34227 v 1 23rd August 2005 EXECUTIVE SUMMARY Pada tanggal 15 Agustus 2005, Pemerintah Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah menandatangani kesepakatan perdamaian di Helsinki yang bertujuan untuk mengakhiri konflik bersenjata selama tiga puluh tahun yang telah menewaskan hampir 15.000 jiwa. Perubahan iklim politik ­dan tuntutan dari kedua belah pihak­ telah melahirkan kesepakatan yang oleh banyak orang dianggap sebagai harapan terbaik bagi Aceh. Pengalaman kegagalan Perjanjian Penghentian Permusuhan (COHA) telah diambil sebagai suatu pelajaran. Kesepakatan terakhir tersebut kelihatan mencerminkan strategi yang lebih komprehensif untuk mewujudkan perdamaian di Aceh, yang mengakomodir faktor-faktor ekonomi, sosial dan politik yang lama tersimpan akibat perang yang berkelanjutan sejak kegagalan perjanjian COHA. Meskipun perjanjian tersebut sudah cukup perdamaian yang langgeng di Aceh. Hal itu juga komprehensif, dan kemauan politik dari kedua belah penting untuk memberikan panduan bagi Bank Dunia pihak cukup kuat, namun tantangannya masih besar. dan pihak lain dalam mendukung pembangunan yang Nota Kesepahaman (MoU) tersebut hanya damai di Aceh beberapa tahun ke depan. menyebutkan penyelesaian dasar. Masih banyak persoalan yang belum terselesaikan. Implementasinya Assessment ini dilakukan pada tanggal 26 Juli sampai secara rinci juga masih belum jelas. Kesepakatan 19 Agustus 2005 dan menggunakan sejumlah metode: tersebut banyak melibatkan para elit dari kedua belah Key Informant Survey terhadap fasilitator PPK; data pihak, namun kurang melibatkan masyarakat sipil dan yang dikumpulkan oleh fasilitator SPADA, monitoring elemen masyarakat lainnya yang mewakili mereka konflik melalui media; dua kunjungan lapangan ke untuk berkontribusi. Ternyata masih terdapat delapan kabupaten dan beberapa diskusi di Banda kesenjangan yang besar antara pandangan di Jakarta, Aceh; kajian terhadap proses COHA dan proses Helsinki dan Banda Aceh serta kenyataan di lapangan. perdamaian lainnya; serta wawancara dengan Diaspora Penandatanganan kesepakatan itu tidak secara otomatis Aceh di Medan dan Jakarta. membawa perdamaian. Berakhirnya konflik dan tercapainya perdamaian sangat tergantung kepada Paper ini terdiri dari lima bagian. Setelah pendahuluan, bagaimana beragam aktor perdamaian (termasuk bagian 2 memberikan gambaran umum konflik terkini kelompok-kelompok yang sedang bersengketa, dan di bumi Aceh, dengan menggunakan data kualitatif dan berbagai kelompok lainnya) bekerja bahu membahu survey. Bagian 3 memprediksikan skenario yang mengatasi permasalahan yang akan muncul paska 15 mungkin terjadi paska 15 Agustus, yang Agustus 2005. menitikberatkan kepada dinamika yang dapat berdampak negatif terhadap perdamaian yang Paper ini merupakan hasil assessment awal terhadap langgeng. Bagian 4 merekomendasikan perangkat dinamika konflik terkini di Aceh, terutama tentang umum yang dapat digunakan oleh Bank Dunia dan konflik yang dialami oleh sebagian besar elemen pihak lain untuk mengatasi permasalahan dan masyarakat dari bumi cantik sekaligus tragis ini, yaitu mendukung pemulihan Aceh secara damai, dan masyarakat desa. Paper ini tidak bermaksud mengkerangkakan prinsip-prinsip perencanaan menganalisa konflik pada tingkat makro atau kemauan pembangunan dengan pendekatan konflik. para elit, termasuk para pemimpin TNI dan GAM dan pemerintah Indonesia. Namun, paper ini menyuarakan Dinamika Konflik di Aceh Paska Tsunami keinginan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam Meskipun tingkat konflik di Aceh menurun drastis penyelesaian konflik dan memprediksikan dinamika setelah tsunami, namun konflik di Aceh ternyata lokal yang dapat merusak kesepakatan. Paper ini semakin meningkat sepanjang tahun ini, dan jika membahas dinamika konflik secara luas (terutama pada dibandingkan tahun sebelumnya angkanya tetap tinggi. masa paska tsunami) dengan mengekplorasi pandangan Sejak awal tahun, sebanyak 178 orang tewas dan 170 pelaku lokal, insentif mereka dan lembaga-lembaga luka-luka akibat dari 108 konflik antara GAM dan RI. yang dapat merusak atau mendukung kesepakatan. Namun kejadian dan dampak kekerasan hanya Kajian terhadap hal tersebut, dan juga dinamika politik terkonsentrasi di empat "hot spot", yaitu: Aceh Utara, secara luas di Jakarta dan Banda Aceh, penting Aceh Timur, Aceh Selatan dan Biruen. Dengan dilakukan untuk memahami kecenderungan apakah pengecualian Aceh Selatan, kabupaten tersebut berada kesepakatan tersebut akan mampu menciptakan di pantai timur Aceh, yang dikenal sebagai markas Kendala bagi Perdamaian: Beberapa Skenario Paska GAM. 15 Agustus 2005 Data kuantitatif dan kualitatif menunjukkan bahwa Ada beberapa skenario potensial yang dapat konflik di Aceh bergerak menuju barat, khususnya menganggu kesepakatan perdamaian: kebupaten Aceh Selatan. Ternyata tingkat konflik telah meningkat secara drastis di Aceh Selatan dalam dua Insentif bagi Mereka yang Menolak Perdamaian dan bulan terakhir (Juni dan Juli), namun turun di Aceh Menggangu Keamanan Tengah dan Timur. Hal ini disebabkan oleh beberapa Para pengganggu biasanya adalah aktor lokal, termasuk faktor: pertama, anggota GAM dari beberapa wilayah para mantan kombatan GAM, TNI dan polisi, yang Aceh Tengah bergerak ke Barat untuk mencari karena motif ekonomi dan atau alasan ideologis akan perlindungan; dan dua, garis komando dengan menolak pelaksanaan kesepakatan damai. Khususnya pimpinan GAM kurang berfungsi dengan baik di di tingkat kecamatan, aktor-aktor ini dapat bertindak wilayah pantai barat. sendiri dan banyak pula yang terlibat di dalam kegiatan illegal. Pengendalian terhadap aktor-aktor ini Meskipun peristiwa konfliknya terkonsentrasi, namun membutuhkan kompensasi. dampak konflik terhadap nyawa manusia dan rasa aman sangat terasa di seluruh wilayah Aceh. Hampir di Kemampuan Monitoring semua kabupaten, warga desa menceritakan bagaimana Adanya pengacau di kedua belah pihak, dan masih hidup mereka terpengaruh oleh konflik. Warga desa tingginya ketidakpercayaan antara GAM dan RI banyak yang tidak dapat mengolah kebunnya, sebagai menjadi alasan dibentuknya pemantau pihak ketiga sandaran ekonomi mereka, karena takut berjumpa yang independen untuk mengawasi proses damai. dengan GAM yang telah turun di lereng perbukitan. Dapat dikatakan bahwa tanggung jawab yang dipikul Ketegangan antara orang-orang yang bersimpati oleh Aceh Monitoring Mission (AMM) sangat banyak. dengan GAM dan yang bersimpati dengan Pemerintah Tidak menutup kemungkinan Tim ini akan gagal dalam Indonesia sangat terasa di seluruh Aceh, terlepas dari melaksanakan tugasnya dan mengatasi semua kejadian beberapa kejadian konflik terkini. Terkait dengan dan semua aspek mandatnya. Oleh karena itu, penetapan sasaran pembangunan, ketegangan ini pandangan masyarakat terhadap tim ini dan perannya memang ada di desa. Simpati terhadap GAM atau sangatlah penting. Pemerintah Indonesia cenderung terjadi di tingkat Rumah Tangga sehingga perbedaan pandangan dan Reintegrasi GAM ketidak-percayaan terjadi di dalam desa. Sedangkan Konflik yang berlangsung selama tiga puluh tahun telah ketegangan etnis dan agama tidak begitu kuat. mengikis kepercayaan dan relasi sosial: antar masyarakat, antara masyarakat dan negara, dan juga Bentuk utama konflik RI-GAM adalah berupa baku antara masyarakat dan GAM. Masyarakat dapat tembak antar pelaku dan penculikan yang hampir selalu menolak GAM karena kejahatan masa lampau atau melibatkan masyarakat sipil. Pemerasan sangat sering karena ketakutan bahwa menerima kembali anggota dijumpai di semua wilayah, terutama di jalan raya dan GAM dengan tangan terbuka dapat membahayakan hampir seluruhnya dilakukan oleh TNI dan polisi. dirinya dan menimbulkan kecemburuan sosial diantara Sweeping biasa dilakukan di "wilayah hitam", yaitu di korban konflik. desa-desa yang, menurut TNI, dianggap bersimpati kepada GAM. Positifnya, milisia atau kelompok anti Pergerakan Penduduk dan Konflik di Tingkat separatis, yang banyak dikenal di Aceh, ternyata tidak Masyarakat menimbulkan masalah. Mereke tidak memiliki Selama masa konflik, banyak transmigran dan orang legitimasi yang cukup kuat dimata masyarakat- banyak Aceh yang keluar dari wilayahnya. Kembalinya mereka masyarakat enggan untuk direkrut- dan dalam 6 bulan pasca 15 Agustus dapat saja menimbulkan masalah yang lalu mereka tidak terlibat dalam insident apapun yang terkait dengan harta-benda, seperti tanah yang (total 3 kejadian di Aceh Timur dan Lhokseumawe ditinggalkannya. Meskipun jumlahnya tidak terlalu dalam tahun 2005). besar, konflik dapat saja melemahkan kemampuan mekanisme tingkat desa dalam mengatasi masalah ini. Para tokoh masyarakat adalah aktor utama penengah konflik. Bahkan terhadap konflik yang melibatkan Dua kendala yang cukup probematis, paling tidak GAM-RI, Kepala Desa sering memainkan peran utama, dalam jangka pendek, adalah mengatasi kejahatan dan misalnya dalam menegosiasikan kasus penculikan dan penolakan di tingkat lokal, dan juga memastikan menyelesaikan sengketa yang terkait dengan terjadinya integrasi secara mulus terhadap mantan pemerasan. Di tengah suasana konflik, tokoh anggota GAM. Meskipun perdamaian telah tercapai, masyarakat tetap menjaga agar dipercaya oleh di tingkat makro (sehingga dapat mengakhiri konflik masyarakat. Partisipasi mereka dalam satu dekade antara GAM dan RI), namun besar mensosialisasikan dan memonitor proses perdamaian kemungkinan konflik akan pecah lagi dan berubah dari dan juga dalam membangun kepercayaan sebagai perlawanan separatis (dan usaha pemerintah untuk modal bagi proyek pembangunan sangatlah penting. mengendalikannya) menjadi konflik dengan pihak- pihak yang memiliki kepentingan ekonomi dan kelompok kriminal (premanisme). Jika hal ini terjadi, maka dalam jangka pendek AMM harus segera melaksanakan mandatnya untuk menginvestigasi dan 2 memutuskan pelanggaran yang terjadi. Dalam jangka melakukan dialog tentang mekanisme perdamaian; panjang, lembaga yuridis dan keamanan harus berusaha dan meningkatkan arus informasi. keras mengendalikan kegiatan ini sambil berusaha n Melakukan serangkain assesment kebutuhan membangun kepercayaan dan legitimasi di mata yang dipublikasikan secara luas, dapat berupa: masyarakat. - Kebutuhan reintegrasi mantan combatant GAM; - Survey terhadap kebutuhan pemerintah daerah Tidak menutup kemungkinan kesalahan awal dalam yang meliputi assessment terhadap fasilitas proses reintegrasi anggota GAM dapat membuyarkan kesehatan, pusat kesehatan dan fasilitas lainnya; proses perdamaian. Semua yang berkepentingan di dan, dalam reintegrasi, termasuk masyarakat lokal (receiving - Survey sektor keadilan dan keamanan. community) pimpinan GAM dan eks combatant, serta n Memfasilitasi acara budaya yang sesuai dengan pemerintah RI akan mengawasi proses ini mulai 15 keinginan masyarakat atas berakhirnya konflik dan September. Hal ini akan menjadi ujian terhadap niat harapan akan keadilan. baik Jakarta dan GAM (dan kemampuan mereka untuk n Dalam jangka panjang perlu dipertimbangkan mendendalikan anggotanya yang bersenjata). tersedianya mekanisme rekonsiliasi dan Keberhasilannya akan sangat tergantung kepada kebenaran yang dapat meringankan beban dan pemberian insentif dan penyampaian pesan secara membantu melupakan ingatan tentang kekerasan benar. Jadwalnya memang sangat padat. dan penganiayaan masa lalu n Mendukung program-program monitoring di Mekanisme Intervensi dan Prinsip-Prinsip bagi tingkat lokal yang sesuai dan mendukung dengan Pelaku Pembangunan kegiatan AMM. Ada ruang yang sangat besar bagi para donor seperti Reintegrasi GAM Bank Dunia untuk mendukung proses perdamaian. Program pembangunan untuk reintegrasi GAM sedang Biasanya, pelaku pembangunan akan berusaha berjalan. Perancang program tersebut harus memikirkan intervensi di beberapa bidang sebagai mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: berikut: n Disarankan agar program DDR (Disarmament, n Sosialisasi proses perdamaian Demobilization, and Reintegration) diberi nama n Melibatkan masyarakat ke dalam proses dan singkatan yang lebih mengena di hati n Reinntegrasi GAM masyarakat. Sebaiknya program tersebut n Penyediaan kompensasi perdamaian diganti menjadi P-KBG yang berarti Pulang n Penguatan lembaga Kampung, Pulang Barak, Pulang Gudang. n Untuk memastikan adanya dukungan kepada Sosialisasi Proses Perdamaian masyarakat lokal (receiving community), perlu Melakukan diseminasi terhadap isi dan proses dipikirkan pemberian voucher kepada mereka kesepakatan damai sangatlah penting. Hal itu dapat yang kembali dan ditukar pada saat mereka dilakukan dengan beberapa cara: memasuki desa. Voucher tersebut tidak hanya diberikan kepada mereka yang akan kembali (dapat n Mendukung jaringan dan mekanisme yang berupa uang atau lainnya) namun juga diberikan sudah ada, termasuk jaringan pelaku masyarakat kepada masyarakat lokal. sipil, jaringan agama dan jaringan media lokal. n Gunakan Ulama untuk menambahkan legitimasi n Menyediakan dana ­bisa dilakukan melalui dan membantu proses rekonsiliasi. Multi-Donor Trust Fund (MDTF) atau Decentralization Support Facility (DSF)­ yang Penyediaan Kompensasi Perdamaian memungkinkan organisasi lokal mengakses dana Inti dari strategi donor untuk mendukung proses untuk kegiatan sosialisasi. perdamaian adalah penyediaan program n Menggunakan jaringan Program pembangunan secara luas di wilayah yang Pengembangan Kecamatan (PPK) yang sangat sebelumnya sudah terkena dampak konflik. luas. Kegiatan kompensasi perdamaian tambahan dalam n Merekrut 45 Fasilitator Kecamatan Informasi waktu dekat, jangka menengah dan jangka panjang tambahan untuk memperbesar cakupannya ke dapat berupa: seluruh Aceh. n Kegiatan-kegiatan yang sangat nyata dan cepat: Membawa Masyarakat Dalam Proses - Pembangunan dan pegecatan kembali pos-pos Kelemahan utama proses Helsinki adalah rendahnya dan sekolahan (yang disebut terakhir sudah keterlibatan masyarakat sipil Aceh. Oleh karenanya sering dilakukan); keikutsertaan mereka dalam pelaksanaan proses - Pembangunan kembali jembatan (banyak yang perdamaian menjadi sangat penting. Banyak cara yang hancur akibat konflik) melalui program-program dapat ditempuh untuk meningkatkan keikutsertaannya, cash-for-work; dan, diantaranya adalah: - Pembersihan jalan untuk menuju hutan (banyak yang sudah tidak dapat dipakai karena konflik). n Dialog publik di tingkat kabupaten dan n Jangka menengah: perlunya mengalokasikan kecamatan, untuk: mengetahui kebutuhan dana yang lebih banyak bagi PPK putaran pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat; berikutnya di Aceh untuk memastikan agar 3 semua desa menerima proyek melalui program n Konsentrasikan kepada proses sekaligus hasil tersebut. Proses-proses program pembangunan yang dipakai n 2006-selanjutnya: SPADA dapat dikembangkan cenderng mendukung perdamaian yang langgeng ke seluruh kebupaten di Aceh; jika SPADA jika dibandingkan dengan hasilnya. putaran pertama berhasil dengan baik maka n Meciptakan mekanisme komplain alokasi dananya harus ditambah. Mekanisme komplain yang transparan dan jelas n Program livelihoods. dapat membantu mencegah konflik jika masalah muncul. Penguatan lembaga n Fokus yang memastikan transparansi dan Ada ketidakpuasan secara luas terhadap pemerintahan akuntabilitas untuk membatasi korupsi dan di Aceh. Selain itu Nota Kesepakatan telah memetakan kecurigaan perubahan yang signifikan terhadap struktur n Menggunakan masyarakat sipil independen pemerintahan di Aceh. Lembaga donor harus Secara mengejutkan ternyata masyarakat sipil di mendukung transisi menuju pemerintahan Aceh yang beberapa wilayah Aceh sangat kuat. Mereka adalah partisipatif, transparan dan akuntabel. Dukungan sumber daya yang sangat penting. kongkret dapat berupa: n Jangan lupakan pemerintah Strategi jangka panjang dan berkelanjutan tetap n Menyediakan bantuan dana dan tehnis bagi memerlukan keterlibatan pemerintah di tingkat mereka yang bertanggung jawab atas kabupaten dan provinsi pelaksanaan agenda pemerintahan di dalam n Berikan dukungan kepada staf di lapangan MoU. Staf lapangan, seperti fasilitator lokal, sering n Melakukan Kajian Terhadap Pengeluaran dilupakan. Dalam situasi konflik mereka berada di Publik di tingkat propinsi dan kabupaten. garis depan sehingga membutuhkan dukungan n MemperkuatdanmendukungRakorbang(Rapat lebih. Perlu dipertimbangkan: pelatihan negosiasi Koordinasi Pembangunan). dan resolusi konflik; struktur pelaporan yang n Mendukung pembentukan tim gabungan untuk responsif dan kuat, serta sistem peringatan dini jika memonitor dan mengawasi illegal logging. ada masalah. n Melakukan assessment kebutuhan secara komprehensif terhadap sektor keadilan. Secara Kesimpulan khusus terfokus kepada kapasitas Pengadilan dan Kejaksaaan untuk "menyediakan" keadilan jika Respon yang tidak terduga (secara nasional dan kapasitas masyarakat sipil dan masyarakat luas internasional) terhadap tsunami telah membuka memerlukan "keadilan". Program Justice for The peluang bagi penanganan konflik. Sumber daya Poor Bank Dunia, melalui SPADA, sudah memiliki manusia dan mekanisme penyaluran bantuan sudah komponen di Aceh yang memfokuskan kepada yang ada. Di banyak wilayah Aceh, yang terkena dampak disebut terakhir. konflik, terutama di wilayah pegunungan, kini menjadi n Melakukan assessment kebutuhan di sektor lebih parah dibandingkan wilayah yang terkena dampak keamanan. Pelajaran terhadap hal ini dapat tsunami. Desa-dsa di wilayah konflik, dan terutama di diperoleh dari penelitian Bank Dunia yang melihat wilayah desa pegunungan,hampir sama sekali belum tentang bagaimana polisi di tingkat kabupaten dan tersentuh bantuan pembangunan dari pemerintah, LSM kecamatan di Jawa Timur dan Flores belajar dan atau lembaga donor internasional saat konflik terjadi. menghadapi masalah. Pemulihan keamanan melalui proses perdamaian, jika berhasil, akan membuka peluang baru untuk Prinsip-Prinsip Pembangunan yang bernuansa menjangkau masyarakat paling miskin di Aceh. Konflik Intervensi pembangunan perlu dilakukan dengan cara Kesepakatan damai Helsinki mencerminkan peluang tertentu sehingga tetap memperhitungkan sejarah terbaik bagi perdamaian di Aceh yang telah konflik dan intervensi tersebut harus tetap berinteraksi didambakan selama bertahun-tahun. Bank Dunia, dan dengan dinamika konflik. Pelaku pembangunan yang lembaga lainnya, seharunya mendedikasikan sumber bekerja di tema pasca konflik di Aceh harus selalu daya (manusia dan finansial) untuk membantu memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan yang memastikan bahwa hal itu dapat tercapai. bernuansa konflik seperti berikut ini: n Masalah distribusi dan penetapan sasaran Program-program yang ditujukan kepada kelompok penduduk tertentu, dengan mengorbankan yang lain, cenderung lebih bermasalah dibandingkan yang ditujukan kepada masyarakat yang lebih luas. n Pendekatan Berbasis Masyarakat Proyek-proyek masyarakat cenderung mencerminkan kebutuhan sesungguhnya masyarakat dan diminati. 1.Penulis: Patrick Barron, Samuel Clark and Muslahuddin Daud 2.Diterjemahkan oleh Luthfi Ashari. 4