkan independen, yang mengakibatkan adanya peningkatan yang sedang dalam pertumbuhan pertumbuhan konsumsi rumah tangga selama dua tahun ke depan. konsumsi Defisit fiskal Inflasi umum diperkirakan akan meningkat mulai tahun 2019 sebagian karena biaya diperkirakan akan impor yang lebih tinggi terkait dengan harga minyak mentah yang lebih tinggi. menyempit Keseimbangan fiskal diperkirakan akan menyempit sedikit di atas cakupan perkiraan, sementara defisit sejalan dengan defisit yang lebih kecil seperti yang ditetapkan dalam APBN 2018, neraca transaksi harga minyak yang tinggi, dan reformasi peningkatan penerimaan penting yang sedang berjalan dilaksanakan, meningkatkan total penerimaan. Defisit neraca transaksi berjalan diproyeksikan akan diperkirakan akan melebar dalam jangka menengah, sejalan dengan permintaan dalam melebar negeri yang lebih kuat dan nilai tukar perdagangan yang lebih lemah. Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA iii Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Risiko terhadap Risiko terhadap perkiraan pertumbuhan ekonomi condong ke sisi negatifnya. Di sisi perkiraan eksternal, dengan meningkatnya proteksionisme global, ada risiko bahwa pemulihan perekonomian antara yang mulai terjadi dalam perdagangan internasional dapat terhenti, membebani lain melambatnya pertumbuhan global dan harga-harga komoditas. Meskipun normalisasi kebijakan perdagangan global, moneter AS sedang berlangsung secara proporsional, pengetatan moneter yang tidak volatilitas dan terduga dapat menyebabkan arus keluar modal secara mendadak dari negara-negara melambatnya pasar berkembang. Sementara konsumsi rumah tangga menguat di Triwukan ke-4, konsumsi rumah tetap ada risiko bahwa konsumsi rumah tangga akan tetap saja atau bahkan melemah tangga dalam jangka menengah. Mengingat bahwa konsumsi rumah tangga merupakan lebih dari separuh PDB, setiap perlambatan dalam konsumsi pribadi dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap total pengeluaran. Edisi kali ini mencakup topik fokus yang membahas pentingnya kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan bagaimana Indonesia dapat menggunakan perangkat fiskal dengan lebih baik untuk menurunkan tingkat kemiskinan, mendorong inklusi dan menurunkan ketimpangan. Untuk mencapai Keputusan mengenai belanja pemerintah dan pemungutan penerimaan – inti dari pertumbuhan kebijakan fiskal – memainkan peran utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, inklusif, Indonesia dan membantu membagi manfaat pertumbuhan secara lebih luas ke seluruh lapisan harus belanja dengan masyarakat. Kebijakan yang efektif yang mendorong pertumbuhan inklusif, seperti lebih baik lagi dan berinvestasi dalam modal manusia atau meningkatkan konektivitas daerah-daerah membelanjakan terpencil, keduanya menurunkan ketimpangan dan mendorong pertumbuhan. lebih banyak di Pengalaman Indonesia selama 15 tahun terakhir menunjukkan bahwa kebijakan fiskal bidang-bidang telah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama prioritas, dan untuk melalui stabilitas ekonomi makro. Namun demikian, kebijakan fiskal masih kurang mengumpulkan berhasil dalam membagikan manfaat pertumbuhan secara lebih luas: kesenjangan penerimaan yang peluang masih besar, dan perkiraan menunjukkan bahwa pajak dan belanja publik lebih banyak lagi hanya menurunkan koefisien Gini Indonesia sebesar 0,04 poin, dibandingkan dengan dengan cara-cara 0,18 poin di Afrika Selatan. Di masa lalu, dampak dari kebijakan penerimaan dan yang efisien dan pengeluaran pada pertumbuhan inklusif telah diredam oleh kurangnya pengeluaran di ramah pertumbuhan bidang-bidang prioritas seperti infrastruktur, kesehatan dan bantuan sosial, dan oleh pengeluaran yang tidak efektif di bidang-bidang prioritas tersebut dan di bidang- bidang penting lainnya, terutama pendidikan. Belanja di bidang-bidang prioritas baru- baru ini meningkat karena adanya realokasi belanja dari subsidi energi; namun demikian, realisasi penerimaan yang rendah terus menghambat peningkatan belanja sektor prioritas. Untuk mencapai pertumbuhan yang lebih cepat dan lebih inklusif, Indonesia harus melakukan belanja dengan lebih baik lagi dan membelanjakan lebih banyak di bidang-bidang prioritas. Hal ini akan membutuhkan upaya untuk terus meningkatkan efektivitas belanja kementerian dan lembaga (KL) dan belanja daerah, melakukan realokasi lebih lanjut pengeluaran lintas sektoral dan di dalam sektor, dan mengumpulkan lebih banyak lagi penerimaan dengan cara-cara yang efisien dan ramah pertumbuhan. Reformasi pajak yang terkait termasuk memperluas basis pajak, menyederhanakan peraturan pajak, dan secara signifikan memperkuat manajemen kepatuhan. Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA iv Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia A. Perkembangan ekonomi dan fiskal terkini 1. Permintaan domestik mendorong pertumbuhan di Triwulan ke-4 Perekonomian Perekonomian Indonesia meningkat 5.2 persen tahun ke tahun (yoy) di Triwulan ke- Indonesia tumbuh 4, pertumbuhan tertinggi dalam enam triwulan. Angka ini lebih tinggi dari perkiraan sebesar 5,2 persen konsensus untuk Triwulan ke-4 dan pertumbuhan di Triwulan ke-3, keduanya sebesar yoy di Triwulan ke-4, 5,1 persen. Kenaikan pertumbuhan PDB didorong oleh permintaan domestik, tertinggi dalam khususnya investasi yang lebih kuat (Gambar A.1). Pertumbuhan ekspor dan impor enam triwulan keduanya melambat di Triwulan ke-4, tetapi tetap tinggi, didukung oleh pemulihan terakhir yang berkelanjutan dalam perdagangan global dan harga komoditas. Namun demikian, ekspor bersih menurun pada pertumbuhan di Triwulan ke-4, karena impor tumbuh lebih cepat daripada ekspor, sebagian mencerminkan investasi yang lebih tinggi dalam permesinan dan peralatan. Perubahan dalam persediaan, yang berkontribusi negatif sebesar 1,3 poin persentase (pp) dari pertumbuhan PDB di Triwulan ke-3, mengalami peningkatan di Triwulan ke-4, berkontribusi sebesar 0,2 pp terhadap pertumbuhan PDB. Di sisi produksi, di antara 9 sektor produksi, sektor manufaktur terus memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan, yaitu sebesar 1,0 pp di Triwulan ke-4, sedangkan sektor konstruksi dan sektor jasa lainnya (administrasi publik, pertahanan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan sosial dan lainnya) mengalami pertumbuhan yang terbesar. Pertumbuhan PDB Untuk tahun 2017 secara keseluruhan, dan sejalan dengan perkiraan Bank Dunia, riil meningkat pertumbuhan PDB riil tahunan meningkat menjadi 5,1 persen dari 5,0 persen pada menjadi 5,1 persen tahun 2016, tertinggi dalam empat tahun terakhir (Gambar A.2). Peningkatan dalam pada 2017, tertinggi pertumbuhan ini terutama didorong oleh pertumbuhan investasi dan ekspor bersih dalam empat tahun yang lebih tinggi, karena pemulihan harga komoditas global dan perekonomian global terakhir, sebagian serta arus perdagangan internasional yang lebih baik (Kotak A.1). karena memulihnya perekonomian global Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 1 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Gambar A.1: Pertumbuhan investasi yang lebih tinggi Gambar A.2: Pertumbuhan tahun 2017 mencapai yang mendorong pertumbuhan PDB di Triwulan ke-4 tertinggi dalam empat tahun terakhir (kontribusi terhadap pertumbuhan yoy, poin persentase) (kontribusi terhadap pertumbuhan yoy, poin persentase) Change in inventories Perubahan dalam persediaan Stat. discrepancy* Perbedaan statistik* Change in inventories Perubahan dalam persediaan Stat. discrepancy* Perbedaan statistik* Net exports Ekspor bersih Investment Investasi Net exports Ekspor bersih Investment Investasi Konsumsi pemerintah Government consumption Private consumption Konsumsi pribadi Government consumption Konsumsi pemerintah Private consumption Konsumsi pribadi GDP PDB GDP PDB 10 8 8 6 6 4 4 2 0 2 -2 0 -4 -2 Dec-14 Sep-15 Jun-16 Mar-17 Dec-17 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia Kotak A.1: Perekonomian global mengakhiri tahun 2017 dengan catatan yang kuat Pemulihan ekonomi global terus berlanjut dan merata hampir diseluruh negara. Pertumbuhan ekonomi global tetap baik di Triwulan ke-4 dan di sepanjang tahun 2017. Hal ini didukung oleh tingkat perdagangan dan investasi global yang tinggi1, kepercayaan dunia usaha yang meningkat, dan kondisi moneter global yang relatif mendukung2. Penguatan berkelanjutan harga komoditas global, khususnya harga komoditas energi, juga mendorong pertumbuhan komoditas ekspor negara berkembang. Peningkatan perekonomian global yang terus berlanjut ini telah mendukung perekonomian Indonesia. Gambar A.3: Pertumbuhan perdagangan global dan Gambar A.4: Indeks Pembelian Manajer Komposit pertumbuhan produksi industri pada tahun 2017 Global mencatat hasil yang tinggi selama hampir mencapai nilai yang tertinggi selama enam tahun tujuh tahun terakhir (indeks) (pertumbuhan yoy, persen) 7 60 Q3 Q4 Jan-18 Feb-18 6 58 Perdagangan dunia 56 5 Produksi industri global 54 4 52 3 50 2 48 1 0 -1 Nov-11 Nov-13 Nov-15 Nov-17 Sumber: CBP World Trade Monitor, perhitungan staf Bank Dunia Sumber: Markit Economics, Haver Analytics; perhitungan staf Bank Dunia Catatan: Data di atas 50 menggambarkan ekspansi ekonomi dan data di bawah 50 menggambarkan kontraksi ekonomi. Aktivitas perekonomian global terus menguat sepanjang tahun 2017, dan indikator berfrekuensi tinggi menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan di Triwulan ke-1 tahun 2018. Peningkatan yang stabil dalam pertumbuhan global telah terjadi secara meluas, yang berasal dari negara-negara maju maupun negara-negara pasar berkembang dan negara- Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 2 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia negara berkembang (emerging markets and developing economies, EMDEs)3. Pertumbuhan di negara-negara utama seperti Kawasan Eropa dan Amerika Serikat tetap kuat masing-masing sebesar 2,5 persen yoy dan 2,7 persen di Triwulan ke-4. Secara keseluruhan, pada tahun 2017, Amerika Serikat dan Kawasan Eropa mencatat pertumbuhan masing-masing sebesar 2,3 persen4 dan 2,5 persen (tertinggi 10 tahun)5. Sementara itu, pertumbuhan di Jepang meningkat menjadi 2,0 persen yoy di Triwulan ke-4, membuat pertumbuhan di tahun 2017 secara keseluruhan menjadi 1,7 persen, hampir dua kali lipat pertumbuhan tahun 2016 yang sebesar 0,9 persen6. Negara-negara pasar berkembang, seperti Brasil dan Tiongkok juga mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi pada tahun 2017, masing-masing sebesar 1,0 persen7 dan 6,9 persen,8 yang tercepat sejak tahun 2015. Perdagangan global juga mencatat pertumbuhan yang solid di tahun 2017 sebesar 4,7 persen, yang tertinggi sejak tahun 2011, meskipun terjadi sedikit perlambatan di Triwulan ke-4 menjadi 4,9 persen yoy dari 5,6 persen di Triwulan ke-3 tahun 20179. Demikian pula, pertumbuhan produksi industri global melambat dari Triwulan ke-3 (Gambar A.3), tetapi masih membukukan pertumbuhan yang tertinggi dalam 6 tahun terakhir di tahun 2017. Sentimen bisnis juga meningkat di Triwulan ke-4, ditandai oleh Indeks Manajer Pembelian (Purchasing Managers’ Index - PMI) yang terbesar selama hampir tujuh tahun terakhir sebesar 54,1 di Triwulan ke-410. Hal ini sebagian didukung oleh pertumbuhan yang tinggi dalam keluaran dan pesanan baru (Gambar A.4). Pada bulan Februari 2018, indeks komposit PMI global menguat lebih lanjut ke 54,8, yang disebabkan oleh peningkatan yang tinggi di Amerika Serikat, menyiratkan bahwa peningkatan global kemungkinan akan berlanjut hingga Triwulan ke-1 tahun 2018. 1 Tingkat pertumbuhan keduanya naik ke level tertinggi dalam enam tahun terakhir. (CPB, 2017). 2 Kondisi moneter global masih relatif akomodatif, terlepas dari adanya perkiraan kenaikan inflasi yang tinggi di negara-negara maju, yang akan menyebabkan pengetatan moneter lebih cepat dari yang diharapkan dalam waktu dekat. 3 International Monetary Fund (2018). Laporan World Economic Outlook juga mencatat sekitar 120 negara mengalami peningkatan pertumbuhan perekonomian mereka di tahun 2017, peningkatan pertumbuhan global yang paling meluas sejak tahun 2010. 4 Dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2016 sebesar 1,5 persen yoy 5 Data pertumbuhan triwulanan diambil dari data PDB Triwulanan OECD, sementara data pertumbuhan tahunan diambil dari Eurostat dan Departemen Perdagangan AS melalui Haver Analytics. 6 Kantor Kabinet Jepang melalui Haver Analytics. Data diakses pada tanggal 22 Maret, 2018. 7 Konsensus Perkiraan. Brasil mencatat peningkatan yang tinggi dalam pertumbuhan pada tahun 2017 dibandingkan dengan kontraksi dalam ekonomi terjadi di tahun 2016, mencatat pertumbuhan -3,5 persen yoy. 8 Siaran pers Badan Pusat Statistik Tiongkok. 9 CPB World Trade Monitor, Februari 2018 – hanya data saja hingga bulan November 2017. 10 Indeks Pembelian Manajer (PMI) beradda di atas batas 50 menunjukkan adanya ekspansi. Gambar A.5: Investasi mesin dan peralatan terus Gambar A.6: Produksi Industri dan Indeks Pembelian mendorong pembentukan modal tetap Manajer Manufaktur melemah (kontribusi terhadap pertumbuhan yoy, poin persentase) (indeks, Seb. Kiri; pertumbuhan yoy/3mma yoy, persen, Seb. Kanan) Intellectual Property Cultivated Bio. Res. Other Equipments Vehicles 52.0 20 Indeks Produksi Machine & Equipment Buildings & Structures Industri (Kiri) Investment 51.5 15 8 7 51.0 10 6 50.5 5 5 4 50.0 0 3 49.5 -5 2 49.0 Produksi Indeks Pembelian -10 1 Kendaraan Manajer (PMI) 0 48.5 Bermotor -15 -1 (Kanan) 48.0 -20 -2 Feb-17 May-17 Aug-17 Nov-17 Feb-18 Dec-14 Jun-16 Dec-17 Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia Sumber: Nikkei/Markit; BPS; perhitungan staf Bank Dunia Catatan: Pertumbuhan IPI dalam yoy; pertumbuhan produksi kendaraan bermotor dalam 3 bulan pergerakan rata-rata (month moving average, mma) yoy. PMI Manufaktur di atas 50 poin menunjukkan wilayah ekspansi. Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 3 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Pertumbuhan Pembentukan modal tetap bruto tetap menjadi komponen utama pendorong investasi tetap terus ekonomi, dengan pertumbuhan investasi meningkat dari 7,1 persen di Triwulan ke-3 meningkat dan menjadi 7,3 persen di Triwulan ke-4, yang tertinggi dalam hampir lima tahun ini mendukung (Gambar A.5). Investasi mesin dan peralatan mengalami pertumbuhan yang tercepat, pertumbuhan PDB naik dari 15,2 persen di Triwulan ke-3 menjadi 22,3 persen di Triwulan ke-4, sejalan di Triwulan ke-4 dengan lonjakan impor modal nominal yang tetap sebesar dua digit2 di Triwulan ke- 4. Hal ini, pada gilirannya, sebagian didorong oleh investasi yang lebih tinggi di sektor pertambangan, mengingat harga komoditas global yang lebih tinggi. Investasi di sektor bangunan dan struktur tetap menjadi kontributor utama pertumbuhan investasi secara keseluruhan di Triwulan ke-4, dibantu oleh ekspansi investasi publik. Nilai nominal belanja modal pemerintah meningkat sebesar 43,0 persen pada Triwulan ke- 4, tetapi sebagian karena adanya dampak dasar (base effect) yang rendah di Triwulan ke- 4 tahun lalu. Sementara itu, investasi di sektor kendaraan bermotor melambat, terutama karena dampak dasar (base effect) yang tinggi di Triwulan ke-4 tahun lalu dan konsisten dengan perlambatan signifikan dalam pertumbuhan penjualan kendaraan niaga (Gambar A.6). Juga berkontribusi terhadap pertumbuhan investasi yang tinggi, investasi asing langsung mengalami pertumbuhan dua digit yoy di Triwulan ke-4, dengan arus masuk terbesar masuk ke sektor manufaktur. Pertumbuhan Pertumbuhan investasi tahunan pada tahun 2017 naik ke level tertinggi dalam lima investasi pada 2017 tahun terakhir, sebesar 6,2 persen, dari 4,5 persen di tahun 2016. Pemulihan harga mencapai yang komoditas secara bertahap, biaya pembiayaan yang tetap rendah, kepercayaan investor tertinggi dalam lima yang lebih tinggi karena adanya peningkatan peringkat kredit, dan lonjakan investasi tahun terakhir infrastruktur dan investasi asing langsung, semuanya berkontribusi terhadap pertumbuhan investasi yang lebih tinggi. Namun demikian, Sementara itu, serangkaian pemotongan suku bunga kebijakan Bank Indonesia, indikator bulanan dengan total pengurangan sebesar 200 basis poin selama dua tahun terakhir, tidak untuk investasi meningkatkan pertumbuhan kredit ke sektor swasta, karena pertumbuhan kredit menunjukkan investasi terus menurun menjadi 4,9 persen pada Triwulan ke-4 dari 6,3 persen di gambaran yang Triwulan ke-33 (Gambar A.7). Namun demikian, perlu dicatat bahwa baik investasi lemah asing langsung (FDI) maupun kredit investasi dari bank secara historis hanya merupakan sepertiga dari total pembiayaan investasi di Indonesia. Oleh karena itu, sebagian besar pembiayaan investasi berasal dari pinjaman non-bank seperti penyertaan modal, obligasi, dan laba ditahan (Gambar A.8). Pertumbuhan Pertumbuhan konsumsi swasta naik sedikit menjadi 5,0 persen yoy di Triwulan ke-4 konsumsi swasta dari revisi sebesar 4,9 persen di Triwulan ke-34. Pertumbuhan konsumsi swasta tetap tetap lambat … tidak berubah sejak Triwulan ke-1 tahun 2016, bertahan mendekati 5,0 persen. Ini lebih lambat dari rata-rata tahun 2012-14 sebesar 5,4 persen, tetapi hanya sedikit di bawah rata-rata 10 tahun terakhir, sebesar 5,1 persen. Untuk tahun 2017 secara keseluruhan, konsumsi swasta meningkat sebesar 5,0 persen, tidak berubah sejak tahun 2016. 2 Nilai nominal pertumbuhan impor barang modal melambat tetapi masih mencatat pertumbuhan sebesar 19,6 persen yoy pada Triwulan ke-4. Beberapa komponen yang mencatat perlambatan adalah mesin pengolah data otomatis, kendaraan bermotor niaga untuk mengangkut barang, dan peralatan bangunan dan struktur (Bank Indonesia, 2018). 3 Peningkatan pertumbuhan investasi bersama dengan penurunan pertumbuhan kredit menunjukkan bahwa investasi semakin banyak yang dibiayai oleh pinjaman non-bank. 4 Dengan basis triwulan-ke-triwulan tahunan yang disesuaikan secara musiman (seasonally adjusted quarter- on-quarter annualized, qoq saar), konsumsi pribadi menurun dari 5,6 persen di Triwulan ke-3 menjadi 4,5 persen di Triwulan ke-4. Penyesuaian musiman X12 dilakukan. Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 4 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Konsumsi makanan dan minuman merupakan penyumbang terbesar pertumbuhan konsumsi swasta dengan pertumbuhan yang lebih tinggi di Triwulan ke-45. Peningkatan dalam pertumbuhan konsumsi konsisten dengan peningkatan marjinal dalam kredit konsumen6, terlepas dari penurunan yang signifikan dalam suku bunga pinjaman konsumen7, dan inflasi yang lebih rendah di Triwulan ke-4. Secara keseluruhan, pertumbuhan konsumsi swasta yang menurun bukanlah tren yang terjadi baru-baru ini. Nyatanya, pertumbuhan konsumsi swasta rata-rata mencapai 5,0 sejak semester kedua tahun 2014, dibandingkan dengan rata-rata 5,5 persen pada periode antara 2012 hingga semester pertama tahun 2014. Gambar A.7: Pertumbuhan penjualan kendaraan Gambar A.8: Hanya sepertiga dari investasi yang niaga menurun dan pertumbuhan kredit investasi dibiayai melalui investasi asing langsung (FDI) dan terus menurun kredit perbankan (pertumbuhan sebesar 3mma yoy, pertumbuhan yoy, persen, Seb. (porsi dari total investasi, persen) Kiri; pertumbuhan yoy, persen, Seb. Kanan) 70 Pertumbuhan kredit 12 FDI Investment Credit from Banks Non-bank lending investasi (Kanan) 100 Penjualan 50 kendaraan niaga 10 90 80 30 8 70 60 10 6 50 40 -10 Penjualan semen 4 Nominal impor 30 -30 barang modal 2 20 (Kanan) 10 -50 0 0 Jan-17 May-17 Sep-17 Jan-18 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Sumber: BI; BPS; perhitungan staf Bank Dunia Sumber: Bank Indonesia; BPS; perhitungan staf Bank Dunia Catatan: Investasi dan impor nilai nominal barang modal diukur dalam yoy. Penjualan semen dan kendaraan niaga diukur dalam persen rata-rata pergerakan selama 3 bulan (month moving average, mma) yoy. 5 Berkontribusi sebesar 1,9 pp untuk pertumbuhan konsumsi, dengan pertumbuhan yang menguat menjadi 5,4 persen yoy di Triwulan ke-4 dari 5,1 persen di Triwulan ke-3. 6 10,3 persen yoy di Triwulan ke-4 dari 10,0 persen di Triwulan ke-3. 7 Lihat pembahasan terperinci di Bagian 4. Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 5 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Peningkatan dalam Konsumsi riil pemerintah Gambar A.9: Konsumsi pemerintah terus meningkat, konsumsi terus meningkat menjadi didorong oleh pertumbuhan nominal belanja barang Pemerintah berlanjut 3,8 persen yoy dari 3,5 (kontribusi terhadap pertumbuhan nominal, poin persentase) di Triwulan ke-4 persen di Triwulan ke-3. Personnel Material Peningkatan berkelanjutan Social Others 40 Total ini terjadi sebagian karena adanya dampak dasar (base 30 effect) yang rendah yang diakibatkan oleh 20 pemotongan belanja publik di Triwulan ke-4 10 tahun 2016, dan lonjakan 0 belanja barang secara nominal8 (Gambar A.9). -10 Pertumbuhan nominal dalam belanja pegawai juga -20 meningkat9, sementara Q42015 Q22016 Q42016 Q22017 Q42017 nominal belanja sosial Sumber: Data realisasi APBN bulanan, Kementerian Keuangan, berkontraksi10, adalah hal perhitungan staf Bank Dunia Catatan: Realisasi konsumsi pemerintah terdiri dari belanja Pemerintah yang tidak mengherankan Pusat untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja sosial, dan belanja karena sebagian besar lainnya (belanja hibah dan lainnya). belanja sosial yang dianggarkan telah dicairkan di Triwulan ke-3. Secara keseluruhan untuk 2017, konsumsi pemerintah riil mengalami pemulihan moderat, bertumbuh sebesar 2,1 persen untuk tahun ini setelah berkontraksi sebesar 0,2 persen di tahun 2016. Walaupun Sejalan dengan sedikit berkurangnya aktivitas global di Triwulan ke-4, pertumbuhan pertumbuhan ekspor ekspor dan impor Indonesia melambat dari Triwulan ke-3; tetapi dengan impor yang dan impor melambat tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan ekspor, ekspor bersih menjadi di Triwulan ke-4, penghambat pertumbuhan PDB secara keseluruhan. Pertumbuhan ekspor turun keduanya positif menjadi 8,5 persen di Triwulan ke-4, sementara pertumbuhan impor melambat untuk tahun 2017, menjadi 11,8 persen. Penurunan dalam pertumbuhan ekspor dan impor sebagian pertama kalinya karena adanya dampak dasar (base effect). Pada tahun 2017, baik ekspor maupun sejak tahun 2014 impor riil kembali mengalami pertumbuhan positif, pertama kali sejak tahun 2014. Sektor konstruksi Di sisi produksi, sektor manufaktur tetap menjadi penyumbang pertumbuhan dan jasa mendorong terbesar, di seluruh 9 sektor produksi. Sektor konstruksi dan sektor jasa lainnya pertumbuhan, (administrasi publik, pertahanan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan sosial dan lain-lain) konsisten dengan mencatat tingkat pertumbuhan yang tercepat11, sejalan dengan terjadinya pemulihan berlanjutnya berkelanjutan dalam belanja pemerintah (Gambar A.10). Sementara itu, sektor peningkatan dalam pertambangan dan galian memberikan kontribusi terkecil terhadap pertumbuhan belanja pemerintah PDB secara keseluruhan di Triwulan ke-4, mencatatkan penurunan yang signifikan dalam pertumbuhan12. Hal ini mungkin sebagian karena terjadinya renegosiasi Kontrak Kerja yang lama antara perusahaan pertambangan dan Kementerian Energi 8 22,0 persen di Triwulan ke-4 dibandingkan dengan 7,8 persen di Triwulan ke-3. 9 Dari pertumbuhan sebesar 0,9 persen di Triwulan ke-3 menjadi 9,7 persen di Triwulan ke-4. 10 Nominal belanja sosial turun 17,0 persen di Triwulan ke-4 dari pertumbuhan sebesar 36,9 persen di Triwulan ke-3. 11 Pertumbuhan sektor konstruksi menguat menjadi 7,2 persen yoy di Triwulan ke-4 dari 7,0 persen di Triwulan ke-3, sementara pertumbuhan sektor jasa lainnya menguat menjadi 6,8 persen dari 4,0 persen. 12 Dari 1,8 persen di Triwulan ke-3 menjadi 0,1 persen di Triwulan ke-4. Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 6 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia dan Sumber Daya Mineral13. Sementara itu, sektor pertanian mencatat pertumbuhan sektoral yang paling lambat selama tiga triwulan berturut-turut sebesar 2,2 persen14, sebagian disebabkan oleh karena hama dan penyakit yang menyebabkan kegagalan panen dan menghambat produksi komoditas pertanian, menyebabkan kekurangan pasokan pada komoditas tertentu15. Untuk tahun 2017 secara keseluruhan, pertumbuhan terjadi di tiga sektor utama ekonomi, dengan sektor sekunder mengalami ekspansi yang paling menonjol (Gambar A.11). Gambar A.10: Di sisi produksi, pertumbuhan di Gambar A.11: Pertumbuhan untuk tahun 2017 secara Triwulan ke-4 didorong oleh ekspansi di sektor keseluruhan didorong oleh ekspansi sektor sekunder konstruksi dan jasa (kontribusi terhadap pertumbuhan yoy, poin persentase) (kontribusi terhadap pertumbuhan yoy, poin persentase) Other services Financial services Transport & communication Trade, hotel & restaurant Primary Secondary Construction Electricty, gas & water Tertiary Gross Value Added* Manufacturing Mining & quarrying 6 Agriculture Gross Value Added* 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 -1 0 Des-14 Dec-14 Dec-15 Des-15 Dec-16 Dec-17 Des-17 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Des-16 Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia Catatan: * Nilai Tambah Bruto diperoleh sebagai penjumlahan dari Catatan: Sektor primer terdiri dari pertanian, pertambangan dan nilai tambah di sektor-sektor pertanian, industri dan jasa. Jika nilai penggalian. Sektor sekunder meliputi manufaktur, utilitas dan tambah dari sektor-sektor ini dihitung pada nilai pembeli, nilai konstruksi; Sektor tersier terdiri dari perdagangan, perhotelan dan tambah bruto pada biaya faktor diperoleh dengan mengurangkan restoran, transportasi dan komunikasi, keuangan dan jasa lainnya. pajak tidak langsung neto dari PDB. 13 Reuters (3 Februari 2018). 14 Pertumbuhan di sektor pertanian menguat di Triwulan ke-1 tahun 2017 sebesar 7,1 persen yoy tetapi menurun tajam menjadi 3,2 persen di Triwulan ke-2 dan 2,8 persen di Triwulan ke-3. 15 Tempo (2018). Dari sub-kategori sektor pertanian, tanaman pangan pertanian mencatat kontraksi sebesar 4,7 persen yoy di Triwulan ke-4, setelah mengalami kontraksi sebesar 0,3 persen di Triwulan ke- 3. Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 7 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia 2. Harga komoditas yang lebih tinggi mendukung permintaan dalam negeri Tahun 2017 juga Setelah jatuh di paruh Gambar A.12: Harga komoditas global pulih kembali mencatat adanya pertama tahun 2017, harga di tahun 2017 lonjakan harga komoditas global melonjak (pertumbuhan yoy, persen) komoditas energi di paruh kedua tahun 2017, Feb-18 Jan-18 2017 2016 global dan tetap melambung memasuki tahun 2018. Precious LogamMetals Mulia Indeks harga energi Bank Logam Bahan danand Metals Tambang Minerals Dunia melonjak di Triwulan ke-4 2017 dan Fertilizers Pupuk melonjak 23,6 persen yoy di Materials RawBahan Baku tahun 2017, yang sebagian besar didorong oleh Agriculture Produk Pertanian tingginya harga batubara Non Energi Non-energy dan harga minyak. Harga minyak Brent melonjak Energy Energi 18,8 persen pada bulan -5 5 15 25 Desember saja, karena pengetatan pasokan global, Sumber: Pink Sheet Bank Dunia; perhitungan staf Bank Dunia yang sebagian disebabkan oleh perpanjangan masas berlaku perjanjian OPEC untuk memangkas produksi minyak global, serta meningkatnya ketidakpastian politik di Timur Tengah16. Sementara itu, indeks harga non-energi naik 5,2 persen di tahun 2017, sebagian karena indeks harga logam dan mineral melonjak sebanyak dua digit. (Gambar A.12). Peningkatan harga komoditas berlanjut ke tahun 2018. Pada bulan Januari dan Februari tahun ini, harga komoditas naik di semua komoditas secara keseluruhan, yang diakibatkan oleh meningkatnya harga energi. Harga komoditas non-energi juga meningkat, sebagian karena harga logam dan bahan tambang serta harga logam mulia yang lebih tinggi. Harga komoditas Setelah sebagian besar Tabel A.1: Perubahan harga komoditas utama Indonesia menurun selama (yoy, persentase) rata-rata naik di paruh pertama tahun 2016 2017 Q3-2017 Q4-2017 Triwulan ke-4 2017, harga untuk Batubara (Australia) 14,6 34,2 37,8 5,9 Minyak Mentah komoditas ekspor (rata-rata) (15,7) 23,4 12,3 19,6 utama Indonesia yang Gas Alam (Jepang) (32,6) 16,2 23,3 12,3 mencakup minyak Karet 2,2 24,3 15,5 (15,6) mentah, minyak kelapa sawit (CPO), Minyak Kelapa Sawit 12,5 2,6 (3,9) (6,6) LNG, karet, batu bara Logam Dasar (7,2) 24,4 26,5 24,0 dan logam dasar Sumber: Bank Dunia (2017, 2018) dan Macro Poverty Outlook 2018. sebagian besar mengakhiri tahun 2017 dengan catatan positif. Harga minyak mentah, batubara, dan logam dasar yang jauh lebih tinggi pada paruh kedua tahun 2017 menyebabkan pertumbuhan tahunan rata-rata dari enam komoditas menjadi 20,9 persen pada tahun 2017, bertolak belakang dengan terjadinya kontraksi sebesar 4,4 persen pada tahun 2016. (Tabel A.1). 16 The Economist Intelligence Unit (2018). Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 8 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Harga energi dan Setelah naik sebesar 37,8 persen di Triwulan ke-3, harga batu bara melonjak 5,9 persen logam dasar terus yoy di Triwulan ke-4, mencapai tingkat tertinggi sejak tahun 2012 karena ketatnya menguat di Triwulan pasokan17. Pada saat yang sama, harga minyak mentah melonjak sebesar 20,0 persen ke-4 karena menjadi rata-rata USD 61,2 per barel di Triwulan ke-4, lebih tinggi dari 12,3 persen di menurunnya Triwulan ke-3, yang disebabkan oleh menurunnya pasokan karena penurunan pasokan, sementara pasokan yang besar di Venezuela dan menurunnya produksi dari Laut Utara (Gambar harga karet dan A.13). minyak sawit menurun Harga logam dasar meningkat sebesar 24,0 persen yoy di Triwulan ke-4, melanjutkan kenaikan sebesar 26,5 persen di Triwulan ke-3. Kenaikan harga di industri logam didorong oleh aluminium, tembaga, seng, nikel dan timah. Kenaikan harga aluminium dan tembaga terutama disebabkan oleh pasokan yang lebih ketat, meskipun harga tembaga telah meningkat pada tahun 2018 karena adanya perkiraan permintaan yang lebih tinggi oleh karena adanya pertumbuhan yang lebih cepat di seluruh dunia18. Gambar A.13: Harga global untuk sebagian besar dari Gambar A.14: Harga Batubara, Minyak Mentah dan enam komoditas ekspor utama Indonesia telah Logam Dasar terus menguat di bulan Januari dan meningkat di Triwulan ke-4. Februari 2018, naik ke titik tertinggi dalam beberapa (indeks Januari 2016 = 100) bulan dan beberapa tahun terakhir (indeks 2015=100) 200 2016 2016 2017 2017 Q4-2017 Q4-2017 2018(f) 2017 (p) Feb-18 Feb-18 Minyak mentah 220 Karet Batubara 160 180 Logam Dasar 120 140 80 CPO 40 100 LNG (Jepang) 0 Rubber Base Coal Crude LNG Palm oil 60 Metals oil Jan-16 Jun-16 Nov-16 Apr-17 Sep-17 Feb-18 Sumber: Pink Sheet Bank Dunia; CEIC; perhitungan staf Bank Sumber: Bank Dunia (2018); perhitungan staf Bank Dunia Dunia Catatan: p singkatan dari perkiraan Catatan: LNG singkatan dari Liquefied Natural Gas dan CPO singkatan dari Crude Palm Oil. Harga LNG adalah harga rata- rata dari 20 eksportir LNG ke Jepang. Data untuk Januari-2016 hingga Desember-2017 adalah data historis aktual, Januari- Februari 2018 adalah perkiraan. Angka-angka tersebut berbeda dari harga spot yang diterbitkan oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang. Sebaliknya, minyak kelapa sawit dan karet menutup tahun 2017 dengan harga yang lebih rendah. Yang pertama menurun sebesar 6,7 persen pada Triwulan ke-4, lebih 17 Peningkatan harga di Triwulan ke-4 terutama didorong oleh gangguan pasokan karena salah satu tempat berlabuh di Terminal Batubara Dalrymple Bay Queensland sedang menjalani pemeliharaan terjadwal selama sebulan, yang mengakibatkan antrian kapal meningkat ke titik tertinggi dalam lebih dari lima tahun terakhir. Lihat metalbulletin.com (27 Desember 2017). 18 Harga tembaga dianggap sebagai indikator kesehatan ekonomi global yang baik karena digunakan secara intensif dalam peralatan listrik seperti motor, kabel dan barang-barang elektronik. Pembahasan lebih lanjut tentang hal ini dapat ditemukan di World Bank (2017d). Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 9 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia cepat dari penurunan penurunan sebesar 3,9 persen yang terjadi di Triwulan ke-3, sementara yang terakhir turun 15 persen di Triwulan ke-4, suatu perubahan total dari peningkatan sebesar 15 persen di Triwulan ke-3. Harga minyak kelapa sawit cenderung menurun sejak bulan November menyusul menurunnya permintaan dari India, setelah pemerintah menaikkan pajak impor minyak nabati ke titik tertinggi dalam lebih dari satu dekade ini. Di sisi lain, harga karet melemah karena kelebihan pasokan yang terjadi secara terus menerus di sepanjang tahun.19 Harga komoditas- komoditas utama tersebut terus menguat pada bulan Januari dan Februari 2018, dengan beberapa dari mereka naik ke titik tertinggi dalam beberapa bulan dan bahkan beberapa tahun terakhir (Gambar A.14). Harga komoditas Harga komoditas global Gambar A.15: Pertumbuhan ekspor komoditas utama yang lebih tinggi yang lebih tinggi telah Indonesia yang tinggi pada tahun 2017 mendorong ekspor memicu pemulihan harga (pertumbuhan yoy, persen) enam komoditas komoditas Indonesia. Dari Rubber Base Metals Coal Crude Oil utama enam komoditas utama, 150 LNG Japan Palm Oil logam dasar adalah komoditas dengan kinerja 125 terbaik di Triwulan ke-4, 100 dengan ekspor bertumbuh 75 sebesar 39,4 persen. 50 Ekspor minyak mentah dan batu bara juga 25 menunjukkan 0 pertumbuhan yang tinggi di -25 Triwulan ke-4 (Gambar A.15). -50 Ekspor dari enam komoditas mengalami Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia pertumbuhan yang tinggi di tahun 2017 secara keseluruhan. Ekspor karet tumbuh pada laju tercepat sebesar 66,1 persen. Sebaliknya, ekspor logam dasar mengalami pertumbuhan yang terendah di sepanjang tahun. Secara umum, tahun 2017 adalah titik balik dari sektor komoditas. Pertumbuhan ekspor rata-rata dari enam komoditas adalah sebesar 33,0 persen pada tahun 2017, pemulihan yang sangat nyata dari kontraksi rata-rata sebesar 10,5 persen yang terjadi di tahun 2016. 3. Defisit neraca transaksi berjalan melebar Defisit neraca Defisit neraca transaksi berjalan melebar menjadi 2,2 persen dari PDB di Triwulan transaksi berjalan ke-4, yang terbesar dalam enam triwulan terakhir, dari 1,7 persen dari PDB di melebar di Triwulan Triwulan ke-3, karena surplus perdagangan barang yang lebih sempit, dan defisit ke-4 disebabkan oleh perdagangan jasa yang sedikit lebih tinggi, lebih dari sekadar mengimbangi defisit surplus perdagangan penerimaan primer yang sedikit lebih rendah. Pada perdagangan barang, ekspor dan yang lebih rendah impor tumbuh lebih lambat daripada di Triwulan ke-3 dengan impor yang meningkat 19 Untuk mengatasi kekhawatiran terhadap kelebihan pasokan, Indonesia, Malaysia dan Thailand telah sepakat untuk memangkas ekspor sebesar 350.000 ton antara tanggal 22 Desember dan 31 Maret. Ketiga negara ini juga secara aktif memberikan pinjaman sebagai subsidi bagi petani untuk mendorong penanaman kembali dan meningkatkan produktivitas. Harga karet dapat lebih didukung oleh awal musim dingin dan tingkat produksi berikutnya yang lebih rendah. Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 10 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia lebih cepat daripada ekspor. Defisit perdagangan jasa sedikit melebar karena jumlah pembayaran yang lebih tinggi untuk jasa pengiriman barang, yang pada gilirannya disebabkan oleh impor yang lebih tinggi dan penerimaan yang lebih rendah dari pariwisata yang disebabkan oleh terjadinya letusan Gunung Agung di Bali. Perbaikan dalam hal defisit keseimbangan primer, dipengaruhi oleh pembayaran bunga pinjaman pemerintah yang lebih rendah20. Perdagangan barang Sejalan dengan menurunnya perdagangan global di Triwulan ke-4, ekspor barang dan tetap mengalami impor barang Indonesia juga melambat di Triwulan ke-4, yang menyebabkan surplus surplus, tetapi lebih perdagangan barang menurun tajam menjadi 1,2 persen dari PDB di Triwulan ke-4 rendah daripada di tahun 2017 dari 2,0 persen di Triwulan ke-3. Triwulan ke-3 karena harga minyak dan Nilai barang ekspor tumbuh sebesar 13,2 persen yoy di Triwulan ke-4, sedikit lebih produk minyak yang dari setengah dari lonjakan sebesar 24,3 persen yang tercatat di Triwulan ke-3, yang lebih tinggi merupakan yang tertinggi dalam lebih dari lima tahun terakhir. Pertumbuhan nilai mendorong impor impor barang naik tipis menjadi 21,5 persen, dari 22,4 persen di Triwulan ke-3, yang yang lebih tinggi juga menjadi yang tertinggi dalam lebih dari lima tahun terakhir. Lemahnya pertumbuhan ekspor dan impor sebagian disebabkan oleh perlambatan perdagangan global dan dampak dasar (base effect) yang tinggi di Triwulan ke-3. Dengan menggunakan data deseasonalized (data yang sudah dikeluarkan pola musimannya), pertumbuhan triwulan-ke-triwulan (qoq) untuk ekspor dan impor masih menurun tajam di Triwulan ke-4 dibandingkan dengan Triwulan ke-3. Gambar A.16: Pertumbuhan ekspor melambat Gambar A.17: Pertumbuhan impor tetap kuat karena didorong oleh pertumbuhan ekspor nonmigas yang harga minyak yang meningkat lebih tinggi mendorong lebih rendah meningkatnya nilai impor bahan bakar (pertumbuhan yoy, persen) (pertumbuhan yoy, persen) 25 25 20 20 15 15 10 10 5 5 0 0 -5 -5 Others Other Other manufacturing -10 -10 Fuel Electric, automotive & parts, computers -15 Textile, clothing & footwear Capital Processed commodities -15 Raw materials net of fuel -20 Coal -20 Oil, oil products and gas Consumer goods net of fuel -25 Total exports -25 Imports Dec-15 Dec-16 Dec-17 Dec-15 Dec-16 Dec-17 Sumber: CEIC dan BI; perhitungan staf Bank Dunia Sumber: CEIC dan BI; perhitungan staf Bank Dunia Catatan: Kategori ‘manufaktur lainnya’ termasuk kertas, bahan kertas, furnitur, plastik, makanan olahan, bahan kimia, dan ‘lainnya’. 20 Enam belas triwulan terakhir telah menunjukkan bahwa puncak pembayaran bunga pinjaman sebelumnya selalu terjadi di triwulan ketiga, kemudian menurun secara signifikan di triwulan keempat. Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 11 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Ekspor bertumbuh Dibandingkan dengan Triwulan ke-3, pertumbuhan ekspor barang yoy di Triwulan ke- lebih lambat 4 melambat di hampir semua kategori. Ekspor batubara21, komoditas olahan, tekstil, daripada di Triwulan pakaian dan alas kaki, serta komponen listrik dan otomotif, semua mengalami ke-3 pertumbuhan yang lebih rendah22 (Gambar A.16). Satu-satunya pengecualian adalah pada ekspor minyak dan gas bumi23, dan ekspor hasil tambang lainnya24. Dengan pengecualian ekspor yang diperuntukkan bagi Filipina, ekspor ke sembilan negara tujuan teratas mencatat pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan dengan Triwulan ke-3. Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, India, dan Singapura menyumbang sedikit lebih dari 50 persen ekspor Indonesia di tahun 2017, lebih banyak daripada pangsa mereka di tahun 201625. Impor bahan bakar Pertumbuhan impor barang berkurang sebagian karena melambatnya pertumbuhan naik di Triwulan ke- impor bahan baku dan barang modal (Gambar A.17). Namun demikian, impor barang 4 dengan harga modal tetap tinggi untuk barang modal secara umum, dan juga barang modal yang minyak yang lebih terkait dengan peralatan transportasi26. Impor bahan bakar melonjak, dengan volume tinggi dan harga yang lebih tinggi27. Impor barang konsumsi sedikit meningkat dibandingkan dengan Triwulan ke-3, sejalan dengan pertumbuhan konsumsi pribadi yang lebih tinggi28. Impor dari hampir semua mitra dagang mengalami perlambatan, kecuali impor dari Thailand, Amerika Serikat dan India. Surplus neraca Surplus yang tercatat dalam neraca modal dan neraca keuangan turun menjadi 2,5 keuangan menurun persen dari PDB (USD 6,5 miliar) dari 4,1 persen di Triwulan ke-3, karena di Triwulan ke-4, menurunnya aliran investasi langsung dan investasi portofolio. karena aliran investasi langsung Aliran investasi portofolio menurun tajam di Triwulan ke-4 menjadi USD 1,9 miliar maupun investasi – kurang dari setengahnya di Triwulan ke-3, terutama disebabkan oleh investor asing portofolio menurun yang menarik diri dari ekuitas Indonesia (Tabel A.2). Arus masuk asing bersih ke dalam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah menjadi negatif sejak bulan Juni 2017. Aksi jual di Triwulan ke-4, menjadi yang terbesar sejak Triwulan ke-2 tahun 2013, merupakan cerminan dari persepsi luas dari pasar ekuitas yang dinilai terlalu tinggi di seluruh dunia daripada terhadap pasar modal Indonesia. Pembelian asing bersih dari obligasi Surat Utang Negara (SUN) dari Kementerian Keuangan di 21 Pengiriman batu bara ke Tiongkok turun menjadi 9,1 juta ton pada bulan November, lebih rendah dari pada bulan Oktober (10,1 juta ton) dan September (9,6 juta ton). Minat terhadap batubara Indonesia di Tiongkok telah sedikit terganggu oleh menurunnya permintaan untuk jenis batubara kelas rendah. Lihat Reuters (5 Desember 2017). 22 Minyak Kelapa Sawit, baik yang mentah maupun yang diolah, telah terpukul oleh kelebihan pasokan di pasar, keputusan pemerintah India untuk menerapkan pajak impor untuk minyak nabati impor, dan resolusi dari Parlemen Eropa pada bulan April 2017, yang bertujuan untuk mengurangi Pembabatan hutan hujan secara sembarangan untuk keperluan perkebunan kelapa sawit. 23 Peningkatan ekspor minyak dan gas bumi didorong oleh volume dan harga. Ekspor minyak dan gas bumi naik dalam volume tetapi volume produk minyak yang diekspor menurun. Peningkatan volume minyak yang diekspor sejalan dengan lonjakan lifting minyak yang secara siklis lebih tinggi di Triwulan ke-4. 24 Kategori pertambangan lainnya mencakup semua hasil tambang kecuali untuk batubara, minyak dan gas bumi, tembaga, nikel dan bauksit. 25 Negara-negara lain yang terdaftar di sepuluh negara tujuan ekspor utama adalah Malaysia, Korea Selatan, Belanda dan Thailand. 26 Satu-satunya komponen impor barang modal yang menurun adalah kendaraan bermotor penumpang. 27 Rata-rata harga minyak untuk Brent dan WTI adalah USD 51,7 per barel, dan USD 48,1 per barel selama Triwulan ke-3 tahun 2017. Harga tersebut masing-masing naik menjadi USD 61,5 per barel dan USD 55,4 per barel selama Triwulan ke-4 tahun 2017. 28 Lihat bagian 1. Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 12 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Triwulan ke-4 juga lebih rendah daripada yang terjadi di Triwulan ke-3 terutama karena terjadinya arus keluar modal pada bulan Oktober. Kepemilikan asing atas obligasi pemerintah terus bertahan di sekitar 40 persen. Investasi asing Investasi asing langsung bersih (foreign direct investment, FDI) jelas lebih rendah langsung bersih dibandingkan dengan arus masuk yang tercatat di Triwulan ke-3 yang telah didorong lebih rendah nilainya oleh arus masuk berprofil tinggi ke perusahaan-perusahaan rintisan (startup) besar dibandingkan Indonesia. Hasil di Triwulan ke-4 juga sebagian karena terjadinya arus keluar di sektor dengan Triwulan ke- pertambangan karena beberapa kontrak minyak dan gas bumi berakhir29. Sebaliknya, 3 tetapi masih tinggi di sektor manufaktur kembali terjadi masuknya arus masuk positif yang terbesar, dengan arus masuk FDI sebesar sekitar 3,3 miliar dolar AS – sekitar 71 persen dari total FDI di Triwulan ke-4 (Tabel A.2). Tabel A.2: Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) (miliar USD kecuali dinyatakan lain) Q3-2017 Q4-2017 2016 2017 Neraca Pembayaran Secara 5,4 1,0 12,1 11,6 Keseluruhan Sebagai persen PDB 2,0 0,4 1,3 1,1 Neraca Transaksi Berjalan (4,3) (5,8) (17,0) (17,3) Sebagai persen PDB (1,7) (2,2) (1,8) (1,7) Neraca perdagangan barang 5,3 3,2 15,3 18,9 Neraca perdagangan jasa (2,2) (2,3) (7,1) (7,9) Penerimaan (7,4) (6,6) (25,2) (28,3) Neraca Modal dan Neraca Keuangan 10,4 6,5 29,3 29,9 Sebagai persen PDB 4,1 2,5 3,2 2,9 Investasi Iangsung 8,1 4,6 16,1 20,2 Investasi Portofolio 4,1 1,9 19,0 20,7 Investasi Lainnya (1,4) 0 (5,8) (10,9) Sumber: BI; perhitungan staf Bank Dunia NPI membukukan Dengan defisit transaksi berjalan yang lebih lebar dan surplus neraca modal dan neraca surplus yang ketujuh keuangan yang sempit, Indonesia mencatat surplus neraca pembayaran sebesar USD secara berturut-turut 1 miliar (0,4 persen dari PDB) di Triwulan ke-4 tahun 2017, surplus untuk triwulan di Triwulan ke-4 yang ketujuh secara berturut-turut, tetapi turun dari surplus sebesar USD 5,4 miliar karena defisit neraca (2,0 persen dari PDB) di Triwulan ke-3 (Tabel A.2). Cadangan devisa meningkat transaksi berjalan hanya sebesar 0,8 miliar dolar AS untuk mencapai 130,2 miliar dolar AS di akhir yang lebih tinggi Triwulan ke-4, yang tertinggi dalam sejarah, dan cukup untuk membiayai pembayaran diimbangi oleh utang luar negeri pemerintah dan impor selama 8,3 bulan. surplus dalam neraca keuangan Defisit neraca Untuk seluruh tahun 2017, neraca pembayaran Indonesia mencatat surplus sebesar transaksi berjalan USD 11,6 miliar (1,1 persen dari PDB), sedikit lebih rendah dari USD 12,1 miliar (1,3 untuk tahun 2017 persen dari PDB) yang terjadi di tahun 2016. Defisit neraca transaksi berjalan berada pada level mencapai USD 17,3 miliar atau 1,7 persen dari PDB, yang terendah dalam enam tahun terendah selama terakhir, dari defisit tahun sebelumnya sebesar 1,8 persen PDB, didorong oleh enam tahun terakhir terjadinya lonjakan neraca perdagangan (Gambar A.18). Neraca perdagangan barang karena nilai ekspor meningkat karena pertumbuhan nilai ekspor lebih cepat daripada nilai impor, oleh tumbuh lebih cepat karena nilai impor minyak dibatasi karena harganya relatif lebih rendah untuk sebagian daripada nilai impor besar tahun 2017 sebelum harga tersebut melonjak di Triwulan ke-4. Di sisi lain, 29 Kontrak yang sudah berakhir termasuk Blok Attaka (sebagian dioperasikan oleh perusahaan Jepang), Blok North West Java Offshore (sebagian dioperasikan oleh perusahaan Singapura), dan Blok Mahakam (sebagian dioperasikan oleh perusahaan Perancis). Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 13 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia defisit dalam perdagangan jasa melebar karena lonjakan impor untuk barang-barang konsumsi dan investasi mendorong melonjaknya pembayaran untuk jasa pengiriman barang. Gambar A.18: NPI terus mencatat surplus pada tahun Gambar A.19: Investor yang menjual saham Indonesia 2017, didorong oleh arus investasi langsung dan pada tahun 2017 investasi portofolio yang tinggi. Defisit neraca (USD miliar) transaksi berjalan jatuh ke titik terendah dalam 6 tahun terakhir (USD miliar) Current account Direct investment Portfolio investment Other investment Equities SBI SUN Gov. global bonds 50 Overall balance 25 40 20 30 20 15 10 10 0 -10 5 -20 0 -30 -5 -40 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia Sumber: Bank Indonesia, Bursa Efek Jakarta, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; perhitungan staf Bank Dunia Catatan: Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN) Surplus neraca Secara tahunan, surplus neraca keuangan pada tahun 2017 adalah sebesar 2,9 persen modal dan neraca dari PDB dibandingkan dengan 3,2 persen pada tahun 2016, meskipun meningkatnya keuangan investasi langsung dan investasi portofolio menunjukkan masih kuatnya minat menyempit di tahun investor terhadap aset keuangan Indonesia. 2017 Investasi portofolio meningkat karena pembelian obligasi SUN oleh investor asing, sebesar sekitar USD 12,8 miliar pada tahun 2017, mencapai yang tertinggi dalam setidaknya 7 tahun terakhir (Gambar A.19). Sebaliknya, investor asing menjual ekuitas Indonesia sebagai bagian dari tren global yang membuat investor menjadi semakin waspada terhadap pasar saham yang nilainya dinilai terlalu tinggi. Aksi jual ekuitas sebesar USD 3 miliar pada tahun 2017 merupakan arus keluar modal terbesar dalam 7 tahun terakhir. Namun demikian, IHSG masih mencatat kenaikan oleh adanya pembelian dari investor dalam negeri. Investasi Asing Secara tahunan, arus Investasi Asing Langsung (FDI) bersih pada tahun 2017 adalah Langsung (FDI) yang terbesar dalam 7 tahun terakhir, terutama karena adanya arus masuk pada naik ke level Triwulan ke-3 (Gambar A.20). Hasil yang tinggi di tahun 2017 ini sejalan dengan tertinggi dalam tujuh indikator ekonomi positif lainnya, seperti penurunan imbal hasil obligasi dan naiknya tahun terakhir pada peringkat dari tiga lembaga pemeringkat kredit utama selama 12 bulan terakhir yang tahun 2017 menunjukkan Indonesia sebagai pilihan investasi yang sehat. Perdagangan di sektor manufaktur dan grosir serta ritel mendorong sebagian besar peningkatan FDI tersebut, sementara arus keluar investasi langsung terjadi di sektor pertambangan. Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 14 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Gambar A.20: Arus masuk Investasi Asing Langsung (FDI) adalah yang tertinggi dalam sejarah (USD miliar) 30 Other Lainnya 25 Intermediasi Financial Keuangan Intermediation 20 Perdagangan Grosir dan Eceran; 15 Perbaikan Kendaraan Wholesale Bermotor, and Retail Trade; Repair of Sepeda Motor Motor; dan Vehicles, Barang-barang Motorcycles; and 10 Pribadi dan Personal andRumah Tangga Household Goods Manufacturing Manufaktur 5 0 Pertambangan Mining dan Galian and Quarrying -5 Pertanian, Perburuan Agriculture, dan Hunting, and Kehutanan Forestry -10 -15 Total 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Sumber: CEIC dan BI; perhitungan staf Bank Dunia Rupiah terdepresiasi Rupiah secara umum stabil di Triwulan ke-4, terdepresiasi terhadap Dolar AS sekitar sedikit di Triwulan 0,4 persen menjadi Rp. 13.548 (per USD 1), dibandingkan dengan depresiasi sebesar ke-4, tetapi lebih 1,3 persen pada di Triwulan ke-3. Pergerakan ini menyebabkan depresiasi tahunan kecil dibandingkan keseluruhan sebesar 0,5 persen pada tahun 2017, dibandingkan dengan apresiasi dengan di Triwulan sebesar 3,3 persen pada tahun 2016. Terlepas dari depresiasi yang tidak terlalu besar ke-3 dan menutup ini30, kinerja Rupiah pada tahun 2017 juga ditandai oleh volatilitas yang lebih tinggi di tahun 2017 dengan paruh kedua setelah cukup stabil di paruh pertama. Mata uang ini mencapai depresiasi yang tidak puncaknya sebesar Rp 13.154 per USD 1 pada bulan September 2017 dan jatuh ke terlalu besar posisi terendah sebesar Rp 13.630 per USD 1 pada akhir bulan Oktober, ayunan dibandingkan sebesar lebih dari 3 persen selama periode dua bulan ini. dengan tahun 2016… …dan cenderung Di tahun 2017 juga terjadi perbedaan tren mata uang Rupiah dari mata uang negara- berbeda tren dari negara berkembang lainnya (Gambar A.21). Secara historis, Rupiah cenderung secara mata uang negara- longgar mengikuti pergerakan nilai tukar negara-negara berkembang, yang diwakili negara berkembang oleh Indeks Mata Uang Negara-negara Berkembang (Emerging Markets Currency Index, lainnya EMCI) dari JP Morgan. Pergerakan dalam cadangan devisa menunjukkan bahwa seiring dengan kokohnya kekuatan yang mendasarinya, intervensi terhadap pasar uang oleh Bank Indonesia memainkan beberapa peran dalam mendukung stabilitas. Rupiah telah Secara riil, Rupiah terdepresiasi sebesar 5,2 persen pada tahun 2017, sebagian besar di mengawali tahun antara mata uang regional lainnya, yang akan memberikan dorongan bagi daya saing 2018 dengan ekspor Indonesia. Ini adalah kondisi yang benar-benar terbalik dari kondisi pada volatilitas yang tahun 2016, di mana Rupiah terapresiasi sebesar 3,9 persen, lebih tinggi dari semua relatif lebih tinggi mata uang utama regional kecuali Jepang (Gambar A.22). Selama 4 tahun terakhir, Rupiah telah terapresiasi sebesar 9,1 persen secara riil, lebih dari mata uang lainnya kecuali Rupee India. Ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan daya saing hanya terjadi sekitar setahun terakhir atau lebih. 30 Rupiah terdepresiasi di paruh kedua tahun 2017 karena adanya perkembangan perekonomian global seperti pengumuman oleh Federal Reserve AS yang akan mulai mengecilkan neracanya, serta perkembangan perekonomian dalam negeri dengan Bank Indonesia menurunkan suku bunga kebijakannya sebanya dua kali di Triwulan ke-3. Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 15 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Sejauh ini, di Triwulan ke-1 tahun 2018 Rupiah relatif bergejolak dibandingkan dengan tahun 201731 – terapresiasi hanya di bawah 2 persen di pertengahan Januari sebelum semua peningkatannya terhenti di awal Februari. Gejolak yang meningkat ini telah menarik perhatian Bank Indonesia sehingga, meskipun belum mengkhawatirkan, bank sentral tetap siap melakukan intervensi untuk memastikan stabilitasnya jika diperlukan32. Gambar A.21: Rupiah mencatat tren yang berbeda dari Gambar A.22: Secara riil, Rupiah terdepresiasi lebih mata uang negara-negara berkembang lainnya dan dari kebanyakan mata uang regional lainnya mencatatkan depresiasi yang tidak terlalu besar (perubahan persentase tahun-ke-tanggal (ytd)) (indeks, 1 Januari = 2017, persen) 110 8 6 108 JP Morgan EMCI 4 106 2 104 0 -2 102 2017 -4 100 2016 -6 98 USD/IDR -8 Philippines Malaysia Japan China Singapore Thailand Korea India Indonesia 96 Jan-17 Jul-17 Jan-18 Sumber: JP Morgan; perhitungan staf Bank Dunia Sumber: Nilai Tukar Riil Efektif JP Morgan, berdasarkan IHK Catatan: Pergerakan ke bawah mewakili depresiasi. (2010=100); perhitungan staf Bank Dunia Catatan: Pergerakan ke bawah mewakili depresiasi. 4. Posisi fiskal membaik pada tahun 2017, dengan pengeluaran yang lebih tinggi dan defisit yang rendah Tahun 2017 terjadi Karena harga minyak global yang lebih tinggi dan upaya untuk meningkatkan peningkatan kepatuhan pajak, penerimaan Indonesia bertumbuh pada laju tercepat dalam enam penerimaan pajak, tahun terakhir, tidak termasuk penerimaan dari Program Amnesti Pajak (PAP). pelaksanaan belanja, Penerimaan yang lebih tinggi mendukung pertumbuhan nominal yang tercepat dalam dan defisit fiskal total belanja pemerintah dalam tiga tahun terakhir, didorong oleh belanja modal, yang rendah belanja barang, dan belanja sosial. Secara keseluruhan, defisit fiskal mencapai 2,4 persen dari PDB33 di tahun 2017, lebih rendah dari defisit sebesarr 2,5 persen di tahun 2016. Total utang pemerintah mencapai 29 persen dari PDB pada akhir tahun 2017, jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan undang-undang sebesar 60 persen PDB, sedikit meningkat dari 28,3 persen pada tahun 2016. 31 Laporan Triwulanan Perekonomian Indonesia Baru-baru ini mengacu pada stabilitas nilai Rupiah dalam 18 bulan terakhir. Volatilitas relatif yang disebutkan di atas mengacu pada stabilitas yang disebutkan sebelumnya. Untuk nilai tukar mengambang, pergerakan sebesar 1 atau 2 persen bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. 32 Netralnews.com (3 Februari 2018). 33 Semua angka di bagian ini merujuk pada angka realisasi awal dari Kementerian Keuangan, yang diterima pada tanggal 9 Februari 2018, kecuali dinyatakan lain. Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 16 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Dibandingkan Rasio pajak terhadap PDB34 menurun dari 10,4 persen dari PDB di tahun 2016 dengan tahun 2016, menjadi 9,9 persen dari PDB di tahun 2017, melanjutkan kecenderungan penurunan terjadi peningkatan yang terjadi sejak tahun 2012. Namun demikian, jika dana penebusan dari PAP kecil dalam rasio dikeluarkan dari angka penerimaan di tahun 2016 dan 2017, rasio tersebut meningkat pajak terhadap PDB menjadi 9,8 persen dari 9,5 persen di tahun 2016 (Gambar A.23). Kenaikan kecil dalam di tahun 2017 jika rasio pajak ini menunjukkan dampak dari harga minyak yang lebih tinggi35 dan penerimaan dari beberapa hasil awal dari upaya Pemerintah untuk meringankan beban untuk program Amnesti membayar pajak dan meningkatkan manajemen kepatuhan. Dengan tidak Pajak tidak memasukkan penerimaan dari PAP, pertumbuhan penerimaan secara keseluruhan dimasukkan mencapai 13,5 persen, dengan pajak pertambahan nilai (PPN) memberikan kontribusi terbesar dengan 4,7 poin persentase, terutama didukung oleh PPN impor (Gambar A.24)36. Harga minyak yang lebih tinggi juga berarti penerimaan terkait minyak dan gas bumi (Migas) memainkan peranan penting, berkontribusi sebesar 3,6 poin persentase terhadap pertumbuhan total penerimaan di luar penerimaan dari PAP.37 Kontribusi dari penerimaan cukai kecil tetapi positif, yang menunjukkan keuntungan dari reformasi cukai tembakau38. Gambar A.23: Rasio Pajak terhadap PDB tidak Gambar A.24: Penerimaan terkait PPN dan Migas termasuk penerimaan pajak dari program Amnesti mendorong penerimaan yang tinggi di tahun 2017 Pajak yang meningkat di tahun 2017 (kontribusi terhadap pertumbuhan, Januari-Desember, poin (perubahan yoy, persen) persentase) 15.5 Other International trade taxes 16 15.1 14.7 Excises VAT/LGST Income taxes N-O&G O&G related revenues 14 Total Penerimaan 13.1 Total revenues 12.5 12.2 11.4 20 12 11.3 10.9 11.7 10.8 12.1 13.5 10.4 10 Penerimaan Pajak 9.9 9.8 10 7.5 7.8 9.5 8 6 0 4.1 3.7 3.8 -2.7 4 -3.7 Penerimaan Negara 2.2 2.1 2.3 -10 2 Bukan Pajak 0 -20 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016-TA 2017-TA Sumber: Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia. Catatan: Angka di tahun 2012-2016 adalah angka aktual yang sudah diaudit, angka di tahun 2017 adalah angka aktual awal mulai tanggal 9 Februari 2018. Pendapatan terkait Data awal realisasi bulanan menunjukkan bahwa penerimaan terkait komoditas dan komoditas dan PPN PPN berperan penting dalam realisasi penerimaan pada awal tahun 2018. Realisasi terus mendorong penerimaan total di akhir Februari bertumbuh sebesar 17,7 persen yoy dalam nominal, realisasi penerimaan 34 Penerimaan pajak didefinisikan sebagai jumlah pajak dalam negeri dan internasional yang dipungut oleh pemerintah pusat. Penerimaan ini menyumbang sekitar 92 persen dari total penerimaan pajak di Indonesia. 35 Harga minyak rata-rata sebesar USD 51 per barel, lebih tinggi dari asumsi APBN 2017 sebesar USD 48 per barel. 36 PPN impor dan PPN dalam negeri masing-masing menyumbang 3,1 dan 1,6 poin persentase bagi pertumbuhan nominal penerimaan non-PAP pada tahun 2017.  37 Lihat Bagian 4 tentang komoditas. 38 Lihat Bagian B untuk pembahasan lebih lanjut. Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 17 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia dalam dua bulan lebih cepat dari 8,9 persen selama periode yang sama di tahun 201739. Penerimaan pertama tahun 2018 pajak tumbuh sebesar 14,1 persen selama dua bulan pertama tahun ini. Sumber penerimaan lainnya seperti bea masuk, penerimaan negara bukan pajak lainnya, dan penerimaan dari Badan Layanan Umum (BLU) juga meningkat setelah mengalami penurunan secara nominal di tahun 2017. Pengeluaran Pada tahun 2017, total pengeluaran bertumbuh sebesar 6,5 persen yoy secara nominal, bertumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang tertinggi dalam 3 tahun terakhir (Gambar A.25). Belanja laju tercepat dalam modal menjadi pendorong utama pertumbuhan, meningkat tajam dari minus 21,3 tiga tahun terakhir persen di tahun 2016 menjadi 17,9 persen di tahun 2017, meskipun secara nominal ini, sebagian karena tetap lebih rendah dari tahun 2015. Tingkat pertumbuhan yang tinggi dari total dampak dasar (base pengeluaran ini sebagian disebabkan karena dampak dasar (base effect) yang rendah, effect) yang rendah karena adanya pemotongan anggaran untuk belanja modal dan belanja barang di di tahun 2016 Triwulan ke-4 tahun 2016. Belanja sosial juga sebagian meningkat, tumbuh sebesar 10,9 persen dari lebih dari setahun yang lalu. Gambar A.25: Belanja modal dan belanja sosial Gambar A.26: Pencairan secara keseluruhan yang lebih tinggi mendorong pertumbuhan belanja meningkat, terutama untuk belanja modal dan secara keseluruhan di tahun 2017 belanja sosial… (pertumbuhan pengeluaran aktual tahunan yoy, persen) (pengeluaran aktual sebagai persen dari APBN-P) 2015 2016 2017 2015 2016 2017 60 46.2 40 32.1 120 109 17.9 96 92 98 97 94 95 15.4 100 91 93 88 113 86 90 87 20 7.9 10.9 6.5 78 1.7 2.5 -0.8 -4.6 80 90 89 92 90 0 3.2 8.5 11.3 81 60 75 -6.3 -20 40 -21.3 -40 20 -60 -48.9 -52.6 0 Sumber: Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia Catatan: Beberapa pengeluaran sosial direklasifikasi ke dalam belanja barang di tahun 2015. Angka di tahun 2015-2016 adalah angka aktual yang sudah diaudit. Angka di tahun 2017 adalah angka awal mulai 9 Februari 2018. Pencairan anggaran Hingga akhir tahun 2017, Rp.1986 triliun atau 93,1 persen dari total belanja modal dan sosial pemerintah dalam APBN-P tahun 2017 telah dicairkan, ini merupakan angka tertinggi meningkat dalam 3 tahun terakhir (Gambar A.26). Hal ini mencerminkan peningkatan dalam pelaksanaan anggaran pengeluaran, dengan pengeluaran belanja modal meningkat dari 74,5 persen di tahun 2016 menjadi 96,9 persen di tahun 2017, tertinggi dalam 8 tahun terakhir. Pencairan belanja sosial juga meningkat menjadi 94,7 persen dari APBN, tetapi pencairan subsidi non-energi tetap rendah karena masalah administrasi yang tetap terjadi. Pemerintah melebihi anggarannya untuk subsidi energi karena harga 39 Tahun 2018 adalah pertama kalinya realisasi penerimaan bulanan bertumbuh sebanyak dua digit di bulan Januari-Februari sejak tahun 2014, ketika mereka bertumbuh sebesar 16,3 persen. Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 18 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia minyak yang lebih tinggi dari yang diperkirakan40 dan beberapa tunggakan pembayaran dari tahun 2016.41 Realisasi Hingga akhir Februari tahun Gambar A.27: Realisasi Januari-Februari 2018 pengeluaran pada 2018, Pemerintah telah mencerminkan peningkatan belanja sosial yang Februari 2018 mencairkan 11,3 persen dari tinggi menunjukkan total APBN tahun 2018 (Pertumbuhan pengeluaran Januari-Februari, yoy, persen) 300 2016 2017 2018 momentum yang disetujui, 0,5 poin 242 berkelanjutan dalam persentase lebih tinggi 250 belanja sosial dibandingkan dengan 200 171 tingkat pencairan selama 150 periode yang sama tahun 100 62 45 lalu. Pencairan belanja sosial 50 37 37 38 10 1 5 13 meningkat 170,8 persen yoy 0 secara nominal. Hal ini -7 -7-10 -50 disebabkan karena -53 manajemen data penerima -100 manfaat yang lebih baik dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Dana Kesehatan Bersubsidi Sumber: Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia (Penerima Bantuan Iuran atau PBI).42 Gambar A.28: Rasio Utang terhadap PDB sedikit Gambar A.29: Jumlah pinjaman bruto pada tahun meningkat pada tahun 2017, tetapi tetap jauh di 2017 adalah sebesar dua kali lipat dari besarnya defisit bawah ambang batas menurut undang-undang fiskal (Utang luar negeri pemerintah pusat; persen dari PDB) (persen dari PDB) 34 6 Deficit Amortization Capital Injection Others 32 Gross borrowing 5 30 4 28 3 26 24 2 22 1 20 0 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Sumber: CEIC; Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia. Catatan: Pada Gambar 41, ‘lainnya’ terdiri dari pemerintah lain di bawah lini pengeluaran seperti kewajiban jaminan 40 Harga minyak mentah rata-rata sebesar USD 51 per barel pada tahun 2017, dibandingkan dengan asumsi dalam APBN-P tahun 2017 sebesar USD 48/barel. 41 Pemerintah membayar tunggakan sebesar Rp 5 triliun kepada PLN pada tahun 2017. http://republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/01/15/p2lvax383-kurang-bayar-anggaran- subsisi-energi-membengkak-pada-2017 42 Kemenkeu (Februari 2018). Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 19 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Rasio utang tetap di Hingga akhir tahun 2017, utang Pemerintah Pusat naik dari 28,3 persen dari PDB pada bawah ambang batas tahun 2016 menjadi 29,0 persen dari PDB43, tetap di bawah ambang batas yang yang ditetapkan oleh ditetapkan oleh undang-undang sebesar 60 persen (Gambar A.28)44. Sebagian besar undang-undang utang tahun 2017 masih didominasi oleh penerbitan obligasi pemerintah dalam mata uang dalam negeri45. Pinjaman bruto pada tahun 2017 adalah sebesar 4,8 persen dari PDB, sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2016. Suntikan modal ke BUMN dan BLU telah berkontribusi lebih besar terhadap pinjaman bruto dalam beberapa tahun terakhir ini, sebesar 8,8 persen dari total (Gambar A.29)46. 5. Inflasi umum menurun di Triwulan ke-4 karena inflasi harga makanan tetap rendah Tekanan inflasi Inflasi IHK atau inflasi Gambar A.30: Inflasi umum menurun di Triwulan ke-4 menurun lebih lanjut umum menurun menjadi karena inflasi harga makanan yang menurun di Triwulan ke-4, rata-rata 3,5 persen yoy di (perubahan yoy, persen) sebagian besar Triwulan ke-4 2017, yang 14 Naiknya harga barang-2 yang harganya diatur pemerintah diakibatkan oleh terendah sejak Triwulan 12 (administered price) harga makanan yang ke-4 tahun 2016, dari 3,8 10 lebih rendah persen di Triwulan ke-3. Makanan Inflasi yang lebih rendah di 8 Barang-2 yang harganya diatur Triwulan ke-4 ini sebagian 6 pemerintah besar disebabkan oleh (administered) 4 Inflasi Inti inflasi harga pangan yang diredam, 0,5 persen di 2 Inflasi Umum Triwulan ke-4, rata-rata 0 triwulanan terendah dalam 14 tahun ini. Dalam dua -2 Feb-16 Aug-16 Feb-17 Aug-17 Feb-18 bulan pertama tahun 2018, Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia inflasi umum terus Catatan: Harga makanan adalah rata-rata tertimbang dari menurun. Bahkan, pada komponen harga bahan makanan dan makanan olahan dari IHK bulan Februari 2018, inflasi berada pada titik terendah sejak bulan Desember 2016, meskipun terjadi kenaikan harga makanan karena adanya masalah pasokan dengan bahan pokok seperti beras. Dalam hal komponen utama dari inflasi umum, inflasi inti di Triwulan ke-4 tetap tidak berubah dari rata-rata di Triwulan ke-3 sebesar 3,0 persen yoy, rata-rata triwulanan yang terendah dalam catatan, karena ekonomi terus beroperasi mendekati kapasitas potensialnya. Inflasi inti terus menurun selama dua bulan pertama tahun ini, mencapai yang terendah pada catatan, yaitu sebesar 2,6 persen yoy pada bulan Februari. Demikian pula, sebagian besar disebabkan oleh inflasi harga makanan yang rendah, inflasi harga makanan yang bergejolak rata-rata sebesar 0,9 persen di Triwulan ke-4, tidak berubah dari Triwulan ke-3, juga merupakan rata-rata triwulanan yang terendah dalam catatan. Setelah naik rata-rata 8,7 persen di Triwulan ke-4, turun dari 9,3 persen di Triwulan ke-3, kenaikan harga barang-barang yang harganya diatur oleh pemerintah 43 Termasuk tambahan USD 4.0 miliar dari pra-pembiayaan APBN tahun 2018. Lihat DJPPR (2017). 44 Pasal 12 UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 45 Obligasi dalam denominasi Rupiah tidak menanggung risiko nilai tukar bagi Indonesia, tidak seperti obligasi dalam mata uang asing. 46 Suntikan modal adalah untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Layanan Umum (BLU). Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 20 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia (administered price) turun di bawah 6 persen untuk pertama kalinya sejak bulan Maret 2017. Secara tahunan, inflasi umum adalah sebesar 3,8 persen, sedikit lebih tinggi dari 3,5 persen yang tercatat pada tahun 2016, terutama karena harga barang-barang yang harganya diatur oleh pemerintah (administered price) yang lebih tinggi yang disebabkan oleh kenaikan tarif listrik di paruh pertama tahun 2017 (Gambar A.30). Kecenderungan Tahun 2017 sebagian besar ditandai dengan turunnya inflasi harga makanan. Hal ini inflasi harga sebagian disebabkan oleh kondisi cuaca yang baik serta upaya langsung Pemerintah makanan dapat untuk menstabilkan harga pangan dan mengurangi gejolak melalui pemberlakuan berbalik arah plafon harga dan meningkatkan distribusi dengan bantuan dari kementerian lini dan lembaga seperti Bulog, badan urusan logistik negara47. Namun demikian, karena adanya lonjakan harga bahan makanan biji-bijian, ubi kayu dan produk-produk terkait, harga makanan pada bulan Januari dan Februari 2018 sedikit meningkat, membalikkan kecenderungan penurunan pada inflasi harga makanan di sebagian besar tahun 2017. Harga beras juga meningkat tajam di bulan Desember 2017 dan dua bulan pertama tahun 2018, berkontribusi terhadap naiknya inflasi harga makanan dan mendorong Pemerintah untuk mengizinkan peningkatan jumlah impor beras untuk mengurangi tekanan harga yang disebabkan oleh menurunnya stok dalam negeri48. Peningkatan harga Di sisi produksi, inflasi Gambar A.31: Harga produsen juga melemah di produsen menurun umum dari produsen Triwulan ke-4 di Triwulan ke-4 utama di Triwulan ke-4 (perubahan yoy, persen) karena menurunnya menurun menjadi rata-rata 10 40 peningkatan harga di 3,1 persen yoy 8 30 sektor pertambangan dibandingkan dengan 3,3 Pertambangan dan Galian dan galian (Kanan) persen di Triwulan ke-3. 6 Pertanian 20 Ini adalah laju 4 10 pertumbuhan paling Manufaktur 2 lambat sejak Triwulan ke-3 0 Indeks Harga Produsen tahun 2016, yang sebagian 0 besar didorong oleh -2 -10 perlambatan yang -20 signifikan dari kenaikan -4 Pertanian: Tanaman Pangan harga di sektor -6 -30 pertambangan dan galian Jun-15 Dec-15 Jun-16 Dec-16 Jun-17 Dec-17 ke titik yang terendah sejak Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia Triwulan ke-3 tahun 2016 (Gambar A.31). Hampir semua kategori lainnya tetap stabil dengan pengecualian harga tanaman pangan yang mengalami kenaikan harga ke tingkat yang terakhir terjadi di Triwulan ke-2 tahun 2016. Hama penyakit yang berdampak pada tanaman juga berkontribusi pada peningkatan harga pangan, dan ini kemungkinan akan memberi beberapa tekanan peningkatan pada harga untuk beberapa bulan sampai dengan masa panen tiba. 47 Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat World Bank (2017b).  48 The Jakarta Post (22 Januari 2018). Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 21 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia 6. Kondisi keuangan makro stabil, dengan pertumbuhan kredit yang masih lamban Imbal hasil obligasi Sebagaimana dicatat Gambar A.32: Selisih (spread) antara imbal hasil terus menurun di sebelumnya, arus masuk obligasi pemerintah Indonesia dan imbal hasil Triwulan ke-4, di modal ke Indonesia pada obligasi pemerintah AS telah menyempit secara tengah minat tahun 2017 tinggi didorong signifikan investor yang tinggi oleh minat investor yang (persen) 9.0 terhadap obligasi tinggi untuk aset keuangan pemerintah Indonesia. Pada Triwulan 8.0 Indonesia ke-4, imbal hasil obligasi dalam negeri melanjutkan 7.0 tren penurunan keseluruhan yang terjadi 6.0 Indonesia 10 tahun selama tahun 2017 5.0 (Gambar A.32). Namun demikian, arah lintasannya 4.0 mendatar dan imbal hasil Amerika Serikat 10 tahun untuk obligasi dengan 3.0 tenor 10 tahun turun 15 basis poin, dibandingkan 2.0 Jan-17 May-17 Sep-17 Jan-18 dengan 30 basis poin di Triwulan ke-3. Untuk tahun ini, imbal hasil tersebut turun, secara rata-rata dan di semua tenor, sekitar 150 basis poin. Selisih (spread) antara imbal hasil obligasi 10 tahun Indonesia dan imbal hasil 10 tahun AS menyempit ke titik terendah selama hampir 4 tahun terakhir pada Triwulanke-4 karena imbal hasil di Amerika Serikat mulai meningkat seiring dengan berlanjutnya normalisasi kebijakan moneter oleh Federal Reserve AS. Telah terjadi peningkatan imbal hasil obligasi Indonesia di awal tahun 2018 – sebagian besar merupakan cerminan dari volatilitas yang lebih luas di pasar keuangan global. Terlepas dari semakin menyempitnya selisih antara imbal hasil obligasi AS dan Indonesia dan mengingat bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat, imbal hasil Indonesia kemungkinan akan tetap menarik bagi investor. Bank Indonesia Setelah dua kali penurunan suku bunga yang mengejutkan di Triwulan ke-3, Bank mempertahankan Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuannya stabil sebesar 4,25 persen di suku bunga acuan Triwulan ke-4. BI mengacu pada peningkatan kondisi ekonomi global dan tetap stabil di pelonggaran di Triwulan ke-3 sebagai alasan untuk mempertahankan suku bunga Triwulan ke-4 acuan tetap stabil49. Meskipun pelonggaran kebijakan moneter sebesar 200 bps kumulatif selama 2 tahun terakhir, pertumbuhan kredit dan simpanan tetap rendah, dengan pertumbuhan kredit tidak meningkat secara substansial dan pertumbuhan simpanan tidak menurun secara signifikan (Gambar A.33). Pertumbuhan kredit rata-rata 8,2 persen pada tahun 2017 – sedikit lebih tinggi dari 7,9 persen yang tercatat pada tahun 2016. Oleh karena pertumbuhan yang kurang bergairah ini, kisaran target pertumbuhan kredit BI pada tahun 2017 direvisi turun dari 10 – 12 persen menjadi 8 – 10 persen pada bulan November 2017. Namun demikian, pertumbuhan investasi tetap mempertahankan arah lintasannya ke atas di 49 Bank Indonesia (2017). Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 22 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Gambar A.33: Siklus pelonggaran kebijakan moneter Gambar A.34: Kebijakan moneter tampaknya dihentikan di Triwulan ke-4 berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan (persen) investasi (persen) 12 17 -2 Suku bunga Investasi (Seb. Kanan, 10 Pertumbuhan simpanan 16 terbalik, garis yang 0 pinjaman konsumsi tegas adalah rata-rata 15 pergerakan selama 4 2 8 Triwulan) 14 4 6 Pertumbuhan kredit 13 6 4 12 8 Suku bunga 2 11 10 7 Day reverse repo pinjaman investasi rate Suku bunga kredit modal kerja 0 10 12 Feb-16 Aug-16 Feb-17 Aug-17 Feb-18 Dec-09 Dec-11 Dec-13 Dec-15 Dec-17 Sumber: CEIC; Bank Indonesia; perhitungan staf Bank Dunia Sumber: CEIC; Bank Indonesia; perhitungan staf Bank Dunia Triwulan ke-4 yang menunjukkan bahwa investasi, setidaknya sebagian, dibiayai oleh pinjaman non-bank. (Gambar A.34). Sektor perbankan Rasio kredit macet di Gambar A.35: Rasio Kredit Macet (NPL) sudah mulai tetap sehat, dengan Triwulan ke-4 tahun 2017 menurun oleh karena adanya konsolidasi neraca oleh NPL yang nampak turun ke rasio terakhir yang bank pada tahun 2017 menurun terjadi di Triwulan ke-4 (persen) tahun 2015 (Gambar 24 4.0 A.35). Hasil ini sejalan Rasio kecukupan modal dengan tren penurunan 23 3.5 secara keseluruhan di tahun 2017 dan adanya 22 sinyal bahwa masalah 3.0 kualitas pinjaman terus 21 Kredit macet (NPL) (Seb. menurun. Rasio kecukupan Kanan) modal tetap stabil di 20 2.5 Triwulan ke-4, yang bertahan di sekitar 23 19 2.0 persen, menunjuk pada Dec-15 Dec-16 Dec-17 sistem permodalan Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia perbankan yang baik. Kedua ukuran tersebut biasanya dikaitkan dengan sistem perbankan yang sehat. Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 23 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia 7. Tingkat pekerjaan terus meningkat, tetapi pertumbuhan penghasilan telah menurun tajam Tingkat pekerjaan Tingkat tenaga kerja Indonesia secara keseluruhan meningkat menjadi 63,0 persen naik menjadi 63,0 pada bulan Agustus 2017, naik dari 62,6 persen pada bulan Agustus 2016.50 Terdapat persen pada Agustus 121,0 juta orang yang dipekerjakan di Indonesia pada bulan Agustus 2017, dengan 2017 seiring dengan jumlah pekerja yang tumbuh sebesar 2,2 persen selama tahun sebelumnya.51 Terlihat pertumbuhan adanya perlambatan dalam pertumbuhan lapangan kerja dibandingkan dengan tahun lapangan kerja yang 2016 hingga bulan Agustus, ketika jumlah pekerja bertumbuh sebesar 3,1 persen. melampaui Namun demikian, pertumbuhan lapangan kerja terus melebihi pertumbuhan angkatan pertumbuhan tenaga kerja – yang tumbuh sebesar 2,1 persen – dan pertumbuhan dalam jumlah penduduk kerja usia kerja – yang tumbuh sebesar 1,6 persen – antara bulan Agustus 2016 dan bulan Agustus 2017 (Gambar A.36).52 Gambar A.36: Pertumbuhan lapangan kerja melambat, Gambar A.37: Pengangguran secara luas terus tetapi terjadi pergeseran dari pekerjaan keluarga yang menurun, tetapi tingkat pengangguran inti sedikit tidak dibayar dan wirausaha pertanian ke arah meningkat pekerjaan berupah dan pekerjaan mandiri non- (tingkat pengangguran, persen, Seb. Kiri; perubahan tingkat pertanian pengangguran, poin persentase, Seb. Kanan) (pertumbuhan dalam pekerjaan, angkatan kerja, dan penduduk usia kerja, poin persentase) Unpaid family worker Percentage point change in broad unemployment rate, Casual worker year to February (RHS) Wage employed Percentage point change in broad unemployment rate, 6 Non-agricultural self-employed year to August (RHS) Agricultural self-employed Broad Unemployment Rate (LHS) Working age population Broad labor force Core Unemployment Rate (LHS) Number of employed workers 15 0.5 3 0.0 10 -0.5 0 5 -1.0 0 -1.5 -3 Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional, Sakernas Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional, Sakernas Di tahun 2017 hingga bulan Agustus juga terjadi penurunan kecil dalam tingkat pengangguran secara luas, yang turun dari 5,6 persen menjadi 5,5 persen, tetapi tingkat pengangguran inti menunjukkan sedikit kenaikan, naik dari 4,3 persen menjadi 4,4 50 Tingkat pekerjaan adalah jumlah pekerja yang dipekerjakan dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja. Nilainya yang tercatat cenderung lebih tinggi pada Sakernas bulan Februari daripada Sakernas bulan Agustus. 51 Menurut data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS). 52 Sesuai dengan konvensi BPS, ‘usia kerja’ didefinisikan sebagai siapa pun yang berusia 15 tahun atau lebih. Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 24 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia persen (Gambar A.37).53 Secara bersama-sama, hasil ini menunjukkan bahwa telah terjadi pengetatan pasar tenaga kerja pada tahun 2016 dan berlanjut ke awal tahun 2017, tetapi cenderung pada kecepatan yang lebih lambat. Perbedaan gender di Menurunnya kesenjangan gender yang besar dalam tingkat pekerjaan yang terjadi di dalam kepesertaan tahun sebelumnya sebagian berbalik pada tahun 2017 hingga bulan Agustus. Tingkat angkatan kerja dan pekerjaan untuk perempuan bergerak dari 48,0 persen menjadi 48,1 persen, sementara tingkat lapangan tingkat pekerjaan untuk laki-laki bergerak dari 77,3 persen menjadi 77,9 persen. kerja melebar Kesenjangan gender dalam tingkat partisipasi angkatan kerja (labor force participation rate, LFPR), menurut definisi luas, juga meningkat di tahun 2017 ini hingga bulan Agustus. Secara keseluruhan, LFPR secara luas adalah sebesar 66,7 persen pada bulan Agustus 2017, naik dari 66,3 persen pada bulan Agustus tahun 2016. Sementara LFPR secara luas untuk wanita naik sedikit dari 50,8 persen menjadi 50,9 persen, LFPR secara luas untuk laki-laki naik lebih tinggi, bergerak dari 82,0 persen menjadi 82,5 persen. Pertumbuhan Pekerja upahan merupakan 39,7 persen dari semua pekerja pada bulan Agustus 2017, lapangan kerja dengan pekerjaan upahan yang bertumbuh sebesar 4,8 persen dibandingkan dengan bergeser ke arah tahun sebelumnya. Ini secara signifikan lebih cepat dibandingkan dengan tahun 2016 pekerjaan upahan hingga bulan Agustus, ketika jumlah pekerja upahan meningkat 3,1 persen. Tahun dan pekerjaan 2017 hingga bulan Agustus juga terjadi pertumbuhan pekerja mandiri non-pertanian mandiri non- sebesar 9,7 persen – naik dari 7,3 persen di tahun sebelumnya – dengan proporsi pertanian pekerja tersebut yang mencapai 22,9 persen, tingkat yang tertinggi sejak tahun 2011. Pada saat yang sama, proporsi pekerja keluarga yang tidak dibayar dan pekerja mandiri pertanian mencapai tingkat terendah,54 dengan jumlah pekerja tersebut yang masing- masing turun sebesar 8,8 persen dan 6,3 persen. Pertumbuhan pekerjaan upahan yang diperbarui dan penurunan pekerjaan keluarga yang tidak dibayar serta pekerja mandiri pertanian secara parsial menandai kembalinya penciptaan pekerjaan formal yang tinggi yang terjadi antara tahun 2010 dan 2015, meskipun hal tersebut telah diimbangi oleh semakin pentingnya pekerjaan mandiri non-pertanian. Sektor manufaktur Pada bulan Agustus 2017, 48,1 persen pekerja bekerja di sektor jasa, naik dari 46,7 menciptakan 1,5 juta persen di tahun sebelumnya (Gambar A.38). Selama periode yang sama, proporsi pekerjaan, sementara pekerja di sektor industri meningkat untuk pertama kalinya sejak tahun 2015, naik dari transisi untuk keluar 21,4 persen menjadi 22,3 persen. Ini sebagian besar disebabkan oleh penciptaan 1,5 dari sektor pertanian juta pekerjaan di sektor manufaktur. Untuk mengakomodasi hal ini, proporsi pekerja jadi lebih cepat di sektor pertanian mengalami penurunan tahun-ke-tahun (yoy) yang terbesar sejak tahun 2004, turun dari 31,9 persen menjadi 29,7 persen. Hal ini mencerminkan terjadinya percepatan dalam transisi tenaga kerja Indonesia yang keluar dari sektor pertanian dan memasuki sektor jasa dan industri, meskipun masih harus dilihat apakah 53 Berdasarkan definisi pengangguran ‘inti’, para penganggur adalah mereka yang tidak bekerja, tetapi yang aktif mencari pekerjaan. Definisi pengangguran ‘secara luas’ mencakup para penganggur inti, serta pekerja yang sudah kehilangan harapan, mereka yang membangun bisnis baru, dan mereka yang memiliki pekerjaan di masa depan yang sedang diatur. Tingkat pengangguran inti dan secara luas bergerak ke arah yang berbeda karena, sementara terdapat hampir 260.000 pencari kerja baru yang memasuki angkatan kerja pada tahun 2017 hingga bulan Agustus, jumlah pekerja yang sudah kehilangan harapan – yang dihitung di dalam perhitungan pengangguran secara luas tetapi bukan penganggur inti – turun sekitar 380.000. 54 Pada bulan Agustus 2017, pekerja keluarga yang tidak dibayar dan pekerja mandiri pertanian masing- masing meliputi 12,3 persen dan 14,3 persen dari semua orang yang bekerja. Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 25 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia peningkatan yang jelas dalam laju transformasi struktural ini akan bertahan atau tidak.55 Pertumbuhan Penghasilan rata-rata untuk pekerja upahan meningkat sebesar 3,5 secara riil dan 7,4 penghasilan riil tetap persen secara nominal pada tahun 2017 hingga bulan Agustus, yang mengisyaratkan positif, tetapi berakhirnya pertumbuhan upah sebanyak dua digit yang diamati dalam survei menurun jauh Sakernas sebelumnya pada Agustus 2016 dan Februari 2017 (Gambar A.39). dibandingkan Penghasilan rata-rata untuk pekerja upahan juga naik sebesar 4,3 persen secara riil dan dengan tahun dan 5,0 persen nominal, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan upah telah turun di sebelumnya semua sektor.56 Ini memberikan bukti tambahan bahwa pengetatan pasar tenaga kerja yang terjadi selama tahun 2016 dan awal 2017 sekarang mungkin telah berkurang.57 Gambar A.38: Para pekerja beralih dari sektor Gambar A.39: Pertumbuhan penghasilan riil rata-rata pertanian ke sektor jasa dan industri untuk pekerja upahan menurun tajam pada tahun 2017 (proporsi pekerja yang dipekerjakan, persen, Seb. Kiri; persentase hingga bulan Agustus perubahan poin dalam proporsi pekerja yang dipekerjakan yoy, (penghasilan, miliar Rupiah, Seb. Kiri; persentase pertumbuhan persen, Seb. Kanan) penghasilan bulanan rata-rata yoy, persen, Seb. Kanan) Percentage Poin point persentase change in perubahan proportion dalam of workforce proporsi in services tenaga kerja di sektor(RHS) jasa (Ka) Pertumbuhan Growth penghasilan in real average riil rata-rata monthly earnings bulanan untuk pekerja for wage-employed, upahan, year tahun to February Poin persentase Percentage perubahan point change in dalam proporsi proportion tenaga kerja of workforce di sektor in industry industri (Ka) (RHS) bersangkutan hingga bulan Februari (Ka) (RHS) Poin persentase Percentage perubahan point change in dalam proporsi proportion tenaga kerja of workforce di pertanian in agriculture (Ka) (RHS) Growth in real penghasilan Pertumbuhan riil rata-rata average monthly earnings bulanan untuk pekerja for wage-employed, upahan, year tahun to August Proportion of workforce in agriculture bersangkutan (RHS) hingga bulan Agustus (Ka) Proporsi tenaga kerja di pertanian (Ki)(LHS) Nominal average Penghasilan normal monthly earnings rata-rata wage-employed for untuk bulanan (LHS)(Ki) pekerja upahan Proporsi tenaga Proportion kerja di sektor of workforce industri in industry (LHS)(Ki) Proporsi tenaga Proportion kerja di sektor of workforce jasa (Ki) in services (LHS) Penghasilan Real averageriil rata-rata monthly bulanan earnings foruntuk pekerja upahan wage-employed (LHS)(Ki) 60 3 3 25 2 20 15 40 1 2 10 0 5 20 -1 1 0 -2 -5 0 -3 0 -10 Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional, Sakernas Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional, Sakernas 55 Antara bulan Agustus 2007 dan Agustus 2016, proporsi pekerja di sektor jasa dan industri meningkat, rata-rata sebesar 0,9 dan 0,3 poin persentase per tahun, sementara proporsi pekerja di sektor pertanian turun sebesar 1,2 poin persentase per tahun. Dengan demikian, perubahan yang diamati pada tahun 2017 hingga bulan Agustus – ketika proporsi pekerja di sektor jasa dan industri tumbuh masing-masing sebesar 1,4 dan 0,8 poin persentase dan proporsi pekerja di sektor pertanian turun sebesar 2,2 poin persentase – jauh melebihi kecenderungan yang terjadi selama dasawarsa terakhir. 56 Jika penghasilan pekerja mandiri dan pekerja harian/lepas – satu-satunya pekerja lain yang penghasilannya tercakup dalam Sakernas – dimasukkan, pertumbuhan penghasilan rata-ratanya adalah 2,5 persen secara riil dan 6,4 persen secara nominal. Pertumbuhan rata-rata penghasilan untuk sampel yang diperluas ini adalah sebesar 2,7 persen secara riil dan 12,0 persen secara nominal. Perbedaan antara pertumbuhan rata-rata penghasilan secara riil dan pertumbuhan rata-rata penghasilan secara nominal tidak selalu sesuai dengan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) rata-rata karena data penghasilan dikecilkan dengan menggunakan IHK kota, di mana pengamatannya dapat dilakukan kembali dalam tahun yang sama. 57 Perubahan metodologi terhadap survei Sakernas, yang dijelaskan dalam Laporan Triwulanan edisi bulan Oktober 2017, harus tetap dipertimbangkan ketika melakukan perbandingan penghasilan antar waktu. Formulasi baru dari pertanyaan mengenai penghasilan yang dimasukkan di dalam Sakernas bulan Februari 2017 tetap dipertahankan untuk Sakernas bulan Agustus 2017. Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 26 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Pertumbuhan Meskipun terjadi perlambatan, pertumbuhan penghasilan paling tinggi adalah di penghasilan lebih sektor industri, di mana penghasilan rata-rata untuk pekerja upahan meningkat tinggi di sektor sebesar 6,0 persen secara riil pada tahun 2017 hingga bulan Agustus, memberikan satu industri daripada di alasan potensial untuk pertumbuhan dalam pekerjaan di sektor industri sebagaimana sektor jasa atau dijelaskan di atas. Selama periode yang sama, penghasilan riil rata-rata untuk pekerja pertanian upahan di sektor pertanian dan jasa tumbuh masing-masing sebesar 2,4 persen dan 2,5 persen.58 Dengan demikian, tahun 2017 hingga bulan Agustus mengalami perataan kurva insiden pertumbuhan untuk penghasilan riil dibandingkan dengan tahun 2016 hingga bulan Agustus, yang berarti bahwa pertumbuhan penghasilan turun lebih banyak untuk kelompok berpenghasilan rendah daripada kelompok berpenghasilan tinggi. Dengan demikian, penurunan pertumbuhan penghasilan belum dirasakan secara merata di seluruh perekonomian Indonesia. 8. Penurunan angka kemiskinan yang paling tinggi dalam empat tahun terakhir Kemiskinan Angka kemiskinan resmi Gambar A.40: Angka kemiskinan di bulan September menurun tajam di yang dikeluarkan oleh 2017 mengalami penurunan terbesar sejak bulan Maret bulan September Badan Pusat Statistik 2013 2017 (BPS) untuk bulan (tingkat kemiskinan, persen; perubahan dalam kemiskinan, poin September 2017 adalah persentase) 10,1 persen, atau turun 0,6 20 2.5 poin persentase dari 18 Angka Kemiskinan 2 bulang September 2016 16 1.5 (Gambar A.40). Ini adalah 14 penurunan besar dalam 12 1 Perubahan dalam Angka Kemiskinan, angka kemiskinan, 10 yoy (Seb. Kanan) 0.5 penurunan yoy yang 8 0 terbesar sejak bulan Maret 6 2013. Namun demikian, -0.5 tingkat pengentasan 4 -1 kemiskinan ini masih lebih 2 lambat dibandingkan 0 -1.5 2006 2007 2008 2009 2010 2011S 2012S 2013S 2014S 2015S 2016S 2017S 2011M 2012M 2013M 2014M 2015M 2016M 2017M dengan yang dicapai Indonesia antara tahun 2007 dan tahun 2011, di Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Susenas mana angka kemiskinan turun rata-rata sebesar 1,1 poin persentase setiap tahunnya. Secara absolut, terdapat 26,6 juta orang miskin di bulan September 2017, atau 1,2 juta lebih sedikit dari tahun sebelumnya. Angka kemiskinan Penurunan angka kemiskinan yang cukup besar ini terjadi meskipun ada peningkatan menurun meskipun garis kemiskinan yang relatif lebih besar. Peningkatan garis kemiskinan untuk bulan terjadi peningkatan September 2016 - September 2017 adalah sebesar 7 persen, dari Rp 361.990 menjadi garis kemiskinan Rp 387.160. Ini lebih besar dari peningkatan yang terjadi untuk bulan Maret 2016 - yang lebih besar Maret 2017 (5,7 persen) dan bulan September 2015 - September 2016 (5 persen). 58Pada tahun 2016 hingga bulan Agustus, pertumbuhan penghasilan riil rata-rata untuk pekerja upahan adalah 20,3 persen di sektor pertanian, 21,3 persen di sektor industri, dan 18,1 persen di sektor jasa. Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 27 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Peningkatan ini sedikit didorong oleh komponen makanan dari garis kemiskinan (7,2 persen) dibandingkan dengan komponen non-makanan (6,3 persen)59. Perubahan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) periode September 2017, yang digunakan metodologi mungkin untuk menghasilkan data tingkat kemiskinan pada bulan September 2017, mengalami turut mempengaruhi perubahan metodologi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Secara khusus, besarnya penurunan jumlah komoditas pangan yang dimasukkan di dalam modul konsumsi berkurang dari tingkat kemiskinan 222 menjadi 174. Sebelum perubahan ini, kuesioner modul konsumsi Susenas telah diubah sebanyak dua kali dalam beberapa tahun terakhir. Pada bulan Maret 2015, kuesioner berubah dari 215 item makanan dan 108 item non-makanan menjadi 112 item makanan dan 116 item non-makanan60. Pada bulan September 2016, terdapat penyesuaian lebih lanjut untuk 222 item makanan dan 116 item non-makanan. Selama periode ini, perubahan metodologi mungkin telah mempengaruhi perhitungan untuk garis kemiskinan dan pengeluaran per kapita yang digunakan untuk menilai status kemiskinan rumah tangga, termasuk peningkatan yang besar terhadap garis kemiskinan yang disebutkan sebelumnya. Namun demikan, sejauh mana dampaknya belum diketahui. Angka kemiskinan di Angka kemiskinan di daerah perkotaan dan pedesaan turun dengan besaran yang perkotaan dan sama, dengan penurunan angka kemiskinan perkotaan dan pedesaan sebesar 0,5 poin pedesaan menurun persentase antara bulan September 2016 dan 2017. Namun demikian, dalam hal dalam besaran yang jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin perkotaan hanya turun sebesar 220.000 sama orang, sementara jumlah penduduk miskin pedesaan turun sebesar 970.000 orang. Ini terjadi karena selama periode waktu tersebut, jumlah penduduk pedesaan menyusut 2,7 juta orang, sementara penduduk perkotaan meningkat sebesar 5,8 juta. Ini merupakan kelanjutan pengamatan Bank Dunia (2017b) bahwa meningkatnya urbanisasi mengubah wajah kemiskinan di Indonesia. 59 Ini tampaknya bertentangan dengan fakta bahwa inflasi harga makanan antara bulan Oktober 2016 dan September 2017 adalah yang terendah dari tiga periode tersebut. Namun demikian, hal ini dapat dijelaskan oleh perbedaan dalam kelompok barang yang digunakan untuk mengukur inflasi IHK dan kelompok yang digunakan untuk mengukur konsumsi untuk tingkat kemiskinan, serta perubahan yang terjadi dalam kelompok kemiskinan dari periode ke periode. Pengukuran kemiskinan di Indonesia menggunakan referensi jumlah penduduk yang 20 persen yang berada di atas garis kemiskinan pada periode sebelumnya, sehingga kelompok kemiskinan akan selalu berubah berdasarkan apa yang dikonsumsi oleh kelompok yang “tidak begitu miskin. 60 Lihat World Bank (2015b). Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 28 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Selama 15 tahun Pengamatan terhadap tren Gambar A.41: Kemiskinan secara perlahan-lahan terakhir, kemiskinan jangka panjang dalam bergeser ke perkotaan dalam 15 tahun terakhir secara perlahan- kemiskinan menunjukkan (persentase penduduk miskin yang tinggal di daerah perkotaan dan lahan lebih menjadi adanya pergeseran yang pedesaan) fenomena perkotaan lambat ke arah “urbanisasi Kota Rural Urban Desa kemiskinan”. Pada bulan 100% Maret 2002, 34,7 persen penduduk miskin tinggal 75% di daerah perkotaan. Hingga bulan September 2017, pangsa tersebut 50% telah meningkat menjadi 38,6 persen (Gambar 25% A.41). Hal ini sebagian besar disebabkan oleh 0% kecenderungan global Mar Mar Mar Mar Mar Mar Sep yang lebih luas dari migrasi 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2017 dari desa ke kota, yang terjadi ketika orang SumberIDR: Susenas mencari peluang kerja yang lebih baik dan akses yang lebih baik terhadap pekerjaan di daerah perkotaan. Ke depan, upaya Pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan harus mempertimbangkan sifatnya yang semakin urban. Koefisien Gini juga Koefisien Gini untuk Tabel A.3: Peningkatan kecil dari panga konsumsi dari sedikit menurun, bulan September 2017 masyarakat yang berada di 40 persen Terbawah dan 40 yang sebagian besar adalah 39,1, yang persen di Tengah menyebabkan sedikit penurunan didorong oleh merupakan penurunan dalam koefisien Gini pertumbuhan kecil sebesar 0,3 poin (pangsa dari konsumsi nasional, persen) 40 persen 40 persen di 20persen kelompok 40 di dibandingkan dengan Periode Terbawah Tengah Teratas Tengah daripada bulan September 2016. Sep 2015 17,45 34,70 47,85 kelompok 40 Sepanjang tahun lalu, Sep 2016 17,11 36,33 46,56 Terbawah penduduk yang berada di Sep 2017 17,22 36,66 46,12 Δ 2015-2016 -0,34 +1,63 -1,29 kelompok 40 persen Δ 2016-2017 +0,11 +0,33 -0,44 terbawah dan kelompok Δ 2015-2017 -0,23 +1,96 -1,73 40 persen di Tengah Sumber: Susenas mengalami sedikit peningkatan dalam proporsi total konsumsi nasional mereka (Tabel A.3). Namun demikian, seperti pada periode-periode sebelumnya, pengurangan ketimpangan sebagian besar didorong oleh pertumbuhan kelompok 40 persen di Tengah dan bukan kelompok 40 persen terbawah. Ini bukanlah masalah Indonesia saja: tingkat ketimpangan untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik secara agregat meningkat antara tahun 1998 dan 2012, sebagian besar karena kelompok 40 persen terbawah di kawasan ini stagnan61. Dengan demikian, masih banyak yang perlu dilakukan untuk membuat kesejahteraan terdistribusi lebih merata bagi rumah tangga miskin dan rentan di Indonesia. 9. Perkiraan perekonomian dan risiko Pertumbuhan PDB Perkiraan perekonomian tetap positif dengan perekonomian Indonesia yang riil diperkirakan diproyeksikan akan meningkat rata-rata sebesar 5,3 persen per tahun untuk tahun akan mencapai rata- 2018-2020, oleh karena adanya peningkatan permintaan dalam negeri didorong oleh 61 World Bank (2018a). Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 29 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia rata 5,3 persen dalam Pemilu mendatang serta kondisi keuangan global dan dalam negeri yang relatif jangka menengah mendukung (Tabel A.4). Namun demikian, ekspor bersih akan terus mendukung pertumbuhan perekonomian karena pertumbuhan investasi yang sarat barang impor tetap tinggi, juga berkat adanya penyederhanaan proses impor yang terus berlangsung (Kotak A.2). Tabel A.4: Indikator perekonomian utama (pertumbuhan yoy, persen, kecuali dinyatakan lain) Perubahan dari Pertumbuhan Tahunan IEQ edisi Desember 2017 2017 2018f 2019f 2018 1. Indikator perekonomian utama Produk Domestik Bruto (PDB) 5,1 5,3 5,3 0,0 Pengeluaran konsumsi pribadi 5,0 5,1 5,2 0,0 Konsumsi pemerintah 2,1 4,0 4,5 0,5 Pembentukan modal tetap bruto 6,2 6,0 5,7 -0,1 Ekspor barang dan jasa 9,1 7,0 6,0 1,0 Impor barang dan jasa 8,1 7,0 6,0 1,4 2. Indikator perekonomian lainnya Indeks Harga Konsumen 3,8 3,5 3,7 0,0 Neraca transaksi berjalan (% dari -1,7 -1.9 -2.1 -0,1 PDB) 3. Asumsi Ekonomi Nilai tukar (Rp/USD) 13.381 13.550 13.750 50 Harga minyak mentah Indonesia 51 56 57 -0 (USD/bl) Sumber: BPS; BI; CEIC; proyeksi staf Bank Dunia Catatan: Angka untuk tahun 2017 adalah hasil aktual. P singkatan dari perkiraan. Perbedaan statistik dan perubahan dalam persediaan tidak disajikan di dalam tabel ini. Semua komponen PDB didasarkan pada data PDB terbaru. Nilai tukar dan asumsi harga minyak mentah adalah data tahunan rata-rata. Perubahan relatif terhadap proyeksi pada IEQ edisi Desember 2017. Konsumsi pribadi Secara empiris, tingkat inflasi dan nilai tukar Rupiah telah diketahui menjadi diproyeksikan dapat penggerak struktural pertumbuhan konsumsi, dengan efek yang kadang-kadang meningkat secara meningkat setelah beberapa triwulan. Inflasi yang rendah saat ini tetapi dengan nilai bertahap dengan tukar yang melemah oleh karenanya memiliki efek yang berlawanan, yang secara inflasi yang rendah keseluruhan menciptakan efek yang ambigu/tidak pasti pada pertumbuhan konsumsi dan pasar tenaga pribadi ke depan. Namun demikian, pengeluaran pada Pemilu mendatang dan harga kerja yang kuat komoditas yang lebih baik diperkirakan akan memberikan dorongan independen, yang mengakibatkan adanya peningkatan yang tidak terlalu tinggi dalam pertumbuhan konsumsi pribadi selama dua tahun ke depan. Sementara itu, kondisi pasar tenaga kerja yang kuat saat ini bersama dengan transformasi struktural yang terus berlanjut dari pangsa pekerjaan yang menyusut di sektor pertanian, dan perluasan berbagai program pemerintah62, semuanya juga diperkirakan akan berkontribusi terhadap konsumsi pribadi yang lebih tinggi. Pertumbuhan Meskipun diproyeksikan adanya sedikit penurunan, karena beberapa investor investasi potensial mengadopsi pendekatan “wait-and-see” mengingat Pemilu mendatang, diperkirakan akan pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) diperkirakan akan tetap tetap tinggi, tinggi, konsisten dengan kinerjanya dalam beberapa triwulan terakhir. Faktor-faktor didukung oleh pendukungnya antara lain kenaikan harga komoditas global secara bertahap, biaya 62 Contoh dari program pemerintah tersebut antara lain perluasan penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dari 6 hingga 10 juta rumah tangga, program bantuan pangan non tunai (BPNT), dan program pembangunan padat karya yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perhubungan. Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 30 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia infrastruktur pendanaan rendah yang berkelanjutan setidaknya dalam jangka pendek, pulihnya investasi yang baik sentimen bisnis, dorongan yang terus-menerus pada investasi infrastruktur serta dan PMA yang penanaman modal asing (PMA) yang melonjak. tinggi Kotak A.2: Perubahan terbaru dalam kebijakan perdagangan Pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah reformasi perdagangan yang signifikan selama triwulan terakhir ini. Pergeseran ke pemeriksaan post-border (pemeriksaan yang dilakukan setelah barang memasuki wilayah kedaulatan Indonesia – pent.) untuk mempercepat proses pengeluaran barang di bea cukai Dalam upaya untuk memfasilitasi pemrosesan impor dan ekspor, pemerintah telah memindahkan pemeriksaan dokumen yang dipersyaratkan untuk mengimpor sejumlah produk dari pemeriksaan di perbatasan ke pemeriksaan post-border (pemeriksaan yang dilakukan setelah barang memasuki wilayah kedaulatan Indonesia – pent.). Langkah tersebut sejauh ini telah diterapkan pada lebih dari 2.000 produk yang termasuk dalam daftar barang yang terkena larangan dan/atau pembatasan, yang disebut sebagai “Lartas (larangan dan/atau pembatasan)”, terutama melalui serangkaian peraturan Kementerian Perdagangan yang baru. Daftar ini terdiri dari 5.229 produk (hampir setengah dari semua produk yang mungkin sesuai dengan klasifikasi 8-digit HS 2017), yang tunduk pada persyaratan impor yang paling ketat. Reformasi tersebut – yang telah diumumkan di bulan Juni lalu melalui paket kebijakan ekonomi no. XV63 - harus memfasilitasi proses impor karena akan mempercepat proses pengeluaran barang di bea cukai, yang akan menjadi otomatis. Mengingat persyaratan dokumen yang membebani terkait dengan impor dari banyak produk “Lartas”, potensi keuntungan dalam hal biaya dan penghematan waktu sangatlah besar. Pada saat yang sama, pendekatan baru ini menghadirkan banyak tantangan dalam pelaksanaannya. Pertama, diperlukan adanya harmonisasi peraturan di berbagai kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan perizinan untuk mengimpor produk-produk tersebut, sehingga pemeriksaan dokumen-dokumen untuk produk tersebut dipindahkan ke pemeriksaan post-border. Pada saat penulisan dokumen ini dilakukan, proses ini masih sedang berjalan dan beberapa barang yang pemeriksaannya telah dialihkan ke pemeriksaan post-border oleh satu Kementerian masih harus diverifikasi di perbatasan oleh kementerian-kementerian lainnya. Kedua, ada kebutuhan untuk membangun kapasitas pemeriksaan post-border di dalam Kementerian yang bertanggung jawab untuk memeriksa perizinan impor yang terkait di lokasi pabrik. Ini adalah tugas baru yang berpotensi memberatkan bagi Kementerian, yang di masa lalu telah mendelegasikan pemeriksaan yang dipersyaratkan ini kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di perbatasan, dan pada akhirnya harus mengirim pegawai mereka sendiri ke seluruh pelosok nusantara untuk melakukan inspeksi yang memakan waktu di pabrik dan kawasan komersial lainnya. Beberapa bentuk teknik manajemen risiko – yang baru bagi kementerian ini – kemungkinan harus dilakukan untuk memfokuskan pemeriksaan tersebut pada kasus-kasus yang paling berisiko. Selain itu, pemeriksaan tersebut – yang dapat terjadi hingga 3 tahun setelah impor barang dilakukan – dapat menjadi peluang untuk melakukan korupsi jika tidak disediakan suatu sistem insentif yang memadai bagi para pemeriksa untuk melawan risiko tersebut. Penyederhanaan persyaratan dokumen untuk impor Dalam reformasi yang terkait erat, pemerintah juga telah berupaya menyederhanakan dan merasionalisasi persyaratan dokumen impor pada beberapa barang Lartas dalam dua cara. Pertama, Kementerian Perdagangan telah menghapuskan beberapa izin impor untuk produk tertentu, seperti semen dan produk terkait, dan telah mengurangi jumlah dokumen pendukung yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan impor, seperti Akta Pendirian pada impor jagung, rekomendasi teknis oleh kementerian lini untuk mengimpor produk seperti ban, jagung, besi, baja dan produk-produk terkait. Kedua, pemerintah telah mengurangi duplikasi yang ada di antara berbagai kementerian dan lembaga yang mensyaratkan dokumen pendukung yang sama untuk mengeluarkan perizinan untuk mengimpor barang yang sama. Kewajiban penggunaan perusahaan pengapalan dan perusahaan asuransi dalam negeri Selain dari reformasi di atas, yang menjanjikan untuk secara substansial memfasilitasi perdagangan jika dilaksanakan dengan tepat, pemerintah telah menerapkan reformasi perdagangan yang lebih kontroversial lagi. Kementerian Perdagangan mengeluarkan peraturan yang mulai bulan April 2018 akan memaksa eksportir minyak sawit mentah (CPO) dan batubara serta importir beras dan pengadaan barang pemerintah untuk menggunakan kapal berbendera Indonesia 63 The Jakarta Post (15 Juni 2017). Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 31 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia dan untuk mengasuransikan produk mereka yang diperdagangkan dari perusahaan Indonesia. Tujuan yang diarah adalah untuk mendorong industri pelayaran dan asuransi dalam negeri dan mengurangi defisit perdagangan yang besar, terutama dalam jasa angkutan. Meskipun dampaknya terhadap perusahaan asuransi dan perusahaan pelayaran dalam negeri tidak jelas, ketika perusahaan pelayaran dalam negeri sudah beroperasi pada kapasitas penuh atau hampir penuh, langkah ini dapat meningkatkan biaya impor dan ekspor barang-barang tersebut secara substansial karena pasokan jasa pengiriman untuk produk ini akan menyusut. Ini pada gilirannya dapat menaikkan harga dari layanan jasa ini sekaligus mengurangi kualitas mereka karena persaingan yang lebih rendah. Memang ada kekhawatiran di kalangan eksportir komoditas bahwa armada Indonesia tidak dapat mengakomodasi volume ekspor batubara dan CPO saat ini. Risiko terhadap Risiko terhadap perkiraan pertumbuhan ekonomi cenderung menurun. Di sisi perkiraan eksternal, dengan proteksionisme yang meningkat, ada risiko bahwa pemulihan yang perekonomian baru berlangsung dalam perdagangan global dapat terhenti, yang menghambat ekspor termasuk Indonesia dan oleh karenanya menghambat pertumbuhan pula. perdagangan global yang lebih lambat, … …gejolak keuangan Meskipun normalisasi kebijakan moneter AS sedang berlangsung secara bertahap, inflasi yang lebih cepat dari perkiraan dapat memicu kontraksi moneter yang tidak terduga, yang mengakibatkan terjadinya gejolak arus keluar modal yang dari negara- negara berkembang. Selain itu, sejumlah pasar ekuitas saat ini dianggap terlalu tinggi nilainya, dan kemungkinan terjadinya koreksi penilaian, seperti yang terjadi di pasar saham AS awal tahun ini, tetap ada dalam waktu dekat ini. Terdapat risiko bahwa koreksi penilaian seperti itu dapat menyebabkan gejolak keuangan dan lonjakan imbal hasil obligasi, dan secara tiba-tiba meningkatkan biaya pembiayaan untuk negara- negara berkembang. … dan menurunnya Sementara konsumsi pribadi meningkat di Triwulan ke-4, tetap ada risiko bahwa konsumsi pribadi konsumsi pribadi ini tetap lesu atau bahkan melemah dalam jangka menengah. Mengingat bahwa konsumsi pribadi merupakan lebih dari separuh PDB, perlambatan dalam konsumsi pribadi dapat menimbulkan dampak pada total pengeluaran. Inflasi IHK diperkirakan terjaga Inflasi diharapkan Meskipun inflasi harga Gambar A.42: Ketidakstabilan harga pangan yang berada pada rata-rata makanan meningkat di sudah diantisipasi diperkirakan belum mempengaruhi 3,5 persen di 2018, akhir tahun 2017 dan di perkiraan perekonomian tetapi risiko terhadap (perubahan rata-rata tahunan yoy, persen) awal tahun 2018, inflasi 8 perkiraan inflasi umum diperkirakan rata- lebih ke arah positif rata sebesar 3,5 persen di Indeks Harga Konsumen 7 (upside) tahun 2018, lebih rendah daripada tahun 2017, dan 6 Perkiraan karena itu mendukung konsumsi pribadi dan 5 menciptakan ruang yang 3.8% lebih bagi penerapan 4 3.5% 3.7% kebijakan moneter yang 3 3.5% stabil. (Gambar A.42). Perkiraan baseline 2 mengasumsikan kenaikan Dec-14 Dec-15 Dec-16 Dec-17 Dec-18 Dec-19 harga minyak mentah dan Sumber: BPS; perkiraan Bank Dunia Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 32 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia beberapa efek inflasi dari pemilihan kepala daerah tahun ini dan pemilu di tahun 2019. Risiko terhadap perkiraan inflasi tetap tinggi terutama mengingat kecenderungan harga minyak internasional dan beberapa ketidakpastian mengenai apakah kekurangan pasokan beras dapat sepenuhnya diatasi melalui peningkatan impor. Nilai tukar perdagangan diperkirakan akan melemah dan defisit neraca transaksi berjalan akan sedikit meningkat Nilai tukar Bank Dunia memproyeksikan bahwa harga karet, minyak mentah, LNG, minyak perdagangan kelapa sawit, dan logam dasar akan naik pada tahun 2018 dan 2019, sementara harga komoditas utama batubara diperkirakan akan turun64 (Tabel A.5). Harga minyak diperkirakan akan naik Indonesia menutup menjadi USD 58/bbl pada tahun 2018 dari USD 53/bbl di tahun 2017, karena tahun 2017 pada permintaan yang tinggi dan berlanjutnya pengendalian produksi negara-negara OPEC tingkat yang jauh dan non-OPEC.65 Harga batubara diperkirakan turun ke USD 70/mt di tahun 2018 lebih tinggi dari dari USD 85/mt di tahun 2017, karena permintaan yang turun, terutama dari Cina di tahun 2016, tetapi mana inisiatif ramah lingkungan sedang dilakukan untuk mengurangi konsumsi diperkirakan akan batubara6667 (Gambar A.43). menurun di tahun 2018 Karena Indonesia adalah pengekspor batu bara bersih dan pengimpor minyak bersih, perkiraan pergerakan harga batubara dan minyak menyiratkan fluktuasi yang signifikan dalam nilai tukar perdagangan (terms-of-trade, ToT)68. Negara ini. Mengingat harga rata-rata di tahun 2017 dari enam komoditas lebih tinggi daripada di tahun 2016, Indeks Harga Perdagangan Tertimbang Bersih untuk tahun 2017 jauh lebih tinggi daripada di tahun 2016. Namun demikian, sejalan dengan perkiraan harga, Indeks tahun 2018 diproyeksikan akan lebih rendah dari tahun 2017, meskipun masih sedikit lebih tinggi dari tingkat di tahun 2016. Turunnya indeks tahun 2018 masih terlihat 64 World Bank (2017d). 65 Pasar minyak semakin ketat karena stok minyak mentah negara-negara OECD turun rata-rata 630 kb/hari dalam tiga triwulan berturut-turut, Triwulan ke-2 tahun 2017-Triwulan ke-4 tahun 2017. Kondisi seperti ini hanya terjadi beberapa kali dalam sejarah modern, termasuk di tahun 1999 (harga meningkat dua kali lipat), 2009 (harga meningkat hampir USD 20/bbl), dan 2013 (harga meningkat sebesar USD 6/bbl). Di sisi lain, OPEC melaporkan kepatuhan yang tinggi terhadap pengurangan OPEC yang disetujui sebesar lebih dari 129 persen dalam laporan bulanan mereka, yang didorong oleh penurunan produksi minyak Venezuela. 66 Menurut Badan Energi Internasional (International Energy Agency, IEA), pangsa batubara dalam bauran energi global diperkirakan menurun dari 27 persen di tahun 2016 menjadi 26 persen di tahun 2022 oleh karena pertumbuhan permintaan yang lamban dibandingkan dengan bahan bakar lainnya. Sebagai konsumen batubara terbesar di dunia, harga batubara akan tetap sangat bergantung pada Tiongkok. Dengan demikian, reformasi struktural industri batubara Tiongkok adalah kunci dari evolusi harga batubara. Pembaca yang tertarik dengan masalah ini diharapkan untuk mengacu pada IEA (2018). 67 Risiko yang menguntungkan dan merugikan dibahas lebih lanjut secara terinci dan dapat dilihat di Perkiraan Pasar Komoditas Bank Dunia (World Bank Commodity Market Outlook) yang terbaru, tersedia di http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets. Pembaca juga dapat mengacu pada Perkiraan Enegi Dunia tahun 2017 (Outlook World Energy 2017) (IEA, 2017) untuk skenario permintaan dan pasokan energi di masa depan. 68 Nilai tukar perdagangan (terms of trade, TOT) mengacu pada harga relatif impor dalam hal ekspor dan didefinisikan sebagai rasio harga ekspor terhadap harga impor. Hal ini dapat diartikan sebagai jumlah barang impor yang dapat dibeli per satuan barang ekspor oleh suatu negara. Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 33 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia jelas bahkan jika harga rata-rata komoditas berjangka pada tahun 2018 digunakan sebagai ganti harga perkiraan dari Bank Dunia (2017)69 (Gambar A.43)70. Gambar A.43: Indeks harga perdagangan tertimbang Tabel A.5: Harga rata-rata komoditas untuk tahun bersih – historis dan perkiraan hingga tahun 2020 2016, 2017 dan perkiraan untuk tahun 2018, 2019 (indeks 2015=100) 2016 2017 2018p 2019p 150 Batubara 65.9 88.4 70.0 60.0 (Australia) 2017 2018 (komoditas Minyak Mentah 130 berjangka) 42.8 52.8 58.0 59.0 (rata-rata) Gas Alam (Jepang) 6.9 8.1 8.3 8.5 2016 2018 110 2019 Karet 1.6 2.0 2.1 2.1 2015 Minyak Kelapa 700.0 715.0 732.5 745.1 Sawit 90 Logam Dasar 68.3 83.8 85.2 86.0 70 Sumber: BPS; Bank Dunia; perhitungan staf Bank Dunia Sumber: Bank Dunia (2017, 2018) Catatan: Indeks harga perdagangan tertimbang bersih dibangun di atas enam komoditas ekspor utama Indonesia (karet, logam dasar, batubara, minyak, LNG, dan minyak kelapa sawit) Defisit neraca Nilai tukar perdagangan Gambar A.44: Defisit neraca transaksi berjalan transaksi berjalan Indonesia mungkin telah diperkirakan akan melebar pada tahun 2018 dan diperkirakan akan mencapai puncaknya di tahun 2019 karena investasi yang sarat impor tetap tinggi melebar pada tahun 2017 dan diproyeksikan dan nilai tukar perdagangan melemah (persen) 2018, sejalan dengan cenderung menurun di tahun penurunan nilai 2018. Karena permintaan 0.0 tukar perdagangan dalam negeri yang lebih -0.5 dan pertumbuhan tinggi, pertumbuhan investasi investasi yang tinggi yang tinggi dan proyeksi -1.0 pertumbuhan yang sedikit -1.5 lebih lemah untuk para mitra dagang utama Indonesia, -2.0 defisit neraca transaksi -2.5 berjalan diperkirakan akan -3.0 melebar menjadi 1,9 persen dari PDB pada tahun 2018 -3.5 dan 2,1 persen dari PDB pada 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 tahun 2019 (Gambar A.44). Sumber: CEIC dan BI; Perhitungan staf Bank Dunia Catatan: Data tahun 2018 dan 2019 adalah perkiraan 69 Harga komoditas berjangka yang digunakan adalah harga minyak (rata-rata harga tahun 2018 untuk WTI, Dubai dan Brent adalah USD 60,1), minyak kelapa sawit (USD 629,4) dan batubara (USD 93,8). Harga komoditas berjangka diambil pada tanggal 09 Februari 2018. , , 70 Indeks Harga Perdagangan Komoditas Bersih (NTI) ditetapkan sebagai: di , , , mana , ∑ ∑ dan i= jenis komoditas; t= bulan; p=periode siklus (mis. rata-rata 5 , , tahun); N = jumlah komoditas; T= tahun basis; E=nilai ekspor; I=nilai impor Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 34 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Defisit anggaran pemerintah tetap rendah Defisit fiskal Keseimbangan fiskal Gambar A.45: Bank Dunia memproyeksikan defisit diperkirakan sebesar diperkirakan akan fiskal sebesar 2,3 persen dari PDB pada tahun 2018 2,3 persen dari PDB menyempit sedikit di atas (persen dari PDB) pada tahun 2018 rentang perkiraan Penerimaan Revenue Pengeluaran Expenditure Fiscal balance fiskal Keseimbangan 20 (Gambar A.45). 15.7 Penyempitan ini sejalan 15.0 14.6 15.0 14.5 15 13.1 12.5 12.8 dengan defisit yang lebih 12.2 12.2 kecil yang ditetapkan di 10 dalam APBN tahun 2018, karena harga minyak yang 5 tinggi bertahan dan reformasi peningkatan 0 penerimaan yang penting dilaksanakan, sehingga -5 -2.6 -2.5 -2.4 -2.2 -2.3 APBN Bank meningkatkan total Approved yang WB Dunia Budget realisasi penerimaan. Disahkan 2015 2016 2017 2018 Konsisten dengan Sumber: Kementerian Keuangan, perhitungan staf Bank Dunia perkiraan ekonomi makro Catatan: Angka untuk tahun 2012-2016 adalah angka aktual yang untuk tahun 2018 dan sudah diaudit; angka tahun 2017 adalah angka aktual awal pada tanggal 9 Februari 2018. reformasi administrasi perpajakan yang terus dilakukan, total penerimaan pemerintah pusat diproyeksikan tumbuh sebesar 8,0 persen yoy secara nominal, didorong terutama oleh proyeksi peningkatan dalam penerimaan pajak penghasilan71. Sementara itu, total belanja pemerintah diperkirakan akan meningkat sebesar 7,5 persen dari 2017 secara nominal, didorong oleh proyeksi peningkatan belanja barang dan material72. Secara keseluruhan, Bank Dunia memproyeksikan defisit fiskal sebesar 2,3 persen dari PDB, lebih tinggi dari proyeksi APBN tahun 2018 sebesar 2,2 persen (Tabel A.6)73. Risiko yang Bagian terbesar dari penerimaan di tahun 2018 akan tetap berhubungan erat74 dengan menguntungkan dan harga minyak dunia, yang menghadapkan Pemerintah terhadap risiko kenaikan dan merugikan tetap ada penurunan dari fluktuasi harga minyak. Tanpa melanjutkan reformasi yang di tahun 2018 memperluas basis pajak dan mengumpulkan pajak saat ini secara lebih efisien dan adil, posisi fiskal jangka menengah Pemerintah akan menjadi rawan, bersama dengan pengeluaran fiskal yang sangat penting bagi kemajuan negara menuju pertumbuhan inklusif (Lihat Bagian B). Di sisi pengeluaran, Pemerintah telah mengumumkan bahwa akan mempertahankan harga bahan bakar dan listrik yang diaturnya tidak berubah75 hingga akhir tahun 2019 di tengah harga bahan bakar global yang lebih tinggi. Kebijakan ini meningkatkan risiko fiskal dari potensi kerugian oleh Pertamina dan pengeluaran yang lebih tinggi melalui pembayaran tunggakan kepada Pertamina 71 Proyeksi penerimaan dari Bank Dunia adalah 5,4 persen lebih rendah daripada APBN tahun 2018. 72 Proyeksi pengeluaran dari Bank Dunia adalah 3,9 persen lebih rendah daripada APBN tahun 2018. 73 Pemerintah baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka akan berusaha untuk meningkatkan alokasi bagi subsidi energi, sebagai tanggapan terhadap harga minyak mentah yang lebih tinggi dari perkiraan. Realokasi tersebut saat ini diharapkan memiliki dampak yang terbatas terhadap defisit fiskal. 74 Gejolak aliran penerimaan pajak utama, seperti PPN dan pajak penghasilan, hingga harga minyak global juga dibahas dalam IEQ edisi bulan Desember, Oktober, Juni tahun 2017. 75 Bahan bakar yang diatur mengacu pada bensin RON 88 dan solar. Lihat Jakarta Globe (30 November 2017). Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 35 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia dan PLN76, yang mengakibatkan adanya pengeluaran subsidi energi yang lebih tinggi. Selain itu, mungkin ada beberapa risiko yang berasal dari kewajiban kontinjensi terkait dengan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur. Jika risiko turunnya realisasi penerimaan ini terwujud dan pengeluaran dipertahankan, defisit fiskal yang lebih tinggi dapat terjadi di tahun 2018. Secara keseluruhan, mempertahankan momentum reformasi dalam administrasi penerimaan, kebijakan pajak, dan kualitas belanja, akan berpotensi lebih menantang mengingat pelaksanaan dari pemilihan kepala daerah dan pemilihan Presiden yang akan berlangsung di tahun 2018-2019. 76 Harga bahan bakar yang diatur belum berubah sejak 1 April 2016 ketika harga minyak mentah Brent berada di kisaran USD 35-40/barel. Sementara itu, harga minyak mentah Brent rata-rata dari 1 Januari 2018 hingga 19 Maret 2018 adalah USD 66,6/barel. Namun demikian, pada tanggal 25 Februari Pertamina menaikkan harga bahan bakar non-subsidi, di mana harga Pertamax (Ron 92) naik sebesar Rp 300/liter (menjadi Rp 8.900/liter), Pertamax Turbo naik sebesar Rp 500 (menjadi Rp10.100/liter), dan mempertahankan harga Pertalite tidak berubah, yang dapat mengindikasikan adanya subsidi silang lebih lanjut untuk mengelola tekanan pada neraca Pertamina dari harga bahan bakar yang lebih tinggi. Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 36 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Tabel A.6: Bank Dunia memproyeksikan penerimaan dan pengeluaran yang lebih rendah daripada di dalam APBN tahun 2018 (Rp triliun, kecuali dinyatakan lain) 2016 2017 2017 2017 2018 2018 Aktual Sudah diperiksa APBN APBN-P Data awal APBN Bank Dunia A. Penerimaan 1.556 1.750 1.736 1.660 1.895 1.793 (% dari PDB) 12,5 12,5 12,8 12,2 12,8 12,2 1. Penerimaan pajak 1.285 1.499 1.473 1.343 1.618 1.498 (% dari PDB) 10,4 10,9 10,8 9.9 10.9 10,2 PPh 666 788 784 647 855 753 Migas 36 36 42 50 38 47 Non-Migas 630 752 742 597 817 706 PPN/PPnBM 412 494 475 481 542 512 PBB 19 17 15 17 17 17 Cukai 144 157 153 153 155 167 Pajak perdagangan 35 34 36 39 39 41 internasional Bea masuk 32 34 33 35 36 37 Bea impor 3 0 3 4 3 4 Pajak lainnya 8 9 9 7 10 7 2. Penerimaan negara 262 250 260 310 275 294 bukan pajak (% dari PDB) 2,1 1,8 1,9 2,3 1,9 2,0 Penerimaan sumber daya 65 87 96 112 104 123 alam Migas 44 64 72 83 80 99 Non-Migas 21 23 23 29 23 23 Penerimaan negara bukan 197 163 165 198 172 172 pajak lainnya 3. Hibah 9 1 3 6 1 1 B. Pengeluaran 1.860 2.080 2.133 1.986 2.221 2.134 (% dari PDB) 15,0 15,2 15,7 14,6 15,0 14,5 1. Pemerintah pusat 1.149 1.316 1.367 1,244 1.455 1.391 (% dari PDB) 9,3 9,6 10,0 9,2 9,8 9,4 Pegawai 305 345 340 313 366 332 Barang 260 270 319 280 340 353 Modal 169 221 206 200 204 204 Bunga pinjaman 183 221 219 217 239 234 Subsidi 174 160 169 166 156 171 Energi 107 77 90 98 95 119 BBM 44 32 44 50 47 59 Listrik 63 45 45 47 48 60 Non-energi 67 83 79 69 62 51 Hibah 7 2 6 5 1 3 Sosial 50 56 58 55 81 80 Lainnya 6 41 50 9 67 14 2. Transfer ke daerah 710 710 766 742 766 743 (% dari PDB) 5,7 5,5 5,6 5,5 5,2 5,0 Saldo Keseluruhan -308 -308 -397 -326 -326 -341 (% dari PDB) -2,5 -2,4 -2,9 -2,4 -2,2 -2,31 Asumsi Tingkat pertumbuhan PDB 5,0 5,1 5,2 5,1 5,4 5,3 riil (%) IHK (%) 3,5 4,0 4,3 3,8 3,5 3,5 Nilai tukar (Rp/USD) 13.300 13.300 13.400 13.381 13.400 13.550 Harga minyak mentah 51 45 48 48 58 (USD/barrel) Sumber: Kementerian Keuangan Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 37 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia B. Memungut lebih banyak dan membelanjakan lebih baik untuk pertumbuhan inklusif Keputusan terkait belanja pemerintah dan realisasi penerimaan – yang merupakan inti dari kebijakan fiskal – memainkan peran utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dan membantu mendistribusikan manfaat pertumbuhan secara lebih luas di seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan yang efektif yang mendorong pertumbuhan inklusif, seperti berinvestasi dalam pembangunan sumber daya manusia atau meningkatkan konektivitas daerah terpencil, keduanya menurunkan ketimpangan dan mendorong pertumbuhan. Pengalaman Indonesia selama 15 tahun terakhir menunjukkan bahwa kebijakan fiskal telah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama melalui stabilitas ekonomi makro. Namun demikian, kebijakan fiskal kurang berhasil dalam membagikan manfaat pertumbuhan secara lebih luas: kesenjangan memperoleh kesempatan yang sama masih besar, dan perkiraan menunjukkan bahwa pajak dan belanja publik hanya menurunkan koefisien Gini Indonesia sebesar 0,04 poin, dibandingkan dengan 0,18 poin di Afrika Selatan. Di masa lalu, dampak dari kebijakan penerimaan dan pengeluaran pada pertumbuhan inklusif belum optimal akibat tidak hanya kurangnya pengeluaran di bidang-bidang prioritas seperti infrastruktur, kesehatan dan bantuan sosial, tetapi juga oleh pengeluaran yang tidak efektif di bidang-bidang prioritas tersebut dan di bidang- bidang penting lainnya, terutama pendidikan. Belanja di bidang-bidang prioritas tersebut baru-baru ini meningkat karena adanya realokasi belanja dari subsidi energi; namun demikian, realisasi penerimaan yang rendah terus menghambat peningkatan belanja sektor prioritas. Untuk mencapai pertumbuhan yang lebih cepat dan lebih inklusif, Indonesia harus lebih baik lagi dalam melakukan pengeluaran dan membelanjakan lebih banyak di bidang-bidang prioritas. Ini akan membutuhkan upaya untuk terus meningkatkan efektivitas belanja kementerian dan lembaga serta belanja daerah, melakukan realokasi lebih lanjut terhadap pengeluaran lintas sektoral dan di dalam sektor, dan merealisasikan lebih banyak lagi penerimaan dengan cara-cara yang efisien dan ramah pertumbuhan. Melakukan reformasi pajak yang terkait termasuk memperluas basis pajak, menyederhanakan peraturan pajak, dan secara signifikan memperkuat manajemen kepatuhan. Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 38 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia 1. Indonesia harus merealisasikan penerimaan yang lebih banyak dan membelanjakan dengan lebih baik untuk mendorong pertumbuhan inklusif Memastikan Pertumbuhan inklusif – pertumbuhan ekonomi yang secara tidak proporsional pertumbuhan menguntungkan bagian terbawah dalam distribusi pendapatan77 – telah menjadi ekonomi yang tinggi tujuan semua pemerintah yang pernah berkuasa di Indonesia. Konsep pertumbuhan dan inklusif adalah inklusif layak untuk menjadi arus utama kebijakan pembangunan karena dapat hal yang tepat untuk memperkecil kesenjangan ekonomi. Hal ini juga merupakan konsep ekonomi yang dilakukan – dan cerdas , karena ketimpangan yang tinggi bersifat kontra produktif terhadap laju dan perekonomian yang kesinambungan pertumbuhan ekonomi78. Ini disebabkan karena ketimpangan (i) cerdas membatasi kemajuan di sektor kesehatan dan pendidikan yang dapat menurunkan akumulasi modal manusia, (ii) meredam semangat kewirausahaan dan keberanian mengambil resiko karena terhalangnya akses sejumlah besar rumah tangga terhadap kredit79; dan (iii) dapat memicu terjadinya ketidak-stabilan politik dan sosial80. Oleh karena itu, upaya menurunkan kesenjangan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari proses transisi negara berpendapatan menengah ke negara berpendapatan tinggi81. Kebijakan mengenai Sementara kebijakan moneter dan struktural, seperti kerangka hukum dan peraturan, pengeluaran dan juga memiliki dampak yang besar terhadap pertumbuhan dan pemerataan, Bagian dari penerimaan adalah IEQ ini fokus pada pembahasan peranan kebijakan fiskal, khususnya kebijakan alat utama untuk Pemerintah untuk memobilisasi penerimaan dan belanja pemerintah.82 Pengeluaran pertumbuhan yang pemerintah mendukung pertumbuhan ekonomi terutama melalui investasi di bidang lebih tinggi… infrastruktur dan sumber daya manusia. Infrastruktur menghubungkan pekerja terampil dengan perusahaan, dan menghubungkan perusahaan ke pasar, dan berkontribusi pada penciptaan pekerjaan yang lebih baik dan lebih produktif83. Indonesia mencatat pertumbuhan tahunan stok infrastruktur fisik sebesar 5persen selama tahun 2001-2012. Angka pertumbuhan tahunan yang lebih tinggi dibandingkan angka pertumbuhan rata-rata sebesar 3.0 persen pertahun berkontribusi terhadap terciptanya laju pertumbuhan PDB yang lebih tinggi selama periode tersebut, secara kumulatif angka pertumbuhan lebih tinggi sebesar 0,5 poin persentase.84 77 Terdapat banyak definisi dari pertumbuhan inklusif. Bank Dunia (2018a) mendefinisikan pertumbuhan inklusif sebagai pertumbuhan yang menurunkan kemiskinan dan menjamin keamanan ekonomi untuk semua kelompok masyarakat. OECD mendefinisikan pertumbuhan inklusif sebagai pertumbuhan ekonomi yang menciptakan peluang bagi semua segmen penduduk dan mendistribusikan dividen peningkatan kemakmuran, baik dalam hal moneter maupun non-moneter, secara adil di seluruh lapisan masyarakat. Dalam laporan ini, pertumbuhan inklusif mengacu pada pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan bagian paling bawah dari distribusi penghasilan secara tidak proporsional dan oleh karena itu disertai dengan ketimpangan yang stabil atau lebih rendah. 78 Lihat Ostry dkk. (2014); Berg dan Ostry (2011). 79 Lihat Banerjee dan Newman (1993); Banerjee dan Duflo (2007); Aghion and Bolton (1997); Kray and McKenzie (2014) 80 Alesina dan Perotti (1996). 81 Bulman dkk. (2016). 82 Kebijakan fiskal juga mencakup keputusan mengenai tingkat defisit dan tingkat utang yang dihasilkan (“pengelolaan fiscal”), yang juga mempengaruhi pertumbuhan. Rekam jejak kepatuhan Indonesia dengan plafon sebesar 3 persen untuk defisit pemerintah secara umum telah meningkatkan stabilitas ekonomi makro dan mendukung pertumbuhan. Dengan tingkat utang yang moderat dan komitmen yang kredibel terhadap aturan fiskal, artikel ini berfokus pada reformasi kebijakan pengeluaran dan perpajakan. 83 Lihat misalnya, Fan dan Rao (2003; Mitchell (2005); dan Dao (2012); 84 World Bank (2015a). Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 39 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia dan lebih inklusif, Kebijakan pengeluaran dan penerimaan juga mempengaruhi distribusi penghasilan dengan melakukan yang dapat dibelanjakan dan konsumsi yang dapat dilakukan saat ini dan di masa redistribusi sumber depan. Dalam suatu periode tertentu, kebijakan fiskal melakukan redistribusi sumber daya… daya dari pembayar pajak kepada konsumen barang dan jasa publik. Misalnya, ketika keluarga miskin yang tidak membayar pajak mengirim anak-anak mereka ke sekolah umum gratis, mereka dapat menikmati tingkat konsumsi yang lebih tinggi daripada jika harus membayar biaya di sekolah swasta. Sementara itu, keluarga kaya yang membayar pajak yang digunakan untuk mendanai pendidikan publik pada akhirnya memiliki penghasilan yang dapat dibelanjakan yang lebih kecil. Secara keseluruhan, dampak yang mungkin terjadi adalah perbedaan yang lebih kecil dalam tingkat konsumsi antara keluarga kaya dan keluarga miskin. Di Indonesia, perkiraan menunjukkan bahwa kontribusi pajak dan pengeluaran publik terhadap penurunan ketimpangan masih terbilang kecil, sebagaimana dapat dilihat pada penurunan koefisien gini sebesar 0,04 poin.. …dan dengan Di luar berbagai macam dampak yang terjadi secara bersamaan sebagaimana diuraikan menyamakan di atas, kebijakan pengeluaran dan penerimaan pemerintah dapat membantu peluang serta menurunkan ketimpangan di masa depan dengan menciptakan peluang yang lebih mendorong setara. Misalnya, pengeluaran untuk pendidikan memungkinkan anak-anak dari pertumbuhan keluarga kaya dan miskin untuk memperoleh keterampilan yang lebih sepadan. Seiring penciptaan lapangan berjalannya waktu, kesempatan yang lebih setara dalam memperoleh pendidikan akan pekerjaan dapat menurunkan kesenjangan dalam hal kemampuan untuk aktif dalam kegiatan ekonomi, dan pada akhirnya berdampak pada lebih rendahnya ketimpangan penghasilan yang dapat dibelanjakan. Contoh dalam pendidikan tersebut juga mengilustrasikan bagaimana kebijakan yang sama dapat memiliki dampak yang terjadi secara serentak maupun tidak serentak terhadap ketimpangan, serta dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, sepertiga dari ketimpangan yang ada saat ini adalah karena adanya kesenjangan kesempatan,85 yaitu keadaan yang berada di luar kendali seseorang, seperti jenis kelamin, kebangsaan, tempat kelahiran atau latar belakang keluarga. Untuk mencapai Untuk dapat meraih kemajuan dalam mengupayakan pertumbuhan inklusif, Indonesia pertumbuhan yang harus membelanjakan lebih banyak dan dengan cara yang lebih efektif di sektor-sektor inklusif, Indonesia prioritas, yang mendukung pertumbuhan dan inklusi. Sektor-sektor prioritas tersebut harus termasuk pendidikan, dan juga infrastruktur, kesehatan serta bantuan sosial. membelanjakan Pengeluaran yang efektif berarti mendapatkan hasil maksimal dari setiap Rupiah yang secara lebih efektif - dibelanjakan oleh pemerintah. Contoh konkrit misalnya mencapai tingkat kematian dan membelanjakan ibu melahirkan yang lebih rendah dengan sumber daya yang sama. Di banyak sektor lebih banyak untuk prioritas – terutama infrastruktur, kesehatan, dan bantuan sosial – Indonesia harus sektor-sektor membelanjakan tidak hanya secara lebih efektif tetapi juga memperbesar jumlah prioritas … pengeluaran di sektor tersebut untuk mencapai kesetaraan dengan negara-negara berkembang lainnya, baik dalam hal jumlah pengeluaran maupun pertumbuhan inklusif. 85 Untuk informasi lebih lanjut mengenai konsep dan pengukuran ketimpangan peluang, lihat Roemer (1993), Van Der Gaer (1993), Barros dkk., (2010) dan World Bank (2006). Untuk informasi lebih lanjut mengenai ketimpangan peluang di Indonesia, lihat World Bank (2015a). Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 40 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia … dengan Indonesia memprioritaskan pengelolaan fiskal yang berhati-hati dan berkomitmen membelanjakan untuk membatasi pembiayaan defisit. Dengan demikian, untuk membelanjakan lebih secara berbeda dan banyak di sektor-sektor prioritas, Pemerintah harus melaksanakan dua hal yaitu merealisasikan mengurangi pengeluaran dari sektor-sektor dengan prioritas yang lebih rendah penerimaan lebih (“membelanjakan secara berbeda”) dan mengalihkannya ke sector prioritas, dan banyak dalam cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan. Untuk memaksimalkan yang efisien dan pertumbuhan, merealisasikan penerimaan yang lebih banyak harus dilakukan dengan berkeadilan cara yang efisien dan berkeadilan (“merealisasikan penerimaan dengan lebih baik”). Singkatnya, Indonesia harus merealisasikan penerimaan lebih banyak lagi (dan lebih baik) serta membelanjakan dengan lebih baik (Gambar B.1). Gambar B.1: Untuk membelanjakan lebih banyak dan dengan lebih baik untuk pertumbuhan inklusif, Indonesia harus merealisasikan penerimaan yang lebih banyak PERTUMBUHAN INKLUSIF Membelanjakan secara efektif Membelanjakan lebih banyak di sektor prioritas Membelanjakan Merealisasikan Merealisasikan secara berbeda penerimaan yang penerimaan dengan lebih banyak cara yang lebih baik 2. Kebijakan fiskal telah mendukung pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan, tetapi ketimpangan tetap tinggi Pengelolaan fiskal Indonesia telah menikmati pertumbuhan yang tinggi sejak Krisis Keuangan Asia yang berhati-hati tahun 1997-1998 (Gambar B.2). Selama tahun 2003-2016, pertumbuhan PDB riil rata- telah mendukung rata sebesar 5,5 persen – lebih lambat dari rata-rata sebelum krisis sebesar 7,0 persen, stabilitas dan tetapi lebih berkelanjutan, sebagaimana tercermin dari kemampuan Indonesia dalam pertumbuhan mengatasi Krisis Keuangan Global dengan cukup baik. Pengelolaan fiskal yang ekonomi makro di berhati-hati adalah penyumbang utama stabilitas ekonomi makro86: sejak tahun 2003, Indonesia … Indonesia telah mentaati batasan defisit fiskal dan tingkat utang pemerintah secara umum, masing-masing sebesar 3 persen dan 60 persen dari PDB.87 …menyebabkan Stabilitas ekonomi makro yang meluas, pertumbuhan berbasis komoditas dan kemajuan yang besar transformasi struktural berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan menjadi dalam pengentasan setengahnya, yaitu sebesar 10,9 persen selama tahun 2000-2016. Lebih dari 30 juta kemiskinan … lapangan kerja di sektor jasa dan industri tercipta selama periode ini, menggantikan 86 Varians (perbedaan antara realisasi dengan perencanaan – pent.) dari pertumbuhan PDB menurun dari 14,4 persen sepanjang tahun 1993-2003 kecuali untuk tahun-tahun terjadinya krisis (1997-1999) menjadi 5,7 persen sepanjang tahun 2004-2016. 87 Defisit fiskal rata-rata 1,4 persen dari PDB dari tahun 2000-2016 dan rasio utang pemerintah terhadap PDB menurun dari 92,3 persen menjadi 27,9 persen selama periode tersebut. Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 41 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia pekerjaan di sektor pertanian yang kurang produktif dan meningkatkan penghasilan bagi jutaan orang Indonesia. Meningkatnya pendapatan per kapita riil sebanyak dua kali lipat menjadi hampir USD 4.000 telah menghasilkan tambahan 32 juta orang yang menjadi bagian dari kelas menengah dalam kurun waktu 2006 dan 2016.88 Gambar B.2: Kebijakan fiskal yang berhati-hati Gambar B.3:...tetapi pertumbuhan belum terlalu mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif stabil… (Sumbu Y: rata-rata pertumbuhan tahunan konsumsi per kapita (Sumbu Y: pertumbuhan riil Produk Domestik Bruto, sumbu X: dari tahun 2006-2016, persen; Sumbu X: desil konsumsi rumah tahun) tangga) 10 6 rata-rata 1983-1996: 7,0 persen 5 5 Rata-rata: 3,8 persen rata-rata 2003- 4 0 2016: 5,5 persen 3 -5 Krisis Krisis Keuangan Global Keuangan 2 Asia -10 1 -15 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sumber: Indikator Pembangunan Dunia (World Development Sumber: Survei rumah tangga Susenas, perhitungan staf Bank Indicators, WDI), perhitungan staf Bank Dunia Dunia Catatan: Terdapat jeda dalam strategi pengambilan sampel antara tahun 2010-2011 dan 2014-2015. Namun demikian, Terlepas dari pencapaian ini, manfaat pertumbuhan ekonomi belum terdistribusi ketimpangan secara merata. Konsumsi riil dari kelompok 40 persen rumah tangga termiskin konsumsi telah meningkat sebesar 1,5 persen per tahun antara tahun 2006-2016, sayangnya angka ini meningkat… lebih kecil dibandingkan dengan 5,1 persen per tahun untuk kelompok 20 persen rumah tangga terkaya (Gambar B.3). Akibatnya, ketimpangan meningkat secara substansial: koefisien Gini89 pada konsumsi meningkat dari 30 poin pada tahun 2000 menjadi 41 poin pada tahun 201390. … sementara Dibandingkan dengan negara-negara maju dan negara-negara berkembang lainnya, dampak kebijakan efek serentak dari kebijakan fiskal di Indonesia terhadap ketimpangan penghasilan fiskal secara serentak yang dapat dibelanjakan sangat kecil. Pada tahun 2012, koefisien Gini di Indonesia, terhadap sebagai ukuran dari ketimpangan, hampir tidak berubah setelah memperhitungkan ketimpangan pajak dan bantuan langsung91 (Gambar B.4). Sementara itu, di Afrika Selatan, pajak terbatas langsung yang sangat progresif dan belanja sosial menurunkan koefisien Gini sebesar 0,08 poin. Dengan memperhitungakan elemen lain dari kebijakan fiskal seperti pajak tidak langsung, subsidi tidak langsung dan bantuan langsung dalam bentuk natura di 88 Perhitungan staf Bank Dunia dengan menggunakan data Susenas. 89 Mengukur sejauh mana distribusi penghasilan atau konsumsi di antara orang perseorangan / rumah tangga menyimpang dari distribusi yang merata secara sempurna (koefisien Gini sebesar 1,0). 90 Tingkat ketimpangan yang sebenarnya mungkin lebih tinggi, karena survei cenderung mengecualikan rumah tangga terkaya dan hanya menyumbang 45 persen konsumsi secara nasional. 91 Pengaruh kebijakan fiskal pada ketimpangan dapat diperkirakan dengan menggunakan metodologi Komitmen terhadap Kesetaraan, yang membandingkan penghasilan sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan fiskal. Informasi lebih lanjut tersedia di Lampiran 1. Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 42 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia sektor kesehatan dan pendidikan, kebijakan fiskal menurunkan koefisien Gini di Afrika Selatan sebesar 0,18 poin secara total92. Di Argentina dan Brasil, bantuan langsung tunai bersyarat dan instrumen kebijakan fiskal lainnya juga memainkan peranan penting dalam menurunkan ketimpangan yang diukur dengan koefisien Gini, masing-masing sebesar 0,07 dan 0,03 poin. Kebijakan fiskal memainkan peranan yang lebih besar di negara-negara OECD, di mana pajak progresif dan jaring pengaman sosial menurunkan ketimpangan sebesar rata-rata 0,14 poin (Gambar B.5). Gambar B.4: Keputusan tentang belanja Pemerintah Gambar B.5: Koefisien Gini sebelum diberlakukannya dan pemungutan penerimaan secara substansial kebijakan fiskal di Indonesia tidak jauh berbeda dari mengurangi ketimpangan di negara-negara negara-negara OECD, tetapi kebijakan fiskal memiliki berkembang lainnya dampak redistributif yang lebih besar di negara-negara (perubahan koefisien Gini dari pasar ke penghasilan yang dapat OECD dibelanjakan, poin) (Koefisien gini pada penghasilan / konsumsi, poin) 0.00 0.6 Market Gini Disposable Gini -0.02 0.5 -0.04 0.4 -0.06 0.3 -0.08 0.2 -0.10 0.1 -0.12 0 Sumber: Indikator Standar Komitmen terhadap Kesetaraan Sumber: Statistik OECD, Tiwari dkk. (2018), perhitungan staf Bank (Commitment to Equity, CEQ), versi web (30 November 2017); Dunia perhitungan staf Bank Dunia Catatan: Catatan: 1. Semua data mengacu pada data tahun 2015 kecuali dinyatakan 1. Data untuk Indonesia, Ghana, Etiopia, Yordania dan Tanzania lain. Data untuk Indonesia mengacu pada koefisien Gini pada mengacu pada koefisien Gini pada konsumsi; data untuk negara konsumsi; data untuk negara lain mengacu pada koefisien Gini lain mengacu pada koefisien Gini pada penghasilan. pada penghasilan. 2. Penghasilan di pasar mengacu pada upah, gaji, atau penghasilan 2. Penghasilan di pasar mengacu pada upah, gaji, atau penghasilan pribadi lainnya sebelum memperhitungkan pajak pemerintah pribadi lainnya sebelum memperhitungkan pajak pemerintah (yang dikurangkan dari penghasilan), kontribusi dan transfer (yang dikurangkan dari penghasilan), kontribusi dan transfer jaminan sosial (yang menambah penghasilan). Penghasilan yang jaminan sosial (yang menambah penghasilan). Penghasilan yang dapat dibelanjakan mengacu pada penghasilan setelah dapat dibelanjakan mengacu pada penghasilan setelah memperhitungkan pajak dan transfer tersebut. Untuk informasi memperhitungkan pajak dan transfer tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Lampiran 1. lebih lanjut, lihat Lampiran 1. Ketimpangan Indonesia masih menghadapi disparitas yang cukup tinggidalam hal akses masyarakat peluang masih terhadap layanan dasar dan ini terjadi hampir di seluruh pelosok nusantara. Meskipun menjadi tantangan akses rata-rata terhadap layanan dasar meningkat dari 48,8 persen di tahun 2001 utama. menjadi 70,9 persen di tahun 2015, banyak kabupaten masih tertinggal dari rata-rata nasional93. Kurang dari 30 persen rumah tangga di beberapa kabupaten di Papua dan Kalimantan yang memiliki akses terhadap air bersih, dibandingkan dengan lebih dari 92 Tidak diperlihatkan pada Gambar B.4, yang hanya memperhitungkan pajak, kontribusi jaminan sosial, dan bantuan langsung. 93 Perhitungan staf Bank Dunia dengan menggunakan data Susenas. Mengacu pada rata-rata sederhana dari angka pendaftaran bersih di SMP dan SMA, akses terhadap air bersih yang aman, akses terhadap sanitasi yang aman, dan proporsi kelahiran yang ditolong oleh pekerja kesehatan yang terampil. Lihat World Bank (2017e). Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 43 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia 70 persen di sekitar setengah dari seluruh kabupaten. Kualitas pendidikan juga tidak merata: koefisien perbedaan nilai ujian sekolah menengah naik dari 0,09 di tahun 2006 menjadi 0,15 di tahun 2015, yang menunjukkan adanya kesenjangan yang semakin melebar dalam hasil belajar94. 3. Efektivitas yang terbatas dan rendahnya tingkat belanja di sektor-sektor prioritas menghambat pertumbuhan dan pemerataan Belanja di beberapa Ada beberapa alasan mengapa keputusan mengenai belanja dan realisasi penerimaan sektor yang penting pemerintah belum menghasilkan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan untuk pertumbuhan inklusif di Indonesia. Pertama, Indonesia tidak membelanjakan cukup banyak untuk inklusif belum sektor-sektor tertentu yang sangat penting untuk pertumbuhan inklusif: infrastruktur, cukup… kesehatan dan bantuan sosial. Tahun-tahun di mana investasi di sektor infrastruktur kurang dilakukan telah menyebabkan defisit besar yang diperkirakan mencapai sebesar USD 1,5 triliun95. Antara tahun 2000-2013, Indonesia membelanjakan rata-rata 3,6 persen dari PDB dalam investasi publik dan dalam Kemitraan Pemerintah Swasta di sektor infrastruktur per tahun, dibandingkan dengan 17,7 persen di Tiongkok, 11,3 persen di Malaysia dan 6,3 persen di Thailand96. Di sektor kesehatan, Indonesia membelanjakan 1,4 persen dari PDB atau sepertiga dari rata-rata global (Gambar B.6). Hal ini berkontribusi terhadap hasil kesehatan yang lebih buruk: harapan hidup saat lahir adalah 69 tahun untuk orang Indonesia, lima tahun lebih rendah dari rata-rata penduduk Asia Timur & Pasifik97. Di sektor bantuan sosial, Indonesia juga membelanjakan lebih sedikit sebagai bagian dari PDB dibandingkan dengan rata-rata negara berpendapatan menengah bawah (Gambar B.7). Gambar B.6: Indonesia adalah salah satu negara yang Gambar B.7:... dan juga kurang membelanjakan di membelanjakan paling sedikit untuk sektor kesehatan sektor bantuan sosial dibandingkan dengan negara- di dunia… negara berkembang lainnya (belanja pemerintah secara umum untuk kesehatan, persen dari (belanja pemerintah untuk program bantuan sosial, persen dari PDB) PDB) 6 3.5 5 3 Rata-rata untuk negara-negara Rata-rata untuk negara-negara 4 berpenghasilan menengah ke bawah: 2.5 berpenghasilan menengah ke 3,0 persen bawah: 1,5 persen 2 3 1.5 2 1 1 0.5 0 0 Sumber: WDI, Kementerian Keuangan, perhitungan staf Bank Sumber: ASPIRE (the Atlas of Social Protection - Indicators of Dunia Resilience and Equity, Atlas Perlindungan Sosial - Indikator Catatan: Data untuk Indonesia mengacu pada data tahun 2016 Ketahanan dan Kesetaraan) Bank Dunia, perhitungan staf Bank dan termasuk belanja daerah. Data untuk negara-negara lain Dunia mengacu pada data tahun 2014. Catatan: Data untuk Filipina mengacu pada data tahun 2013-14, Tiongkok (2014), India (2016), Indonesia dan negara-negara lain (2015). 94 World Bank (2017e). 95 Untuk rincian lebih lanjut tentang metodologinya, lihat World Bank (2017b). 96 Perhitungan staf Bank Dunia dengan menggunakan Dataset Investasi dan Modal Saham IMF (2017). 97 Tidak termasuk negara-negara berpenghasilan tinggi di Asia Timur dan Pasifik. Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 44 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia … sebagian karena Sampai dengan tahun 2015, sebagian besar penerimaan yang diperoleh selama ledakan pengeluaran yang komoditas (commodity boom) dibelanjakan untuk subsidi energi yang regresif. Pada tinggi untuk subsidi tahun 2012, Pemerintah membelanjakan seperlima dari anggarannya atau 4,0 persen energi yang regresif dari PDB untuk subsidi energi, sekitar empat kali lipat dari jumlah yang dibelanjakan di masa lalu… untuk bantuan sosial. Subsidi tidak berkontribusi secara berarti terhadap pertumbuhan, dan penetapan targetnya tidak dilakukan dengan baik, dengan hanya sekitar 35 persen-nya yang menjangkau rumah tangga miskin dan rentan (Gambar B.8). Sebagai perbandingan, dana bantuan sosial langsung seperti PKH dan BLSM98 jauh lebih progresif, dengan sekitar 60 persen dan 40 persen masing-masing menjangkau rumah tangga miskin dan rentan (Gambar B.9). Namun demikian, bantuan langsung tersebut hanya menyumbang sekitar 5 persen dari total pengeluaran atau 0,9 persen dari PDB di tahun yang sama. Gambar B.8: Hingga saat ini, sekitar seperlima dari Gambar B.9:... daripada untuk bantuan langsung anggaran dibelanjakan untuk subsidi energi yang tunai yang progresif untuk bantuan sosial regresif… (pangsa dari manfaat yang diterima menurut desil konsumsi) (pangsa dari manfaat yang diterima menurut desil konsumsi) 35 Listrik Electricity LPG +kerosene minyak LPG + BBM Fuel 50 PKH BLSM tanah 45 30 40 25 35 30 20 25 15 20 15 10 10 5 5 0 0 Sumber: Susenas 2015, perhitungan staf Bank Dunia Sumber: Susenas 2015, perhitungan staf Bank Dunia … tetapi juga karena Tingkat pengeluaran Indonesia yang sebesar 14,6 persen dari PDB di tahun 2017 realisasi penerimaan adalah kurang dari setengah dari pengeluaran rata-rata negara-negara pasar yang lemah, yang berkembang lainnya99, menjadikan Indonesia sebagai pembelanja yang kecil membatasi dibandingkan dengan negara-negara setara (Gambar B.10). Bahkan selama keseluruhan pagu berlangsungnya ledakan komoditas, total belanja pemerintah nasional hanya mencapai anggaran (resource 20 persen dari PDB. Realisasi penerimaan yang rendah merupakan penyebab utama envelope) dari rendahnya tingkat pengeluaran di sektor-sektor prioritas yang penting bagi pertumbuhan inklusif. Rasio penerimaan terhadap PDB Indonesia rendah: sebesar 12,2 persen di tahun 2017, dibandingkan dengan rata-rata negara-negara berkembang sebesar 27,8 persen (Gambar B.11)100. Belanja juga sebagian dibatasi oleh batas defisit fiskal sebesar 3,0 persen dari PDB. Namun demikian, mengingat pentingnya pengelolaan fiskal yang bijaksana (prudent) untuk mempertahankan pertumbuhan, 98 Bantuan Langsung Sementara Masyarakat adalah bantuan langsung tunai sementara, yang tepat waktu dan didistribusikan kepada masyarakat miskin sebagai tanggapan terhadap guncangan harga seperti pemotongan subsidi energi. 99 Rata-rata rasio pengeluaran pemerintah terhadap PDB untuk 39 negara pasar berkembang, termasuk Indonesia adalah sebesar 35,4 persen di tahun 2016. Lihat IMF (2017b). 100 Negara-negara dan sumber data yang sama seperti di atas. Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 45 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Indonesia harus membiayai pengeluaran yang lebih tinggi dengan merealisasikan penerimaan yang lebih banyak agar tidak mengalami defisit yang lebih tinggi. Gambar B.10: Tingkat belanja pemerintah di Gambar B.11:... terutama karena rasio penerimaan Indonesia relatif rendah terhadap PDB yang rendah (Sumbu Y: Belanja pemerintah secara umum, persen dari PDB, Sumbu Y: Penerimaan pemerintah secara umum, persen dari PDB, 2016; Sumbu X: log dari PDB per kapita di tahun 2011 (paritas 2016; Sumbu X: log dari PDB per kapita di tahun 2011 (paritas daya beli, PPP)) daya beli, PPP)) 60 60 50 50 South Africa Brazil 40 40 30 Malaysia 30 Peru Colombia Singapore 20 20 Thailand Philippines Malaysia 10 Indonesia 10 Philippines Indonesia Thailand 0 0 8 9 10 11 12 8 9 10 11 12 Sumber: Pemantauan Fiskal IMF, perhitungan staf Bank Dunia Sumber: Pemantauan Fiskal IMF, perhitungan staf Bank Dunia Efektivitas belanja di Alasan yang kedua mengapa belanja Pemerintah memiliki dampak yang terbatas pada sektor-sektor pertumbuhan inklusif adalah karena pengeluaran tidak selalu mengarah pada hasil pendorong yang lebih baik. Meskipun belanja Pemerintah Pusat untuk jalan nasional meningkat pertumbuhan enam kali lipat secara riil antara tahun 2005-2015, hal tersebut tidak menyebabkan inklusif terbatas – adanya peningkatan kuantitas dan kualitas jalan secara bersamaan. Pembangunan jalan misalnya di sektor relatif konstan sebesar 2.000-3.000 kilometer per tahun dan hanya 60 persen dari infrastruktur … jaringan jalan nasional ini berada dalam kondisi yang baik. Hal ini sebagian disebabkan oleh karena perawatan jalan yang lebih mahal oleh karena standar desain yang lebih tinggi dan meningkatnya penggunaan beton sebagai pelapis jalan di koridor-koridor jalan utama, tetapi juga belanja yang tidak mencukupi untuk pemeliharaan. Demikian pula, meskipun terdapat peningkatan tujuh kali lipat dalam hal belanja pemerintah pusat secara riil di sektor sektor penyediaan air minum sejak tahun 2005-2013, penggunaan air ledeng untuk keperluan minum telah turun hampir sepertiga dan penggunaan untuk tujuan pembersihan pada umumnya tetap tidak berubah. Bentuk lain dari belanja infrastruktur yang tidak efisien adalah penggunaan dana pemerintah untuk proyek-proyek yang dapat dibangun oleh sektor swasta. Sektor swasta dapat membangun infrastruktur secara lebih efisien dan dengan nilai yang sepadan dengan biayanya (value for money) yang lebih baik dibandingkan dengan pengadaan pemerintah yang pada umumnya dilakukan. Namun demikian, investasi swasta di sektor infrastruktur telah menurun dari 19 persen rata-rata selama tahun 2006-2010 menjadi rata-rata 9 persen antara tahun 2011-2015101. Salah satu tantangan dalam upaya untuk menarik sektor swasta adalah kurangnya mekanisme yang sistematis untuk alokasi proyek antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor swasta. Badan Kontrak Pemerintah (Government Contracting Authorities, GCAs) menetapkan apakah proyek didanai oleh pemerintah atau swasta di tahap awal 101 Lihat World Bank (2017b). Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 46 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia pengembangan proyek, tanpa kriteria yang jelas untuk menetapkan proyek mana yang harus ditenderkan secara kompetitif dan mana yang harus diserahkan kepada BUMN. Akibatnya, proyek-proyek yang layak banyak yang diserahkan kepada BUMN, mengurangi jumlah proyek infrastruktur secara keseluruhan yang dapat dibangun dalam pagu anggaran yang diberikan. … dan pendidikan Di sektor pendidikan, peningkatan belanja102 belum menyebabkan adanya peningkatan yang berarti dalam sumber daya manusia, terutama dalam hal kualitas. Meskipun belanja pendidikan meningkat hampir sebelas kali lipat dari tahun 2001- 2016 menjadi 3,6 persen dari PDB, dengan lebih banyak guru yang diangkat untuk menurunkan rasio murid-guru103 dan dengan gaji guru yang dinaikkan sebanyak dua kali lipat, kinerja siswa yang diukur dengan nilai ujian nasional hampir tidak berubah.104 Ini sebagian karena Indonesia tidak secara sistematis menghubungkan peningkatan gaji dengan kinerja pengajaran yang diamati. Meskipun Vietnam dan Indonesia mengalokasikan seperlima dari APBN mereka untuk pendidikan, Vietnam105 adalah salah satu dari 10 negara yang berprestasi dalam tes PISA  (Programme for International Student Assessment, Program Penilaian Pelajar Internasional dari OECD), sedangkan Indonesia tetap berada di peringkat terbawah, meskipun telah terjadi sedikit peningkatan dalam nilai dari tahun-tahun sebelumnya (Gambar B.12). Gambar B.12: Meskipun tingkat belanja tinggi untuk Gambar B.13: Anak-anak miskin masih jauh lebih pendidikan, kinerja siswa melalui tes PISA belum kecil kemungkinannya untuk mendapatkan meningkat secara signifikan pendidikan di sekolah menengah dan universitas… (nilai tes PISA, poin) (tingkat pendaftaran sekolah menurut tingkat pendidikan) Termiskin Poorest Quintile Kuintil 2 2 Kuintil 3 3 Quintile Kuintil 4 4 Quintile Richest Terkaya Indonesia Non OECD OECD 100 560 90 80 510 70 60 460 50 40 410 30 20 360 10 2009 2012 2015 2009 2012 2015 2009 2012 2015 0 Matematika Math Membaca Reading Pengetahuan Ilmu Science Primary Junior Sekolah Senior Sekolah Higher Pendidikan Alam Sekolah Dasar Menengah Menengah Atas Tinggi School Secondary Pertama Secondary Education Sumber: OECD, perhitungan staf Bank Dunia Sumber: Susenas 2015, perhitungan staf Bank Dunia 102 Sejak dikeluarkannya perubahan UUD di tahun 2002, Pemerintah diharuskan untuk mengalokasikan setidaknya 20 persen dari total APBN untuk belanja pendidikan. Mandat dari peraturan tersebut sepenuhnya dipenuhi untuk pertama kalinya di tahun 2009. Saat ini, belanja pemerintah untuk pendidikan di Indonesia sebanding dengan negara-negara setara dan tidak jauh dari rata-rata negara- negara anggota OECD sebesar 5,3 persen dari PDB. 103 Pada tahun 2014, Rasio Siswa-Guru (Student-Teacher Ratio, STR) untuk sekolah dasar di Indonesia adalah 1:17, dibandingkan dengan 1:14 untuk rata-rata negara-negara berpenghasilan tinggi dan 1:29 di negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah. 104 Lihat Bank Dunia (2018d) dan De Ree dkk. (2017). 105 Parandekar dan Sedmik (2016) menunjukkan bahwa Vietnam mengungguli negara-negara setara di tes PISA karena tingkat akses yang lebih tinggi terhadap pra-sekolah, investasi di infrastruktur sekolah, dan faktor budaya. Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 47 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Di sektor Selain itu, dalam sektor pendidikan, pengeluaran tidak selalu dialokasikan untuk pendidikan, belanja intervensi dengan potensi dampak terbesar pada pertumbuhan inklusif. Meskipun tidak selalu terbukti manfaat investasi dalam pendidikan dan pengembangan anak usia dini dialokasikan untuk (PAUD)106, sumber daya yang dihabiskan untuk PAUD rendah. Hal ini terutama intervensi dengan mempengaruhi perkembangan kognitif anak-anak yang lebih miskin: seorang anak dampak yang paling berusia empat tahun yang lahir di kelompok 20 persen rumah tangga termiskin hanya tinggi … memiliki peluang sebesar 16 persen untuk dapat mengikuti layanan PAUD, sementara seorang anak berusia empat tahun dari kelompok 20 persen rumah tangga terkaya memiliki peluang sebesar 40 persen untuk melakukannya107. … sementara Skema bantuan sosial yang ada tidak dapat mengatasi ketimpangan peluang dalam dukungan keuangan pendidikan ini secara memadai. Terlepas dari perluasan Program Indonesia Pintar yang tidak tepat (PIP), bantuan langsung tunai diberikan kepada siswa yang terdaftar atau anak-anak sasaran untuk usia sekolah dari 25 persen rumah tangga termiskin, hampir setengah dari anak-anak sekolah justru yang memenuhi syarat dari kelompok 20 persen rumah tangga termiskin tidak dapat menyerap sumber bersekolah di sekolah menengah atas di tahun 2016. Hal ini sebagian besar karena daya yang langka masih adanya kesenjangan yang besar antara biaya sekolah dan nilai bantuan langsung tunai PIP, terutama di tingkat sekolah menengah atas108. Meskipun programnya progresif, program tersebut tidak ditargetkan dengan baik: 36 persen dari mereka yang tidak miskin mendapat manfaat dari PIP di tahun 2016109. Anak-anak yang lebih miskin dengan demikian masih memiliki kemungkinan yang kecil untuk mendapatkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan lebih mungkin untuk putus sekolah: sekitar sepertiga anak dari keluarga termiskin yang terdaftar di sekolah menengah pertama tidak melanjutkan ke tingkat menengah atas, dibandingkan dengan 17 persen anak- anak dari keluarga terkaya (Gambar B.13). Belanja yang tidak Efektivitas belanja di sektor Gambar B.14: Stunting (kekerdilan, gangguan efektif di sektor kesehatan, terutama di pertumbuhan pada anak) memiliki dampak lebih kesehatan dan tingkat daerah tetap kurang besar pada anak-anak yang lebih miskin bantuan sosial juga optimal, sebagian (persen anak-anak balita yang menderita stunting, menurut desil penghasilan) membatasi dampak menghasilkan ketimpangan belanja publik pada dalam skala regional dan Termiskin Second Poorest Kedua Menengah Fourth Middle Keempat Richest Terkaya 60 kualitas sumber daya ketimpangan terkait manusia … penghasilan yang besar dalam 50 hasil kesehatan di seluruh negeri. Angka kematian ibu 40 (AKI) tetap tinggi di Indonesia, sebesar 126 per 30 100.000 kelahiran hidup, jauh 20 di atas target SDG 2030 yang kurang dari 70 per 100.000 10 kelahiran hidup. Pada saat yang sama, 37 persen anak 0 2007 2013 balita mengalami stunting, dan stunting berdampak lebih Sumber: Riskesdas 2007 dan 2013, perhitungan staf Bank Dunia 106 Setiap dolar yang diinvestasikan dalam program pendidikan anak usia dini yang berkualitas tinggi dapat menghasilkan antara USD 6-17 sebagai imbalannya. Lihat Engle dkk. (2011). 107 Lihat World Bank (2017a) untuk pembahasan lebih lanjut. 108 Lihat World Bank (2017f). 109 Perhitungan staf Praktik Pendidikan Global Bank Dunia dengan menggunakan data Susenas (2016). Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 48 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia terhadap anak-anak yang lebih miskin (Gambar B.14)110. Efektivitas dibatasi oleh kurangnya mekanisme untuk memberi insentif bagi pelaksanaan program di tingkat daerah, dan dengan alokasi belanja yang tidak proporsional terhadap intervensi kuratif (pengobatan), sementara intervensi promotif dan preventif (pencegahan) yang lebih hemat biaya mendapat alokasi yang sangat rendah (kurang dari 1 persen dari total belanja kesehatan). Demikian pula, dalam bantuan sosial, program yang paling efektif dalam pengentasan kemiskinan menerima jumlah belanja publik terendah sedangkan yang tidak efektif menerima jumlah yang tinggi. Meskipun setiap rupiah yang dikeluarkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dapat menurunkan ketimpangan111 hingga 10 kali lipat dibandingkan setiap rupiah yang dibelanjakan untuk subsidi beras, Rastra, anggaran untuk Rastra justru 2,5 kali lebih tinggi pada tahun 2016.112 Transfer dari Pemerintah daerah berperan penting dalam pemberian layanan di sektor-sektor pemerintah pusat prioritas yang dibahas di atas. Pemerintah pusat memiliki mekanisme yang terbatas tidak cukup untuk mempengaruhi atau memberi insentif pada penginkatan keluar dan hasil dari mengatasi penggunaan sumber daya di tingkat daerah. Selain itu, transfer fiskal dari Pemerintah ketimpangan Pusat ke kabupaten dan desa tidak cukup mengatasi ketimpangan regional. Distribusi regional, atau dana bantuan/transfer pemerintah, seperti Dana Alokasi Umum, DAU dan Dana memberi insentif Desa memprioritaskan ‘alokasi dasar’ yang sama di seluruh kabupaten dan desa tanpa pada kinerja memandang jumlah penduduk dan kebutuhan pembangunan masing-masing wilayah, daripada distribusi ‘per kapita’ yang memperhitungkan faktor-faktor tersebut113. Akibatnya, mereka yang tinggal di kabupaten yang berpenduduk lebih banyak menerima dana bantuan 8 kali lebih sedikit per kapita dibandingkan dengan warga di kabupaten yang jumlah penduduknya paling sedikit. Hal ini membatasi ketersediaan sumber daya bagi pembangunan infrastruktur dan kebutuhan pembangunan lainnya di daerah perkotaan yang lebih besar. 4. Kualitas belanja telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, tetapi kemajuan lebih lanjut masih mungkin terjadi a. Indonesia telah meningkatkan kualitas belanja melalui realokasi belanja ke sektor-sektor prioritas … Kualitas belanja telah Upaya yang baru-baru ini dilakukan oleh Pemerintah telah sedikit meningkatkan meningkat dalam dampak kebijakan fiskal pada penurunan ketimpangan. Setelah memperhitungkan beberapa tahun berbagai instrumen kebijakan fiskal – pajak, dana transfer, pajak tidak langsung dan terakhir, dengan beberapa dampak pada pertumbuhan inklusif 110 Lihat Bank Dunia (2016b) untuk pembahasan yang lebih rinci 111 Menurut analisis oleh Badan Kebijakan Fiskal (2018), setiap Rp 1 triliun yang dikeluarkan untuk PKH dapat mengurangi kemiskinan dan ketimpangan masing-masing sebesar 0,08 poin persentase dan 0,03 poin Gini. 112 Lihat World Bank (2017f) untuk pembahasan yang lebih rinci. 113 77 persen dana dari Dana Desa dialokasikan berdasarkan alokasi dasar (alokasi yang sama untuk setiap desa); 3 persen dialokasikan untuk daerah tertinggal, dan 20 persen sisanya dialokasikan sesuai dengan formula yang mencakup jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah desa, dan kesulitan geografis. Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 49 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia subsidi, dan bantuan dalam bentuk natura114 seperti di sektor kesehatan dan pendidikan, koefisien Gini menurun dari 0,41 menjadi 0,37 di tahun 2015 (Gambar B.15). Ini merupakan peningkatan dari tahun 2012. Demikian pula, dengan memperhitungkan pajak, dana transfer, pajak tidak langsung dan subsidi, angka kemiskinan menurun sebesar 2,6 persentase poin dari 14,3 persen menjadi 11,7 persen – peningkatan dari tahun 2012 ketika angka kemiskinan menurun sebesar 1,0 poin persentase (Gambar B.16). Meskipun demikian, besaran ini tetap kecil jika dibandingkan dengan negara- negara berkembang dan negara-negara maju lainnya seperti yang telah ditunjukkan sebelumnya. Gambar B.15: Kebijakan Fiskal menurunkan Gambar B.16:... dan memiliki dampak yang lebih ketimpangan sedikit lebih banyak di tahun 2015 besar terhadap kemiskinan di tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2012… dibandingkan dengan tahun 2012 (poin Gini) (Angka kemiskinan, persen dari jumlah penduduk) 0.45 2012 2015 15 2012 2015 14.3 0.44 14.5 0.43 14 0.42 0.42 0.42 0.41 13.5 0.41 13 0.4 0.39 12.5 12.9 0.41 11.9 0.39 12 11.6 0.40 0.39 0.38 11.5 0.37 11 11.67 0.37 10.5 11.22 0.36 0.35 10 Penghasilan Penghasilan Final Penghasilan Consumable Penghasilan Penghasilan Market pasar income Penghasilan Disposable yang Penghasilan Consumable yang Market Disposable income pasar yang siap untuk yang dapat akhir siap untuk dapat dikonsumsi income income income income dibelanjakan income dibelanjakan dikonsumsi Sumber: Tiwari dkk. (2018) dan Jellema dkk. (2017) berdasarkan data Susenas dari tahun 2012 dan 2015 Catatan: Penghasilan pasar mengacu pada upah, gaji dan penghasilan pribadi lainnya sebelum membayar pajak atau menerima dana bantuan. Penghasilan yang dapat dibelanjakan memperhitungkan dampak dari pajak, yang dikurangkan dari penghasilan, dan bantuan langsung, yang menambah penghasilan. Penghasilan yang dapat dibelanjakan atau dikonsumsi disesuaikan lebih lanjut dengan pajak tidak langsung / subsidi. Penghasilan akhir mempertimbangkan lebih lanjut dampak peningkatan kesejahteraan dari layanan publik bersubsidi seperti kesehatan dan pendidikan. Pemerintah telah Pemerintah baru-baru ini membelanjakan lebih banyak di sektor-sektor yang penting mengalokasikan bagi pertumbuhan inklusif. Pada tahun 2015, Pemerintah menghapus subsidi bensin, belanja ke sektor- memicu timbulnya pergeseran yang penting dalam pengeluaran dari subsidi energi sektor prioritas yang regresif ke arah investasi yang lebih tinggi dalam modal manusia dan fisik. Total untuk pertumbuhan belanja untuk subsidi energi turun dari 3,7 persen dari PDB di tahun 2014 menjadi inklusif… 1,4 persen dari PDB di tahun 2016115, sementara belanja untuk sektor infrastruktur dan kesehatan masing-masing meningkat menjadi 1,9 persen dari PDB dan 1,4 persen dari PDB (Gambar B.17)116. Pada tahun 2017, pemerintah juga meningkatkan 114 Dampak dari kebijakan fiskal terhadap ketimpangan dapat diperkirakan dengan menggunakan analisis insiden. Penghasilan pasar mengacu pada upah, gaji dan penghasilan pribadi lainnya sebelum membayar pajak atau mendapat dana bantuan. Penghasilan yang dapat dibelanjakan memperhitungkan pajak dan dana bantuan; penghasilan yang dapat dibelanjakan kemudian menyesuaikan untuk pajak tidak langsung/subsidi, dan penghasilan akhir juga memperhitungkan dampak pengurangan ketimpangan dari layanan publik bersubsidi seperti kesehatan dan pendidikan. Informasi ini tidak tersedia di negara-negara OECD, maka Gambar B.4 hanya membandingkan penghasilan pasar dan penghasilan yang dapat dibelanjakan. Untuk informasi lebih lanjut lihat Lampiran 1. 115 Di tahun 2017, belanja untuk subsidi energi (listrik, solar dan LPG) mencapai sekitar Rp 90 triliun. 116 Dibandingkan dengan masing-masing 1,4 persen dan 1,1 persen dari PDB di tahun 2014. Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 50 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia penetapan target subsidi listrik dengan memindahkan para pelanggan listrik dengan daya 900 VA dari rumah tangga yang tidak miskin dan tidak rentan ke dalam tarif non- subsidi. Jumlah yang dialokasikan di bawah Dana Alokasi Khusus (DAK), yang dirancang untuk meningkatkan infrastruktur lokal, telah meningkat pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 30 persen secara nominal dari tahun 2008 hingga 2016. Meskipun belanja untuk bantuan sosial keseluruhan masih rendah, sebesar 0,4 persen dari PDB, belanja untuk PKH, program kesejahteraan yang paling berpihak kepada masyarakat miskin117, telah meningkat secara absolut menjadi lebih dari Rp 8 triliun, sejalan dengan perluasan dari 3,2 juta rumah tangga menjadi 6 juta rumah tangga di tahun 2017. Pada tahun 2018, pemerintah merencanakan untuk meningkatkan program ini hingga mencakup 10 juta rumah tangga; sebagai akibatnya, anggaran yang dialokasikan untuk bantuan sosial hampir dua kali lipat dari tahun 2016-2017. … dan sedikit Pada tahun 2015, Pemerintah juga mulai menyalurkan Dana Desa kepada 75.000 desa, meningkatkan sebesar Rp 60 triliun atau 0,4 persen dari PDB di tahun 2018. Sementara desain distribusi alokasi keseluruhan sistem transfer fiskal masih memprioritaskan pemerataan dana di seluruh Dana Desa daerah terlepas dari kebutuhan pembangunan yang ada di daerah, telah ada peningkatan baru-baru ini dalam penyaluran Dana Desa. Pada tahun 2018, 20 persen dari dana tersebut akan disalurkan sesuai dengan rumus per kapita yang mempertimbangkan jumlah penduduk dan kebutuhan desa, dibandingkan dengan 10 persen sebelumnya.118 Gambar B.17: Pengeluaran untuk subsidi energi yang Gambar B.18: … dan pembelanjaan untuk PKH telah regresif telah dialihkan ke infrastruktur… menjadi lebih berpihak kepada masyarakat miskin (persen dari belanja Pemerintah Pusat tidak termasuk transfer ke (Sumbu Y: pangsa manfaat PKH, sumbu X: desil konsumsi rumah pemerintah daerah) tangga) 30% 50 2012 2015 28% Infrastruktur Infrastructure Kesehatan Health 45 25% Pendidikan Education 40 Perlindungan sosial Social protection 35 20% Subsidi Energy energi subsidies 30 15% 25 20 10% 15 6% 10 5% 5 0% 0 2014 2015 2016* 2017* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sumber: Kementerian Keuangan, perhitungan staf Bank Dunia Sumber: Tiwari dkk. (2018) dan Jellema dkk. (2017) berdasarkan Catatan: Data tahun 2014-2015 mengacu pada belanja aktual, data data Susenas dari tahun 2012 dan 2015 tahun 2016 dan 2017 mengacu pada belanja yang dianggarkan. Infrastruktur hanya mencakup belanja kementerian lini dan tidak termasuk dana suntikan modal dari suntikan kementerian lini ke BUMN. Pemerintah sedang Beberapa program bantuan sosial telah menjadi lebih berpihak pada masyarakat berusaha untuk miskin: pada tahun 2015, 60 persen dari manfaat PKH diterima oleh masyarakat membelanjakan dalam kelompok 20 persen terbawah, dibandingkan dengan 50 persen di tahun 2012 117 Lihat pembahasan terperinci di World Bank (2017f). 118 Lihat Kementerian Keuangan (2018). Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 51 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia lebih baik lagi (Gambar B.18). Pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan pelaksanaan program dengan membuat bantuan sosial lainnya: pada tahun 2017, Pemerintah memulai uji coba dengan 5 juta program bantuan rumah tangga untuk meningkatkan penyaluran subsidi pangan dengan sosial lebih berpihak mengintegrasikan Rastra ke dalam sistem pengiriman melalui e-voucher yang lebih pada masyarakat bertanggung jawab di bawah program BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai). Program miskin… ini diharapkan dapat mengurangi kebocoran bantuan tersebut kepada rumah tangga yang bukan rumah tangga sasaran dan untuk mendukung keuangan inklusi. Pemerintah berencana untuk mengakhiri program Rastra sepenuhnya pada tahun 2018 dengan meningkatkan BPNT ke 10 juta rumah tangga yang tersisa, meskipun masalah pada penyaluran e-voucher dan mengkomunikasikan perubahan ini kepada para penerima manfaat119 dapat menunda rencana ini. … dan memiliki Pemerintah juga telah menyatakan niatnya untuk meningkatkan penetapan sasaran beberapa rencana bagi subsidi energi yang tersisa untuk rumah tangga miskin dan rentan. Di antara untuk menata ulang rencana yang digariskan untuk tahun 2018 adalah: (i) mengembangkan jaringan gas subsidi energi lebih kota untuk mengoptimalkan penyaluran LPG120 dan meningkatkan penetapan sasaran lanjut bagi subsidi LPG untuk rumah tangga miskin; dan (ii) membatasi subsidi listrik hanya untuk pelanggan pasokan listrik berdaya 450 volt-ampere (VA) dan 900VA yang terdaftar sebagai penerima manfaat bantuan kesejahteraan.121 b. …tetapi belanja yang lebih baik tetap menjadi tantangan di banyak bidang Indonesia harus Untuk mencapai target pembangunan Indonesia, sebagaimana tercantum dalam membelanjakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), total belanja tambahan lebih banyak lagi di bersih tahunan Pemerintah yang diperlukan diperkirakan sebesar sekitar 4 persen dari sektor-sektor PDB di tahun 2020 (Gambar B.19). Sementara belanja di bidang ini telah meningkat prioritas untuk baru-baru ini, seperti yang dibahas di bagian sebelumnya, tingkat belanja tetap rendah pertumbuhan dibandingkan dengan target Pemerintah dan kebutuhan Indonesia. Di sektor inklusif… infrastruktur, untuk mencapai target Pemerintah sebesar USD 500 miliar dalam investasi tambahan di tahun 2020 akan membutuhkan peningkatan investasi publik menjadi 4,9 persen dari PDB per tahun. Di sektor kesehatan, untuk dapat sepenuhnya melaksanakan program cakupan layanan kesehatan universal membutuhkan peningkatan belanja kesehatan pemerintah (tidak termasuk belanja pada Sistem Jaminan Sosial Nasional) menjadi sebesar sekitar 2,3 persen dari PDB per tahun. Di sektor bantuan sosial, belanja harus dilipat-gandakan menjadi 1,1 persen dari PDB di tahun 2020 untuk memungkinkan terlaksananya perluasan program bagi kaum miskin dan rentan. ... dengan lebih jauh Peningkatan pendanaan untuk sektor-sektor prioritas dapat dicapai dengan lagi melakukan melakukan realokasi pengeluaran terhadap subsidi yang tidak produktif. Meskipun realokasi reformasi baru-baru ini telah dilakukan, pengeluaran untuk subsidi energi yang kurang pengeluaran tepat sasaran dan regresif masih menyumbang 0,7 persen dari PDB atau sebesar 7,4 terhadap subsidi persen dari total anggaran pada tahun 2017122. Sementara melindungi rumah tangga yang tidak tepat miskin dan rentan dari harga energi yang lebih tinggi adalah tujuan yang layak dipuji, sasaran… mekanisme alternatif, terutama dana bantuan langsung sosial, akan lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan memberikan subsidi energi123. Selain itu, penataan ulang/rasionalisasi lebih lanjut dari subsidi non-energi dapat meningkatkan efisiensi 119 Berita di Metro TV (07 Februari 2018). 120 Lihat Nota Keuangan tahun 2018 dan The Jakarta Post (11 Februari 2018). 121 Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan (2018). 122 Data awal dari Kementerian Keuangan, Februari 2018. 123 Subsidi energi cenderung regresif, sedangkan bantuan langsung sebagian besar memberi manfaat bagi masyarakat miskin dan rentan. Lihat Gambar B.8 dan Gambar B.9 sebelumnya. Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 52 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia belanja. Subsidi pupuk, program Rastra, dan program subsidi bunga kredit adalah tiga program subsidi non-energi yang terbesar (Gambar B.20), yang menghabiskan 0,4 persen dari PDB atau 4,1 persen dari APBN di tahun 2017. Gambar B.19: Indonesia harus membelanjakan lebih Gambar B.20:... dan menciptakan ruang fiskal untuk banyak lagi untuk infrastruktur, kesehatan, dan melaksanakannya dengan mengurangi subsidi lebih bantuan sosial … banyak lagi (persen dari PDB) (Sumbu Y: Rp triliun, sumbu sekunder: persen dari PDB) Subsidi Other lainnya non energisubsidies non-energy Current belanja Tingkat level of saat ini spending Pupuk Fertilizer Estimatestingkat Perkiraan belanja of needed yang level diperlukan of spending 500 Makanan Food 5.0 6 Listrik Electricity 4.9 BBM Fuel 5 PDB) subsidi (%(% Total subsidies GDP) 400 4.0 4 300 3.0 3 2.4 2.3 200 2.0 2 1.4 1.1 1 0.6 100 1.0 0 Kesehatan Bantuan sosial Infrastructure, Infrastruktur, 0 - Health Social assistance incl. termasuk perumahan housing Sumber: Kementerian Keuangan, perhitungan staf Bank Dunia Sumber: Kementerian Keuangan, perhitungan staf Bank Dunia Catatan: Hanya mengacu pada belanja Pemerintah. Catatan: Data untuk tahun 2017 mengacu pada data realisasi awal, data untuk semua tahun lainnya mengacu pada data realisasi yang sudah diaudit. … dan dengan Di sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, usulan yang terperinci dan tepat untuk memanfaatkan semua proyek infrastruktur harus dipersiapkan, apakah proyek-proyek tersebut pada partisipasi sektor akhirnya didanai oleh pemerintah atau swasta. Usulan tersebut harus menyediakan swasta di sektor- data yang cukup untuk membuat keputusan pendahuluan mengenai metode sektor prioritas pelaksanaan proyek, sebelum proses penyusunan APBN dilakukan. Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama/PJPK (Government Contracting Agencies, GCA) berdasarkan Undang-Undang APBN diwajibkan untuk menunjukkan bahwa suatu proyek tidak dapat memobilisasi modal swasta sebelum mencari pendanaan melalui APBN. Selain itu, PJPK hanya boleh menyerahkan proyek kepada BUMN apabila investasi swasta dan pembiayaan komersial tidak tersedia. Akhirnya, PJPK hanya dapat meminta dukungan pemerintah sejauh dukungan ersebut mutlak diperlukan agar proyek mampu memenuhi persyaratan perbankan (bankable). Indonesia harus Untuk memastikan bahwa pengeluaran yang lebih tinggi dapat membawa hasil yang terus meningkatkan lebih baik, perbaikan yang lebih berarti juga diperlukan di tingkat sektoral dan di efektivitas belanja di tingkat daerah, di mana yang terakhir ini menyumbang setengah dari belanja tingkat pusat dan pemerintah. Seperti yang telah disebutkan, peningkatan kualitas belanja sangat penting daerah… oleh karena sepertiga dari penurunan ketimpangan karena kebijakan fiskal di negara- negara maju berasal dari pengeluaran, daripada kebijakan perpajakan124. Mengingat sumber daya Indonesia yang terbatas, penting bahwa setiap Rupiah dari sumber daya wajib pajak diupayakan untuk menjadi keluaran dan hasil yang lebih baik di semua sektor pengeluaran publik di tingkat pusat dan daerah, tetapi terutama di sektor-sektor yang memiliki potensi terbesar untuk menurunkan ketimpangan dan meningkatkan pertumbuhan, yaitu: sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. 124 IMF (2014). Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 53 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia …melalui Saat ini, oleh karena adanya perbedaan dalam penetapan sasaran dan pelaksanaannya, pengintegrasian hanya sedikit rumah tangga miskin dan rentan yang menerima paket manfaat program bantuan kesejahteraan yang ‘lengkap’: pada tahun 2014, hanya lebih dari 2 persen rumah tangga sosial yang lebih miskin menerima semua empat program bantuan sosial utama (Rastra, JKN-PBI, PIP, baik… dan PKH). Integrasi antar program yang lebih baik akan memungkinkan rumah tangga untuk mengkonsumsi lebih banyak dan lebih baik untuk menanggapi guncangan, yang berpotensi mengisolasi individu dan rumah tangga dari dampak negatif jangka panjang. Simulasi menunjukkan bahwa dengan mengintegrasikan program-program ini ke dalam satu manfaat akan memberikan dorongan signifikan terhadap pengeluaran untuk konsumsi kepada rumah tangga yang layak, yang setara dengan sekitar 14 hingga 21 persen dari anggaran rumah tangga sasaran rata-rata125. Hal ini juga diharapkan dapat menyebabkan pengurangan kemiskinan, kerentanan, dan ketimpangkan yang lebih besar dibandingkan dengan skenario yang ada saat ini. …dan dengan Mengalihkan sumber daya ke program-program intervensi yang secara khusus merealokasikan menangani kesenjangan peluang juga merupakan hal yang sangat penting. Di bidang belanja di beberapa pendidikan, misalnya, dengan mengalokasikan lebih banyak dana untuk pendidikan sektor, terutama di dan pengembangan anak usia dini akan meningkatkan keuntungan pembelajaran sektor pendidikan, jangka panjang dan berkontribusi pada penurunan angka stunting lebih lanjut. untuk membantu Mengalokasikan sumber daya ke bantuan langsung yang progresif di bidang mengurangi pendidikan, misalnya dengan meningkatkan besarnya manfaat dan meningkatkan kesenjangan lebih lanjut penargetan beasiswa Program Indonesia pintar, juga akan membantu kesempatan meningkatkan angka partisipasi di antara masyarakat miskin. Selain itu, dengan menghubungkan tunjangan profesional guru secara lebih langsung dengan kinerja dan memulai mekanisme sertifikasi ulang guru secara ketat dapat membantu Pemerintah untuk mengatasi keterputusan antara pengeluaran yang tinggi pada gaji dan tunjangan guru dengan hasil pembelajaran yang buruk. … serta belanja yang Di sektor kesehatan, merealokasikan pengeluaran untuk program-program intervensi lebih efektif di sektor promotif dan preventif (pencegahan), daripada intervensi yang kuratif, akan lebih kesehatan, di efektif dalam mencapai hasil kesehatan yang lebih baik. Selanjutnya, mempercepat dan samping meningkatkan proses akreditasi fasilitas kesehatan untuk memastikan kesiapan di sisi peningkatan belanja persediaan dan kualitas layanan di seluruh fasilitas kesehatan akan meningkatkan hasil yang lebih tinggi… kesehatan, terutama di daerah-daerah terpencil. Pemerintah pusat dapat menggunakan sistem transfer fiskal antar pemerintahan yang sudah ada seperti DAK dan pembayaran kapitasi asuransi kesehatan (JKN) untuk mendorong fasilitas kesehatan untuk dapat meraih akreditasi. Insentif dan program yang lebih baik untuk membantu mengatasi kekurangan tenaga kesehatan di daerah-daerah terpencil juga sangatlah penting. … dan Memberi insentif dan melengkapi kabupaten dan desa dengan sumber daya yang meningkatkan dibutuhkan untuk menyediakan layanan dasar juga merupakan kunci dalam efektivitas transfer ke memastikan tidak ada wilayah yang tertinggal. Sejalan dengan yang dilakukan sebagian pemerintah daerah besar negara yang menormalkan ukuran kebutuhan jumlah pengeluaran dan kapasitas fiskal sesuai dengan basis per kapita, Indonesia harus beralih ke formula per kapita dalam transfer antar pemerintahannya, daripada desain yang ada saat ini. Untuk DAU, Pemerintah dapat mengurangi porsi alokasi dasar dari formula, yang mengasumsikan kebutuhan jumlah pegawai dan mendanai seluruh gaji pegawai negeri sipil daerah. 125Lihat World Bank (2017f) untuk pembahasan yang lebih terinci mengenai manfaat mengintegrasikan program-program ini. Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 54 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Demikian pula untuk Dana Desa, Pemerintah harus mengalokasikan proporsi yang lebih besar dari formula tersebut dengan basis per kapita126. Namun demikian, terdapat kasus yang tepat untuk pemberian dana transfer khusus untuk daerah-daerah tertinggal, banyak dari daerah tersebut adalah daerah yang terpencil dan jarang penduduknya, untuk mengurangi kesenjangan antar daerah dalam hal akses terhadap layanan. Namun demikian, ini akan lebih baik dilakukan melalui dana transfer khusus, seperti DAK, yang mencakup kerangka kerja yang jelas, dan dalam kurun waktu tertentu. Lebih lanjut, Pemerintah harus menetapkan tujuan dan aturan yang jelas untuk setiap jenis DAK untuk memastikan bahwa DAK tersebut mencerminkan prioritas nasional dan mengatasi defisit infrastruktur. 5. Indonesia harus memacu lebih banyak penerimaan agar dapat berbelanja lebih banyak lagi a. Indonesia memungut terlalu sedikit penerimaan, serta seringkali tidak efektif Realisasi pungutan Mengingat pentingnya menjaga posisi fiskal dengan kehati-hatian, tidaklah mungkin pajak di Indonesia bagi Indonesia untuk membelanjakan lebih banyak lagi pada sektor-sektor yang rendah, di mana penting bagi pertumbuhan inklusif tanpa merealisasikan penerimaan yang juga lebih nisbahnya terhadap banyak lagi. Penerimaan yang rendah disebabkan oleh penerimaan pajak yang rendah, PDB terus menurun yang pada gilirannya, turut didorong oleh akumulasi berbagai faktor lainnya, antara dalam beberapa lain: siklus; struktural; kapasitas administrasi; dan kebijakan pajak (Kotak B.1). Yang tahun terakhir mengkhawatirkan, rasio pajak telah menurun sejak tahun 2013 (Gambar B.21). Gambar B.21: Penerimaan pajak telah menurun sejak Gambar B.22: Basis pajak Indonesia terlalu sempit tahun 2013, namun tanda-tanda pemulihan muncul di (jumlah sebagai nisbah dari total pekerja yang dipekerjakan, persen) tahun 2017 (persen dari PDB) 12 Tercatat Registered untuk Kewajiban to Obligation file 35 Menyerahkan Submit annualSPT returns menyerahkan SPT Total Pajak 30 10 Total Pajak 25 8 dikurangi AP 20 6 PPh Non Migas 15 PPh Non Migas 4 dikurangi AP 10 PPN & PPnBM 2 PNBP 5 Cukai PPh Migas 0 0 2013 2014 2015 2016* 2013 2014 2015 2016 2017 Sumber: Data Kemenkeu, perhitungan staf Bank Dunia Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, Analisis Bank Dunia Catatan: Data tahun 2017 didasarkan pada data realisasi awal; AP Catatan: Data tahun 2016 adalah perkiraan dan belum diverifikasi adalah singkatan dari program amnesti pajak; Non-Migas untuk dalam laporan resmi non-minyak dan gas; PPh untuk pajak penghasilan; PPN untuk pajak pertambahan nilai; PPnBM untuk pajak penjualan barang mewah; PNBP untuk penerimaan negara bukan pajak 126Pada tahun 2018, bagian yang lebih besar dari formula ini akan dialokasikan dengan basis per kapita (20 persen, dibandingkan dengan 10 persen di tahun-tahun sebelumnya). Lihat Kementerian Keuangan (2018). Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 55 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Rasio pajak yang Basis pajak Indonesia saat ini terlalu sempit. Kurang dari 10 persen penduduk rendah sebagian Indonesia yang memiliki kewajiban untuk menyerahkan SPT tahunan, atau sekitar 15 disebabkan oleh persen dari jumlah pekerja yang dipekerjakan (Gambar B.22). Dibandingkan dengan basis pajak yang tingkat sebesar 50 persen atau lebih tinggi di banyak negara maju127. sempit ‘Kualitas’ Indonesia saat ini menduduki peringkat yang lebih rendah pada indikator kemudahan pemungutan pajak membayar pajak dibandingkan dengan negara-negara setara pada laporan indikator juga rendah Kemudahan Melakukan Usaha (Doing Business) Bank Dunia (Gambar B.24). Selain itu, kerumitan yang ada saat ini serta perlakuan yang tidak setara dalam peraturan pajak meningkatkan inefisiensi sistem pajak, yang menimbulkan dampak negatif pada pertumbuhan inklusif. Sebagai contoh, pengecualian PPN secara meluas menghasilkan “efek berjenjang (cascading effect)” di mana beberapa sektor dan/atau wajib pajak menanggung beban pajak yang lebih tinggi daripada yang seharusnya mereka tanggung jika PPN dilaksanakan secara merata dan pembebasan tidak diberikan128. Hal ini merusak kaidah pemerataan PPN, dan mengganggu pertumbuhan sektor-sektor tersebut serta merugikan wajib pajak yang menanggung beban pajak yang lebih tinggi 129. 127 Di Inggris, misalnya, 56,2 persen dari jumlah penduduk dewasa (yaitu, baik pekerja maupun non- pekerja) membayar pajak di tahun 2015-2016. Lihat Institute of Fiscal Studies (2016). 128 Untuk penjelasan tentang masalah “cascading effect” dan bagaimana kaitannya dengan desain PPN, lihat Le (Tuan Minh Le) (2003). 129 Selain itu, “deadweight loss (biaya yang ditanggung oleh masyarakat yang diakibatkan oleh ketidakefisienan pasar – pent.)” yang terkait dengan pajak meningkat dengan meningkatnya inefisiensi, sama seperti yang diakibatkan oleh cascading effect. Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 56 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Kotak B.1: Mengapa rasio pajak terhadap PDB Indonesia sangat rendah? Berbagai faktor telah berinteraksi selama bertahun-tahun yang menyebabkan rasio pajak terhadap PDB yang rendah untuk Indonesia. Tantangan yang dihadapi Indonesia dapat dikelompokkan dalam empat tema: 1) siklus; 2) struktural; 3) kapasitas administrasi; dan 4) kebijakan pajak. (1) Faktor siklus. Sebagian besar penerimaan Indonesia secara tradisional terkait dengan harga komoditas1. Akibatnya, total penerimaan turun sekitar 1,6 poin persentase terhadap PDB di tahun 2014-2015 karena jatuhnya harga minyak. Meskipun terjadi peningkatan dalam harga minyak di tahun 2017, penerimaan negara bukan pajak belum mengalami peningkatan: menyumbang sekitar 2,3 persen terhadap PDB dibandingkan dengan 3,8 persen pada tahun 2014. Pendapatan pajak memiliki komponen yang bergantung pada siklus yang lebih luas: karena basis untuk pajak adalah komponen utama dari kegiatan ekonomi (konsumsi, investasi, dll.), sehingga guncangan secara siklis terhadap komponen-komponen ini menghasilkan guncangan siklis pula terhadap penerimaan pajak yang terkait. Sebagai contoh, dampak dari resesi global di tahun 2008 tercermin dalam penurunan tajam pada penerimaan pajak penghasilan non-migas, yang turun dari 1,6 persen terhadap PDB di tahun 2008 menjadi 0,9 persen terhadap PDB di tahun 2009. (1) Struktur perekonomian. Besarnya komponen siklis dari harga komoditas secara langsung terkait dengan adanya fakta bahwa perekonomian Indonesia tetap bergantung pada sektor ekstraksi sumber daya alam seperti perkebunan dan pertambangan, khususnya dalam hal ekspor. Kurangnya diversifikasi dari penerimaan sumber daya alam merupakan salah satu kendala struktural bagi upaya pemungutan penerimaan Indonesia2. Faktor lainnya adalah besarnya ekonomi informal, yang mewakili sekitar 57 persen tenaga kerja Indonesia3. Aktivitas informal cenderung memiliki produktivitas yang lebih rendah sehingga kurang mampu menanggung beban perpajakan. Selain itu, kurangnya digitalisasi atau jejak kertas yang terlibat dalam banyak transaksi informal menyebabkan biaya untuk mengenakan pajak kepada mereka menjadi lebih Gambar B.23: Ambang batas pendaftaran PPN sulit dan mahal 4. Indonesia sebagai rasio dari PDB per kapita riil adalah yang tertinggi di dunia (1) Kapasitas Administrasi Penerimaan. Badan (Ambang batas PPN sebagai rasio dari PDB per kapita) penerimaan pajak Indonesia, Direktorat Jenderal 100 Pajak (DJP) menghadapi kendala kapasitas serta 90 kelemahan organisasi yang berat . Kapasitas TI dan 5 80 staf adalah dua bidang yang menghadapi tantangan 70 yang sangat signifikan. Sistem TI di DJP sudah 60 usang dan terbatas kapasitasnya. Selain itu, sebagian 50 besar staf DJP kurang terampil dalam menjalankan 40 fungsi manajemen risiko atau audit. Staf tidak 30 terbantu 20 (1) akibat proses bisnis yang tidak efisien, serta 10 penerapan kebijakan dan peraturan pajak yang 0 terlalu rumit dan terkadang tidak pasti dan tidak jelas. Kapasitas administrasi penerimaan yang lemah berkontribusi terhadap basis pajak Indonesia yang sempit (kapasitas pendaftaran wajib pajak yang terbatas), dan yang lebih serius adalah terhadap Sumber: Informasi mengenai ambang batas PPN dari vatlive.com; rasio kepatuhan pajak yang rendah di antara basis data mengenai PDB dari Bank Dunia Catatan: PDB per kapita adalah untuk tahun 2016 paritas daya beli pajak yang sudah ada . 6 (PPP); Rasio Filipina dihitung menggunakan ambang batas sebesar 3 juta Peso Filipina, yang hanya berlaku di bulan Januari 2018; (1) Kebijakan pajak. Rasio pajak yang rendah di ambang batas sebelumnya adalah sebesar 1,9 juta Peso Filipina; Indonesia juga merupakan produk keputusan atas Vietnam tidak memiliki ambang batas minimum PPN desain kebijakan pajak. Kebijakan yang kurang optimal ini meliputi: a) pembebasan PPN yang ekstensif; b) ambang batas pendaftaran PPN yang tinggi (Gambar B.23); c) sistem preferensial yang distortif; d) ambang batas penghasilan tidak kena pajak yang tinggi untuk pajak penghasilan pribadi; dan e) kurangnya pemanfaatan koreksi eksternalitas perpajakan tembakau dan perpajakan hijau (green taxes). Banyak dari kebijakan tersebut dirancang dengan tujuan yang tidak seragam. Bagaimanapun juga, pada akhirnya kebijakan-kebijakan tersebut secara agregat telah menyebabkan terjadinya penyempitan basis pajak, penurunan beban pajak di beberapa sektor, jenis wajib pajak dan jenis kegiatan ekonomi, inefisiensi yang lebih besar, dan ruang yang lebih besar untuk penghindaran pajak dan penggelapan pajak7. Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 57 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Persoalan yang disorot di atas sudah diketahui oleh staf teknis dan para pembuat kebijakan yang bergulat dengan perancangan dan penerapan program reformasi pajak Indonesia yang ambisius. 1 Sebagai contoh, pada tahun 2014, 20 persen dari penerimaan terkait langsung dengan sektor minyak dan gas, dan 30 persen dari penerimaan berkorelasi positif dengan hal tersebut. Lihat Kotak 4 di World Bank (2017e) untuk pembahasan tentang hubungan antara penerimaan dan harga minyak dan gas. 2 Menurut data dari Bank Indonesia, lebih dari sepertiga ekspor Indonesia tahun 2017 berasal dari kategori yang terkait dengan komoditas berikut ini: minyak kelapa sawit, produk minyak, gas alam cair dan produk pertambangan seperti batubara dan gas alam. 3 Perkiraan ukuran segmen pedesaan masyarakat dari survei rumah tangga Susenas. 4 Lihat misalnya Joshi dkk. (2014). 5 Untuk informasi lebih lanjut tentang tantangan langkah-langkah administrasi dan reformasi yang dilakukan Pemerintah, lihat World Bank (2017c). Reformasi adalah kunci untuk menurunkan biaya kepatuhan, dan untuk mengatasi masalah seperti korupsi. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah berbicara secara terbuka mengenai kasus-kasus korupsi sebagai bagian dari upaya untuk memberantas masalah ini; lihat misalnya: Yoga Sukmana, “Sri Mulyani Jengkel dengan Petugas Pajak yang Ditangkap KPK”, Kompas.com (11 November 2016). Direktur Jenderal Pajak yang baru, Robert Pakpahan, yang menjabat di akhir November 2017, juga telah menyampaikan kepada publik untuk menekankan bahwa tujuan utama di balik reformasi organisasi yang saat ini sedang dilaksanakan adalah untuk mencegah korupsi; lihat, misalnya, “Direktur Jenderal Pajak yang Baru Berkomitmen untuk Memerangi Korupsi”, Netral News (6 Desember 2017) 6 Misalnya, Sugana dan Hidayat memperkirakan bahwa kepatuhan terhadap PPN adalah sekitar 56,6 persen. Lihat Sugana dan Hidayat (2014). 7 Untuk pembahasan tentang bagaimana pembebasan PPN dan ambang batas pendaftaran PPN yang tinggi mengikis basis, lihat Le (Tuan Minh Lee) (2003). Untuk informasi lebih lanjut tentang hubungan antara pembebasan pajak dan pemotongan serta penghindaran pajak, lihat Alm (2001) dan Feust dan Riedel (2009). Rumitnya sistem pajak Gambar B.24: Indonesia memiliki peringkat yang lebih juga terlihat di sektor- rendah dibandingkan dengan negara-negara setara sektor lainnya. Sebagai lainnya dalam hal kemudahan membayar pajak pada contoh, di samping tarif Indikator Kemudahan Melakukan Usaha tahun 2018 pajak penghasilan badan (peringkat negara, di mana jika skor-nya lebih tinggi berarti peringkat negara tersebut lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang standar, Indonesia setara lainnya) memiliki pemotongan tarif untuk PPh badan Indonesia Philippines Vietnam Malaysia Thailand Singapore bagi perusahaan publik, pemotongan tarif yang 120 berbeda untuk perusahaan 100 dengan omset kurang dari Rp 50 miliar, insentif 80 pajak yang berbeda, dan 60 sistem pajak dengan dugaan (presumptive) untuk 40 sektor konstruksi dan 20 untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 0 Peringkat secara Rank keseluruhan Peringkat overall dalam Rank Paying hal taxes di mana perusahaan membayar pajak dikenai pajak atas omset Sumber: Indikator Kemudahan Melakukan Usaha, Bank Dunia kotor mereka dibandingkan dengan penghasilan kena pajak mereka. Sebagai hasil dari ketentuan yang berbeda ini, sistem pajak penghasilan badan adalah sistem yang rumit dan sulit bagi wajib pajak untuk memahaminya, dan tarif pajak efektif untuk berbagai wajib pajak badan bervariasi, sehingga merusak kesetaraan horizontal pajak dan berdampak pada pertumbuhan inklusif. b. Pemerintah telah berusaha untuk meningkatkan pemungutan pajak… Pemerintah telah Reformasi perpajakan di Indonesia merupakan proses yang menantang: undang- meningkatkan upaya undangnya rumit dan membutuhkan penyeimbangan berbagai kepentingan politik untuk memungut dan bisnis sehingga dapat diloloskan melalui kabinet dan DPR. Kementerian Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 58 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia penerimaan lebih Keuangan sedang mempersiapkan perubahan undang-undang pajak yang utama, yang banyak lagi sedang dibahas dengan kementerian-kementerian lain dan para pemangku kepentingan yang terkait, serta menyusun strategi reformasi pajak jangka menengah hingga jangka panjang untuk menjadi pedoman bagi proses reformasi untuk beberapa tahun mendatang130. Meskipun kemajuan dalam meloloskan undang-undang pajak melalui DPR tersebut berjalan lamban, Pemerintah telah berusaha untuk memungut penerimaan lebih banyak lagi melalui tindakan jangka pendek serta melalui peraturan di tingkat Presiden dan tingkat Menteri. Program Amnesti Pajak (PAP) yang diluncurkan pada tahun 2016 meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi yang setara dengan 10,4 persen dari penerimaan pajak rata-rata di tahun 2013-15, dan menghasilkan adanya deklarasi terhadap total aset senilai Rp 4,882 triliun, 39,3 persen terhadap PDB tahun 2016131. Keberhasilan PAP ini sebagian didorong oleh kemampuan Pemerintah untuk mengajak orang perseorangan dengan kekayaan bersih yang tinggi untuk berpartisipasi132. Upaya untuk mengumpulkan penerimaan lebih banyak terhadap kelompok bagian atas dari kelompok tarif pajak (tax bracket) juga diupayakan melalui keterlibatan proaktif dalam Kerangka Inklusif yang diprakarsai oleh OECD untuk mengatasi tergerusnya basis pajak dan pengalihan keuntungan (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS), yang diadopsi Indonesia di bulan Juli 2016133. Pada bulan Juni 2017, Indonesia menjadi salah satu penandatangan Konvensi Multilateral untuk Pelaksanaan Perjanjian Pajak mengenai Tindakan Terkait untuk Mencegah Tergerusnya Basis Pajak dan Pengalihan Keuntungan (Multilateral Instrument atau MLI)134, dan pada bulan September 2018, Indonesia telah siap untuk melakukan pertukaran informasi yang pertama sebagai bagian dari pertukaran informasi keuangan secara otomatis (automatic exchange of financial account information, AEOI). Melalui peraturan yang dikeluarkan setiap tahunnya, Pemerintah juga merevisi cukai tembakau, meningkatkan harga minimum yang diatur, dan menaikkan tarif (Kotak B.3). … dan berusaha Pemerintah juga berusaha untuk memungut penerimaan dengan lebih baik lagi, untuk memungut dengan memfasilitasi pembayaran pajak sehingga beban terhadap kepatuhan dari penerimaan lebih wajib pajak berkurang. Pada bulan Juli 2015, misalnya, Pemerintah meluncurkan baik lagi, dengan aplikasi faktur PPN elektronik secara daring (online) yang memungkinkan pengajuan menargetkan informasi terperinci mengenai barang dan jasa kena pajak oleh wajib pajak secara peningkatan sistematis, sebagai bagian dari kebijakan mengamanatkan pengenaan PPN untuk kemudahan untuk dunia usaha yang mulai diberlakukan pada tahun 2016-17. Sistem pengajuan secara membayar pajak… elektronik (e-filing) juga sedang dikembangkan dan diluncurkan, di mana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha untuk secara bertahap memberlakukan e-filing bagi pajak penghasilan badan dan pemotongan pajak dari gaji karyawan. Menerapkan 130 Perubahan Undang-Undang Umum Perpajakan (UU KUP) telah diajukan ke DPR dan merupakan bagian dari agenda legislatif untuk tahun 2018. Perubahan undang-undang pajak utama lainnya yang sedang dilakukan adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Undang-Undang Materai dan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Penyusunan strategi penerimaan jangka menengah hingga jangka panjang dipimpin oleh Badan Kebijakan Fiskal, dan mendapat manfaat dari bantuan teknis dari organisasi-organisasi internasional dan para pakar pajak. Lihat misalnya, IMF (2017a) 131 Lihat Kotak 2 di World Bank (2017a). 132 Lihat misalnya, Doebele (2016); Hutton (30 November 2016); dan Indonesia-Investments (3 September 2016). 133 Lihat OECD (2017a). 134 Lihat OECD (2017b). Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 59 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia reformasi semacam ini secara luas dan efektif adalah hal yang penting jika Indonesia ingin meningkatkan kemudahan untuk membayar pajak, di mana Indonesia saat ini menduduki peringkat yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara setara di bidang ini pada indikator-indikator Kemudahan Melakukan Usaha (Doing Business) Bank Dunia. Pengalaman internasional menunjukkan adanya peningkatan penerimaan pajak dan manfaat ekonomi jika kebijakan tersebut dilaksanakan dengan sukses. Meningkatkan efisiensi dan transparansi pengajuan SPT pajak dan pembayaran pajak akan mengurangi beban bagi para wajib pajak, mendorong tingkat kepatuhan secara sukarela yang lebih tinggi, serta menambah waktu dan sumber daya untuk kegiatan ekonomi yang produktif.135 c. … tetapi kebutuhan terhadap dan ruang lingkup untuk reformasi pajak tambahan tetaplah besar Reformasi telah Reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan telah menghasilkan beberapa menghasilkan peningkatan yang terbatas hingga saat ini. Sebagaimana dibahas di Bagian A, Bagian beberapa kemajuan, 4 dari laporan ini, pemungutan penerimaan secara nominal meningkat di tahun 2017, tetapi ruang untuk sebagian besar karena dorongan harga komoditas, tetapi juga karena adanya kemajuan perbaikan tetap dari reformasi. Pertumbuhan ini berarti bahwa, saat penerimaan dari PAP dikeluarkan besar dari penghitungan, penurunan yoy dalam rasio pajak yang telah dimulai di tahun 2013 akhirnya dapat ditahan di tahun 2017 (Gambar B.21)136. Tetapi dengan tambahan sebesar 4 persen terhadap PDB yang diperlukan untuk dibelanjakan di sektor-sektor prioritas utama untuk pertumbuhan inklusif, peningkatan yang lebih substansial dalam pengumpulan pajak masih sangat dibutuhkan. Namun demikian, penting untuk dicatat agar kebijakan pajak dan reformasi administrasi yang diperlukan untuk meningkatkan penerimaan tambahan dilaksanakan dengan cara yang efisien, adil, dan transparan (Kotak B.2). Untuk dapat Mengingat basis pajak Indonesia saat ini yang sempit, Pemerintah harus merealisasikan/mem memprioritaskan kebijakan perluasan basis pajak sebagai bagian dari upaya untuk ungut penerimaan memungut lebih banyak lagi. Perluasan ini terutama harus meliputi cakupan yang lebih banyak, komprehensif dari kelas menengah Indonesia saat ini dan yang sedang muncul, yang Pemerintah harus mendapat manfaat dari tambahan belanja kesehatan, pendidikan dan infrastruktur, memprioritaskan serta mereka yang akan menikmati penghasilan yang lebih tinggi melalui adanya reformasi yang pertumbuhan PDB yang berkelanjutan, yang dengan demikian memiliki kapasitas memperluas basis yang lebih tinggi untuk membayar pajak di masa depan. Banyak langkah kebijakan pajak untuk berbagai yang masuk akal yang mungkin, dan saat ini sedang dipelajari oleh Pemerintah, pajak yang ada … termasuk: menurunkan ambang batas pendaftaran PPN; menurunkan ambang batas peredaran bruto di mana UMKM ditetapkan untuk berada di dalamnya; dan mengganti ambang batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dengan kredit pajak untuk wajib pajak dari ambang batas penghasilan rendah tertentu137. … serta Upaya memungut lebih banyak sebagian juga dapat dicapai melalui pemberlakuan mempertimbangkan pajak baru, atau dengan menaikkan tarif pajak yang ada. Terdapat alasan yang kuat untuk untuk memberlakukan pajak baru yang dapat mengatasi kegagalan pasar saat ini 135 Lihat misalnya, Institute of Chartered Accountants di Inggris dan Wales (2016) serta Microsoft dan PricewaterhouseCoopers (PwC) (2017). 136 Untuk informasi lebih lanjut tentang analisis tahun 2017, silakan lihat Bagian A dari laporan ini. Penerimaan dari biaya penebusan yang dipungut di PAP dapat dikecualikan karena diperlakukan sebagai sesuatu yang tidak akan terulang lagi (one-off); keuntungan jangka menengah lainnya dari PAP (misalnya, wajib pajak baru yang tertarik ke jejaring pajak) diperlakukan sebagai bagian dari reformasi yang lebih luas untuk memperluas basis dan meningkatkan kepatuhan. 137 Untuk pembahasan lebih lanjut tentang agenda reformasi kebijakan, lihat World Bank (2017e) Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 60 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia memberlakukan sehubungan dengan adanya dampak dari kegiatan ekonomi terhadap lingkungan. Apa pajak baru, atau yang disebut sebagai “pajak hijau”, antara lain adalah pengenaan pajak terhadap emisi menaikkan tarif karbon dan penggunaan zat berbahaya seperti plastik yang tidak dapat terurai dan pajak yang sudah tembakau, yang bermanfaat positif dalam menghasilkan penerimaan pemerintah ada maupun mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kotak B.3 menjelaskan mengenai bagaimana menaikkan cukai tembakau Indonesia, mereformasi pajak untuk kendaraan bermotor, dan memberlakukan cukai kantong plastik yang baru dapat berkontribusi pada tujuan-tujuan tersebut. Untuk memungut Penyederhanaan dalam peraturan pajak sangat diperlukan untuk mengatasi kerumitan dengan lebih baik yang ada yang menciptakan inefisiensi dan peluang untuk penghindaran pajak. lagi, Pemerintah Mengurangi pembebasan PPN sebagaimana dibahas di atas adalah salah satu cara harus untuk menyederhanakan sistem pajak. Menyederhanakan peraturan pajak penghasilan menyederhanakan badan adalah reformasi lain yang patut dipertimbangkan. Langkah-langkah tersebut pajak lebih lanjut … harus bertujuan untuk meningkatkan kemudahan untuk membayar pajak, meningkatkan kesetaraan horizontal dari sistem pajak, dan mengurangi inefisiensi yang diakibatkannya. … dan Seperti yang disebutkan di Kotak B.1, perkiraan untuk tingkat kepatuhan terhadap meningkatkan sebagian besar pajak utama Indonesia adalah sekitar 50 hingga 60 persen138. kepatuhan melalui Peningkatan kepatuhan membutuhkan penguatan kapasitas DJP yang besar. Misalnya, upaya penegakan sistem TI yang ada di DJP sudah ketinggalan zaman dan banyak dari administrasi yang lebih baik … penerimaan masih bergantung pada kertas. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah berencana untuk membeli sistem IT komersial, yang merupakan bagian dari transformasi yang lebih luas dari proses bisnis dan reformasi organisasi. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa pergeseran budaya organisasi dan cara-cara bekerja untuk berfokus pada perusahaan dan manajemen risiko kepatuhan (enterprise risk- management atau ERM dan compliance risk-management atau CRM) adalah faktor penting untuk keberhasilan139. Yang juga sama pentingnya adalah perubahan yang mensyaratkan untuk memperlakukan wajib pajak sebagai konsumen dan menetapkan target pada perbaikan secara reguler dalam kemudahan membayar pajak bagi masyarakat. Upaya untuk mengubah perilaku warga melalui suatu ‘sentuhan’— perubahan kecil dalam bagaimana pemerintah menjalankan operasinya—akan membantu, seperti ditunjukkan oleh bukti dari negara-negara lain140. Pada akhirnya, sistem administrasi penerimaan yang paling efektif adalah sistem yang dapat memfasilitasi tingkat kepatuhan sukarela yang lebih tinggi141. 138 Lihat Sugana dan Hidayat, Ibid. 139 Lihat Khwaja, Awasthi, dan Loeprick (2011). 140 Untuk informasi lebih lanjut mengenai dampak inisiatif perilaku pada peningkatan kepatuhan pajak, lihat Kettle, Hernandez, Ruda dan Sanders (Juni 2016). 141 Disarankan agar rencana peningkatan kepatuhan secara komprehensif dirancang dengan memasukkan semua fitur tersebut. Untuk informasi lebih lanjut mengenai hal ini, lihat Russell (2010). Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 61 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Kotak B.2: Prinsip-prinsip pedoman untuk reformasi pajak Indonesia Gambar B.25: Reformasi harus meningkatkan Reformasi kebijakan Indonesia harus bertujuan untuk kecukupan penerimaan, efisiensi, kesetaraan, meningkatkan penerimaan yang diperlukan Pemerintah kesederhanaan dan transparansi pajak untuk melaksanakan rencana pengeluarannya dengan cara yang efisien, adil dan transparan1 (Gambar B.26): 1. Kecukupan dan stabilitas penerimaan. Alasan mengenai diberlakukannya kebijakan pajak adalah Kecukupan & Stabilitas Penerimaan untuk meningkatkan penerimaan yang memungkinkan Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya dengan baik selama jangka menengah sampai jangka panjang. Setelah Kesederha- kebutuhan pengeluaran diidentifikasi, dan Kesetaraan naan & Transpa- penerimaan berdasarkan kebijakan yang ada ransi diproyeksikan, kesenjangan antara kebutuhan Efisiensi pengeluaran dan proyeksi penerimaan dapat diperkirakan. Bagian dari ‘kesenjangan’ seperti ini dipenuhi melalui utang tambahan yang mungkin akan diambil oleh Pemerintah; sementara bagian lainnya berfungsi untuk memotivasi tujuan peningkatan penerimaan untuk reformasi pajak. Seringkali target tersebut dinyatakan dalam nisbah terhadap PDB. Memutuskan untuk “meningkatkan rasio pajak Indonesia sebesar 3 persen dalam lima tahun” akan menjadi contoh dari target penerimaan jangka menengah. Mengingat rasio pajak yang rendah serta kebutuhan pengeluaran yang tinggi di Indonesia, meningkatkan kecukupan penerimaan dari penerimaan pajak harus menjadi prinsip yang paling penting bagi agenda reformasi pajak. 2. Efisiensi. Kebijakan pajak selalu menghasilkan distorsi dalam ekonomi, tetapi jika dirancang secara efektif, inefisiensi dapat diminimalkan. Selain itu, beberapa kebijakan dapat meningkatkan efisiensi ekonomi jika kebijakan-kebijakan tersebut mampu mengatasi kegagalan pasar (Kotak B.3). 3. Kesetaraan. Dua unsur kesetaraan yang penting untuk kebijakan pajak. “Kesetaraan vertikal” mengacu pada mempertahankan prinsip bahwa pajak harus ditanggung oleh mereka yang memiliki kapasitas terbesar untuk membayar. Prinsip ini memotivasi elemen progresif perpajakan: misalnya, dalam peraturan pajak penghasilan pribadi, penghasilan yang berada di kelompok tarif yang berbeda dikenai tarif yang berbeda. “Kesetaraan horizontal” adalah unsur yang kedua, dan berbicara mengenai prinsip bahwa obyek pajak yang sama harus mendapat perlakuan yang sebanding: misalnya, dua perusahaan yang menghasilkan tingkat pendapatan kotor yang sama harus dikenai tarif pajak efektif yang sama. 4. Kesederhanaan dan transparansi. Pemerintah harus berupaya untuk mengurangi beban kepatuhan bagi wajib pajak dengan menyederhanakan peraturan pajak dan membuat agar semua ketentuannya transparan. Selain itu, transparansi dapat ditingkatkan melalui penerbitan pernyataan pengeluaran pajak setiap tahunnya yang mencantumkan semua pengeluaran pajak dalam sistem pajak, dan idealnya mengkuantifikasi dampaknya2. Kesederhanaan dan transparansi pemerintah akan mempermudah tugas pengelolaan penerimaan, yang pada gilirannya akan memfasilitasi berjalannya manajemen kepatuhan yang lebih efektif dan lebih murah. 1 Prinsip-prinsip ini banyak dijumpai di literatur pajak. Untuk informasi lebih lanjut, lihat misalnya, Le, Jensens, Biletska dan Shukla (Juni 2016). 2 Untuk informasi lebih lanjut tentang pengeluaran pajak, lihat: Brixi, Valenduc, dan Swift (Ed.) (2004). Reformasi kebijakan Upaya untuk dapat menetapkan target bagi peningkatan penerimaan pajak dalam perpajakan yang jangka pendek-menengah harus pula menyeimbangkan tujuan-tujuan lainnya, berhasil dapat terutama pertumbuhan dan pemerataan. Pertukaran (trade-off) tidak dapat dihindari. menghasilkan Salah satu pendekatan yang harus dilakukan adalah merancang suatu paket agar pertukaran (trade- berbagai langkah yang berbeda dapat menangani berbagai tujuan sehingga dukungan offs), dan untuk reformasi dapat diperluas dengan mengajukannya ke kelompok-kelompok yang dilaksanakan dengan berbeda. Upaya reformasi saat ini di Filipina telah mengadopsi strategi seperti itu cara yang (Tabel B.1). Langkah-langkah kebijakan yang dirancang dengan baik harus juga secara Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 62 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia memudahkan wajib hati-hati menilai bagaimana penerapan perubahan pajak dapat dilakukan dengan cara pajak untuk sedemikian rupa untuk mengurangi risiko di industri dan dunia usaha, dan memenuhi menurunkan biaya kepatuhan. Satu contoh yang baik adalah mengenai pajak di Swiss kepatuhan, dan atas emisi senyawa organik bergejolak (volatile organic compound, VOC). Kebijakan ini memudahkan diberlakukan pada tahun 1997 sebagai bagian dari upaya untuk ‘menghijaukan’ pajak pelaksanaan di Swiss, tetapi undang-undang tersebut diberlakukan dengan masa percobaan selama administrasi dua tahun, sehingga industri tersebut memiliki kesempatan untuk berinovasi dengan penerimaan rancangannya dan menyesuaikan prosesnya, sehingga otoritas pajak dapat membangun kapasitas kelembagaan yang dibutuhkan untuk mengelola pajak baru tersebut142. Sosialisasi secara luas dari reformasi yang diusulkan juga merupakan faktor penentu keberhasilan: jika masyarakat tidak memahami perubahan pajak, ini akan mendorong munculnya kebingungan, atau yang lebih buruk lagi, ketidak-percayaan terhadap sistem, yang mengurangi tujuan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan. Sosialisasi reformasi pajak tahun 2010 di Denmark adalah salah satu contoh yang baik, di mana Komisi Pajak Denmark menyiarkan secara langsung rekomendasi-rekomendasinya atas reformasi pajak sebagai bagian dari proses penyusunan undang-undang143. Keberhasilan dan kekurangan dari reformasi baru- baru ini di negara-negara lain memberikan beberapa pelajaran dan cerminan bagi Indonesia. Dua kasus reformasi baru-baru ini yang menghasilkan pemungutan pajak yang lebih tinggi ditinjau secara singkat di Tabel B.1. 142 OECD (2011). 143 Lihat OECD (2010) dan Kementerian Perpajakan Denmark (2009). Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 63 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Tabel B.1: Pengalaman reformasi pajak internasional belum lama ini Negara Tahun Lingkup Fitur Unik Dampak Reformasi Pajak Filipina 2017- Komprehensif Reformasi menyeimbangkan Diharapkan memiliki dampak positif saat ini termasuk PPN, pertukaran (trade-off) yang dirancang bagi penerimaan, dengan tambahan PPh Pribadi dalam paket. Paket ke-1 dari 5 paket peningkatan sebesar 0,5 persen (PIT) / PPh diberikan untuk pemotongan pajak terhadap PDB dalam rasio pajak dari Badan (CIT), penghasilan pribadi, menurunkan pajak paket 1 pada tahun 2018. Kesetaraan Cukai bumi dan bangunan, mengurangi dalam sistem perpajakan diperkirakan pembebasan PPN, tetapi meningkatkan akan menurun. Pemerintah ambang batas; reformasi ini menargetkan peningkatan dalam meningkatkan pajak cukai, termasuk progresivitas kebijakan fiskal secara pada mobil, bahan bakar, dan minuman keseluruhan melalui sisi pengeluaran yang diberi pemanis. Reformasi administrasi termasuk e-invoice wajib bagi para wajib pajak besar dan eksportir, serta penandaan dan meteran bahan bakar wajib. Meksiko 2013- Meluas, Tarif pajak usaha yang merata Reformasi yang berdampak positif 2014 berfokus pada (Impuesto Especial a Tasa Unica, terhadap penerimaan, dengan reformasi pajak IETU) dan pajak atas setoran tunai kenaikan tarif pajak dari 13,8 di tahun penghasilan dan dihapus, diganti dengan pajak atas 2013 menjadi 17,2 di tahun 2016. cukai dividen. Memberlakukan pajak ‘dosa’ Peningkatan kesetaraan horizontal pada minuman yang diberi pemanis melalui penghapusan perlakuan dan emisi karbon istimewa pada kegiatan sektor primer. Tetapi reformasi pajak telah dikritik oleh beberapa analis sebagai memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan, setidaknya dalam jangka pendek Sumber: Untuk Filipina, lihat “Panduan untuk T.R.A.I.N (Tax Reform for Acceleration and Inclusion, Reformasi Pajak untuk Percepatan dan Inklusi)”, Kantor Juru Bicara Presiden (Januari 2018) dan “Reformasi Pajak untuk Percepatan dan Inklusi - Paket 1”, PricewaterhouseCoopers, Pemberitahuan mengenai masalah Pajak (Tax Alert) No. 34. Untuk reformasi pajak Meksiko, lihat: “Reformasi pajak Meksiko ditandatangani oleh Presiden dan diterbitkan”, Ernst & Young, Global Tax Alert (13 Desember 2013); Gutierrez, Boyle dan Graham, Reuters (1 November 2013); dan Alvarez-Estrada (2013). Untuk informasi lebih lanjut tentang reformasi kebijakan pajak, lihat OECD (2010). Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 64 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Kotak B.3: Pengenaan cukai untuk mengatasi eksternalitas Cukai adalah instrumen kebijakan fiskal populer yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dan untuk mengoreksi eksternalitas (biaya atau kerugian yang harus ditanggung oleh suatu pihak akibat adanya suatu aktivitas ekonomi—pent.) yang menghambat pertumbuhan inklusif. Misalnya, Indonesia dapat menaikkan cukai tembakau, mengefisienkan dan menaikkan pajak kendaraan bermotor, serta memberlakukan cukai terhadap kantong plastik sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi eksternalitas negatif pada kesehatan dan lingkungan. Indonesia dapat menaikkan cukai tembakau untuk mengatasi masalah kesehatan dan meningkatkan penerimaan Cukai tembakau adalah jenis cukai yang paling umum, mengingat dampak negatif terhadap kesehatan dari konsumsi tembakau dan biaya terhadap ekonomi dalam memerangi dampak tersebut1. Indonesia diperkirakan memiliki tingkat konsumsi tembakau per kapita tertinggi kedelapan di dunia (Tabel B.2). Pajak atas tembakau di Indonesia secara historis rendah, tetapi telah ditingkatkan di dalam peraturan tahunan dari tahun 2015-2018. Saat ini, total penerimaan pajak Indonesia untuk tembakau lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa negara setara di kawasan, tetapi masih lebih rendah daripada beberapa negara berkembang lainnya dan lebih rendah dibandingkan dengan kebanyakan negara-negara maju (Gambar B.26). Selain itu, sebagian besar pajak Indonesia untuk tembakau berasal dari pajak cukai, yang rumit karena adanya beberapa tingkatan pengenaan cukai. Dengan demikian, sementara tarif pada merek yang paling banyak terjual pada tahun 2016 adalah sebesar 44,3 persen, produk dengan harga yang lebih rendah yang diproduksi oleh perusahaan rokok kecil dikenai pajak setengah dari tarif tersebut atau lebih rendah lagi. Dasar pemikiran untuk struktur beberapa tingkatan pengenaan cukai ini adalah bahwa perusahaan-perusahaan yang memproduksi produk-produk dengan tingkat yang rendah bertanggung jawab atas lebih dari separuh dari total seluruh pabrik yang ada di dalam industri tembakau dan bertanggung jawab untuk mempekerjakan pangsa yang signifikan dari para pekerja di industri manufaktur tembakau (44 persen). Namun demikian, studi yang akan diterbitkan oleh Bank Dunia mendatang mendapati bahwa baik petani tembakau maupun pekerja di industri manufaktur tembakau hanya sebagian saja yang bergantung pada penghasilan dari tembakau, dan bahwa penanaman tembakau tidak menguntungkan bagi sebagian besar petani2. Dengan demikian, mendorong petani tembakau untuk beralih ke produk-produk pertanian lainnya dapat membawa keuntungan ekonomi bagi para petani tersebut, serta berkontribusi untuk mengurangi produksi tembakau di Indonesia. Cukai tembakau yang lebih tinggi akan menimbulkan efek seperti itu melalui penurunan permintaan terhadap rokok. Tabel B.2: Tingkat konsumsi rokok Indonesia adalah Gambar B.26: Pajak tembakau Indonesia lebih rendah salah satu yang tertinggi di dunia dibandingkan dengan beberapa negara berkembang dan banyak negara maju (total penerimaan pajak sebagai nisbah dari harga eceran pada merek yang paling banyak terjual) Tingkat 90 Total Konsumsi Negara konsumsi per 80 (miliar) kapita 70 Rusia 1 321,4 60 Tiongkok 2 2.568,1 50 40 Korea Selatan 3 87,7 30 Jepang 4 189,3 20 Jerman 5 106,4 10 Turki 6 89,6 0 Brazil India Malaysia Vietnam USA China Australia Singapore Japan Italy Spain France UK Indonesia Philippines Germany Russia Thailand New Zealand Vietnam 7 87,1 Indonesia 8 239,2 Amerika Serikat 9 281,3 Sumber: Data konsumsi rokok dari Euromonitor International, 2014, Sumber: Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) (2017), perhitungan dikutip di tobaccoatlas.org; Jumlah penduduk tahun 2014 dari Bank staf Bank Dunia. Dunia Catatan: Jumlah Angka Konsumsi adalah jumlah batang rokok yang dijual eceran termasuk setara batang rokok yang digulung sendiri oleh penikmat (roll-your-own, RYO) Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 65 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Indonesia dapat mengefisiensikan dan menaikkan pajak untuk kendaraan bermotor Indonesia memungut pajak penjualan barang mewah (PPnBM) rata-rata sebesar 0,2 persen terhadap PDB, 90 persen di antaranya diperkirakan berasal dari PPnBM untuk kendaraan bermotor. PPnBM yang dikenakan pada kendaraan bermotor adalah pajak ad valorem (pajak yang dikenakan berdasarkan angka persentase tertentu dari nilai barang-barang yang diimpor—pent.) pada harga pabrik kendaraan dengan tarif yang berbeda-beda untuk berbagai jenis kendaraan bermotor (mulai dari 0 hingga 75 persen dari harga pabrik). Sistem ad valorem ini menciptakan risiko yang signifikan untuk transfer pricing3 antara produsen dan dealer di mana harga pabrik yang dilaporkan (untuk keperluan pajak) lebih rendah dari harga pabrik sesungguhnya. Peraturan pajak saat ini juga membedakan beberapa kategori mobil dan tidak konsisten dengan pertimbangan lingkungan; misalnya, bak terbuka (pick-up)/truk diberi nilai nol, meskipun mereka menyebabkan lebih banyak kerusakan lingkungan dibandingkan dengan kendaraan bermotor lainnya. Pajak ini dapat direformasi dalam dua cara untuk meningkatkan potensi penerimaannya, meningkatkan efisiensi dan kesetaraan, serta mengatasi eksternalitas negatif yang terkait dengan lingkungan. Pertama, Pemerintah dapat mengubah pajak ad valorem PPnBM menjadi pajak cukai tertentu, yang seharusnya mengurangi kesenjangan kepatuhan dengan mengurangi dampak terhadap penerimaan dari praktik transfer pricing. Kedua, Pemerintah dapat menyesuaikan tarif pajak agar sistem menjadi lebih adil (dengan menghapus diskriminasi dan perlakuan istimewa) dan membuat sistem tersebut lebih konsisten dengan mengatasi eksternalitas negatif (pajak yang lebih tinggi untuk kendaraan yang memiliki dampak lingkungan negatif yang lebih besar). Menurut analisis bersama yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Dunia, perubahan yang diusulkan untuk pajak pada kendaraan bermotor dapat menghasilkan tambahan penerimaan sebesar 0,64 persen terhadap PDB, peningkatan yang signifikan terhadap rasio pajak yang ada (9,9 persen di tahun 2017). Indonesia dapat memberlakukan cukai kantong plastik untuk membantu mengatasi masalah lingkungan Indonesia diperkirakan memiliki persentase sampah plastik yang terbesar kedua di antara 192 negara pantai di dunia, menghasilkan 0,48-1,29 juta metrik ton sampah laut plastik setiap tahunnya4. Sampah plastik, khususnya di lingkungan laut, semakin mengkhawatirkan karena persistensi dan dampaknya terhadap lautan, margasatwa, dan manusia. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi sampah lautnya sebesar 70 persen pada tahun 20255. Pada bulan Juni 2016, Pemerintah meluncurkan program nasional untuk mengurangi sampah plastik dengan mengenakan pungutan terhadap kantong plastik. Setelah tiga bulan program ini berjalan, kantong plastik yang digunakan turun lebih dari 25 persen, menurut perkiraan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Meskipun telah mengalami keberhasilan awalnya, program ini dihentikan setelah tiga bulan karena adanya tantangan hukum di sekitar dasar pengenaannya dan bagaimana mengatur penerimaan yang dipungut dari kantong plastik tersebut. Pengalaman tahun 2016 ini mengilustrasikan dampak potensial positif dari pajak terhadap kantong plastik. Menambahkan cukai kantong plastik sebagai bagian dari perubahan UU Cukai saat ini sedang dipertimbangkan oleh Pemerintah dan akan menyelesaikan tantangan hukum terhadap kebijakan tersebut yang telah dihadapi di tahun 2016. Pengalaman yang menggembirakan dari Inggris: retribusi sebesar 5-sen pada kantong plastik menghasilkan penurunan tajam dalam penggunaannya, sebesar lebih dari 80 persen, di berbagai bagian Inggris. Selain itu, kebijakan tersebut terbukti menjadi langkah yang populer di kalangan masyarakat, dengan satu survei yang mendapati adanya dukungan sebesar 80 persen di Wales dan 61 persen di Inggris dan Skotlandia6. 1 Tembakau secara langsung terkait dengan penyakit tidak menular (PTM) termasuk penyakit pada sistem peredaran darah, berbagai bentuk kanker, penyakit pernapasan kronis dan penyakit metabolik (Kementerian Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS., 2014). 2 World Bank (2018c, akan datang) 3 Transfer pricing mengacu pada pengaturan harga di mana barang atau jasa dijual di antara badan hukum yang berbeda dalam suatu perusahaan. Ini dapat digunakan untuk menghindar dari pajak penghasilan 4 Jambeck dkk. (2015). 5 “Fitur: Misi PBB untuk mencegah masuknya plastik ke lautan dan kehidupan laut,” PBB (22 April 2017). 6 Lihat, misalnya, Zero Waste Scotland (2015), Smithers (2015) dan Poortinga dkk. (2016). Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 66 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia 6. Bagaimana Indonesia dapat memungut lebih banyak dan membelanjakan lebih baik untuk mendorong pertumbuhan inklusif? Untuk mempercepat Indonesia dapat meningkatkan kontribusi dari kebijakan fiskal untuk pertumbuhan penurunan inklusif dengan membelanjakan dengan lebih baik dan memungut penerimaan lebih ketimpangan dan banyak. mempercepat Kebutuhan untuk membelanjakan lebih banyak di sektor-sektor prioritas – pertumbuhan infrastruktur, kesehatan, dan bantuan sosial – sangatlah mendesak. Ini hanya akan membutuhkan upaya dapat dilakukan jika peningkatan alokasi belanja terus berlanjut. Namun demikian, terus-menerus untuk Indonesia juga harus meningkatkan efektivitas belanja publik di semua sektor, dan memungut khususnya di sektor pendidikan, untuk mendukung pertumbuhan inklusif. Sumber penerimaan lebih daya harus dialokasikan untuk program-program yang ditargetkan dengan baik yang banyak lagi dan mengarah pada peningkatan hasil dan yang mendorong kesetaraan peluang. membelanjakan lebih baik Bagaimanapun juga, pada akhirnya pengeluaran akan dibatasi secara signifikan jika Pemerintah berusaha memungut penerimaan lebih banyak dan lebih baik tapi tidak diterjemahkan ke dalam pelaksanaan reformasi pajak yang berarti. Reformasi kebijakan harus menargetkan perluasan basis pajak yang sudah ada, meningkatkan tarif pada beberapa pajak, dan membuat sistem secara keseluruhan menjadi lebih efisien. Reformasi administrasi harus berfokus pada peningkatan manajemen kepatuhan dengan mempermudah pembayaran pajak dan dengan memperkuat kapasitas DJP. Reformasi belanja dan penerimaan secara gabungan tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi hasil dari pertumbuhan tersebut juga akan dibagi bersama secara lebih luas. Pengeluaran yang lebih baik dan lebih banyak lagi untuk infrastruktur akan membantu menghubungkan lebih banyak komunitas yang satu dengan yang lainnya dan membuka akses pasar yang lebih besar bagi individu dan bisnis. Pengeluaran yang lebih baik dan lebih banyak lagi untuk layanan kesehatan dan pendidikan akan meningkatkan harapan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia, dan meningkatkan modal manusia yang mendorong pertumbuhan dan mengurangi ketimpangan di masa depan. Dengan cara ini, reformasi fiskal, baik pada penerimaan maupun pengeluaran, akan membantu Indonesia mempercepat penurunan ketimpangan dan mempertahankan pertumbuhan yang tinggi dalam jangka menengah hingga jangka panjang. Memungut penerimaan lebih banyak dan membelanjakan lebih banyak lagi adalah alat penting untuk meningkatkan pertumbuhan dan menurunkan ketimpangan. Sudah diterima secara luas bahwa kebijakan seperti ini memerlukan adanya konsensus politik, yang mungkin bisa lebih sulit dicapai mengingat pemilu mendatang ini. Namun demikian, karena kontribusinya untuk mempertahankan pembangunan ekonomi jangka panjang, sangatlah penting dilakukan agar Indonesia dapat membuat kemajuan yang berarti dalam menuju pertumbuhan yang inklusif. Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 67 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Lampiran 1 Komitmen Umum terhadap metodologi Kesetaraan: Kita mulai dengan penghasilan pasar – semua penghasilan rumah tangga dari sumber-sumber non-pemerintah, termasuk penghasilan dari bekerja (upah dan gaji), penghasilan dari tabungan dan investasi (pembayaran uang sewa, bunga, dividen), bantuan dana dari rumah tangga lain atau orang perseorangan (seperti pengiriman uang). Dari penghasilan pasar, beberapa rumah tangga akan membayar pajak penghasilan pribadi atau iuran untuk program dana pensiun publik, yang mengurangi penghasilan menjadi penghasilan pasar bersih.144 Beberapa rumah tangga dapat menerima bantuan tunai (seperti dari program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan, atau PKH, bantuan langsung tunai bersyarat di Indonesia), yang akan menghasilkan penghasilan yang dapat dibelanjakan yang lebih tinggi, yang tersedia untuk konsumsi.145 Ketika rumah tangga melakukan konsumsi, mereka dapat membeli barang yang disubsidi oleh Pemerintah, seperti bahan bakar atau makanan. Hal ini memiliki efek meningkatkan penghasilan efektif mereka, karena mereka tidak membayar harga penuh dan secara tidak langsung menerima pengeluaran pemerintah. Pada saat yang sama, mereka mungkin membayar pajak atas konsumsi mereka, melalui pajak penjualan, pajak pertambahan nilai (PPN), atau cukai seperti tembakau dan alkohol. Dalam hal ini harga akhir yang mereka bayar lebih tinggi dari harga pasar, dan mereka secara tidak langsung memberikan penerimaan kepada Pemerintah. Penghasilan yang dapat dibelanjakan atau penghasilan pasca fiskal adalah penghasilan rumah tangga yang dapat dibelanjakan, disesuaikan dengan seberapa banyak rumah tangga tersebut secara tidak langsung menerima dari dan membayar kepada Pemerintah melalui konsumsinya (yaitu pajak tidak langsung dan subsidi tidak langsung). Akhirnya, rumah tangga dapat mengkonsumsi layanan publik bersubsidi, seperti kesehatan dan pendidikan, yang merupakan bantuan langsung ke rumah tangga dalam bentuk natura (dengan cara non-tunai). Namun demikian, rumah tangga juga dapat membayar sejumlah biaya sebagai bagian dari penerimaan layanan ini, yang mengurangi manfaatnya bagi mereka. Penghasilan akhir memperhitungkan baik biaya dari layanan secara natura yang diterima dan pembayaran apa pun yang dilakukan oleh rumah tangga. Sumber: Lustig, Nora, dan Sean Higgins. 2013. Komitmen terhadap Penilaian Ekuitas (Commitment to Equity Assessment, CEQ): Memperkirakan Kejadian Belanja Sosial, Subsidi, dan Pajak. (Buku Pegangan). Kertas Kerja CEQ No. 1, Juli 2011; direvisi Januari 2013. New Orleans: Universitas Tulane. Metodologi untuk Indonesia: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) digunakan untuk mencari tahu siapa yang menerima manfaat. Survei rumah tangga ini mengidentifikasi rumah tangga mana yang menerima bantuan tunai atau hampir tunai (PKH, BSM, Raskin), berapa banyak rumah tangga yang membelanjakannya untuk energi bersubsidi (bbm dan listrik), dan berapa anak mereka yang bersekolah dan di tingkat mana, serta jumlah kunjungan pasien rawat inap dan rawat jalan yang telah mereka lakukan. Survei ini juga memiliki informasi tentang berapa banyak yang dibelanjakan oleh setiap rumah tangga, dan untuk barang-barang apa, yang memfasilitasi perhitungan PPN dan cukai tembakau. Informasi ini digabungkan dengan informasi mengenai pajak dan pengeluaran dari sistem neraca nasional (national accounts) Indonesia dan data fiskal administratif untuk menentukan seberapa banyak manfaat yang diperoleh rumah tangga dari setiap belanja yang dilakukan. Sebagai contoh, jika Pemerintah membelanjakan rata-rata USD 1.000 per anak sekolah dasar (SD), dan USD 3.500 per anak SMP, maka rumah tangga dengan dua anak yang bersekolah di SD dan satu anak SMP menerima tunjangan belanja dalam bentuk natura senilai 144 Hasil dari CEQ untuk Indonesia yang dilaporkan di sini tidak memperhitungkan pajak penghasilan pribadi. 145 Hanya konsumsi yang diamati dalam data Indonesia, yang dianggap sama dengan penghasilan yang dapat dibelanjakan. Kenyataannya, beberapa rumah tangga, terutama yang lebih kaya, akan menabung sebagian dari penghasilan mereka. Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 68 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia USD 5.500. Jika setiap liter bbm disubsidi sebesar USD 0,50, maka rumah tangga yang mengkonsumsi 100 liter per bulan menerima tunjangan subsidi sebesar USD 50 per bulan, atau USD 600 per tahun. Sumber: Jellema, J., M. Wai-Poi dan R. Afkar. 2017. Dampak Distribusi Kebijakan Fiskal di Indonesia. Kertas Kerja Komitmen untuk Ekuitas No. 40, Mei 2017. New Orleans: Universitas Tulane. Penghasilan Pasar Pajak + Dana Pensiun + Bantuan - langsung langsung Penghasilan yang dapat dibelanjakan + Subsidi tidak - Pajak tidak langsung langsung Penghasilan yang dapat dikonsumsi + Bantuan dalam - Biaya per sekali bentuk natura kunjungan (biasanya utk layanan kesehatan Penghasilan – pent.) (copayments), akhir Biaya bagi Pengguna Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 69 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Referensi Aghion, P. and P. Bolton. 1997. “A Theory of Trickle-Down Growth and Development.” The Review of Economic Studies (Vol. 64, No. 2, April 1997). Alesina, A. and R. Perotti. 1996. “Income distribution, political instability, and investment”. European Economic Review, Elsevier, vol. 40(6), pages 1203-1228, June. Alm, J. 2001. “Societal institutions and tax evasion in developing and transition countries”. Georgia State University. Alvarez-Estrada, D. 2013. “2013 Tax Reform Proposal in Mexico: A New Chapter of a Never-Ending Reform Process.” Wilson Center (September 23, 2013). Banerjee, A.V. and AF. Newman. 1993. “Occupational Choice and the Process of Development”. The Journal of Political Economy, Vol. 101, No. 2. (April 1993) Banerjee, A. and E. Duflo. 2007. “The Economic Lives of the Poor.” Journal of Economic Perspectives, Vol. 21, No. 1, (Winter 2007) Bank Indonesia. December 14, 2017. Press release. http://www.bi.go.id/en/ruang-media/siaran- pers/Pages/sp_199517.aspx Berg, A. and J.D. Ostry. 2011. “Inequality and Unsustainable Growth: Two Sides of the Same Coin?” IMF Staff Discussion Note 11/08. Washington: International Monetary Fund. Brixi, H.P., C, MA. Valenduc and Z.L Swift (Ed.). 2004. “Tax Expenditures – Shedding Light on Government Spending through the Tax System,” The World Bank (2004). Bulman, D., M. Eden and H. Nguyen. 2016. “Transitioning from Low-Income Growth to High Income Growth. Is There a Middle Income Trap?” Policy Research working paper; no. WPS 7104. Washington, DC: World Bank Group. http://documents.worldbank.org/curated/en/229641468180252928/Transitioning-from-low- income-growth-to-high-income-growth-is-there-a-middle-income-trap CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis. December 2017. CPB World Trade Monitor. https://www.cpb.nl/en/figure/cpb-world-trade-monitor-december-2017 Danish Ministry of Taxation. 2009. “Danish Tax Reform 2010”. Paper to the OECD WP 2 meeting, November 2009. Dao, M.Q. 2012. “Government expenditure and growth in developing countries.” Progress in Developing Studies, Vol 12, No. 1 (2012); De Ree, J., K. Muralidharan, M. Pradhan, H. Rogers. 2017. “Double for nothing? experimental evidence on an unconditional teacher salary increase in Indonesia”. Policy Research working paper No. WPS8264. Washington, DC: World Bank DJPPR. 2017. http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/2030/transaksi-penjualan-surat-utang-negara- dalam-valuta-asing-tahun-2017-dalam-rangka-pre-funding-tahun-anggaran-2018-sebesar-usd4-0-miliar- dengan-format-sec-registered-standalone Doebele, J. and J. Hutton. (November 30, 2016). “Nine Indonesian Tycoons Agree to Disclose Hidden Assets to Tax Office,” Forbes Economist Intelligence Unit. February 2018. World Commodity Forecast: Main Report. Engle, P., L. Fernald, H. Alderman, J. Behrman, C. O’Gara, A. Yousafzai, M. Cabral de Mello, M. Hidrobo, N. Ulkuer, I. Ertem, and S. Iltus. 2011. “Strategies for Reducing Inequalities and Improving Developmental Outcomes for Young Children in Low-Income and Middle-Income Countries.” The Lancet 378 (9799): 1339–53 Fan, S. and N. Rao. 2003. “Public Spending in Developing Countries: Trends, Determination, and Impact” International Food Policy Research Institute (February 2003) Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 70 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Feust, C. and N. Riedel. 2009. “Tax evasion, tax avoidance and tax expenditure in developing countries”. Oxford University Center for Business Taxation. Financial Times. 2018. Global equities under pressure for second day. https://www.ft.com/content/89b7338c- 055b-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5 Forbes.com. 30 November 2016. https://www.forbes.com/sites/forbesasia/2016/11/30/indonesias-richest- take-advantage-of-amnesty/#114bd2c17f8f Inchauste, G. and N. Lustig. 2017. The Distributional Impacts of Taxes and Transfers: Evidence from Eight Low-and Middle-Income Countries. Washington, D.C.: World Bank Group. https://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/978-1-4648-1091-6?download=true Indonesia-investment.com. 2017. “Three giant businessmen join Indonesia’s tax amnesty program”. Available online at https://www.indonesia-investments.com/news/todays-headlines/three-giant-businessmen- join-indonesia-s-tax-amnesty-program/item7155? September 3, 2017. IEA. 2017. The 2017 World Energy Outlook. https://www.iea.org/weo2017/ International Monetary Fund. 2015. Fiscal Policy and Long-Term Growth. Washington, D.C.: International Monetary Fund. http://www.imf.org/external/pp/ppindex.aspx International Monetary Fund. 2017a. “Indonesia 2017 Article IV Consultation Staff Report,” Country Report No. 18/32. International Monetary Fund. 2017b. IMF Fiscal Monitor. October International Monetary Fund. 2018. World Economic Outlook Update: Brighter Prospects, Optimistic Markets, Challenges Ahead. January. Washington DC: IMF Institute of Chartered Accountants in England and Wales. 2016. “Digitalisation of Tax: International Perspectives”. Institute of Fiscal Studies. 2016. “The changing composition of UK tax revenues,” Institute of Fiscal Studies Briefing Note BN182, 2016 Jakarta Globe. November 30, 2017. http://jakartaglobe.id/business/google-pays-2015-back-taxes-owed-to- indonesia-in-full/ Jambeck, J. et al. 2015. “Plastic waste inputs from land into the ocean,” Science, Vol. 347, Issue 6223 Jeffrey Hutton, “Nine Indonesian Tycoons Agree to Disclose Hidden Assets to Tax Office,” Forbes (November 30, 2016); and “Three Giant Businessmen Join Indonesia’s Tax Amnesty Program,” Indonesia- Investments (September 3, 2016). Jellema, J., M. Wai-Poi and R. Afkar. 2017. The Distributional Impact of Fiscal Policy in Indonesia. Commitment to Equity Working Paper No. 40. May 2017. New Orleans: Tulane University Joshi, A., W. Prichard, C. Heady. 2014. “Taxing the Informal Economy: The Current State of Knowledge and Agendas for Future Research”, The Journal of Development Studies, 50(10), 1325-1347 Kemenkeu. February 2018. Financial Note. https://www.kemenkeu.go.id/media/7159/apbn-kita-edisi- februari-2018.pdf Kettle, S., M. Hernandez, S. Ruda and M.Sanders. June 2016. “Behavioral Interventions in Tax Compliance: Evidence from Guatemala,” The World Bank, Policy Research Working Paper 7690 Khwaja, M. S., R. Awasthi and J. Loeprick. 2011, “Risk-Based Tax Audits: Approaches and Country Experiences,” The World Bank (2011) Kompas. January 15, 2018. http://nasional.kompas.com/read/2018/01/15/21321251/februari-2018-dana- pkh-tahap-pertama-dicairkan-untuk-10-juta-keluarga Kray, A. and McKenzie, D. 2014. “Do Poverty Traps Exist? Assessing the Evidence.” Journal of Economic Perspectives, Vol. 28, No. 3 (Summer 2014) Le, T.M. 2003. “Value-Added Taxation: Mechanism, Design, and Policy Issues”. Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 71 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Le, T.M., L. Jensens, N. Biletska and G.P. Shukla. June 2016. “Assessing Domestic Revenue Mobilization: Analytical Tools and Techniques.” The World Bank, MFM Discussion Paper Lopez, R. and G. Galinato. 2007. “Should governments stop subsidies to private goods? Evidence from rural Latin America”. Journal of Public Economics, 2007, vol. 91, issue 5-6, 1071-1094 Metal Bulletin. December 27, 2017. https://www.metalbulletin.com/Article/3775728/coking-coal/2017- REVIEW-Coking-coal-market-not-catching-a-break.html Metro TV News (February 07, 2018). http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/GNlJyagk-realisasi- penyaluran-bantuan-pangan-nontunai-meleset Microsoft and PriceWaterHouseCoopers (PwC). 2017. “Digital Transformation of Tax Administration” Mitchell, D. 2005. “The Impact of Government Spending on Economic Growth.” The Heritage Foundation (March 15, 2005) Netral English. February 3, 2018. http://www.en.netralnews.com/news/business/read/18080/rupiah.volatility.in.january.2018.consider ed.stable.and.safe OECD. 2010. “Tax Policy Reform and Economic Growth”. OECD Tax Policy Studies, No. 20. ______. 2011. “Taxation, Innovation and the Environment: A Policy Brief”. September 2011. ______. 2017a. “Inclusive Framework on BEPS.” Progress report July 2016-June 2017 ______. 2017b. “Multilateral convention to implement tax treaty-related measures to prevent BEPS”. http://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures- to-prevent-beps.htm Ostry. J.D., A. Berg and C.G. Tsangarides. 2014. “Redistribution, Inequality, and Growth”. Washington, D.C.: International Monetary Fund. Parandekar, S.D. and E. Sedmik. 2016. “Unraveling a secret: Vietnam’s outstanding performance on the PISA test”. Policy Research working paper; no. WPS 7630. Washington, D.C.: World Bank Group. http://documents.worldbank.org/curated/en/258431468196137980/Unraveling-a-secret-Vietnams- outstanding-performance-on-the-PISA-test Poortinga, W.; E. Sautkina, G. O. Thomas, E. Wolstenholme. “The English Plastic Bag Charge”. Cardiff University, September 2016 Republika. January 15, 2018. http://republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/01/15/p2lvax383-kurang- bayar-anggaran-subsisi-energi-membengkak-pada-2017 Reuters. November 1, 2013. Mexican Congress passes diluted government tax reform. Reuters. December 5, 2017. https://www.reuters.com/article/us-column-russell-coal-china/china-trims- appetite-for-coal-imports-but-prices-hold-up-russell-idUSKBN1DZ015 Reuters. January 17, 2018. UPDATE 1-Indonesia completes contract amendments with coal miners. Accessed through: https://www.reuters.com/article/indonesia-coal/update-1-indonesia-completes-contract- amendments-with-coal-miners-idUSL3N1PC3GG Reuters. February 3, 2018. Fed's Williams sees three or four rate hikes this year. https://www.reuters.com/article/us-usa-fed-williams/feds-williams-sees-three-or-four-rate-hikes- this-year-idUSKBN1FM2LV Reuters. February 8, 2018. Coal buyers spooked by Indonesia's new shipping rules: Assoc. Jakarta. Reuters. Accessed through https://www.reuters.com/article/us-indonesia-shipping-cabotage/coal-buyers- spooked-by-indonesias-new-shipping-rules-assoc-idUSKBN1FS192 Russell, B. 2010. “Revenue Administration: Developing a Taxpayer Compliance Program.” The International Monetary Fund, Technical Notes and Manuals 10/17 Smithers, R. 2016. “England’s plastic bag usage drops 85persen since 5p charge introduced”. The Guardian (July 30, 2016). Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 72 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Sugana, R. and A. Hidayat. 2014. “Analysis of 2013 VAT Revenue Potential and Gaps in Indonesia”. Journal of Indonesian Economic Development (JEPI). Jakarta: University of Indonesia. Tempo. January 21, 2018. Surplus Dulu Minus Kemudian. Jakarta. Tempo Magazine. Accessed (premium content) through: https://majalah.tempo.co/konten/2018/01/21/LU/154798/Surplus-Dulu-Minus- Kemudian/48/46 The Jakarta Post. June 15, 2017. http://www.thejakartapost.com/news/2017/06/15/government-launches- 15th-economic-policy-package.html The Jakarta Post. January 22, 2018. http://www.thejakartapost.com/news/2018/01/22/indonesia-can-only- import-346000-tons-of-rice.html The Jakarta Post. February 11, 2018. http://www.thejakartapost.com/news/2018/02/11/pertamina-pgn-to- connect-78367-households-through-city-gas-network-in-2018.html Tiwari, S., F.A. Darko, I. Setiawan and J. Jellema. 2018. “Revisiting the Distributional Impact of Fiscal Policy in Indonesia.” Forthcoming. World Bank. 2006. “Equity and Development”. World Development Report. http://documents.worldbank.org/curated/en/435331468127174418/World-development-report- 2006-equity-and-development _________. 2015a. “Technical Note: Estimating Infrastructure Investment and Capital Stock in Indonesia”. Jakarta: World Bank, June 2015. _________. 2015b. Indonesia Economic Quarterly: In Times of Global Volatility. October. Jakarta: World Bank. _________. 2016a. “Indonesia’s Rising Divide”. Jakarta: World Bank. http://pubdocs.worldbank.org/en/16261460705088179/Indonesias-Rising-Divide-English.pdf _________. 2016b. “Indonesia Health Financing System Assessment: Spend More, Right, and Better”. Jakarta: World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25363/110298- REVISED.pdf _________. 2017a. Indonesia Economic Quarterly: Upgraded. June. Jakarta: World Bank. _________. 2017b. Indonesia Economic Quarterly: Closing the gap. October. Jakarta: World Bank. _________. 2017c. “Program Document for the Second Indonesia Fiscal Reform Development Policy Loan”. October 3, 2017. _________. 2017d. World Bank Commodity Market Outlook. October. http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets. _________. 2017e. Indonesia Economic Quarterly: Decentralization that delivers. December. Jakarta: World Bank. _________. 2017f. “Towards a comprehensive, integrated, and effective social assistance system in Indonesia”. Washington, D.C.: World Bank Group. http://documents.worldbank.org/curated/en/535721509957076661/Towards-a-comprehensive- integrated-and-effective-social-assistance-system-in-Indonesia _________. 2018a. Riding the Wave: An East Asian Miracle for the 21st Century. World Bank East Asia and Pacific Regional Report. Washington, DC: World Bank. _________. 2018b. Global Economic Prospects: Broad-Based Upturn: Will It Last? January. Washington, DC: World Bank _________. 2018c (forthcoming). “Indonesia Tobacco Employment Study”. Jakarta: World Bank. _________. 2018d. “Growing Smarter: Learning and Equitable Development in East Asia and Pacific”. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29365 Zero Waste Scotland. 2015. “Carrier Bag Charge ‘One Year On’”. October 2015 Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 73 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia LAMPIRAN: INDIKATOR GAMBARAN EKONOMI INDONESIA Lampiran Gambar 1: Pertumbuhan PDB riil Lampiran Gambar 2: Kontribusi terhadap PDB sector (pertumbuhan triwulanan yoy, persen) produksi (kontribusi terhadap pertumbuhan PDB harga konstan yoy, poin persentase) Pajak-subsidi Jasa-jasa 7 Keuangan, persewaan & jasa persh. Pengangkutan & komunikasi Perdagangan, hotel & resto Bangunan Listrik, gas & air Industri pengolahan Pertambangan & penggalian Pertanian, hutan & p'ikan Total PDB 7 6 6 5 Total PDB 4 3 5 2 1 0 4 -1 Des-11 Des-13 Des-15 Des-17 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia Catatan: * termasuk perubahan stok Lampiran Gambar 3: Kontribusi terhadap PDB sector Lampiran Gambar 4: Penjualan mobil dan sepeda motor produksi (pertumbuhan yoy, persen) kontribusi terhadap pertumbuhan PDB riil yoy, poin persentase) Pertanian, hutan, p'ikan Industri 6 Jasa-jasa Pajak-subsidi 80 PDB total 5 60 4 40 Penjualan mobil 20 3 0 2 ‐20 1 ‐40 Penjualan sepeda motor 0 Des-14 Des-15 Des-16 Des-17 ‐60 Feb‐15 Feb‐16 Feb‐17 Feb‐18 Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia Lampiran Gambar 5: Indikator konsumen Lampiran Gambar 6: Indikator produksi industri dan (tahun dasar penjualan eceran 2010=100) Manufaktur PMI (indeks difusi PMI; pertumbuhan produksi industri yoy, persen) 250 150 55 10 Indeks survey konsumen BI (Kanan) Indeks produksi industri (Kanan) 230 120 53 5 210 90 51 0 190 60 49 -5 170 30 47 Indeks penjualan ritel BI (Kiri) Manufacturing PMI (Kiri) 150 0 45 -10 Feb-15 Feb-16 Feb-17 Feb-18 Feb-15 Feb-16 Feb-17 Feb-18 Sumber: BI Sumber: BPS; Nikkei/Markit; Perhitungan staf Bank Dunia Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 74 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Lampiran Gambar 7: Neraca pembayaran Lampiran Gambar 8: Komponen neraca berjalan (USD miliar) (USD miliar) Pendapatan sekunder Kesalahan & pembulatan 15 12 Pendapatan primer Neraca modal & keuangan Neraca transaksi berjalan Perdagangan jasa Neraca keseluruhan Perdagangan barang 8 10 Neraca transaksi berjalan 4 5 0 0 -4 -5 -8 -10 -12 Des-14 Des-15 Des-16 Des-17 Des-14 Des-15 Des-16 Des-17 Sumber: BI Sumber: BI Lampiran Gambar 9: Neraca pembayaran Lampiran Gambar 10: Komponen neraca berjalan (USD miliar) (USD miliar) Kesalahan & pembulatan Pendapatan sekunder Neraca modal & keuangan 40 Pendapatan primer Neraca transaksi berjalan Perdagangan jasa 35 Neraca keseluruhan Perdagangan barang Neraca transaksi berjalan 25 20 15 5 0 -5 -15 -20 -25 -35 -40 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Sumber: BI Sumber: BI Lampiran Gambar 11: Ekspor barang Lampiran Gambar 12: Impor barang (USD miliar) (USD miliar) Ekspor total (fob) Pertanian Impor total (cif) Minyak & gas Manufaktur Pertambangan 16 Barang konsumsi Bahan mentah 16 Minyak & gas Barang modal 14 14 12 12 10 10 8 8 6 6 4 4 2 2 0 0 Jan-15 Jan-16 Jan-17 Jan-18 Jan-15 Jan-16 Jan-17 Jan-18 Sumber: BPS Sumber: BPS Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 75 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Lampiran Gambar 13: Cadangan devisa dan arus Lampiran Gambar 14: Inflasi modal (pertumbuhan yoy, persen) (milyar USD) 9 8 130 7 Makanan 6 110 6 3 Non-makanan 5 90 0 4 Headline 70 3 -3 Global bonds (kiri) Inti SBI (kiri) 2 SUN (kiri) 50 -6 Equities (kiri) 1 Cadangan devisa (kanan) -9 30 0 Feb-15 Feb-16 Feb-17 Feb-18 Feb-16 Agu-16 Feb-17 Agu-17 Feb-18 Sumber: BI; Kementerian Keuangan Sumber: BPS; BI; Perhitungan staf Bank Dunia Catatan: SUN = Surat Utang Negara; SBI = Surat Berharga BI Lampiran Gambar 15: Rincian IHK bulanan Lampiran Gambar 16: Perbandingan inflasi beberapa (kontribusi terhadap pertumbuhan yoy, poin persentase) negara (pertumbuhan yoy, persen) Makanan olahan Makanan mentah Pakaian Transportasi Kesehatan Pendidikan Filipina 5 Perumahan Headline India 4 Indonesia Cina 3 Malaysia* 2 AS Korea 1 Jepang* Thailand 0 Singapura* -1 0 1 2 3 4 5 Feb-16 Agu-16 Feb-17 Agu-17 Feb-18 Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia Sumber: BPS; CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia Catatan: data Februari 2018; *data Januari 2018. Lampiran Gambar 17: Harga beras domestik dan Lampiran Gambar 18: Tingkat kemiskinan dan internasional pengangguran (harga grosir, IDR per kg) (persen) 20 12,500 11,000 16 Beras domestik, IR64-II Tingkat kemiskinan 9,500 12 8,000 6,500 Beras Viet Nam, pecah 5 persen 8 Tingkat pengangguran 5,000 3,500 4 Feb-15 Feb-16 Feb-17 Feb-18 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Sumber: Pusat perkulakan beras Cipinang; FAO Sumber: BPS Catatan: “pecah 5%” mengacu pada kualitas penggilingan beras. 5% Catatan: Garis kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional merupakan proporsi biji pecah selama proses penggilingan. Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 76 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Lampiran Gambar 19: Indeks saham regional Lampiran Gambar 20: Nilai tukar dollar AS (indeks harian, September 1, 2015=100) (indeks bulanan, Agustus 2015=100) JSI-Indonesia Shanghai-China BSE-India SGX-Singapore 130 140 SET-Thailand Brazil 130 120 110 Indonesia 120 110 100 India 100 90 Afrika Selatan 90 80 Turki 80 70 Mar-16 Sep-16 Mar-17 Sep-17 Mar-18 Feb-16 Agu-16 Feb-17 Agu-17 Feb-18 Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia Lampiran Gambar 21: Imbal hasil obligasi pemerintah Lampiran Gambar 22: Selisih imbal obligasi dolar AS 5-tahunan dalam mata uang lokal terhadap kelompok negara-negara EMBI Global (persen) (basis poin) Indonesia Malaysia Indonesia spread - overall EMBIG spread (RHS) 10 Singapura Thailand Indonesia EMBIG bond spread 50 Amerika Serikat 8 300 0 6 -50 250 4 -100 200 2 -150 0 150 -200 Mar-16 Sep-16 Mar-17 Sep-17 Mar-18 Mar-16 Sep-16 Mar-17 Sep-17 Mar-18 Sumber: CEIC Sumber: JP Morgan Lampiran Gambar 23: Pertumbuhan kredit komersial, Lampiran Gambar 24: Indikator sektor perbankan pedesaan (rural) dan simpanan (bulanan, persen) (pertumbuhan yoy, persen) Rasio pinjaman thd deposito (kiri) 15 Rasio likuiditas thd aset (kiri) Rasio kecukupan modal (kiri) 100 Rasio kredit b'masalah (kanan) 5 12 Simpanan swasta 3 9 50 Pinjaman 1 6 3 0 -1 Des-15 Jun-16 Des-16 Jun-17 Des-17 Des-15 Jun-16 Des-16 Jun-17 Des-17 Sumber: BI; Perhitungan staf Bank Dunia Sumber: BI; Perhitungan staf Bank Dunia Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 77 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Lampiran Gambar 25: Utang pemerintah Lampiran Gambar 26: Utang luar negeri (rasio terhadap PDB, kiri; USD miliar, kanan) (rasio terhadap PDB, kiri; USD miliar, kanan) Domestik (kanan) Swasta (kanan) Eksternal (kanan) Publik (kanan) 40 300 40 400 Rasio utang LN thd PDB % Rasio utang LN thd PDB % 30 225 30 300 20 150 20 200 10 75 10 100 0 0 0 0 Sumber: BI; Kementerian Keuangan; Perhitungan staf Bank Dunia Sumber: BI; Perhitungan staf Bank Dunia Lampiran Tabel 1: Realisasi dan proyeksi anggaran belanja Pemerintah (IDR triliun) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi APBN A. Penerimaan dan hibah 1,211 1,338 1,439 1,550 1,508 1,556 1,736 1. Penerimaan pajak 874 981 1,077 1,147 1,240 1,285 1,473 2. Penerimaan non-pajak 331 352 355 399 256 262 260 B. Pengeluaran 1,295 1,491 1,651 1,777 1,807 1,864 2,133 1. Pemerintah pusat 884 1,011 1,137 1,204 1,183 1,154 1,367 2. Transfer ke pemerintah 411 481 513 574 623 710 766 daerah C. Neraca utama 9 -53 -99 -93 -142 -126 -178 D. SURPLUS / DEFISIT -84 -153 -212 -227 -298 -308 -397 (persen dari PDB) -1.1 -1.9 -2.3 -2.2 -2.6 -2.5 -2.9 Sumber: Kementerian Keuangan; Perhitungan staf Bank Dunia Catatan: Neraca keseluruhan sebagai terhadap PDB menggunakan PDB yang telah direvisi dengan tahun dasar yang disesuaik. Lampiran Tabel 2: Neraca pembayaran (milyar USD) 2016 2017 2014 2015 2016 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Neraca pembayaran 15.2 -1.1 12.1 2.2 5.7 4.5 4.5 0.7 5.4 1.0 Persen dari PDB 1.7 -0.1 1.3 0.9 2.3 1.9 1.9 0.3 2.0 0.4 Neraca berjalan -27.5 -17.5 -17.0 -5.6 -5.0 -1.8 -2.2 -4.8 -4.6 -5.8 Persen dari PDB -3.1 -2.0 -1.8 -2.4 -2.0 -0.7 -0.9 -1.9 -1.7 -2.2 Neraca perdagangan -3.0 5.4 8.2 1.3 2.2 3.4 4.4 2.6 3.2 0.9 Pendapatan bersih & transfer -24.5 -22.9 -25.2 -6.9 -7.1 -5.2 -6.6 -7.4 -7.7 -6.6 berjalan Neraca modal dan keuangan 44.9 16.9 29.3 7.1 10.1 7.8 6.9 5.6 10.8 6.5 Persen dari PDB 5.0 2.0 3.1 3.1 4.1 3.2 2.9 2.2 4.1 2.5 Investasi langsung 14.7 10.7 16.1 3.2 6.6 3.5 2.9 4.6 8.1 4.6 Investasi portfolio 26.1 16.2 19.0 8.3 6.6 -0.3 6.6 8.1 4.1 1.9 Investasi lain 4.3 -10.1 -5.8 -4.4 -3.1 4.4 -2.5 -7.1 -1.4 0.1 Kesalahan & pembulatan -2.2 -0.4 -0.3 0.6 0.6 -1.5 -0.2 -0.1 -0.9 0.2 Cadangan devisa* 111.9 105.9 116.4 109.8 115.7 116.4 121.8 123.1 129.4 130.2 Sumber: BI; BPS; Perhitungan staf Bank Dunia Catatan: * Cadangan pada akhir periode. Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 78 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Lampiran Tabel 3: Indikator ekonomi makro Indonesia 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 Neraca nasional (% perubahan)    PDB riil 4.9 6.2 6.2 6.0 5.6 5.0 4.9 5.0 5.1    Investasi riil 11.4 8.5 8.9 9.1 5.0 4.4 5.0 4.5 6.2    Konsumsi riil 4.6 4.1 5.1 5.4 5.7 4.7 4.9 4.3 4.6    Swasta 3.7 4.8 5.1 5.5 5.5 5.3 4.8 5.0 5.0    Pemerintah 14.2 0.3 5.5 4.5 6.7 1.2 5.3 -0.1 2.1    Ekspor riil, barang dan jasa 30.6 15.3 14.8 1.6 4.2 1.1 -2.1 -1.6 9.1    Impor riil, barang dan jasa 26.6 17.3 15.0 8.0 1.9 2.1 -6.2 -2.4 8.1    Investasi (% PDB) 20 31 32 33 32.5 32.4 32.4 32.2 32.6    PDB nominal (USD miliar) 165 755 893 918 915 891 861 933 1,015    PDB per kapita (USD miliar) 857 3,167 3,688 3,741 3,668 3,532 3,370 3,603 3,878 Anggaran Pemerintah Pusat (% PDB)2    Pendapatan dan hibah 20.8 14.5 15.5 15.5 15.1 14.7 13.1 12.5 ..    Pendapatan non-pajak 9.0 3.9 4.2 4.1 3.7 3.8 2.2 2.1 ..    Pendapatan pajak 11.7 10.5 11.2 11.4 11.3 10.9 10.8 10.4 ..    Pengeluaran 22.4 15.2 16.5 17.3 17.3 16.8 15.7 15.0 ..    Konsumsi 4.0 3.6 3.8 3.9 4.1 4.0 4.5 4.6 ..    Modal 2.6 1.2 1.5 1.7 1.9 1.4 1.9 1.4 ..    Bunga pinjaman 5.1 1.3 1.2 1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 ..    Subsidi 6.3 2.8 3.8 4.0 3.7 3.7 1.6 1.4 ..    Surplus/defisit -1.6 -0.7 -1.1 -1.8 -2.2 -2.1 -2.6 -2.5 ..    Utang Pemerintah 97.9 24.5 23.1 23.0 24.9 24.7 27.4 28.3 ..    Utang luar negeri pemerintah 51.4 11.1 10.2 9.9 11.2 10.2 11.9 11.3 .. Total utang luar negeri (termasuk utang    87.1 26.8 25.2 27.5 29.1 32.9 36.1 34.3 34.8 swasta) Neraca pembayaran (% PDB)3    Neraca pembayaran keseluruhan .. 4.0 1.3 0.0 -0.8 1.7 -0.1 1.3 1.1    Neraca transaksi berjalan 4.8 0.7 0.2 -2.7 -3.2 -3.1 -2.0 -1.8 -1.7    Ekspor, barang dan jasa 42.8 22.0 23.9 23.0 22.4 22.3 19.9 18.0 19.1    Impor, barang dan jasa 33.9 19.2 21.2 23.2 23.1 22.7 19.3 17.1 18.0    Transaksi berjalan 8.9 2.8 2.7 -0.2 -0.7 -0.3 0.6 0.9 1.1    Neraca transaksi keuangan .. 3.5 1.5 2.7 2.4 5.0 2.0 3.1 2.9    Penanaman modal langsung, neto -2.8 1.5 1.3 1.5 1.3 1.7 1.2 1.7 2.0    Cadangan devisa bruto (USD miliar) 29.4 96 110 113 99 112 106 116 130 Moneter (% perubahan)3    Deflator PDB1 20.4 8.3 7.5 3.8 5.0 5.4 4.0 2.5 4.3    Suku bunga Bank Indonesia (%) .. .. .. .. .. .. 6.3 4.8 4.3    Kredit domestik (akhir periode) .. 23.3 24.7 23.1 21.4 11.6 10.1 7.8 8.2    Nilai tukar nominal (rerata, IDR/USD) 8,392 9,087 8,776 9,384 10,460 11,879 13,392 13,307 13,384 Harga (% perubahan)1    Indeks Harga Konsumen (akhir periode) 9.4 7.0 3.8 3.7 8.1 8.4 3.4 3.0 3.6    Indeks Harga Konsumen (rerata) 3.7 5.1 5.3 4.0 6.4 6.4 6.4 3.5 3.8 Harga minyak mentah Indonesia (USD    per barel, akhir periode)4 28 79 112 113 107 60 36 51 61 Sumber: BPS dan Perhitungan staf Bank Dunia, menggunakan angka yang direvisi dengan tahun dasar 2010. Kementerian Keuangan dan 1 2 Perhitungan staf Bank Dunia, 3 BI, 4 CEIC Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 79 Menuju pertumbuhan inklusif Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Lampiran Tabel 4: Indikator pembangunan Indonesia 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 Kependudukan Penduduk (juta orang) 213 243 246 249 252 255 258 261 .. Pertumbuhan penduduk (%) 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 .. Penduduk perkotaan (% dari total) 42 50 51 51 52 53 53.7 54 .. Rasio ketergantungan (% dari penduduk usia kerja) 55 51 51 50 50 50 49.2 49 .. Ketenagakerjaan2 Angkatan kerja, total (juta orang) 98 117 117 120 120 122 122 125 128 Laki-laki 60 72 73 75 75 76 77 77 79 Perempuan 38 45 44 46 45 46 46 48 49 Proporsi pekerja di sektor agrikultur (%) 45 38 36 35 35 34 33 32 30 Proporsi pekerja di sektor industri (%) 17 19 21 22 20 21 22 21 22 Proporsi pekerja di sektor jasa (%) 37 42 43 43 45 45 45 47 48 Pengangguran, total (% dari jumlah angkatan kerja) 8.1 7.1 7.4 6.1 6.2 5.9 6.2 5.6 5.5 Kemiskinan dan distribusi pendapatan3 Median konsumsi rumah tangga (000 IDR per bulan) 104 374 421 446 487 548 623 697 765 Garis kemiskinan nasional (000 IDR per bulan) 73 212 234 249 272 303 331 354 375 Populasi di bawah garis kemiskinan nasional (million) 38 31 30 29 28 28 29 28 28 Tingkat kemiskinan (% populasi di bawah garis kemiskinan 19.1 13.3 12.5 12.0 11.4 11.3 11.2 10.9 10.6 nasional) Urban (% dari populasi di bawah garis kemiskinan urban) 14.6 9.9 9.2 8.8 8.4 8.3 8.3 7.8 7.7 Rural (% dari populasi di bawah garis kemiskinan rural) 22.4 16.6 15.7 15.1 14.3 14.2 14.2 14.1 13.9 Laki-laki sebagai kepala rumah tangga 15.5 11.0 10.2 9.5 9.2 9.0 9.3 9.0 8.7 Perempuan sebagai kepala rumah tangga 12.6 9.5 9.7 8.8 8.6 8.6 11.1 9.8 9.3 Indeks Gini 0.30 0.38 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.40 .. Kontribusi konsumsi pada 20% kelompok termiskin (%) 9.6 7.9 7.4 7.5 7.4 7.5 7.2 7.1 7.0 Kontribusi konsumsi pada 20% kelompok terkaya (%) 38.6 40.6 46.5 46.7 47.3 46.8 47.3 46.2 45.7 Belanja pemerintah untuk jaminan dan kesejahteraan sosial (% .. 0.4 0.4 0.4 0.6 0.5 0.6 0.6 .. PDB)4 Kesehatan dan Gizi1 Tenaga kesehatan (per 1,000 orang) 0.16 0.14 .. 0.20 .. .. .. .. Angka kematian balita (per 1.000 anak usia dibawah 5 tahun) 52 33 32 31 29 28 27 26 .. Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup) 22 16 16 15 15 15 14 14 .. Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup) 41 28 27 26 25 24 23 22 .. Angka kematian ibu (estimasi model, per 100.000 kelahiran hidup) 265 165 156 148 140 133 126 .. .. Imunisasi campak (% dari anak usia dibawah 2 tahun) 76 78 80 82 81 75 75 76 .. Total pengeluaran untuk kesehatan (% dari PDB) 2.0 2.7 2.7 2.9 2.9 2.8 .. .. .. Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan (% dari PDB) 0.7 1.0 1.0 1.1 1.2 1.1 .. .. .. Pendidikan3 Angka Partisipasi Murni (APM) SD (%), .. 92 92 93 92 93 97 97 97 APM perempuan (% dari total partisipasi) .. 48 49 49 50 48 49 49 49 Angka Partisipasi Murni pendidikan tingkat menengah (%), .. 61 60 60 61 65 66 66 79 APM perempuan (% dari total partisipasi) .. 50 50 49 50 50 51 51 49 Angka Partisipasi Murni universitas/pendidikan tinggi (%), .. 16 14 15 16 18 20 21 19 APM perempuan (% dari total partisipasi) .. 53 50 54 54 55 56 55 53 Angka melek huruf Dewasa (%) .. 91 91 92 93 93 95 95 96 Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (% dari PDB)5 .. 3.5 3.6 3.8 3.8 3.6 3.5 3.3 3.0 Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (% dari APBN)5 .. 20.0 20.2 20.1 20.0 19.9 20.6 20.0 20.0 Air bersih dan kesehatan lingkungan1 Penduduk dengan akses air bersih disempurnakan (% dari total 78 85 85 86 86 87 penduduk) 87 .. .. Urban (% dari penduduk urban) 91 93 93 94 94 94 94 .. .. Rural (% dari penduduk rural) 68 76 77 77 78 79 80 .. .. Penduduk dengan akses fasilitas sanitasi (% dari total penduduk) 44 57 58 59 60 61 61 .. .. Urban (% dari penduduk urban) 64 70 71 71 72 72 72 .. .. Rural (% dari penduduk rural) 30 44 45 46 47 48 48 .. .. Lainnya1 Skor perbaikan pengurangan risiko bencana (skala 1-5; 5=paling .. .. 3.3 .. .. .. .. .. .. baik) Proporsi perempuan di kursi parlemen (%)6 8 18 18 19 19 17 17 17 20 Sumber: 1 World Development Indicators; 2 BPS (Sakernas); 3 BPS (Susenas) dan World Bank; 4 Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Perhitungan staf Bank Dunia, hanya termasuk pendistribusian Raskin, asuransi kesehatan dan beasiswa pendidikan untuk warga miskin, dan Program Keluarga Harapan (PKH) serta realisasi; 5 Kementerian Keuangan; 6 Inter-Parliamentary Union Maret 2018 THE WORLD BANK | BANK DUNIA 80 Supported by funding from the Australian Government (Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT), under the Support for Enhanced Macroeconomic and Fiscal Policy Analysis (SEMEFPA) program.